TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan program pembangunan 3 juta rumah merupakan target dalam setahun. Satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.

“Bukan tiga juta (satu periode pemerintahan). Kita mau bikin tiga juta rumah setiap tahun,” ujar Hashim, pada Kamis, 10 Oktober 2024, seperti diberitakanAntara.

Hashim menjelaskan, program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan per tahun dan 2 juta unit rumah di pedesaan per tahun. Menurut Hashim, pembangunan 2 juta rumah di pedesaan setiap tahun dapat menciptakan lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan.

“Targetnya satu juta (apartemen) di perkotaan setiap tahun dan 2 juta rumah di pedesaan setiap tahun,” kata Hashim.

Hashim juga mewanti-wanti Grup Ciputra dan kontraktor besar lainnya agar tidak terlibat mengerjakan proyek rumah era pemerintahan Prabowo di pedesaan. Sebab, Hashim ingin mengimplementasikan nilai keadilan sosial sesuai Pancasila dalam pembangunan untuk rakyat Indonesia. Sebab, Indonesia sedang mengalami penurunan kelas menengah ataumiddle class.

"Tujuan Prabowo-Gibran recreate dan memperbesar middle class. Sehingga maaf kalau keluarga Ciputra punya kontraktor, maaf ya, jangan masuk ke desa. Maaf," kata Hashim, saat Propertinomic Executive Dialogue di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis lalu.

Sebelumnya, Hashim menegaskan, program pembangunan rumah di pedesaan tersebut akan dikhususkan kepada usaha mikro, kecil ,dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Akibatnya, para konglomerat atau grup kontraktor besar dimohon untuk tidak terlibat demi mencapai keadilan. Namun, para konglomerat bisa terlibat dalam program pembangunan apartemen di perkotaan.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut mengaku telah menemui beberapa pihak untuk kelancaran proyek pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut. Adapun, pihak-pihak yang telah ditemui Hashim adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perumnas. Bahkan, ia juga mengaku telah menemui CEO BTN, Nixon Napitupulu, sebanyak empat sampai lima kali untuk membahas program ini.

Selain perusahaan-perusahaan pelat merah dalam negeri, Hashim juga mengajak perusahaan dari Singapura, yaitu Housing & Development Board (HBD). Perusahaan ini akan bertindak sebagai penasihat dalam program pengadaan rumah Prabowo. Sebagai konsultan, ia menunjuk Surbana Jurong Pte Ltd, anak usaha Temasek Holdings yang bergerak di bidang konsultansi pengembangan perkotaan dan infrastruktur di Singapura.

“Memang tidak mungkin kita dalam tahun pertama kita capai, tapisteady state, mungkin tahun ketiga. Sudah ada beberapa investor danfinancierdari luar negeri. Dari Qatar, saya sudah ketemu. Dari Singapura, saya sudah ketemu,” ujar Hashim, pada 7 Oktober 2024.

Meskipun Hashim Djojohadikusumo menggandeng perusahaan besar dari luar negeri untuk apartemen, tetapi ia tetap mengajak pihak-pihak lokal UMKM dan BUMDes untuk menggarap proyek rumah era Prabowo di pedesaan. Dengan demikian, pihaknya tidak mengabaikan keadilan sosial dalam proyek pembangunan ini dan mendorongmiddle classuntuk mencapai peningkatan ekonomi.

RACHEL FARAHDIBA R | HAN REVANDA PUTRA

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sebanyak 9,4 juta penduduk kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan status ke kelompok aspiring middle class selama periode 2019-2024.

Akibatnya, jumlah kelas menengah turun menjadi 47,85 juta orang pada 2024, dan berdampak pada pelemahan daya beli. Lantas bagaimana dampaknya kepada industri fintech peer to peer (P2P) lending?

Menanggapi hal ini, Group CEO & Co-Founder Akseleran, Ivan Nikolas Tambunan, mengatakan bahwa belum melihat korelasinya secara langsung. Pasalnya, fokus utama perusahaan berada di segmen pinjaman produktif. Namun, menurut dia hal tersebut bisa saja berdampak pada penurunan kemampuan bayar debitur.

"Kendati demikian, pandangan kami yang utama itu adalah dilakukannya assesment pinjaman secara prudent. Bila ini dilakukan, maka kredit macet bisa terjaga. Dan ini yang terus menjadi salah satu fokus utama kami," kata Ivan kepada Kontan.co.id, Kamis (26/9).

Terkait Non Performing Financing (NPF), Ivan menyampaikan bahwa kondisinya hingga Agustus 2024, masih stabil di bawah 1% secara year on year (YoY). Sedangkan untuk tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 Akseleran hingga Agustus 2024 sebesar 0,24%.

