Kehadiran Agen Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Cabang) seperti AgenBRILink, berperan penting dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pedesaan dan kawasan yang sulit dijangkau oleh bank.

Melalui AgenBRILink masyarakat dapat menikmati berbagai layanan keuangan, seperti membuka rekening tabungan, melakukan setoran dan penarikan tunai, transfer dana, pembayaran tagihan, hingga pembelian pulsa tanpa perlu pergi ke kantor cabang bank.

Ilham Dwi Prasetyo menjadi salah satu AgenBRILink yang telah sukses menghadirkan layanan perbankan bagi warga Desa Balung, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Ilham mengatakan awalnya tidak sengaja menemukan informasi tentang keagenan BRILink saat mencari ide bisnis yang direkomendasikan secara online.

"Awalnya saya mencari peluang usaha, dan menemukan info tentang keagenan BRILink di tahun 2022. Setelah mencari informasi lebih lanjut, saya memutuskan untuk mendaftar dan akhirnya berhasil teregistrasi," ungkap Ilham dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

Di awal bergabung menjadi Agen BRILink, Ilham menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal menarik pelanggan. Namun, berkat kegigihannya dalam mengenalkan layanan Agen BRILink kepada masyarakat, kini usaha ini semakin dikenal dan dipercaya sebagai "Bank Mini BRI" di wilayah tersebut.

"Keunikan dari AgenBRILink adalah kemampuannya dalam memberikan layanan perbankan lengkap sehingga bisa dianggap seperti Bank Mini BRI," kata Ilham.

Ilham mengaku mendapatkan banyak manfaat, termasuk pelatihan dan seminar yang dipelopori oleh BRI. "Selain penghasilan, saya mendapatkan pengetahuan baru mengenai produk-produk perbankan lainnya yang ada di BRI," tambahnya.

Sementara itu SEVP Ultra Mikro BRI M. Chandra Utama mengapresiasi keberhasilan AgenBRILink di Situbondo ini karena membantu transaksi perbankan masyarakat di sana.

"Keberadaan AgenBRILink seperti yang dikelola Ilham sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan perbankan. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen BRI dalam mendukung perekonomian pedesaan serta memberdayakan ekonomi ultra mikro di seluruh Indonesia. Kami berharap kehadiran AgenBRILink dapat terus memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif," ungkap Chandra.

Chandra mengungkapkan melalui pengembangan layanan hybrid bank, BRI juga telah memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal, termasuk masyarakat di daerah terpencil melalui AgenBRILink. Hal ini sesuai dengan misi BRI untuk mendukung inklusi keuangan nasional serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konsep sharing economy.

Tercatat hingga akhir September 2024, BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.227 desa di seluruh Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2024, agen-agen tersebut berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial.

UMKM Go Digital Bersama BRI di Desa Tritiro, Sulawesi Selatan

UMKM Go Digital Bersama BRI di Desa Tritiro, Sulawesi Selatan

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali memperluas jangkauan layanan pembiayaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk ibu-ibu pelaku usaha ultra mikro.

Ini dilakukan dengan meresmikan unit Mekaar baru di Merauke, Papua Selatan.

Langkah ini merupakan wujud komitmen perseroan dalam memberdayakan ibu-ibu prasejahtera di wilayah 3T di Indonesia. PNM terus berupaya untuk memberikan akses permodalan yang aman, mudah, dan terpercaya.

SHUTTERSTOCK/CREATE JOBS 51 Ilustrasi kredit.

Melalui pembukaan unit Mekaar di Kelurahan Rimba Jaya, Merauke, PNM memberikan pembiayaan serta pemberdayaan pada kelompok ibu-ibu prasejahtera, khususnya bagi mereka yang ingin membangu usaha, telah memiliki usaha, atau ingin kembali membuka usaha yang sempat terhenti.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi berharap kehadiran PNM Mekaar di Merauke dapat diterima dengan baik dan menjadi harapan bagi ibu-ibu prasejahtera meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

“Hadirnya PNM di wilayah 3T menjadi langkah strategis untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya ibu-ibu prasejahtera. Kami percaya dengan adanya akses pembiayaan yang lebih dekat, mereka akan lebih mudah mengembangkan usaha dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik,” jelasnya dalam siaran pers, Kamis (7/11/2024).

