Jakarta - Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengurangi emisi. Berbagai Langkah pun dilakukan, salah satunya terlihat dari dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan komitmen ENDC Indonesia terbagi dalam lima sektor yaitu limbah, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan serta penggunaan bahan lainnya, dan sektor energi yang juga mencakup sektor transportasi.

Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari komitmen tersebut juga telah berhasil menurunkan emisi karbon dari tahun ke tahun. Hal itu diungkapkan oleh Airlangga dalam acara Green Initiative Conference 2024 di Jakarta, hari ini.

"Indonesia merencanakan berbagai mitigasi, termasuk perubahan RON ke RON yang lebih tinggi. Alhamdulillah RON 88 sudah tidak ada dan kita juga mendorong program berbasis baterai listrik. Indonesia juga satu-satunya negara yang mendorong mandatory diesel dan ini sudah kita laksanakan B35 dan akan dinaikkan menjadi B40 di tahun 2025. Biodiesel ini memanfaatkan 54,52 juta kiloliter dan mengurangi impor solar. Devisa yang diselamatkan sebesar Rp 404,32 triliun," kata Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Selasa (24/09).

Dia menjelaskan, sejak tahun 2020, Indonesia telah mencatatkan penurunan emisi karbon yang signifikan yakni sebesar 945 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2020, 890 juta ton CO2 ekuivalen di tahun 2021, dan 884 juta ton CO2 ekuivalen di tahun 2022. Capaian penurunan emisi karbon tersebut perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan mengingat tantangan dan dinamika global saat ini dan ke depan akan lebih dinamis dan fluktuatif.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan tentang Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) yang terdapat di beberapa wilayah Indonesia yakni di Arun, Teluk Bintuni, dan Bojonegoro. Dia pun menyampaikan bahwa CCUS tersebut ekuivalen dengan gudang di bawah tanah yang biasanya akibat ekstraksi dari gas dan minyak.

"Potensi warehouse atau gudang bawah tanah di Indonesia ini salah satu yang terbesar. Market-nya sekarang sekitar 25 sampai 30 dolar per ton dan kita perlu mendorong regulasinya. Berapa yang kita bisa serap dari market internasional dan berapa domestic market obligation-nya. Kalau kita bisa lakukan ini maka kita bisa tarik dari PLTU," ungkapnya.

"Persoalan PLTU kan bukan tidak boleh daripada pembangkitnya tetapi yang penting net zero emission-nya. Kemudian net zero emission-nya bisa kita tarik dengan pembakaran yang dicampur dengan blue ammonia, kemudian juga bisa karbonnya di likuifikasi, ditransportasikan, dan dimasukkan kembali ke dalam tanah. Dengan itu Indonesia bisa menyelesaikan net zero emission," sambung Airlangga.

Airlangga mengatakan bahwa pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur kendaraan bermotor listrik. Selain itu, digitalisasi dan penerapan transportasi hijau juga merupakan hal penting, terutama transportasi publik.

Dia menambahkan terkait transportasi publik dengan green energy di Jakarta lebih progresif dibandingkan daerah lain. Harapannya daerah lain juga bisa segera mengikuti agar penggunaan transportasi publik juga menggunakan berbasis listrik. Pemerintah Pusat juga menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong Pemerintah Daerah agar bersama-sama menerapkan transportasi publik menggunakan green energy.

Dalam mengupayakan green energy itu sendiri, Indonesia terlibat aktif dalam inisiatif-inisiatif green energy di tingkat global yakni ASEAN Zero Emission Community, Just Energy Transition Partnership Program, hingga Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga juga menjelaskan tentang pertemuannya dalam forum IPEF yang tengah membahas green economy yang berkaitan dengan green energy.

"Green economy ini juga ada pendanaan yang disediakan oleh U.S. dan investment banking. Sehingga dengan demikian berbagai inisiatif disiapkan dan Indonesia sudah mendorong beberapa pipeline antara lain yang mereka sangat minat adalah geothermal energy dan waste to energy," tutur Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menuturkan berbagai perkembangan terkait pembangunan dan peluang green energy lainnya di Indonesia. Seiring dengan Pemerintah yang terus mendorong potensi-potensi green energy di Indonesia, Airlangga mengatakan bahwa peran media sangat penting dalam menyosialisasikan potensi-potensi tersebut agar tidak diambil oleh negara lain.