Ia menyebutkan, sampai akhir Agustus 2024, penyaluran pinjaman Akseleran tahun ini di sekitar Rp 2 triliun. Angka ini sedikit turun 5% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.

Lebih lanjut, dia menyebutkan strategi yang dilakukan Akseleran untuk mempertahankan TWP90 yang rendah itu salah satunya yaitu dengan melakukan assessment pinjaman yang prudent.

"Produk yang kami berikan itu cashflow-based loan product seperti invoice financing, invoice financing dan inventory financing. Di sini kami analisa cashflow certain nya, berapa kapasitas cashflow yang bisa menopang pinjaman. Kami juga cek invoice nya, kemudian saat ada joint account, maka kami cek credit history nya. Ini membuat kami bisa memitigasi risiko kredit dengan baik secara konsisten," imbuhnya.

Selaras dengan hal ini, Country Head Modalku Indonesia Arthur Adisusanto menilai penurunan jumlah kelas menengah bisa menjadi salah satu faktor peningkatan risiko kredit macet di sektor finansial. Hal ini dikarenakan adanya potensi menurunnya daya beli yang bisa berdampak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Kondisi tersebut kemungkinan dapat mempengaruhi kemampuan bayar UMKM dan mengakibatkan penurunan kualitas kredit yang dialami oleh pelaku usaha Fintech Lending," kata Arthur kepada Kontan.co.id, Kamis (26/9).

Meskipun demikian, Arthur mengatakan bahwa perusahaan selalu menjaga kesehatan portofolio tingkat keberhasilan bayar. Sampai dengan saat ini, TWP 90 milik Modalku berada di angka 2,3%, dan masih dalam kondisi yang baik.

"Kami tentunya berharap dapat mencatatkan pertumbuhan yang konsisten dibanding tahun lalu. Modalku juga terus mengeksplorasi peluang ekspansi ke luar pulau Jawa untuk mendorong distribusi penyaluran pendanaan yang lebih merata," imbuhnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Modalku juga akan terus mengedepankan inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dan partner untuk membangun solusi pendanaan yang lebih luas bagi UMKM.

Arthur menjelaskan, untuk terus menjaga kondisi TWP 90, Modalku secara konsisten terus menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential norm dan manajemen risiko dalam menjalankan proses pendanaan sebagai bentuk strategi mitigasi risiko.

"Kami juga terus menyempurnakan kriteria penilaian kelayakan penerima dana, dengan kalibrasi berkala berdasarkan data historis penyaluran dan pembayaran kembali. Kriteria tersebut mengacu pada prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral) sesuai dengan SEOJK Nomor 19 Tahun 2023," jelasnua.

Adapun hingga saat ini, Grup Modalku telah menyalurkan pendanaan lebih dari Rp 63 triliun kepada UMKM di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam.

TEMPO.CO, Jakarta - Chief Economist Mandiri Sekuritas, Rangga Cipta mengungkapkan, setelah Covid-19, daya beli kelas menengah cenderung melambat dan tidak bergerak. Ia menyampaikan, pasca Covid-19 segalanya mulai terbuka, termasuk ekonomi berjalan normal. Pihak yang mendorong pemulihan kondisi ekonomi adalah kalangan kelas menengah dan atas.

“Setelahreopeningini justru kelas menengah itu mulai melambat, ada isu sektor manufaktur yang mulai terdapat pelambatan global, makanya di India kita sering dengar ada banyakpay-off, terutama di sektormanufacturing-nya,” kata Rangga kepada Tempo.co, pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Menurut Rangga, kombinasi kondisi tersebut membuat konsumsi kelas menengah menurun dibandingkan kelas bawah yang posisinya tidak bergerak dan mendapatkan bantuan sosial. Kondisi daya beli kelas menengah yang menurun ini sebenarnya bisa dilihat dari perayaan Idul Adha pada Juni 2024 lalu.

Para pakar memproyeksikan jumlah orang yang berkurban dari kelas menengah-bawah 2024 menurun karena fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, penurunan pembelian hewan kurban juga terjadi karena tingginya angka pengangguran sehingga pendapatan kelas menengah-bawah mengalami stagnasi dan turun signifikan.

Kelas Menengah

Kelas menengah dapat didefinisikan dari pendekatan berbeda. Pendekatan relatif mengartikan kelas menengah menurut okupansi, baik dari sisi pendapatan maupun konsumsi. Sementara itu, pendekatan absolut mendefinisikan kelas menengah sesuai pendapatan atau pengeluaran konsumsi. Perbedaan definisi dari dua pendekatan tersebut terletak pada ukuran pendapatan atau pengeluaran.