Bagi ibu-ibu yang tergabung sebagai nasabah, PNM juga memberikan pendampingan usaha dan berbagai pelatihan agar usaha mereka naik kelas.

Arief menjelaskan, PNM memahami pentingnya pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya memberikan modal finansial tetapi juga modal intelektual dan sosial.

“Sebelumnya PNM juga telah membuka unit Mekaar di Natuna. Dan masih akan ada titik 3 T lainnya yang kami bukakan unit Mekaar,” tambah Arief.

Dia menuturkan, perseroan berharap kehadiran unit Mekaar di Merauke dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian keluarga dan komunitas lokal, sekaligus mendukung target pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di seluruh Tanah Air.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali memperluas jangkauan layanan pembiayaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk ibu-ibu pelaku usaha ultra mikro.

Ini dilakukan dengan meresmikan unit Mekaar baru di Merauke, Papua Selatan.

Langkah ini merupakan wujud komitmen perseroan dalam memberdayakan ibu-ibu prasejahtera di wilayah 3T di Indonesia. PNM terus berupaya untuk memberikan akses permodalan yang aman, mudah, dan terpercaya.

SHUTTERSTOCK/CREATE JOBS 51 Ilustrasi kredit.

Melalui pembukaan unit Mekaar di Kelurahan Rimba Jaya, Merauke, PNM memberikan pembiayaan serta pemberdayaan pada kelompok ibu-ibu prasejahtera, khususnya bagi mereka yang ingin membangu usaha, telah memiliki usaha, atau ingin kembali membuka usaha yang sempat terhenti.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi berharap kehadiran PNM Mekaar di Merauke dapat diterima dengan baik dan menjadi harapan bagi ibu-ibu prasejahtera meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

“Hadirnya PNM di wilayah 3T menjadi langkah strategis untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya ibu-ibu prasejahtera. Kami percaya dengan adanya akses pembiayaan yang lebih dekat, mereka akan lebih mudah mengembangkan usaha dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik,” jelasnya dalam siaran pers, Kamis (7/11/2024).

Bagi ibu-ibu yang tergabung sebagai nasabah, PNM juga memberikan pendampingan usaha dan berbagai pelatihan agar usaha mereka naik kelas.

Arief menjelaskan, PNM memahami pentingnya pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya memberikan modal finansial tetapi juga modal intelektual dan sosial.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali memperluas jangkauan layanan pembiayaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk ibu-ibu pelaku usaha ultra mikro.

Ini dilakukan dengan meresmikan unit Mekaar baru di Merauke, Papua Selatan.

Langkah ini merupakan wujud komitmen perseroan dalam memberdayakan ibu-ibu prasejahtera di wilayah 3T di Indonesia. PNM terus berupaya untuk memberikan akses permodalan yang aman, mudah, dan terpercaya.

SHUTTERSTOCK/CREATE JOBS 51 Ilustrasi kredit.

Melalui pembukaan unit Mekaar di Kelurahan Rimba Jaya, Merauke, PNM memberikan pembiayaan serta pemberdayaan pada kelompok ibu-ibu prasejahtera, khususnya bagi mereka yang ingin membangu usaha, telah memiliki usaha, atau ingin kembali membuka usaha yang sempat terhenti.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi berharap kehadiran PNM Mekaar di Merauke dapat diterima dengan baik dan menjadi harapan bagi ibu-ibu prasejahtera meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

“Hadirnya PNM di wilayah 3T menjadi langkah strategis untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya ibu-ibu prasejahtera. Kami percaya dengan adanya akses pembiayaan yang lebih dekat, mereka akan lebih mudah mengembangkan usaha dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik,” jelasnya dalam siaran pers, Kamis (7/11/2024).

Bagi ibu-ibu yang tergabung sebagai nasabah, PNM juga memberikan pendampingan usaha dan berbagai pelatihan agar usaha mereka naik kelas.

