REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Tengah resmi melaporkan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB, Lukman Edy ke Polda Kalteng terkait dugaan kasus pencemaran nama baik.

Ketua DPW PKB Kalteng, Habib Ismail bin Yahya, di Palangka Raya, Kamis, mengatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan setelah Lukman Edy dipanggil oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan mengatasnamakan PKB, sebenarnya yang bersangkutan sudah bukan anggota PKB lagi.

"Lukman Edy ini mengeluarkan keterangan yang merugikan PKB dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Respons keras dari pihak PKB tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga di sejumlah daerah, termasuk di Kalteng," kata Ismail.

Dia menuturkan, laporan yang ditujukan kepada tersebut ke Polda Kalteng adalah selain pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong sehingga masuk dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain itu, DPW PKB Kalteng juga telah menyiapkan sejumlah bukti-bukti otentik salah satunya seperti video, keterangan dari youtube dan puluhan pemberitaan di media sosial sebagai dasar pelaporan terhadap Lukman Edy.

Bahkan laporan yang dilakukan seperti ini juga akan dilaksanakan di seluruh Kalteng, setelah sebelumnya dilaporkan terkait kasus serupa di Kabupaten Pulang Pisau.

"Kami sangat berharap, agar laporan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dengan adil dan mengharapkan keadilan berpihak kepada pihak PKB dalam penyelesaian kasus tersebut," tegasnya.

Mantan Wakil Gubernur Kalteng periode 2016-2021 itu juga berharap dengan adanya kejadian ini menjadikan pelajaran buat kader serta khalayak lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Apalagi menjelang Pilkada seperti sekarang ini, tentunya semua pihak menjaga keamanan dan ketertiban sehingga persoalan seperti ini tidak terjadi.

"Semoga persoalan seperti ini menjadi yang terakhir, sehingga tidak ada yang dirugikan satu dan yang lainnya," demikian Habib Ismail bin Yahya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan sekretaris jenderal (sekjen) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Lukman Edy memberikan kuasa kepada 100 advokat untuk menghadapi laporan partai tersebut ke polisi terhadap dirinya. Mantan menteri desa tertinggal itu tidak diam menyikapo pelaporan PKB kepada dirinya di kepolisian.

"Pertemuan kami tadi membahas mengenai bantuan yang akan diberikan kepada saya yang dikriminalisasi oleh Cak Imin (Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar). Hari ini saya baru memberikan kuasa kepada kawan-kawan, teman-teman, sahabat saya semua ini," kata Lukman di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).

Dia menjelaskan, kuasa tersebut diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor maupun Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBHNU). "Nanti ada lagi dari Himanu (Himpunan Advokat NU), dan ada lagi dari Dasril Affandi dan rekan yang akan mendampingi yang memberikan kekuatan-kekuatan," ujar Lukman.

Ketua LBH GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa mengatakan, pihaknya telah menerima surat kuasa untuk menjadi kuasa hukum Lukman Edy. "Nanti pada hari Senin telaah hukumnya akan kami berikan kepada semua teman-teman media," katanya di lokasi yang sama.

Sebelumnya, PKB mempersoalkan pernyataan Lukman saat memberikan keterangan pers usai menghadiri undangan panitia khusus bentukan PBNU yang mengurus hubungan antarkedua lembaga, Rabu (31/7/2024). PKB ternyata tidak terima dengan ucapan Lukman terkait kewenangan dewan syuro di PKB dipangkat Ketua Umum Cak Imin.

Pada Selasa (6/8/2024), pengurus PKB pun secara serempak melaporkan Lukman Edy ke Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Polda Nusa Tenggara Barat, hingga Polda Jawa Tengah. Pun Lukman masih dilaporkan di sejumlah daerah lainnya.