"Upaya pencapaian penurunan emisi karbon dan penerapan transportasi hijau akan lebih mudah tercapai dengan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari media. Media memiliki peran yang sangat penting dalam mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi rendah emisi," pungkasnya.

(anl/ega)

JAKARTA - Indonesia mengangkat tiga isu prioritas mengenai lingkungan hidup dalam presidensi G-20. Ketiganya fokus ke pemulihan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan . Hal ini diharapkan memperkuat komitmen negara-negara anggota G-20 untuk mencapai target bersama, salah satunya Net zero emission pada 2050.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian bumi, perusahaan-perusahaan kini dituntut untuk mengadopsi konsep Green Industry atau industri hijau . Konsep ini mengharuskan perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang meliputi pengurangan emisi karbon, penerapan ekonomi sirkular, dan pengembangan industri yang ramah lingkungan.

Tidak hanya itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa seluruh proses produksi dan operasional mereka berjalan dengan efisien dan tidak merusak lingkungan.

Tantangan dalam menerapkan konsep Green Industry ini mendorong perusahaan untuk terus berinovasi, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Dalam upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, perusahaan-perusahaan perlu mencari solusi yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan sumber daya alam secara lebih efisien.

Salah satu aspek penting dalam transformasi ini adalah pengurangan emisi karbon, yang dapat dicapai melalui penggunaan teknologi dan praktik yang lebih ramah lingkungan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN Icon Plus menghadirkan Paket Green Environment, sebuah solusi yang dirancang untuk membantu perusahaan beralih ke praktik-praktik yang lebih ramah lingkungan. Paket ini tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam kegiatan operasional sehari-hari perusahaan dan melibatkan karyawan dalam aktivitas yang mendukung keberlanjutan.

Layanan yang ditawarkan dalam Paket Green Environment mencakup berbagai solusi yang dapat mendukung perusahaan dalam mengurangi dampak lingkungan mereka. Di antaranya adalah PV Rooftop, yang memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan energi surya sebagai sumber listrik yang bersih dan terbarukan.

Selain itu, Paket Green Environment juga menyediakan solusi EV Charging yang mendukung penggunaan kendaraan listrik, serta Energy Management System yang membantu perusahaan dalam memantau dan mengelola konsumsi energi mereka secara lebih efisien. Tidak ketinggalan, tenaga listrik yang stabil dan baterai dengan kapasitas besar juga menjadi bagian dari paket ini, memberikan dukungan yang komprehensif untuk operasional perusahaan.

Vice President Pemasaran PLN Icon Plus, Wahyu Haris Kusuma Atmaja menyampaikan, bahwa ?PLN Icon Plus sebagai mitra terpercaya dari tenant dan pengelola kawasan industri dalam menjalankan bisnis yang mengedepankan environmental, social, dan governance dengan dukungan layanan konektivitas, digital platform, dan transisi energi yang terintegrasi satu sama lain yang memberikan nilai tambah bagi efisiensi bisnis, pemanfaatan energi, harmonisasi dengan lingkungan, dan efektivitas bisnis yang mendukung agresifitas bisnis Anda. Pengalaman kami men-delivery layanan energi, konektivitas, dan digital di IKN merupakan pengalaman yang dapat kami bagikan bagi Anda pelanggan kami yang utama,? ujarnya.

Paket Green Environment dari PLN Icon Plus memberikan solusi yang terintegrasi untuk mendukung perusahaan dalam menjalankan konsep Green Industry. Dengan memanfaatkan teknologi canggih dan praktik berkelanjutan, perusahaan dapat mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi sekaligus memenuhi tanggung jawab mereka terhadap lingkungan.

Melalui inovasi ini, PLN Icon Plus berkomitmen untuk menjadi mitra strategis dalam perjalanan perusahaan menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kawasan Asia Tenggara (Asean) berpotensi menjadi pemimpin baru ekonomi hijau, ditopang dengan adanya energi baru terbarukan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan bahwa untuk mencapai itu, maka dibutuhkan konektivitas.