Arief menjelaskan, PNM memahami pentingnya pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya memberikan modal finansial tetapi juga modal intelektual dan sosial.

“Sebelumnya PNM juga telah membuka unit Mekaar di Natuna. Dan masih akan ada titik 3 T lainnya yang kami bukakan unit Mekaar,” tambah Arief.

Dia menuturkan, perseroan berharap kehadiran unit Mekaar di Merauke dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian keluarga dan komunitas lokal, sekaligus mendukung target pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di seluruh Tanah Air.

JAKARTA, investor.id – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) mendukung Presiden RI Prabowo Subianto dengan meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 13 kabupaten/kota yaitu Bogor, Jakarta Timur, Bekasi, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Banjarmasin, Pekanbaru, dan Palembang.

Program yang uji cobanya berjalan sejak 20 Mei 2024 ini telah menjangkau 31 sekolah dengan lebih dari 10.000 siswa penerima manfaat. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) ini ditargetkan dapat menyalurkan sekitar 3 juta porsi makan bergizi gratis.

Direktur Utama PT Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) Patrick Walujo menjelaskan program ini diselenggarakan melalui swadaya perusahaan yang dilakukan dengan memberdayakan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), mitra pengemudi dan dompet digital yang merupakan bagian dari ekosistem GoTo.

“Kami menyelenggarakan program ini untuk menindaklanjuti arahan yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Program ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen GoTo Group sebagai karya anak bangsa yang berjuang untuk Indonesia yang senantiasa berjalan beriringan dengan pemerintah dalam berbagai inisiatif pembangunan ekonomi Indonesia,” kata Patrick dalam keterangan rilisnya dikutip Kamis (7/11/2024).

UMKM yang terlibat juga telah dipastikan memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dipantau Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat.

“Selain itu, melalui operasional program ini kami juga memperoleh kesempatan untuk mengukur dampak ekonomi atau multiplier effect, mendapat masukan mengenai variasi menu, ketepatan waktu penyediaan dan pengantaran makanan, serta harga produksi dari makanan yang diberikan kepada siswa-siswa penerima manfaat, hingga upaya untuk meminimalisir sampah sisa makanan,” paparnya.

Terkait dengan dampak ekonomi, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melakukan riset terhadap Program MBG CSR GoTo untuk mengukur potensi dari efek pengganda ekonomi program makan bergizi gratis melalui model pemberdayaan UMKM.

Hasil riset Indef menyatakan Program MBG CSR GoTo terbukti menambah rata-rata tiga tenaga kerja pada UMKM yang terlibat dan peningkatan pendapatan bersih UMKM sebesar 33,7% per bulan dibandingkan sebelum mengikuti uji coba. Mitra pengemudi yang terlibat dalam program ini juga menerima peningkatan pendapatan bersih sebesar 17%.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa ke depannya akan mendorong industri perusahaan pembiayaan (multifinance) untuk meningkatkan kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi melambat sebesar 4,95% secara tahunan atau year on year(yoy) pada kuartal III 2024. Sementara, secara kumulatif, laju ekonomi Januari-September 5,03%.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan, regulator akan mengarahkan industri pembiayaan mengambil peran lebih besar dalam mendorong perekonomian nasional.

Agusman mengatakan, hal tersebut lantaran pertumbuhan ekonomi nasional saat ini, sangat jelas didukung dari perusahaan pembiayaan mengingat asetnya yang sudah melebihi Rp 500 triliun.

Adapun hingga September 2024, piutang pembiayaan perusahaan multifinance tumbuh 9,39% yoy menjadi Rp 501,78 triliun. Pertumbuhan ini didukung pembiayaan investasi yang meningkat sebesar 9,76 % yoy.

“Jadi dukungan dari perusahaan pembiayaan untuk pertumbuhan ekonomi nasional sangat jelas adanya,” kata Agusman dalam rilis resmi, Selasa (5/11).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa OJK juga senantiasa akan terus mendorong pertumbuhan industri multifinance salah satunya yaitu, dengan cara pembuatan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028 yang telah diluncurkan pada Maret 2024.

