JAKARTA, investor.id – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan, semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, mulai hari ini, 18 Oktober 2024 wajib memiliki sertifikat halal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kendati demikian, ada pengecualian untuk para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

“Bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang memproduksi ketiga jenis produk tertentu, masih diberikan waktu untuk mengurus perizinan dan sertifikat halal selambat-lambatnya sampai dengan 17 Oktober 2026 mendatang," kata Aqil di Jakarta, Jumat (18/10/2024). 

Dijelaskan Aqil, dalam tahap awal, kewajiban sertifikasi halal ini berlaku untuk tiga kelompok produk yang diproduksi oleh pelaku usaha menengah dan besar. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan untuk produk pangan. Ketiga, jasa penyembelihan dan produk hasil sembelihan.

BPJPH Kemenag memastikan bahwa setelah masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal berakhir pada 17 Oktober 2024 kemarin, kewajiban sertifikasi halal mulai diberlakukan.

Untuk itu BPJPH menghimbau kepada pelaku UMK yang produknya wajib bersertifikat halal, agar segera melakukan pengajuan sertifikasi halal melalui ptsp.halal.go.id. Apabila nantinya belum juga bersertifikat halal dan beredar di masyarakat, maka akan ada sanksinya, berupa peringatan tertulis atau penarikan produk dari peredaran. 

Untuk produk luar negeri berupa produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan, kewajiban bersertifikat halalnya akan ditetapkan oleh Menteri Agama paling lambat tanggal 17 Oktober 2026 setelah menyelesaikan kerja sama pengakuan saling keberterimaan sertifikat halal.

Lebih lanjut Aqil menjelaskan bahwa untuk mengawal implementasi kewajiban sertifikasi halal tersebut, mulai tanggal 18 Oktober 2024 BPJPH melaksanakan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di seluruh Indonesia.

Tujuannya, untuk memastikan bahwa ketiga kelompok produk yang dihasilkan dari usaha menengah dan besar tersebut telah bersertifikat halal atau belum. Pengawasan JPH dilaksanakan secara persuasif sesuai ketersediaan SDM Pengawas JPH di seluruh daerah.

Aqil mengatakan, sejalan dengan pengawasan ini, BPJPH juga terus mengedukasi pelaku usaha agar adaptif terhadap tren kesadaran konsumen yang semakin tinggi untuk mengkonsumsi produk halal.

“Jadi jangan jadikan sertifikasi halal sebagai beban atau persoalan administratif saja, tapi jadikan sertifikat halal sebagai nilai tambah bagi produk untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sekaligus memperluas jangkauan pasarnya," lanjut Aqil.

Dikatakan Aqil, saat ini produk halal sudah didorong oleh konsumen sebagai tren domestik maupun global, sehingga jangan sampai masyarakat kita justru mengonsumsi produk halal dari luar negeri.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mengumumkan bahwa mulai hari ini, seluruh produk yang beredar di Indonesia diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal secara resmi.

"Terhitung mulai 18 Oktober 2024, kewajiban bersertifikat halal secara resmi diberlakukan bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal," kata Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Kewajiban ini diberlakukan setelah masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal berakhir pada 17 Oktober 2024.

Pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang menggantikan PP Nomor 39 Tahun 2021.

Beleid ini juga mengatur, penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal berlangsung selama lima tahun, dimulai sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.

Setelah masa tersebut, kewajiban sertifikasi halal akan mulai berlaku. Tiga Kelompok Produk Wajib Bersertifikat Halal Ada tiga kelompok produk yang diwajibkan mengikuti aturan ini.

Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman.

"Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan," ucap Irham.

"Ketiga kelompok produk dari pelaku usaha menengah dan besar tersebut harus sudah bersertifikat halal mulai 18 Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat halal dan beredar di masyarakat, maka akan ada sanksinya, berupa peringatan tertulis atau penarikan produk dari peredaran." ujarnya lagi.

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang memproduksi ketiga jenis produk tersebut, masih diberikan waktu untuk mengurus perizinan dan sertifikat halal hingga 17 Oktober 2026.

BPJPH mengimbau kepada pelaku UMK yang produknya wajib bersertifikat halal agar segera mengajukan sertifikasi halal melalui ptsp.halal.go.id.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengajuan sertifikat halal, dapat diakses melalui website halal.go.id dan akun resmi media sosial BPJPH.

Untuk produk luar negeri berupa makanan, minuman, jasa penyembelihan, dan hasil sembelihan, kewajiban bersertifikat halal akan ditetapkan oleh Menteri Agama paling lambat tanggal 17 Oktober 2026, setelah menyelesaikan kerja sama pengakuan saling keberterimaan sertifikat halal.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kewajiban Sertifikasi Halal Diberlakukan Secara Resmi Mulai 18 Oktober", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/18/18501051/kewajiban-sertifikasi-halal-diberlakukan-secara-resmi-mulai-18-oktober.

JAKARTA, investor.id – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan, produk makanan dan minuman yang belum bersertifikasi halal yang beredar di masyrakat, mulai 18 Oktober 2024 akan mendapat sanksi. Saknsi berupa peringatan tertulis hingga penarikan produk dari pasar.

Hal ini sehubungan dengan berakhirnya masa penahapan pertama kewajibab sertifikasi halal yang berakhir pada 17 Oktober 2024. 

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan, setelah masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal berakhir pada 17 Oktober 2024, maka kewajiban sertifikasi halal mulai diberlakukan 18 Oktober 2024.

“Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal," kata Aqil Irham, di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Dijelaskan Aqil, pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal tersebut, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menggantikan Peraturan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Regulasi tersebut mengatur bahwa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal selama lima tahun dimulai sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024. Setelahnya, maka kewajiban sertifikasi halal mulai berlaku. 

"Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal ini mulai diberlakukan bagi tiga kelompok produk yang diproduksi oleh pelaku usaha menengah dan besar. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan," ungkapnya.

Ia menjelaskan, ketiga kelompok produk dari pelaku usaha menengah dan besar tersebut harus sudah bersertifikat halal mulai 18 Oktober 2024.

“Kalau belum bersertifikat halal dan beredar di masyarakat, maka akan ada sanksinya, berupa peringatan tertulis atau penarikan produk dari peredaran,” lanjut Aqil menegaskan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News