"Kendaraan listrik sampai ekosistem baterai, didukung oleh energi hijau, berasal dari tenaga surya sampai hidrogren, Asean memiliki potensial untuk menjadi pemimpin di industri ini dan koneksi adalah kunci," katanya, saat pidato di Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta, pada Kamis (5/9/2024).

Dia menjelaskan bahwa konektivitas diperlukan bukan hanya dalam hal energi tapi juga rantai pasokan, untuk menjadi poros baru dalam pertumbuhan ekonomi hijau.

Selain itu, dia mengatakan bahwa kawasan Asia Tenggara dengan keanekaragaman hayati, seperti hutan hujan dan ekosistem mangrove berpotensi dalam penyerapan karbon.

Adapun mengelola sumber daya alam dan pembentukan pasar karbon, membutuhkan investasi dari pendanaan dan didukung oleh kebijakan dan koordinasi antara pemerintah dan swasta.

Kemudian, Arsjad mengatakan bahwa dukungan itu diperlukan karena tidak semua pihak swasta siap dengan konsekuensi dan persiapan langkah dekarbonisasi.

"Karena itulah kami meluncurkan apa yang kami sebut sebagai Asean Net Zero Hub yang berperan sebagai platform untuk memfasilitasi berbagi pengalaman dan praktik terbaik di antara pemangku kepentingan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai net zero," tambahnya.

Untuk diketahui, International Sustainability Forum (ISF) 2024 digelar oleh pemerintah Indonesia sebagai wadah pertemuan, bagi para pejabat dunia di berbagai sektor dan negara untuk bertukar pikiran dan mencari solusi terbaik untuk menghadapi perubahan iklim. ISF digelar selama 2 hari, pada 5-6 September 2024.

BEKASI - Dalam rangka mendukung komitmen Pemerintah untuk mengakselerasi jumlah pasokan rumah layak huni, sehat, dan ramah lingkungan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memacu ketersediaan Rumah Rendah Emisi. Pada 2029, BTN membidik akan membiayai 150.000 Rumah Rendah Emisi .

Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan pihaknya mendukung penuh inisiatif BTN dalam mendorong pembangunan Rumah Rendah Emisi. Gerakan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan upaya pemerintahan baru untuk membangun 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di desa di seluruh Indonesia setiap tahunnya.

?Membangun Rumah Rendah Emisi akan meningkatkan pasokan rumah layak huni dan berkualitas, sekaligus menyediakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Inisiatif ini juga akan mendorong green economy menjadi lebih terjangkau, karena permintaan akan komponen-komponen ramah lingkungan akan meningkat,? jelas Hashim pada acara peluncuran Pilot Project Rumah Rendah Emisi di Perumahan Mutiara Gading City, Bekasi, Kamis (29/8/2024).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan bangunan rumah dan aktivitas di dalamnya menjadi salah satu penghasil emisi karbon terbesar termasuk dari penggunaan energi, konstruksi, hingga perawatan dan pemeliharaan. Untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang, lanjut Nixon, BTN berinisiatif memacu ketersediaan Rumah Rendah Emisi.

Menurut Nixon, langkah tersebut juga merupakan wujud komitmen BTN menjawab tantangan perubahan iklim serta mendorong ekosistem perumahan nasional yang berkelanjutan. ?Tahun ini ada 1.000 Rumah Rendah Emisi yang menggunakan minimal 10% material ramah lingkungan. Secara bertahap, akan ada 150.000 rumah dengan 30% porsi penggunaan material eco-friendly pada 2029,? jelas Nixon.

Pada pilot project tersebut, BTN menggunakan material ramah lingkungan berupa floor decking yang mengandung 3,6 kilogram (kg) sampah plastik. Proyek ini juga akan memakai paving block yang mengandung 2 kg sampah plastik per 1 meter persegi.

Nixon merinci dengan target bertahap hingga 2029 tersebut, akan berkontribusi pada pengurangan lebih dari 1,7 juta kilogram sampah plastik. Selain itu, emisi karbon juga akan ditekan sebesar 2,42 ton CO2. Dampak tersebut, imbuhnya, setara dengan penanaman 110.000 pohon dan 323 hektar penyerapan emisi.

