Bisnis.com, JAKARTA — Kedeputian III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) menyoroti harga MinyaKita yang terus melambung di tengah harga minyak goreng curah yang mengalami kenaikan.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono mengatakan bahwa kenaikan harga minyak goreng (migor) curah sebenarnya bisa dipahami lantaran komoditas ini tidak lagi masuk ke skema dalam negeri alias Domestic Market Obligation (DMO). Alhasil, pasokan migor curah menjadi berkurang.

Edy menjelaskan hal itu sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendorong dan menggeser masyarakat mengkonsumsi minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan, termasuk ke MinyaKita. Sebab, lanjut dia, minyak goreng kemasan memiliki ukuran lebih pasti dan lebih sehat dibandingkan migor curah.

Namun, pada kenyataannya, Edy menyayangkan harga MinyaKita di pasar yang ikut melambung tinggi. “Sayangnya, MinyaKita yang merupakan minyak goreng kemasan yang dikontrol oleh pemerintah, ini harganya juga naik,” kata Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, Senin (9/9/2024).

Dia menyebut kondisi ini tidak sejalan dengan proyeksi yang diharapkan pemerintah. Di mana, harga MinyaKita semestinya lebih murah di saat harga minyak goreng curah melambung di pasar.

Edy mengungkap, harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita mencapai Rp15.700 per liter, sedangkan harga terakhir MinyaKita dipatok Rp16.700 per liter. Di sisi lain, harga terakhir minyak goreng curah dibanderol seharga Rp16.300 per liter.

“Mestinya yang kita harapkan, harga minyak goreng curah naik, tetapi harga MinyaKita-nya turun, sehingga nanti orang bergeser ketika dari minyak curah ke MinyaKita, dan MinyaKita ini dikontrol oleh pemerintah dengan harga eceran tertinggi Rp15.700 [per liter], harga sekarang, ternyata harganya masih naik juga,” bebernya.

Untuk itu, KSP meminta adanya perhatian khusus dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) atas melambungnya harga MinyaKita di pasaran.

Dia pun mengendus ada sejumlah penyebab harga MinyaKita terus merangkak di pasar, salah satunya masalah teknis di lapangan hingga HET di kemasan lama. “Mungkin ada masalah teknis di lapangan, masalah kemasan kemasan, kemasan lama, label harganya masih HET lama, Rp14.000, mungkin,” ujarnya.

Terlebih, saat ini harga rata-rata MinyaKita menembus Rp16.700 per liter. Menurutnya, kondisi ini kurang bagus.

Berikut adalah daftar harga MinyaKita tertinggi dan terendah di lima provinsi:

1. Daftar Provinsi dengan Harga MinyaKita Tertinggi

Harga MinyaKita per 30 Agustus 2024:

1. Maluku Utara — Rp18.500/kg

2. Papua — Rp18.000/kg

3. Papua Selatan — Rp18.000/kg

4. Papua Tengah — Rp18.000/kg

5. Papua Barat Daya — Rp17.750/kg

Harga MinyaKita per 6 September 2024:

1. Maluku Utara — Rp18.500/kg

2. Papua Barat Daya — Rp18.083/kg

3. Papua — Rp18.000/kg

4. Papua Selatan — Rp18.000/kg

5. Papua Tengah — Rp18.000/kg

2. Daftar Provinsi dengan Harga MinyaKita Terendah

Harga MinyaKita per 30 Agustus 2024:

1. Kepulauan Riau — Rp15.167/kg

2. Jawa Timur — Rp15.242/kg

3. Kepulauan Bangka Belitung — Rp15.388/kg

4. D.I. Yogyakarta — Rp15.500/kg

5. Sumatra Barat — Rp15.667/kg

Harga MinyaKita per 6 September 2024:

1. Kepulauan Riau — Rp15.317/kg

2. Kepulauan Bangka Belitung — Rp15.694/kg

3. Jawa Timur — Rp15.744/kg

4. D.I. Yogyakarta — Rp15.750/kg

5. Maluku — Rp15.889/kg

Pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan dalam Permendag 18/2024 diberikan sanksi administratif

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan terkait dengan pengaturan tata kelola minyak goreng rakyat (MGR) akan diberikan sanksi administratif.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat merupakan upaya untuk meningkatkan pasokan MinyaKita sebagai strategi dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng dan pengendalian inflasi.

"Pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan dalam Permendag 18/2024 diberikan sanksi administratif," ujar Moga dalam jumpa pers penerbitan Permendag 18/2024 di Jakarta, Senin.

Sanksi tersebut akan berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, penarikan produk dari peredaran hingga rekomendasi pencabutan perizinan perusahaan sesuai dengan taraf pelanggaran yang dilakukan.

Dalam Permendag 18/2024 terdapat empat aturan pokok yakni mengutamakan perdagangan minyak goreng dalam bentuk kemasan dengan ketentuan menggunakan kemasan yang tidak mudah rusak, memenuhi syarat taraf pangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan, yaitu SNI dan Ijin Edar Badan POM dan berukuran maksimal 25 kilogram atau 27,5 liter dalam berbagai bentuk.

