Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi hanya 4,95 persen (year on year/ yoy) pada kuartal III 2024. Sementara, secara kumulatif, laju ekonomi Januari-September 5,03 persen.

Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp5.638,9 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp3.279,6 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III bila dibandingkan kuartal III-2023 atau yoy tumbuh sebesar 4,95 persen," kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Selasa (5/11).

Menurut Amalia, apabila dilihat secara rinci, meski PDB kuartal III secara yoy tumbuh di bawah 5 persen, namun lebih tinggi dibandingkan kuartal III 2023 yang tumbuh 4,94 persen.

Beberapa faktor luar dan dalam negeri yang mempengaruhi perekonomian kuartal III 2024 adalah:

Pertama, perekonomian global yang masih tumbuh positif meskipun lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya.

Kedua, kinerja perdagangan Indonesia yang masih surplus hingga 53 bulan berturut-turut.

Ketiga, mobilitas masyarakat yang meningkat tercermin dari realisasi penumpang transportasi dalam dan luar negeri.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menginstruksikan pemerintah daerah (pemda) agar lebih gencar dalam mendorong koneksi atau mobilitas kendaraan di masing-masing wilayah.

Orang nomor dua di Indonesia itu menilai bahwa pengembangan transportasi di negara seluas Indonesia tentu tidak terlepas dari peran strategis pemerintah daerah.

Hal ini disampaikan olehnya saat memberikan sambutan di agenda Hub Space 2024 diselenggarakan pada 6—7 September 2024, di Jiexpo Kemayoran, Convention Center & Theatre Area, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

“Pemerintah daerah bertanggung jawab mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pengendalian kemacetan,” ujarnya dalam forum tersebut.

Pertama, kata Ma’ruf, mempercepat pembangunan transportasi publik yang efisien, merata, dan berkelanjutan perlu dilakukan oleh setiap pemerintah daerah.

Menurutnya, transportasi publik harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan tarif yang sesuai. Termasuk, penggunaan aplikasi digital dalam sistem transportasi cerdas harus makin diperluas, dan perencanaan transportasi masa depan harus memperhitungkan dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan.

Kedua, dia menilai bahwa pemda perlu meningkatkan investasi pembiayaan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif non-APBN dan partisipasi swasta. Salah satunya, melalui pengembangkan skema pembiayaan kerja sama antara BUMN dan swasta untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi.

“Perkuat kerangka regulasi untuk memberikan kepastian hukum, dan pemberian insentif yang tepat untuk menarik partisipasi dunia usaha dalam pembiayaan dan pengelolaan proyek-proyek infrastruktur,” ucapnya.

Ketiga, Ma’ruf meyakini bahwa perlu agar semua pihak dapat mengoptimalkan sinergi multipihak demi mempercepat perluasan konektivitas di Indonesia. Hal ini demi menghubungkan seluruh wilayah di Indonesia. Sebab, dia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah saja belum cukup.

“Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat, badan usaha, lembaga pendidikan, dan media massa dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan sektor transportasi yang cocok dengan kondisi wilayah masing-masing,” pungkas Ma’ruf.

Gagasan untuk menerapkan penggunaan NIK saat akan naik layanan KRL sebetulnya bukan merupakan gagasan baru. Tahun 2013 saat PT KAI melakukan pembenahan system tiket di KRL Jabodetabek, dari penggunaan tiket kertas ke elektronik, gagasan itu sudah muncul.

Kebetulan saat itu saya diminta oleh DJKA untuk melakukan survei terhadap pengguna KRL Jabodetabek sebagai dasar penentuan siapa yang layak mendapatkan subsidi dan tidak, sehingga bersamaan dengan transformasi di KCJ (Kereta Commuter Jabodetabek) saat itu akan diberlakukan pula kebijakan subsidi tepat sasaran. Artinya, yang berhak memperoleh subsidi tiket lewat PSO adalah kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Namun ketika sedang proses penyusunan instrument survei, kebijakannya diubah, bahwa subsidi tiket untuk semua penumpang, kaya, setengah kaya, maupun miskin. Dalam istilah umum itu namanya subsidi transportasi.

Artinya subsidi tersebut diberikan kepada semua pengguna transportasi umum, baik kaya maupun miskin. Mengapa?

Subdisi bagi golongan tidak mampu adalah membantu mereka agar tetap bisa melakukan pergerakan dengan tiket yang terjangkau, sehingga mereka bisa tetap melakukan mobilitas geografis, termasuk untuk mencari nafkah.

Sedangkan subsidi bagi yang mampu adalah sebagai bentuk insentif agar mereka mau meninggalkan kendaraan pribadinya dan beralih ke angkutan umum. Ini sebagai bentuk kebiijakan push and pull strategy mendorong pengguna kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan angkutan umum.