Agusman berharap peta jalan tersebut dapat memberikan arah yang jelas untuk pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan di Indonesia.

“OJK juga bertekad untuk mewujudkan industri perusahaan pembiayaan yang sehat, kuat, berintegritas, inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tandasnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Tercatat hingga akhir Triwulan III 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp 1.353,36 triliun.

Angka ini naik 8,21% secara year on year (yoy), dan dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70% di antaranya (sekitar Rp 1.105,70 triliun) merupakan kredit kepada segmen UMKM.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan dukungan BRI kepada segmen UMKM menjadi prioritas utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

"BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," ujar Sunarso dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Pada kesempatan terpisah, Sunarso mengungkapkan perseroan telah memiliki strategi dalam memberdayakan UMKM, sehingga layak dilirik oleh perbankan dan mendapatkan pembiayaan.

"Sesungguhnya UMKM kita itu lebih membutuhkan edukasi daripada advokasi. Kenapa demikian? Kalau advokasi sebenarnya menempatkan UMKM di bawah. Di bawah bank, di bawah lembaga pembiayaan. Kalau diedukasi sebenarnya menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra," ujar Sunarso.

Menurut Sunarso terdapat lima hal yang perlu diedukasi kepada UMKM. Pertama, tentang spirit atau semangat kewirausahaan.

"Itu yang harus kita educate kepada UMKM. Karena pelaku UMKM sangat banyak sehingga masih beragam level-nya," ujar Sunarso.

Kedua yaitu tentang kemampuan mereka melakukan administrasi dan manajerial. Menurut Sunarso ini merupakan pekerjaan rumah yang penting, mengingat kedua hal tersebut masih merupakan area yang sangat luas untuk dikerjakan. Ketiga, yaitu aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi dan pendanaan. "Itu juga penting," ujarnya.

Keempat, Sunarso mengatakan UMKM juga harus diedukasi soal keberlanjutan, baik itu tentang keberlanjutan bisnis terlebih juga keberlanjutan lingkungan. Terakhir, Sunarso menekankan pentingnya edukasi soal prinsip Good Corporate Governance kepada UMKM.

"Kita perlu educate UMKM untuk menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Itulah yang akan menjadikan UMKM bertumbuh dan berkembang berkelanjutan," tuturnya.

Sunarso menegaskan BRI siap memberikan dukungan terhadap UMKM di Indonesia.

"Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya pada segmen UMKM, melalui penyaluran kredit yang berkualitas serta program-program pemberdayaan lainnya," pungkas Sunarso.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap langkah untuk menjaga keberlanjutan industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di tengah kehadiran fintech peer to peer (P2P) lending yang dinilai lebih memudahkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman memastikan regulator masih menaruh perhatian pada industri tersebut.

Dia menyebut saat ini OJK sedang memfinalisasi penyusunan ketentuan mengenai pengembangan dan penguatan LKM yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Di dalam RPOJK [rancangan peraturan OJK] ini akan diatur antara lain mengenai pengelompokan skala usaha LKM menjadi skala usaha kecil, menengah, atau besar dengan kriteria tertentu,“ kata Agusman dalam dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/11/2024).

Tidak hanya sampai disitu, Agusman mengatakan RPOJK tersebut akan memuat mengenai pengaturan kesehatan LKM dengan aspek-aspek tertentu. Serta beberapa ketentuan lainnya yang akan dicantumkan untuk penguatan tata kelola LKM.

Selain itu, lanjut Agusman, OJK juga sedang menyusun roadmap atau peta jalan pengembangan dan penguatan LKM, yang juga tentunya merupakan turunan dari UU P2SK. Peta jalan tersebut diharapkan dapat menjadi panduan arah pengembangan dan penguatan industri ke depan sesuai amanah UU P2SK.

Dari sisi kinerja, OJK mencatat aset industri LKM meningkat sebesar 9,73% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp1,64 triliun per Agustus 2024. Pada Agustus 2023, aset industri LKM mencapai senilai Rp1 triliun.

