REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hanif Dhakiri mengingatkan Effendy Choirie untuk tidak ikut mengobok-obok PKB. Sebab, Effendy merupakan pengurus Partai Nasdem.

Hanif menilai tindakan Effendy dapat merusak hubungan antar partai. Padahal PKB dan Nasdem tengah menjalin komunikasi di Pilkada Jakarta.

"Mas Effendy Choirie kan pengurus Partai Nasdem. Mbok uruslah partai sendiri. Ngapain ikut obok-obok PKB? Gak etis itu! Bisa merusak hubungan antar partai," kata Hanif kepada wartawan, Kamis (8/8/2024).

Hanif menilai perilaku Effendy yang mengobok-obok PKB bisa dilaporkan langsung kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. "Nanti kita laporkan ke Bang Surya Paloh selaku Ketum Nasdem, biar dikenakan disiplin partai," ucap Hanif.

Eks Menteri Ketenagakerjaan itu juga mengamini pernyataan Effendy Choirie yang mengatakan PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) tidak memiliki hubungan struktural. Hanif menegaskan PKB dan PBNU adalah entitas berbeda.

"PKB partai politik yang dipayungi UU partai politik, NU ormas yang dipayungi UU Ormas. Masing-masing memiliki kedaulatan organisasi, punya AD/ART sendiri, serta punya tugas dan tanggung jawab sendiri," ujar Hanif

Hanif menyinggung agar PBNU tak perlu mencampuri urusan PKB. Hanif tak ingin PKB diserobot oleh PBNU.

"Jadi ya jangan saling ganggu, jangan ada penyerobotan, harus saling menghormati. Melawan hukum tuh kalau ada yg main serobot. Kan gitu. KH Ma'ruf Amin, Pak Wapres kita dan salah satu pendiri PKB, juga menegaskan hal yang sama," ucap Hanif.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi menjelaskan peran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menyebut PKB tidak akan lahir tanpa peran Gus Dur yang saat itu juga menjadi Ketua Umum (Ketum) PBNU.

Hal itu disampaikan Gus Choi dalam konferensi pers dengan didampingi oleh Ketua Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU H Ishaq Zubaedi Raqib di lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).RIZKYSURYA.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan sekretaris jenderal (sekjen) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Lukman Edy memberikan kuasa kepada 100 advokat untuk menghadapi laporan partai tersebut ke polisi terhadap dirinya. Mantan menteri desa tertinggal itu tidak diam menyikapo pelaporan PKB kepada dirinya di kepolisian.

"Pertemuan kami tadi membahas mengenai bantuan yang akan diberikan kepada saya yang dikriminalisasi oleh Cak Imin (Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar). Hari ini saya baru memberikan kuasa kepada kawan-kawan, teman-teman, sahabat saya semua ini," kata Lukman di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).

Dia menjelaskan, kuasa tersebut diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor maupun Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBHNU). "Nanti ada lagi dari Himanu (Himpunan Advokat NU), dan ada lagi dari Dasril Affandi dan rekan yang akan mendampingi yang memberikan kekuatan-kekuatan," ujar Lukman.

Ketua LBH GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa mengatakan, pihaknya telah menerima surat kuasa untuk menjadi kuasa hukum Lukman Edy. "Nanti pada hari Senin telaah hukumnya akan kami berikan kepada semua teman-teman media," katanya di lokasi yang sama.

Sebelumnya, PKB mempersoalkan pernyataan Lukman saat memberikan keterangan pers usai menghadiri undangan panitia khusus bentukan PBNU yang mengurus hubungan antarkedua lembaga, Rabu (31/7/2024). PKB ternyata tidak terima dengan ucapan Lukman terkait kewenangan dewan syuro di PKB dipangkat Ketua Umum Cak Imin.

Pada Selasa (6/8/2024), pengurus PKB pun secara serempak melaporkan Lukman Edy ke Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Polda Nusa Tenggara Barat, hingga Polda Jawa Tengah. Pun Lukman masih dilaporkan di sejumlah daerah lainnya.