Selanjutnya, tata kelola program minyak goreng rakyat, mengatur beberapa perubahan ketentuan skema domestic market obligation (DMO) minyak goreng rakyat, yaitu DMO minyak goreng rakyat bukan merupakan subsidi pemerintah, melainkan bentuk kontribusi pelaku usaha industri turunan kelapa sawit ke dalam negeri melalui penyediaan minyak goreng kemasan merek MinyaKita.

"Yang ketiga, penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) dari Rp14.000 per liter menjadi Rp15.700 per liter," katanya.

Lebih lanjut, dalam MinyaKita terdapat penambahan ukuran 500 mililiter untuk melengkapi kemasan 1 liter, 2 liter dan 5 liter pada ketentuan sebelumnya.

Kemendag memberikan kesempatan pelaku usaha melakukan penyesuaian dengan peraturan baru, Permendag 18 Tahun 2024 turut mengatur ketentuan peralihan.

Pelaku usaha masih dapat mendistribusikan DMO dalam bentuk minyak kelapa sawit (CPO) dan minyak goreng curah, serta mengedarkan MinyaKita dengan kemasan yang mencantumkan HET lama paling lambat hingga 90 hari ke depan.

Selain itu, pelaku usaha yang masih mengedarkan MinyaKita di luar ketentuan DMO masih diperbolehkan hingga 30 hari untuk menghabiskan stok tersimpan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia atau Aprindo menyebut, pemerintah sudah mulai memproses pembayaran utang rafaksi minyak goreng. Setidaknya 20% peritel telah mendapatkan uang pengganti implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2022 tersebut.

Permendag No. 3 Tahun 2022 membuat peritel membanting harga jual minyak goreng di ritel modern saat itu dari sekitar Rp 23.000 menjadi Rp 14.000 per liter. Beleid tersebut menjanjikan selisih nilai atau rafaksi tersebut akan dibayar oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

"Perkiraan kami masih di bawah 50% peritel yang ikut implementasi Permendag No. 3 Tahun 2022 baru mendapatkan uang rafaksi. Sebab, uang rafaksi hanya diberikan ke produsen minyak goreng," kata Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey di Hotel Borobudur, Rabu (14/8).

Roy mengaku sedang mendata arus dana rafaksi yang mengalir ke peritel. Dana rafaksi hanya disalurkan BPDPKS ke produsen, sedangkan produsen masih bingung bagaimana mengalirkan dana tersebut hingga peritel.

Ia mengingatkan bahwa dana rafaksi yang disampaikan Kementerian Perdagangan ke BPDPKS berbeda dengan pengajuan Aprindo atau senilai Rp 472 miliar. Aprindo mengklaim total dana rafaksi selama hampir dua pekan Permendag No. 3 Tahun 2022 berlaku adalah Rp 812 miliar.

Angka rafaksi yang diberikan oleh Kemendag telah diverifikasi oleh PT Sucofindo. Oleh karena itu, Roy mengatakan sedang meminta data dana rafaksi kepada Sucofindo agar bisa mengawasi aliran dana rafaksi.

"Sejauh ini hanya produsen minyak goreng yang berhak menanyakan pelunasan rafaksi. Alhasil, kami belum dapat mendeteksi aliran dana rafaksi sampai ke peritel," katanya.

Roy menargetkan, rafaksi minyak goreng dapat rampung sebelum pemerintahan selanjutnya menjabat. Ia menduga pemerintahan selanjutnya berpotensi memiliki pandangan beda terkait penyelesaian rafaksi.

"Masalah rafaksi ini sudah 2,5 tahun berjalan. Ini sebenarnya masalah yang disebabkan koordinasi dan komunikasi," ujarnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya meminta opini hukum kepada Kejaksaan Agung dan Kementerian Koordinator Bidan Politik, Hukum, dan HAM terkait perbedaan nilai rafaksi antara peritel dan Sucofindo. Opini hukum tersebut diberikan pada kuartal ketiga 2023.

Peritel memberikan nilai rafaksi minyak goreng tersebut pada awal 2023. Sementara itu, verifikasi Sucofindo rampung pada Juni 2023. Walau demikian, Kemendag meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memverifikasi hasil verifikasi Sucofindo.

Zulhas mengaku, mendapatkan rekomendasi untuk berdiskusi dengan Kemenko Perekonomian untuk menyelesaikan piutang rafaksi tersebut pada kuartal keempat tahun lalu. Diskusi tersebut tidak kunjung terjadi hingga Lebaran 2024.

Pembayaran rafaksi mulai dilakukan BPDPKS pada pertengahan bulan lalu senilai Rp 474 miliar. Dengan kata lain, pembayaran rafaksi tepat dilakukan 2,5 tahun setelah Permendag No. 3 Tahun 2022 berlaku.