Berdasarkan publikasi ilmiahKelas Menengah (Middle Class) dan Implikasinyadalamresearchgate.net, kelas menengah dari pendekatan relatif memiliki pendapatan 75 dan 125 persen dari median pendapatan per kapita masyarakat.

Sementara itu, menurut ekonom India, Surjit Bhalla, kelas menengah dari pendekatan absolut merupakan orang-orang dengan pendapatan tahunan lebih dari US$3.900 (Rp62 juta) dalam ukuran paritas daya beli (purchasing power parityatau PPP). Di sisi lain, ekonom Australia, Martin Ravallion menggunakan pendekatan cangkokan (hybrid) yang membedakan kelas menengah negara berkembang dengan negara maju.

Mengacujournals.csis.or.id, istilah dan aspek kelas menengah di Indonesia mulai mendapatkan perhatian pada akhir 1970-an yang ditinjau berdasarkan kriteria politik. Salah satu cendekiawan, Rusadi Kantaprawira mengungkapkan, struktur sosial di Surabaya terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, yaitu penduduk miskin, buruh pabrik, kaum intelektual kelas menengah, dan petani. Selama ini, kaum intelektual kelas menengah kurang dilibatkan dalam pembangunan. Padahal, secara potensial golongan tersebut dapat menjadi oposisi pemerintah.

Lalu, pada 1980-an, terdapat golongan menengah baru dari berbagai kalangan masyarakat. Golongan tersebut sadar akan hak dan kewajiban politiknya yang memiliki kepentingan terhadap sistem politik demokratis. Golongan itu juga akan menentang praktik politik yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Sejak awal mendapatkan perhatian, kelas menengah di Indonesia memiliki potensi kekuatan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan.

RACHEL FARAHDIBA R | BAGUS PRIBADI

Kelas menengah (middle class) merupakan kelas di masyarakat yang posisinya berada di tengah-tengah. Namun, agak sulit untuk mendefinisikan kelas menengah secara pasti.

Sebab, kelompok masyarakat ini dapat mewakili berbagai kalangan. Jika dilihat dari aspek penghasilan maka bisa dibedakan antara kaya dan miskin. Sedangkan dari kelas sosial, bisa dibedakan antara kelas bawah dan kelas atas.

Namun, ada sejumlah ahli mendefinisikan kelas menengah yang dilihat dari segi penghasilan. Simak penjelasan tentang kelas menengah dalam artikel ini.

Pengertian Kelas Menengah Menurut Ahli

Mengutip e-jurnal berjudul Kelas Menengah (Middle Class) dan Implikasinya Bagi Perekonomian Indonesia oleh Muhammad Afdi Nizar, ada sejumlah ahli yang memaparkan pendapatnya tentang kelas menengah. Simak di bawah ini:

1. Birdsall, Graham dan Pettinato

Kelas menengah digolongkan berdasarkan pendapatan (earnings) antara 75 persen dan 125 persen dari median pendapatan per kapita masyarakat.

2. Banerjee dan Duflo

Kelas menengah adalah individu dengan pengeluaran per kapita per hari sebesar US$ 2-4 dan individu dengan pengeluaran per kapita per hari antara US$ 6-10.

3. Bhalla

Kelas menengah adalah orang-orang yang memiliki pendapatan tahunan lebih dari US$ 3.900 dalam ukuran paritas daya beli (purchasing power parity) atau PPP.

Penentuan Munculnya Kelas Menengah

Ada sejumlah faktor penentu yang dapat mendorong pertumbuhan kelas menengah di masyarakat serta memberikan kontribusi lebih banyak bagi proses pembangunan. Berikut faktor-faktornya:

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan

Adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat mendorong masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan masuk dalam kelompok kelas menengah. Sebab, pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam mengurangi kemiskinan sekaligus menambah penduduk di kelas menengah.

2. Lapangan Kerja dan Pendidikan

Menyediakan lapangan kerja yang banyak juga harus diimbangi dengan upah yang stabil dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, perusahaan juga perlu memberikan berbagai manfaat dan penunjang bagi seluruh karyawan.

Pendidikan juga perlu menjadi perhatian. Apabila sejumlah masyarakat mendapat pendidikan yang lebih tinggi, maka mereka dapat masuk ke dalam kelompok kelas menengah.

3. Mobilitas dan Kerentanan

Kelas menengah memang dapat tumbuh dengan cepat, tetapi ada sebagian dari kelompok tersebut yang bisa dengan mudah kembali menjadi miskin. Dengan begitu, kelas menengah belum dianggap kelas yang aman karena rentan untuk turun menjadi kelompok penduduk kelas bawah.