Sementara dari sisi pembiayaan mencapai Rp1,03 triliun, meningkat 2,80% yoy. Sementara pada Agustus 2023 pembiayaan industri LKM mencapai Rp1,5 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membubarkan empat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sepanjang 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut pencabutan izin usaha tersebut antara lain karena terdapat permohonan pengembalian izin usaha berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Hasil Rapat Anggota. Penyebab lainnya, yaitu keterbatasan dana hingga manajemen yang kurang baik.

1. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Anggrek (Koperasi LKMS Anggrek)

Pencabutan izin usaha itu dilakukan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-20/KO.14/2024 tanggal 12 Februari 2024. Adapun Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Anggrek (Koperasi LKMS Anggrek) beralamat di Jalan Riau Nomor 12, Kota Mojokerto.

2. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Pundi Mataram Pati (Koperasi LKM Pundi Mataram Pati)

OJK mencabut izin usaha Koperasi LKM Pundi Mataram Pati melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-25/KO.13/2024 tanggal 18 April 2024. Adapun Koperasi LKM Pundi Mataram Pati beralamat di Jalan Mr. Iskandar Nomor 77, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.

3. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Mugi Rahayu

Pencabutan izin usaha tersebut berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP 64/KO.13/2024 tanggal 1 Juli 2024. Adapun Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.

4. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Mekar Jaya

Pencabutan izin usaha itu berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-59/KO.17/2024 tanggal 3 September 2024. OJK mencabut izin usaha Koperasi LKMA Mekar Jaya yang beralamat di Jalan Dusun Sri Lestari Blok C, Kelurahan Sriwijaya Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung, terhitung sejak 4 September 2024.?

Upaya Regulator

OJK akan melakukan sejumlah upaya untuk menjaga keberlangsungan industri Lembaga Keuangan Mikro. Agusman mengatakan salah satunya OJK tengah memfinalisasi penyusunan ketentuan mengenai pengembangan dan penguatan LKM (RPOJK LKM) yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Dalam RPOJK itu akan diatur, seperti pengelompokan skala usaha LKM menjadi skala kecil, menengah, besar dengan kriteria tertentu hingga pengaturan tingkat kesehatan LKM dengan aspek tertentu," kata Agusman dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Selain itu, Agusman bilang OJK sedang menyusun Roadmap Pengembangan dan Penguatan LKM. Adapun roadmap itu juga merupakan turunan atau amanat dari UU P2SK. Dia menyampaikan roadmap tersebut bisa menjadi panduan dan arah pengembangan dan penguatan industri LKM ke depannya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan sejumlah upaya untuk menjaga keberlangsungan industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, pihaknya tengah memfinalisasi penyusunan ketentuan mengenai pengembangan dan penguatan LKM (RPOJK LKM).

Beleid ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Dalam RPOJK itu akan diatur, seperti pengelompokan skala usaha LKM menjadi skala kecil, menengah, besar dengan kriteria tertentu hingga pengaturan tingkat kesehatan LKM dengan aspek tertentu," kata Agusman dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Selain itu, Agusman bilang OJK sedang menyusun roadmap Pengembangan dan Penguatan LKM. Adapun roadmap itu juga merupakan turunan atau amanat dari UU P2SK.

Dia menyebut roadmap tersebut bisa menjadi panduan dan arah pengembangan dan penguatan industri LKM ke depannya.

Jika menilik ke belakang, keberlangsungan LKM tampaknya memang mengkhawatirkan. Sebab, sudah 4 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dicabut izin usaha oleh regulator sepanjang tahun ini.

Adapun 4 koperasi LKM tersebut, yakni Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Anggrek (Koperasi LKMS Anggrek), Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Pundi Mataram Pati (Koperasi LKM Pundi Mataram Pati), Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Mugi Rahayu, dan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Mekar Jaya.

Sebelumnya, Agusman sempat mengungkapkan pencabutan izin usaha LKM karena terdapat permohonan pengembalian izin usaha berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Hasil Rapat Anggota.

Dia tak memungkiri industri LKM saat ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan dana, manajemen yang kurang baik, serta kurangnya keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, bisnis pelaku usaha LKM tak bisa berlanjut.