Selain menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan, BTN juga menggerakkan para pengembang kategori Rumah Rendah Emisi untuk memastikan beberapa standar. Di antaranya efisien dalam pemakaian energi, air, pengelolaan sampah, hingga pengurangan polusi.

Untuk efisiensi energi, rumah ramah lingkungan tersebut diwajibkan memiliki banyak ventilasi, plafon tinggi, hingga rasio jendela terhadap tembok mencapai 15%-30%. Standar tersebut ditetapkan agar terdapat sirkulasi udara yang baik. Efisiensi air dilakukan melalui penggunaan keran debit kecil, pengolahan sanitasi yang baik, memiliki sumur resapan, hingga penggunaan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Untuk pengolahan sampah, rumah beremisi rendah diwajibkan memiliki bak sampah pilah. Sementara, untuk menekan polusi, pengembang diminta menanam 1 tanaman penyerap emisi karbon per rumah. Selain itu, pengurangan polusi juga dilakukan dengan menggunakan minimal 10% material ramah lingkungan pada dinding dan lantai, hingga memiliki ruang terbuka hijau sebanyak 10% dari total luas kawasan perumahan. ?Kami percaya, hunian layak, sehat dan ramah lingkungan akan meningkatkan kualitas hidup manusia yang tinggal di dalamnya,? ujar Nixon.

Adapun, sejak 1976, BTN telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebanyak 5,2 juta unit baik melalui pembiayaan subsidi, non-subsidi, maupun pembiayaan perumahan syariah. Dalam rangka mendukung penuh Program Satu Juta Rumah sejak tahun 2015, BTN telah menyalurkan KPR sebanyak 1,9 juta unit atau setara Rp403,5 triliun.

Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia Gita Sabharwal mengapreasi komitmen BTN dalam implementasi prinsip keberlanjutan melalui Rumah Rendah Emisi. Langkah inovatif BTN, kata Gita, tidak hanya meningkatkan keterjangkauan rumah ramah lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan standar hidup masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, sekaligus mengurangi emisi.

Gita juga menilai komitmen nyata yang dilakukan BTN tersebut, merupakan inspirasi dan panutan bagi sektor perbankan di Indonesia dalam mengakselerasi penerapan prinsip Sustainable Development Goals. "Kami terbuka untuk menjalin kolaborasi dengan BTN ke jenjang berikutnya untuk masa depan yang lebih baik, karena hidup ga cuma tentang hari ini," tutur Gita.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- PT PLN (Persero) menjalin kolaborasi dengan PT CT Corpora (CT Corp) untuk pengembangan green energy di lingkungan bisnis CT Corp. Sinergi ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam mendukung kebutuhan energi hijau sektor industri dan pelaku bisnis di Tanah Air sebagai upaya mencapai target Net Zero Emissions tahun 2060 atau lebih cepat.

Kerja sama green economy ini dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dengan Chairman & Founder CT Corp Chairul Tanjung pada Kamis, (8/8/2024) di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini PLN dan CT Corp menyetujui kolaborasi pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di lingkungan bisnis CT Corp dan layanan energi bersih melalui renewable energy certificate (REC).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN siap mendukung pengembangan energi hijau yang dilaksanakan CT Corp dalam upaya menjawab tantangan perubahan iklim dan mendorong implementasi ekonomi hijau. Komitmen transisi energi ini tentunya menjadi tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, PLN, maupun pihak swasta.

"Tugas kita bersama adalah bagaimana memastikan kehidupan generasi mendatang lebih baik dari hari ini. Kolaborasi ini adalah suatu fondasi bagaimana CT Corp dan PLN bisa menyelaraskan gerak langkahnya menatap masa depan yang lebih cerah lagi. Perjalanan transisi energi apabila dilakukan sendiri-sendiri tentu saja berat, namun jika dilakukan dalam suasana kebersamaan dan kolaborasi maka upaya ini dapat lebih mudah dicapai," kata Darmawan dalam sambutannya.