Kelas Menengah di Indonesia

Bank Dunia (World Bank) menyoroti masyarakat kelas menengah di Indonesia. Hal itu ditulis dalam laporannya berjudul Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class yang dirilis pada 2020 lalu.

Laporan tersebut tak melihat penduduk Indonesia hanya sebatas kaya dan miskin saja, tetapi ada kelompok penting yang eksis dan berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi, yakni kelas menengah.

Menurut Bank Dunia, terdapat lapisan-lapisan kelas masyarakat berdasarkan pola konsumsinya, yakni sebagai berikut:

• Miskin: Di bawah garis kemiskinan. Nilai konsumsi Rp 354 ribu per bulan
• Rentan: Di atas garis kemiskinan namun rentan menjadi miskin. Nilai konsumsi Rp 354 ribu sampai Rp 532 ribu per bulan.
• Calon kelas menengah: Kelas yang belum sepenuhnya aman. Nilai konsumsi Rp 532 ribu sampai Rp 1,2 juta per bulan.
• Kelas menengah: Kelas yang aman dari risiko jatuh ke kelas miskin atau kelas rentan. Nilai konsumsi Rp 1,2 juta sampai Rp 6 juta per bulan.
• Kelas atas: Kelas paling sejahtera di Indonesia. Nilai konsumsinya lebih dari Rp 6 juta per bulan.

Sedikit informasi, pada 1967, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hanya US$ 657 per orang, menjadikannya sebagai salah satu negara paling miskin di dunia. Namun 50 tahun berselang, pertumbuhan ekonomi Tanah Air mencapai 5,6% per tahun. PDB per kapita tumbuh enam kali lipat hingga nyaris US$ 4.000.

Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu faktor pengurangan kemiskinan paling cepat dalam sejarah. Kini, sudah banyak masyarakat kelas menengah yang tumbuh di Indonesia. Kelompok inilah yang menyusun hampir setengah dari konsumsi se-Indonesia, sekaligus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

"Saat ini ada sekitar 52 juta masyarakat kelas menengah di Indonesia, atau satu dari lima orang Indonesia adalah kelas menengah," kata Bank Dunia dalam laporannya.

Dengan kata lain, satu dari lima orang Indonesia menghabiskan uang sekitar Rp 6 juta per bulan. Menurut Bank Dunia, uang sebesar itu dibelanjakan oleh warga kelas menengah untuk jalan-jalan, membeli hal-hal yang berkaitan dengan hiburan, hingga membeli kendaraan seperti mobil.

Di lapisan Kelas Menengah 1, hanya 4% yang menghabiskan uang untuk hiburan. Namun pada lapisan Kelas Menengah 2, pengeluaran untuk hiburan meningkat menjadi 9%. Angka tersebut hanya berselisih sedikit dari pengeluaran untuk hiburan dari Kelas Atas, yakni sebesar 11%.

Selain itu, berganti kendaraan dari sepeda motor ke mobil juga merupakan salah satu tanda seseorang telah beralih ke kelas menengah. "Berganti dari sepeda motor ke mobil adalah salah satu tanda kunci kelas menengah," ujar Bank Dunia.

Memang, kebanyakan orang Indonesia memiliki sepeda motor, termasuk orang miskin. Bahkan, hampir 50% masyarakat Indonesia punya sepeda motor. Namun, kepemilikan mobil menjadi pembeda antara kelas menengah dengan kelas sosial-ekonomi di bawahnya.

Sekitar seperempat penduduk kelas menengah memiliki mobil. Pada lapisan Kelas Menengah 1, kepemilikan mobil mencapai lebih dari 20%. Namun pada lapisan Kelas Menengah 2, kepemilikan mobil mencapai 60%. Sementara pada Kelas Atas mencapai 80%.

Menariknya, masyarakat kelas menengah Indonesia juga suka jalan-jalan atau travelling. Menurut Bank Dunia, sekitar 40% kelas menengah lebih sering bepergian daripada kelas lain di Indonesia, atau sekitar 1,4 perjalanan per tiga bulan. Terlebih lagi, mereka bepergian untuk bersenang-senang.

Sementara itu, setengah dari kelas-kelas di bawahnya bepergian bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk mengunjungi teman atau keluarga. Hanya sekitar seperempat hingga sepertiga dari kelas-kelas di bawah kelas menengah yang bepergian untuk piknik. Sementara di kelas menengah, sekitar 40% dari mereka travelling untuk liburan bertamasya.

Demikian penjelasan mengenai kelas menengah di kelompok masyarakat. Semoga artikel ini dapat menambah informasi detikers.

Gaji Nggak Naik-naik Bikin Daya Beli Lemah

Gaji Nggak Naik-naik Bikin Daya Beli Lemah