Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan belum ada penetapan kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) di 2025. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Mohamad Risal Wasal mengatakan pihaknya masih menunggu kebijakan dari pemerintahan baru.

"Sampai sekarang juga belum juga ya (kenaikan tarif KRL). Kenaikannya juga belum ada keputusan itu apakah adanya atau tidaknya. Tunggu deh, kita nunggu kabinet baru deh seperti apa arahnya ya," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (11/9/2024).

Dia juga menegaskan untuk subsidi KRL berbasis NIK juga belum ditetapkan apakah akan berlaku. Kemenhub masih menunggu arahan terbaru.

"Masih belum ada. Pokoknya kita nggak tebak-tebakan dulu, saya nunggu arahnya yang terbaru nantinya," jelasnya.

Risal menjelaskan pihaknya sudah pernah melakukan kajian untuk kenaikan tarif KRL. Namun memang belum dilakukan implementasinya.

"Ada, kajian itu ada sebenarnya. Waktu itu kita mau naikin sebesar seribu, tapi untuk penerapannya belum. Kajian itu ada," pungkasnya.

Gagasan untuk menerapkan penggunaan NIK saat akan naik layanan KRL sebetulnya bukan merupakan gagasan baru. Tahun 2013 saat PT KAI melakukan pembenahan system tiket di KRL Jabodetabek, dari penggunaan tiket kertas ke elektronik, gagasan itu sudah muncul.

Kebetulan saat itu saya diminta oleh DJKA untuk melakukan survei terhadap pengguna KRL Jabodetabek sebagai dasar penentuan siapa yang layak mendapatkan subsidi dan tidak, sehingga bersamaan dengan transformasi di KCJ (Kereta Commuter Jabodetabek) saat itu akan diberlakukan pula kebijakan subsidi tepat sasaran. Artinya, yang berhak memperoleh subsidi tiket lewat PSO adalah kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Namun ketika sedang proses penyusunan instrument survei, kebijakannya diubah, bahwa subsidi tiket untuk semua penumpang, kaya, setengah kaya, maupun miskin. Dalam istilah umum itu namanya subsidi transportasi.

Artinya subsidi tersebut diberikan kepada semua pengguna transportasi umum, baik kaya maupun miskin. Mengapa?

Subdisi bagi golongan tidak mampu adalah membantu mereka agar tetap bisa melakukan pergerakan dengan tiket yang terjangkau, sehingga mereka bisa tetap melakukan mobilitas geografis, termasuk untuk mencari nafkah.

Sedangkan subsidi bagi yang mampu adalah sebagai bentuk insentif agar mereka mau meninggalkan kendaraan pribadinya dan beralih ke angkutan umum. Ini sebagai bentuk kebiijakan push and pull strategy mendorong pengguna kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan angkutan umum.

Saya pribadi, lebih suka dan lebih mendukung subsidi transportasi daripada subsidi tepat sasaran. Mengapa? Karena jauh lebih banyak keuntungannya dibandingkan subsidi tepat sasaran.

Keuntungan subsidi tepat sasaran itu hanya dirasakan oleh golongan tidak mampu saja dan oleh pemerintah karena subsidinya bisa ditekan.

Tapi kalau subsidi transportasi keuntungannya dapat dinikmati oleh semua warga yang menggunakan angkutan umum, polusi udara juga dapat dikurangi karena berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke KRL, kemacetan wlayah Jabodetabek juga dapat dikurangi karena sebagian motor dan mobil parker di stasiun dan penggunanya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan KRL. Anggaran negara mungkin juga bisa dihemat karena subsidi untuk BBM bisa ditekan.

Sungguh Langkah mundur dan tidak punya visi yang jelas bila pemerintah akan memberikan subsidi (harga khusus BBM bagi Ojol), tapi akan menerapkan subsidi tepat sasaran untuk pengguna moda kereta api perkotaan. Ini betul-betul tidak jelas visinya.

Kalau visinya untuk menciptakan kota yang betul-betul hijau, ya seperti yang pernah diimpikan oleh mantan Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok), ingin menggratiskan semua layanan angkutan umum di Jakarta agar semua warga menggunakan angkutan umum dan meninggalkan kendaraan pribadi.

Kalau Kemenhub bermaksud mengurangi subsidi untuk KRL Jabodetabek, segera saja sesuaikan tarif KRL yang sudah tidak pernah disesuaikan sejak 2016. Dengan menyesuaikan tarif KRL secepatnya akan berdampak pada pengurangan subsidi dan menjaga layanan KRL menjadi lebih baik karena perusahaan memiliki cashflow yang cukup untuk beroperasi setiap harinya.