Secara kinerja, OJK mencatat penyaluran pinjaman LKM per Agustus 2024 sebesar Rp 1,03 triliun. Nilai itu meningkat 3%, jika dibandingkan posisi per Agustus 2023 yang sebesar Rp 1 triliun.

Adapun nilai aset LKM sebesar Rp 1,64 triliun per Agustus 2024. Nilai itu meningkat sebesar 9,33%, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,50 triliun.

Sribu dan PT Bank BTPN bekerja sama untuk mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu UMKM di tanah air bisa naik kelas.

Melalui kolaborasi ini, Sribu dan Bank BTPN berkomitmen untuk menghadirkan berbagai program pelatihan kewirausahaan, baik secara offline maupun online, yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan bisnis UMKM. Kerja sama ini juga akan membuka kesempatan bagi kedua perusahaan untuk memperkenalkan layanan mereka kepada para pelaku UMKM, nasabah, serta mitra strategis lainnya.

"Kami sangat antusias dengan kolaborasi ini karena sejalan dengan visi Sribu untuk mendorong transformasi digital bagi UMKM di Indonesia. Bersama Bank BTPN, kami berharap dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM melalui inovasi, keterampilan, dan akses ke layanan keuangan yang relevan," ujar CEO Sribu, Ryan Gondokusumo, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bagi Sribu, ini adalah langkah yang memperkuat posisinya sebagai penyedia jasa freelancer pilihan, yang memungkinkan UMKM di Indonesia untuk terhubung dengan talenta profesional berkualitas. Sebagai platform yang menawarkan layanan dari desain hingga pemasaran digital, Sribu membantu UMKM dalam menghadirkan identitas brand yang kuat dan relevan di pasar.

"Kerja sama dengan Sribu yang diresmikan hari ini menjadi salah satu pengejawantahan komitmen Bank BTPN melalui program Daya dalam dalam membangun kapasitas nasabah kami secara berkelanjutan, khususnya UMKM. Semoga peresmian kerja sama ini menjadi langkah awal dari kolaborasi yang dapat memberikan manfaat positif bagi semua pihak," tambah Communications and Daya Head Bank BTPN, Andrie Darusman.

Selain program pelatihan, Sribu bersama Bank BTPN juga senantiasa berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan pemberdayaan lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan UMKM. Kedua belah pihak akan menggunakan kekuatan dari jaringan masing-masing untuk memaksimalkan dampak dari kegiatan kolaboratif ini.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) meningkat dalam delapan bulan tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan. penyaluran pinjaman LKM per Agustus 2024 sebesar Rp 1,03 triliun.

"Nilai itu meningkat 3%, jika dibandingkan posisi per Agustus 2023 yang sebesar Rp 1 triliun," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Agusman menerangkan nilai penyaluran per Agustus 2024 itu juga meningkat sebesar 2%, jika dibandingkan posisi per Desember 2023 yang sebesar Rp 1,01 triliun.

Sementara itu, OJK mencatat nilai aset LKM sebesar Rp 1,64 triliun per Agustus 2024. Nilai itu meningkat sebesar 9,33%, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,50 triliun.

Untuk menjaga keberlanjutan industri LKM, Agusman menyebut OJK akan melakukan sejumlah langkah. Dia bilang salah satunya OJK tengah memfinalisasi penyusunan ketentuan mengenai pengembangan dan penguatan LKM yang merupakan turunan dari UU P2SK.

"Dalam RPOJK itu akan diatur, seperti pengelompokan skala usaha LKM menjadi skala kecil, menengah, besar dengan kriteria tertentu hingga pengaturan tingkat kesehatan LKM dengan aspek tertentu," kata Agusman.

Selain itu, Agusman bilang OJK sedang menyusun Roadmap Pengembangan dan Penguatan LKM. Adapun roadmap itu merupakan turunan dari UU P2SK. Dia menyebut roadmap tersebut nantinya bisa menjadi panduan dan arah pengembangan dan penguatan industri LKM ke depannya.