Jakarta: Mantan Ketua DPC Maluku Utara (Malut) Partai Gerindra Muhaimin Syarif diduga memberikan sejumlah uang ke pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penyidik menggeledah Kantor Ditjen Minerba, kemarin, 24 Juli 2024.

“Yang pemberi suap kepada saudara AGK (Abdul Gani Kasuba) (Muhaimin) ini ternyata juga ada dugaan juga memberi kepada pihak pihak di ESDM dalam kaitan ini jadi tidak kepada pihak yang lain ya,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Juli 2024.

Ghufron enggan memerinci sosok penerima uang dari Muhaimin, pihaknya tengah mendalami dugaan tersebut. Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut pihaknya mengambil sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik atas penggeledahan di Ditjen Minerba, kemarin. Lembaga Antirasuah membuka peluang menambah tersangka dalam kasus ini.

“Tidak tertutup kemungkinan penyidikan ini bisa berkembang kepada pihak-pihak lainnya yang patut untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya,” ucap Tessa.
KPK menahan Muhaimin Syarif pada Rabu, 17 Juli 2024. Upaya paksa itu dilakukan karena dia diduga memberikan Rp7 miliar kepada Gubernur nonaktif Malut Abdul Gani Kasuba untuk mendapatkan proyek.

“Pemberian uang oleh tersangka Muhaimin Syarif alias Ucu kepada Abdul Gani Kasuba berkaitan dengan, pertama proyek di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Proyek kedua yakni terkait izin usaha pertambangan operasi produksi PT Prisma Utama di Malut. Dana panas itu juga diberikan agar Muhaimin mendapatkan 37 pengusulan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) ke Kementerian ESDM dari Abdul Gani.

“(Terjadi) selama tahun 2021 sampai 2023 tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan,” ujar Asep.

Proyek terakhir yang didapatkan atas suap itu yakni usulan penetapan WIUP dari Abdul Gani ke Kementerian ESDM untuk mendapatkan enam blok di Malut. Hingga kini KPK masih mengusut aliran dana dari Muhaimin kepada gubernur nonaktif Malut itu.

(ADN)

IDXChannel - Pemerintah memperluas ekosistem Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (SIMBARA) dari yang selama ini hanya untuk komoditas batu bara bertambah dengan masuknya nikel dan timah.

Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Nicolas Kanter pun menyambut baik hal tersebut. Menurut dia, SIMBARA mampu mengintegrasikan sejumlah layanan yang saat ini sudah ada, seperti penerimaan negara bukan pajak secara elektronik (e-PNBP), Minerba Online Monitoring System (MOMS), serta Modul Verifikasi Penjualan (MVP).

Hal itu, lanjutnya, bakal memudahkan perusahaan karena proses perizinan bisa sederhana, transparan, dan mencegah penyelewengan kekuasaan dalam proses penerbitan komoditas nikel dan timah.

"Harusnya lebih mudah dong, kan persyaratannya yang penting harus dibuat sederhana dan transparan. Jadi setiap satu persyaratan yang dibuat susah dan uncertain akan kembali lagi ke orang," katanya saat ditemui usai acara ‘Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA’ yang digelar di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, hari ini, Senin (22/7/2024).

Selain itu, Nico mengatakan SIMBARA akan mengintegrasikan berbagai data pengurusan izin lintas kementerian. Salah satunya berkas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan.

Menurutnya, pengintegrasian data membuat pemerintah bisa melihat secara detail mengenai pajak hingga royalti perusahaan.

"Jadi kalau dibuat syarat yang dibuat masuk ke data dan sistem itu terbuka dan transparan, saya rasa itu akan meminimalisir semua cobaan orang yang berusaha mengintervensi. Jadi semua yang digitalisasi, semua itu dimasukkan ke dalam sistem integrasi, sistem itu insyaAllah akan minimalisir," tuturnya.

Dia pun percaya sistem yang akan diciptakan melalui SIMBARA bakal menghadirkan perbaikan-perbaikan yang sejalan dengan digitalisasi sehingga semua data yang masuk transparan.

(FRI)