Saya pribadi, lebih suka dan lebih mendukung subsidi transportasi daripada subsidi tepat sasaran. Mengapa? Karena jauh lebih banyak keuntungannya dibandingkan subsidi tepat sasaran.

Keuntungan subsidi tepat sasaran itu hanya dirasakan oleh golongan tidak mampu saja dan oleh pemerintah karena subsidinya bisa ditekan.

Tapi kalau subsidi transportasi keuntungannya dapat dinikmati oleh semua warga yang menggunakan angkutan umum, polusi udara juga dapat dikurangi karena berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke KRL, kemacetan wlayah Jabodetabek juga dapat dikurangi karena sebagian motor dan mobil parker di stasiun dan penggunanya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan KRL. Anggaran negara mungkin juga bisa dihemat karena subsidi untuk BBM bisa ditekan.

Sungguh Langkah mundur dan tidak punya visi yang jelas bila pemerintah akan memberikan subsidi (harga khusus BBM bagi Ojol), tapi akan menerapkan subsidi tepat sasaran untuk pengguna moda kereta api perkotaan. Ini betul-betul tidak jelas visinya.

Kalau visinya untuk menciptakan kota yang betul-betul hijau, ya seperti yang pernah diimpikan oleh mantan Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok), ingin menggratiskan semua layanan angkutan umum di Jakarta agar semua warga menggunakan angkutan umum dan meninggalkan kendaraan pribadi.

Kalau Kemenhub bermaksud mengurangi subsidi untuk KRL Jabodetabek, segera saja sesuaikan tarif KRL yang sudah tidak pernah disesuaikan sejak 2016. Dengan menyesuaikan tarif KRL secepatnya akan berdampak pada pengurangan subsidi dan menjaga layanan KRL menjadi lebih baik karena perusahaan memiliki cashflow yang cukup untuk beroperasi setiap harinya.

DJKA (Direktorat Jendral Perkeretaapian) Kementerian Perhubungan sudah membuat perhitungan mengenai besarnya subsidi yang akan dapat dihemat dengan penyesuaian tarif Rp 2.000 saja pada 15 km pertama saja. Kalau orang naik KRL sepanjang 15 km dan membayar Rp 5.000 itu masih amat terjangkau.

Yang betul-betul tidak mampu, baru mengajukan permohonan keringanan, dan saat itulah penggunaan NIK baru relevan. Tapi kalau penggunaan NIK untuk semua pengguna KRL Jabodetabek dan layanan KCI lainnya jelas tidak tepat.

Ki Darmaningtyas
Ketua INSTRAN (Inisiatif Strategis untuk Transportasi)

Viral Penumpang KRL Disebut Kesurupan, Begini Faktanya

Viral Penumpang KRL Disebut Kesurupan, Begini Faktanya

IDXChannel - Astra Tol Cipali melakukan penambahan lajur ke-3 ruas tol Cikopo-Palimanan, tepatnya di KM 87 +350 hingga KM 110 +359, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Penambahan lajur dilakukan di bagian median, dengan masing-masing jalur yang sebelumnya memiliki 2 lajur dan 1 bahu jalan akan bertambah menjadi 3 lajur dan 1 bahu jalan, baik kearah Cirebon maupun Jakarta.

Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu tujuh bulan pengerjaan. Sebelumnya, pada 2023, Astra Tol Cipali telah menyelesaikan penambahan lajur ke-3 di KM 72 +109 hingga KM 85 +850 serta di depan Rest Area KM 86, KM 102 - KM 102, dan KM 130.

"Sebagai wujud dari komitmen memberikan pelayanan yang prima, inisiatif melanjutkan penambahan lajur ke-3 dilakukan untuk menjawab kebutuhan yang muncul akibat pertumbuhan mobilitas masyarakat," ujar Direktur Operasional PT Lintas Marga Sedaya (Astra Tol Cipali), Rinaldi, dalam keterangan resminya, Kamis (18/7/2024).

Saat memasuki area proyek, pengguna jalan diimbau untuk mengurangi kecepatan kendaraan serta menjaga fokus dan jarak aman antar kendaraan. Pengguna jalan juga diimbau untuk tertib dan tenang ketika melalui area proyek.

"Dalam proses penambahan lajur ke-3, kami terus berupaya memberikan pengalaman berkendara yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan," kata dia.

Untuk menjamin keselamatan pengguna jalan maupun pekerja proyek, Astra Tol Cipali menerapkan perambuan sesuai Panduan Teknis 3 Kementerian PUPR tentang Keselamatan di Lokasi Pekerjaan serta Panduan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rambu Lalu Lintas.

Perambuan dipasang untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan saat memasuki kawasan proyek. Selain itu, telah dipasang PPDU (Pagar Proyek Daur Ulang) dan MCB (Movable Concrete Barrier) sepanjang KM 87-KM 110 untuk memisahkan area pekerjaan dengan jalur yang digunakan oleh pengguna jalan.

(NIA)