Bisnis.com, JAKARTA — Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, Indonesia kekurangan setidaknya US$18,6 miliar atau sekitar Rp280,63 triliun (asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS) setiap tahunnya untuk aksi mitigasi perubahan iklim.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF Kemenkeu Boby Wahyu Hernawan menjelaskan, Indonesia membutuhkan dana US$281 miliar untuk membiayai aksi mitigasi perubahan iklim selama 2018—2030. Artinya, Indonesia memerlukan US$21,6 miliar setiap tahunnya.

"Namun dari tahun 2018 hingga 2022, APBN baru dapat memenuhi kurang lebih US$3 miliar [kurang US$ 18,6 miliar] per tahun atau hanya 14% dari total kebutuhan," ujar Boby dalam acara Kumparan Green Initiative di Jakarta Pusat, Selasa (25/9/2024).

Dia menjelaskan bahwa anggaran tersebut baru sekadar untuk aksi mitigasi, belum termasuk aksi adaptasi perubahan iklim. Oleh sebab itu, sambungnya, Indonesia masih memerlukan banyak tambahan anggaran.

Boby mengungkapkan, diperlukan diversifikasi sumber pembiayaan di luar APBN sehingga diperlukan upaya serius untuk mendorong pembiayaan yang inovatif.

"Kita memerlukan instrumen pembiayaan yang fleksibel, inovatif, dan efektif. Pembiayaan tematik seperti sustainability linked loans [pinjaman tertaut keberlanjutan], blended finance [keuangan campuran], serta instrumen lain perlu dikembangkan," jelasnya.

Dalam konteks tersebut, Boby menekankan Kemenkeu bukan hanya akan jadi penyedia dana namun juga sebagai penggerak agar lembaga keuangan publik, swasta, dan internasional turut menyalurkan pembiayaan ke sektor hijau dan ramah lingkungan seperti lewat PT Sarana Multi Infrastruktur.

Selain itu, Kemenkeu juga membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup alias BPDLH pada 2019 sebagai mekanisme pendanaan lingkungan untuk mendukung visi perlestarian fungsi lingkungan.

"Kemudian untuk memanfaatkan sumber pendanaan iklim internasional seperti Green Climate Fund atau GCF, Kementerian Keuangan menunjuk badan kebijakan fiskal sebagai national designated authority untuk memfasilitasi akses terhadap pendanaan GCF," ungkap Boby.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan komitmen ENDC Indonesia terbagi dalam lima sektor yaitu limbah, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan serta penggunaan bahan lainnya, dan sektor energi yang juga mencakup sektor transportasi.

Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari komitmen tersebut juga telah berhasil menurunkan emisi karbon dari tahun ke tahun. Hal itu diungkapkan oleh Airlangga dalam acara Green Initiative Conference 2024 di Jakarta, hari ini.

"Indonesia merencanakan berbagai mitigasi, termasuk perubahan RON ke RON yang lebih tinggi. Alhamdulillah RON 88 sudah tidak ada dan kita juga mendorong program berbasis baterai listrik. Indonesia juga satu-satunya negara yang mendorong mandatory diesel dan ini sudah kita laksanakan B35 dan akan dinaikkan menjadi B40 di tahun 2025. Biodiesel ini memanfaatkan 54,52 juta kiloliter dan mengurangi impor solar. Devisa yang diselamatkan sebesar Rp 404,32 triliun," kata Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Selasa (24/09).

Dia menjelaskan, sejak tahun 2020, Indonesia telah mencatatkan penurunan emisi karbon yang signifikan yakni sebesar 945 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2020, 890 juta ton CO2 ekuivalen di tahun 2021, dan 884 juta ton CO2 ekuivalen di tahun 2022. Capaian penurunan emisi karbon tersebut perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan mengingat tantangan dan dinamika global saat ini dan ke depan akan lebih dinamis dan fluktuatif.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan tentang Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) yang terdapat di beberapa wilayah Indonesia yakni di Arun, Teluk Bintuni, dan Bojonegoro. Dia pun menyampaikan bahwa CCUS tersebut ekuivalen dengan gudang di bawah tanah yang biasanya akibat ekstraksi dari gas dan minyak.

"Potensi warehouse atau gudang bawah tanah di Indonesia ini salah satu yang terbesar. Market-nya sekarang sekitar 25 sampai 30 dolar per ton dan kita perlu mendorong regulasinya. Berapa yang kita bisa serap dari market internasional dan berapa domestic market obligation-nya. Kalau kita bisa lakukan ini maka kita bisa tarik dari PLTU," ungkapnya.

"Persoalan PLTU kan bukan tidak boleh daripada pembangkitnya tetapi yang penting net zero emission-nya. Kemudian net zero emission-nya bisa kita tarik dengan pembakaran yang dicampur dengan blue ammonia, kemudian juga bisa karbonnya di likuifikasi, ditransportasikan, dan dimasukkan kembali ke dalam tanah. Dengan itu Indonesia bisa menyelesaikan net zero emission," sambung Airlangga.

Airlangga mengatakan bahwa pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur kendaraan bermotor listrik. Selain itu, digitalisasi dan penerapan transportasi hijau juga merupakan hal penting, terutama transportasi publik.

Dia menambahkan terkait transportasi publik dengan green energy di Jakarta lebih progresif dibandingkan daerah lain. Harapannya daerah lain juga bisa segera mengikuti agar penggunaan transportasi publik juga menggunakan berbasis listrik. Pemerintah Pusat juga menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong Pemerintah Daerah agar bersama-sama menerapkan transportasi publik menggunakan green energy.

Dalam mengupayakan green energy itu sendiri, Indonesia terlibat aktif dalam inisiatif-inisiatif green energy di tingkat global yakni ASEAN Zero Emission Community, Just Energy Transition Partnership Program, hingga Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga juga menjelaskan tentang pertemuannya dalam forum IPEF yang tengah membahas green economy yang berkaitan dengan green energy.

"Green economy ini juga ada pendanaan yang disediakan oleh U.S. dan investment banking. Sehingga dengan demikian berbagai inisiatif disiapkan dan Indonesia sudah mendorong beberapa pipeline antara lain yang mereka sangat minat adalah geothermal energy dan waste to energy," tutur Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menuturkan berbagai perkembangan terkait pembangunan dan peluang green energy lainnya di Indonesia. Seiring dengan Pemerintah yang terus mendorong potensi-potensi green energy di Indonesia, Airlangga mengatakan bahwa peran media sangat penting dalam menyosialisasikan potensi-potensi tersebut agar tidak diambil oleh negara lain.

"Upaya pencapaian penurunan emisi karbon dan penerapan transportasi hijau akan lebih mudah tercapai dengan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari media. Media memiliki peran yang sangat penting dalam mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi rendah emisi," pungkasnya.

(anl/ega)