DJKA (Direktorat Jendral Perkeretaapian) Kementerian Perhubungan sudah membuat perhitungan mengenai besarnya subsidi yang akan dapat dihemat dengan penyesuaian tarif Rp 2.000 saja pada 15 km pertama saja. Kalau orang naik KRL sepanjang 15 km dan membayar Rp 5.000 itu masih amat terjangkau.

Yang betul-betul tidak mampu, baru mengajukan permohonan keringanan, dan saat itulah penggunaan NIK baru relevan. Tapi kalau penggunaan NIK untuk semua pengguna KRL Jabodetabek dan layanan KCI lainnya jelas tidak tepat.

Ki Darmaningtyas
Ketua INSTRAN (Inisiatif Strategis untuk Transportasi)

Viral Penumpang KRL Disebut Kesurupan, Begini Faktanya

Viral Penumpang KRL Disebut Kesurupan, Begini Faktanya

Ribuan ojek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek bakal menggelar aksi demonstrasi Kamis besok, 29 Agustus 2024. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku sudah tau soal rencana tersebut.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati menjelaskan, tuntutan para ojol terkait dengan tarif antar barang. Menurutnya hal tersebut ada pada ranah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Kami telah menerima informasi terkait hal ini. Setelah kami cermati, tuntutan para pengemudi ini terkait dengan tarif antaran barang, yang hal ini merupakan ranah dari Kominfo," ujarnya saat dihubungi detikcom, Rabu (28/8/2024).

Adita juga berpesan agar aplikator memperhatikan aspirasi para mitranya dan memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Sebelumnya, Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono menyebut pihaknya akan menyampaikan aksi secara damai. Aksi ini digelar untuk menyampaikan aspirasi ojol dan kurir yang merasa tertekan dengan kebijakan perusahaan dan pemerintah. Rencananya aksi tersebut bakal diikuti 500-1.000 orang.

"Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional Garda Indonesia hormati dan mendukung aksi damai selagi tidak menimbulkan suatu gangguan kamtibmas sebagai wujud solidaritas dan kesamaan nasib para pengemudi ojol yang makin tertekan oleh perusahaan aplikasi sedangkan pihak Pemerintah juga belum dapat berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan kesejahteraan para mitra perusahaan aplikasi yang ada dikarenakan hingga saat ini status hukum ojek online ini kami nilai masih ilegal tanpa adanya legal standing berupa Undang-Undang," paparnya.

Massa menuntut adanya legal standing hukum yang jelas bagi para pengemudi ojol. Ini agar perusahaan tidak berbuat semena-mena terhadap ojol dan kurir selaku mitranya. Adapun aksi ini bakal digelar di Istana Merdeka dan Kantor ojol.

"Dengan belum adanya legal standing bagi para pengemudi ojol maka perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh Pemerintah, hal inilah yang membuat timbulnya berbagai gerakan aksi protes dari para mitra," katanya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menitip pesan kepada Prabowo Subianto selaku presiden yang akan menjabat mulai Oktober 2024. Dia berpesan agar pemerintahan Prabowo meneruskan satu kebijakan transportasi khusus.

Kebijakan itu adalah meneruskan pembangunan serta penyediaan transportasi khusus wilayah Indonesia timur.

"Satu (yang harus diteruskan), Indonesia Timur harus dilanjutkan karena dibutuhkan effort tertentu bagi kita berikan kesetaraan antara barat dan timur," tegas Budi Karya ditemui usai Pidato Kenegaraan Presiden, di Kompleks DPR, Jumat (16/8/2024).

Dia melanjutkan selama 10 tahun menjabat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah banyak melakukan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan sebagai landasan pembangunan atau kemaslahatan masyarakat di masa mendatang.

Saat ini pihaknya sudah menyusun rencana jangka panjang yang berisi kebijakan-kebijakan transportasi prioritas. Kebijakan itu diharapkan bisa dilanjutkan di pemerintahan Prabowo.

"Kita sudah buat suatu rencana jangka panjang di mana apa yang sudah dibuat bisa diaktualisasikan dan diteruskan pembangunannya," tegas Budi Karya.

"Apa yang sudah kita lakukan diteruskan, bila ada satu dua belum baik tentu bisa diperbaiki," sebutnya.

JAKARTA, investor.id – Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan rekomendasi dan usulan langkah yang perlu diambil, baik secara jangka pendek maupun menengah, untuk menurunkan harga tiket pesawat angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.

Kepala BKT Robby Kurniawan mengatakan bahwa harga tiket yang dibayarkan masyarakat terdiri dari komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah atau tambahan (surcharge). Untuk itu Badan Kebijakan Transportasi bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Kemenhub) dan pemangku kepentingan terkait, telah melakukan kajian terkait harga tiket pesawat.