Darmawan menambahkan, kerja sama ini sekaligus membuktikan komitmen PLN dalam menghadirkan energi hijau yang andal bagi sektor industri dan bisnis demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Langkah ini sejalan dengan mimpi besar PLN untuk mendorong sektor kelistrikan tidak hanya sebagai sumber energi namun juga roda penggerak perekonomian nasional,” imbuh Darmawan.

Sementara itu Chairman & Founder CT Corp Chairul Tanjung mengapresiasi sinergi pengembangan green energy oleh PLN dalam bidang kelistrikan dan beyond kWh. Hal ini sejalan dengan upaya transformasi CT Corp menjadi perusahaan yang lebih hijau di mana salah satunya diwujudkan dengan penggunaan listrik dari energi baru terbarukan (EBT) berbasis surya di tiga lokasi Trans Studio Mall yaitu Makassar, Bandung, dan Cibubur.

Chairul juga menambahkan, melalui MoU ini CT Corp akan mengakselerasi program-program ekonomi hijau dengan penyediaan fasilitas SPKLU di seluruh outlet CT Corp yang tersebar dari Aceh sampai Papua.

“Tentu kita semua memahami bahwa perubahan iklim menjadi tantangan untuk kita semua. Perubahan iklim ini menyebabkan berubahnya pola kehidupan dan juga perubahan pola bisnis,” ujar Chairul.

Selain kerja sama dalam bentuk dukungan green economy, PLN melalui subholding PLN Icon Plus juga berkolaborasi dengan CT Corp dalam pengembangan content streaming produk ICONPLAY dan jaringan telekomunikasi, multimedia & informatika yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi dengan Direktur Utama Transvision Peter F Gontha.

“Kerja sama ini bukan hanya terkait masalah kelistrikan. Jadi ini satu terobosan baru bahwa PLN yang biasanya hanya berkiprah di bidang kelistrikan, sekarang di bawah pimpinan Pak Darmo (Darmawan) itu mengembangkan beyond listrik,” ujar Chairul.

IDXChannel - KB Bank (BBKP) berkomitmen menjalankan green economy dengan mengimplementasikan prinsip Environment, Social, and Governance (ESG). Fasilitas kredit hijau terbukti membawa banyak manfaat bagi penerimanya.

Direktur KB Bank Dodi Widjajanto menyampaikan, KB Bank berupaya untuk selalu mendukung pembiayaan di sektor hijau, terutama pada industri berbasis energi terbarukan, produk ekoefisiensi, serta transportasi ramah lingkungan atau electric vehicle (EV).

“KB Bank yang menjadi salah satu afiliasi dari KBFG, memang mencanangkan penerapan ESG yang cukup kuat. Kami sudah menyesuaikan pada pembiayaan green economy. Kami masuk ke EV Financing karena merupakan wujud nyata KB Bank untuk berkontribusi langsung dalam aktivitas green economy,” ujar Dodi.

Komitmen perseroan dalam menjalankan green economy terlihat dari kinerja pembiayaan. Sepanjang 2023, KB Bank telah menyalurkan pembiayaan pada sektor kegiatan usaha berkelanjutan sebanyak Rp4,55 triliun. Angka ini naik 21 persen year on year (yoy) dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yaitu Rp3,76 triliun.

“Perusahaan juga memiliki obligasi social bond, pastinya menuju ke arah green economy. Social bond ini cakupannya lebih luas dan ESG yang tentunya bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Salurkan Kredit Hijau

KB Bank yang merupakan bagian dari entitas keuangan terbesar asal Korea Selatan dengan total aset mencapai Rp14.040 triliun, KB Financial Group (KBFG), telah menyalurkan fasilitas kredit hijau kepada PT Energi Makmur Buana (INVI), anak usaha PT Indika Energy Tbk (INDY) akhir 2023 lalu.

Fasilitas kredit hijau yang disalurkan sebesar USD20 juta atau setara dengan lebih dari Rp309 miliar. Bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan komersial listrik nasional, termasuk pengadaan bus listrik untuk Transjakarta dan pembiayaan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Contoh lain, KB Bank juga telah melakukan kerja sama dengan Hyundai Motor Indonesia melalui skema dealer financing. Hyundai Motor Indonesia dikenal memiliki sejumlah produk mobil listrik yang sangat diminati di Indonesia.

"KB Bank berkomitmen mengimplementasikan prinsip ESG melalui penyaluran kredit hijau yang bergerak pada sektor energi terbarukan, produk ekoefisiensi, serta transportasi ramah lingkungan, namun tetap membuka kesempatan pembiayaan ke seluruh sektor berkelanjutan," kata Dodi.

Dia mengaku saat ini kontribusi kredit hijau masih di bawah 10 persen untuk keseluruhan portofolio kredit KB Bank. Namun demikian, KB Bank memiliki komitmen untuk meningkatkan kontribusi kredit hijau dalam portofolio kreditnya pada 2024.

Kredit hijau dilakukan dengan fokus pada sektor-sektor yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan, seperti sektor energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan infrastruktur hijau.

Potensi pertumbuhan pembiayaan sektor hijau di Indonesia akan semakin besar. Ini mengingat perusahaan-perusahaan di Indonesia semakin menyadari pentingnya memperhitungkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam operasional mereka.

Lebih jauh, KB Bank akan berfokus untuk membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan salah satunya membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia termasuk membangun kelengkapan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia seperti pembangunan SPKLU.

KB Bank Siapkan Pembiayaan Sektor Kesehatan

Seperti diketahui, sebelumnya KB Bank telah menjalin kerja sama dalam sektor agrikultur untuk mendukung ekosistem pertanian. Tidak sebatas untuk pembangunan ekosistem kendaraan listrik, KB Bank juga masih terbuka untuk membiayai industri yang bergerak di sektor kesehatan di Indonesia ke depannya.

"Terbaru, pada Mei 2024 kami juga telah menandatangani kerja sama dengan perusahaan produsen gula, yaitu PT Pabrik Gula Rajawali II dan perusahaan data analitik terkait pertanian dengan menggunakan teknologi satelit PT Mata Langit Solusindo untuk mendukung pengembangan ekosistem pertanian tebu di Indonesia," ucap Dodi.

(Rahmat Fiansyah/Adv)

Jakarta -

Green Economy atau ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat. Sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.

Pemerintah sadar akan manfaat dari Green Economy, dan meminta semua pihak untuk menjalankan sistem ini demi terbentuknya kesejahteraan masyarakat dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Selain itu penerapan Green Economy juga sejalan dalam upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%-7% untuk menuju Visi Indonesia Emas 2045.

"Kita memiliki ekonomi hijau, ini merupakan peluang, merupakan potensi yang sangat besar bagi negara kita Indonesia. baik yang berkaitan dengan coklat, bakau, vanili, kopi, lada, cengkeh dll dan terutama memiliki potensi besar adalah kelapa," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan Konferensi dan Pameran Kelapa Internasional (Cocotech) ke-51 Tahun 2024 di Surabaya, Senin (22/7/2024).

"Saya banyak melihat limbah kelapa menjadi bio energi. Ke depan bisa dikembangkan. Kelapa bisa jadi bio aftur dan penggunaannya meningkat dan diminati negara lain," tambahnya.

Pengembangan Green Economy dinilai mempunyai potensi besar dalam 10 tahun ke depan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira.

"Dari estimasi CELIOS, ekonomi hijau punya potensi yang cukup besar mencapai Rp 4.376 triliun ke output ekonomi nasional dalam 10 tahun ke depan," kata Bhima kepada detikcom, Selasa (23/7/2024).

Namun pelaksanaan Green Economy bukan tanpa tantangan.

"Hasil studi menunjukkan 80% kebijakan yang ada saat ini belum mendukung praktik ekonomi hijau. Misalnya, penerapan pajak karbon masih ditunda, padahal pajak karbon bisa digunakan untuk membiayai program ekonomi hijau," terang Bhima.

Untuk itu, dia mendorong presiden terpilih, Prabowo Subianto perlu melakukan beberapa hal untuk memaksimalkan transisi Green Economy. Di antaranya, perlu mendorong percepatan target bauran energi terbarukan sebesar 44% sebelum tahun 2030.

"Pak Prabowo perlu mengalihkan insentif dan subsidi di sektor ekstraktif ke usaha ekonomi hijau. Perbankan khususnya bank BUMN diharapkan memperbesar porsi pembiayaan ke sektor berkelanjutan dan menerapkan ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam analisa kredit," jelasnya.

Lalu seperti apa seharusnya penerapan Green Economy di Indonesia agar efektif? Simak ulasannya bersama Nailul Huda selaku ekonom CELIOS dalam segmen Editorial Review.

Selain itu detikSore juga akan membahas peta politik jelang Pilgub Jawa Barat. Hingga saat ini belum ada satupun parpol yang mengumumkan siapa calon yang akan berkontestasi di Pilgub Jabar. Hal ini akan diulas lebih mendalam bersama Redaktur detikJabar dalam segmen Indonesia Detik ini.

Akhir-akhir ini viral video seorang ibu kost menggerebek kamar kost yang penuh dengan sampah dan barang yang berserakan hingga sulit dilewati. Perilaku menimbun barang ini diketahui bernama hoarding disorder. Apakah hoarding disorder sama dengan malas beberes? Bagaimana gejalanya? Temukan jawabannya di penghujung sore nanti bersama Veronica Adesla selaku Psikolog Klinis.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

(ppy/ppy)

JAKARTA - Staf Khusus atau Stafsus Presiden , Diaz Hendropriyono mendorong isu bioekonomi yang diperankan Indonesia dapat dijadikan senjata untuk diplomasi regional dan global. Hal itu disampaikan Diaz saat menjadi narasumber 'Accelerating Circularity in Bioeconomy Industries yang diselenggarakan Bappenas Jumat 5 Juli 2024.

"Sekarang yang punya mimpi untuk menjadi global bioplastic hub di dunia itu Thailand. Indonesia harus punya visi itu. Berbicara sumber hayati kita banyak, alga, seaweed, singkong, tebu, sagu itu semua adalah bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk mendorong sektor bioplastik dan bioekonomi," kata Diaz dalam keterangannya, Selasa (9/7/2024).

"Artinya, ini bisa kita jadikan senjata diplomasi regional atau pun dunia. Anda mau jadi global bioplastic hub, kita yang punya semua bahannya. Ini jadi senjata diplomasi sangat kuat di masa depan, tergantung bagaimana pemerintahan berikutnya menyikapi," imbuhnya.

Dikatakan Diaz, potensi bioekonomi dunia ke depannya, Indonesia memiliki potensi hingga Rp3.374 triliun, yang artinya mencapai 15% dari PDB Indonesia. Hal ini diamini oleh setiap narasumber yang turut mengisi talkshow. Kekayaan alam Indonesia yang sudah melimpah harus diikuti pengelolaan yang berhati-hati.

Menurutnya, banyak yang menyuarakan dibutuhkannya kelembagaan satu atap dalam pengembangan bioekonomi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang disarankan Diaz sebagai solusi tantangan bioekonomi nasional.

"Ketika bicara mengenai potensi bioekonomi, bilateral, multilateral, kita perlu satu reorganisasi yang bisa mengatur kolaborasi semua pihak yang terlibat, biar semua merasa diajak. Artinya ada satu pihak yang benar-benar bertanggung jawab untuk keberlangsungan lingkungan hidup Indonesia," ungkapnya.

"Di dalam buku saya, solusi dari ini semua adalah pembentukan kementerian baru, yang bernama Kementerian Ekologi Republik Indonesia. Jangan sampai ketika bicara sustainability issue jangan sampai kita tidak punya counter part yang jelas di dunia internasional," beber Diaz.

Circular Talks 7 di hari terakhir dalam rangkaian Green Economy Expo 2024 ini turut menghadirkan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies & Genetik, KLHK Nunu Anugrah, Co-founder & CEO Greenhope Tommy Tjiptadjaja, Corporate Secretary PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Tiur Simamora, Presiden Direktur Great Giant Foods Tommy Wattimena, dan Akademisi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung Angga Dwiartama.