JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) menyinggung soal kemungkinan organisasinya mengikuti jejak Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengelola tambang.

Hal itu disampaikan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (31/7/2024).

Ketua BKPRMI Said Aldi Al Idrus awalnya menyampaikan harapan agar izin mengelola tambang yang saat ini sudah diberikan kepada ormas keagamaan bisa bermanfaat.

Khususnya, terhadap NU dan Muhammadiyah yang sudah menyatakan menerima izin pengelolaan tambah tersebut.

"Mudah-mudahan apa yang diberikan itu bisa bermanfaat khusus kepada NU dan Muhammadiyah. Kami yakin dan percaya itu pasti bermanfaat," kata Said usai bertemu Presiden Jokowi.

Saat ditanya apakah nantinya BKPRMI juga akan mengelola tambang jika diberi izin, Said menyatakan akan melihat terlebih dulu dari pengelolaan yang dilakukan NU dan Muhammadiyah.

Jika membawa kebaikan, nantinya BKPRMI akan ikut mengambil izin pengelolaan tambang.

BKPRMI juga akan melihat seperti apa NU dan Muhammadiyah mengelola izin tambang yang sudah diberikan.

"Iya, kami memberikan dulu abang tertua, NU dan Muhammadiyah. Kami adik-adik ini melihat dulu barangnya. Kalau paten barang ini tuh, baru nanti kami ikut," kata Said.

"Kami melihat dulu Muhamadiyah dan NU mengelola, mudah-mudahan itu pasti manfaatnya sangat luar biasa. Bagi ormas-ormas Islam. Termasuk nanti BKPRMI," lanjutnya.

Hal serupa disampaikan Wakil Keua BKPMRI Sedek Bahta. Ia mengatakan, BKPMRI akan melihat bagaimana NU dan Muhammadiyah melakukan teknis pengelolaan tambang terlebih dulu.

"BKPMRI memandang NU dan Muhammadiyah itu udah pasti menjaga itu, soal lingkungan dan sebagainya. Jadi bukan hanya keuntungan saja yang dikejar oleh NU dan Muhammadiyah. Tapi pasti lingkungan dan lain-lain menjadi pertimbangan NU dan Muhammadiyah. Untuk itu maka BKPMRI mendukung itu," ujar Sedek.

"Bahwa biarkanlah awal itu NU dan Muhammadiyah yang masuk, nanti di kemudian hari baru kita-kita ini kalau sudah bisa, kita akan masuk (mengelola tambang)," tegasnya.

Sedek mengungkapkan, para pengurus BKPMRI sudah memiliki usaha masing-masing.

Sehingga, organisasi tersebut merasa belum penting untuk meminta izin mengelola tambang.

"Karena BKPMRI mengukur dirinya sendiri bahwa kita secara pribadi-pribadi yang berusaha, kalau institusi biar fokus ke yang lain sementara ormas-ormas lainnya seperti NU dan Muhammadiyah bersama negara mengelola ruang yang sebagaimana di regulasi," tambahnya.

Dalam pertemuan di Istana itu, BKPRMI juga menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk menghadiri Musyawarah Nasional BKPRMI yang akan digelar pada 7-10 Agustus 2024 di Medan, Sumatera Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah akan sulit mengadvokasi korban tambang setelah kedua ormas keagamaan ini menerima izin konsesi tambang.

Koordinator Nasional Jaringan Advokat Tambang (JATAM) Melky Nahar mengatakan, jika mereka mengadvokasi korban tambang, maka akan dianggap sebagai bentuk persaingan bisnis oleh kompetitor mereka.

"Bisa saja ke arah sana, makanya memang menjadi sangat dilematis," ujar Melky kepada Kompas.com lewat sambungan telepon, Senin (29/7/2024)

Sebab itu, Melky menyebut kedua ormas Islam terbesar di Indonesia ini tak bisa lagi menjadi pembela warganya yang menjadi korban tambang.

Karena Melky menilai, kedua ormas ini telah masuk menjadi bagian oligarki tambang itu sendiri.

Keduanya justru dinilai akan menguntungkan para pebisnis tambang, karena NU dan Muhammadiyah adalah ormas yang memiliki pengaruh sosial yang luas.

"Ketika mereka dalam gerbong yang sama, maka mereka secara tak langsung melegitimasi soal keberadaan industri ekstraktif ini," ujarnya.

NU dan Muhammadiyah, kata Melky, sudah kehilangan legitimasi melakukan kritik terhadap dunia tambang.

Terlebih untuk melawan secara terbuka, karena keduanya kini telah masuk menjadi pelaku pertambangan.

"Secara organisasi dia akan kehilangan legitimasi dan akan dicaci maki juga sama anggota-anggota terutama di level ranting yang tinggal di kampung," tandasnya.

Adapun Pengurus Besar NU dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menerima kebijakan konsesi izin tambang untuk ormas keagamaan tanpa proses lelang yang diteken Presiden Joko Widodo.

PBNU lebih dulu menyetujui seminggu setelah kebijakan tersebut dikeluarkan, sedangkan PP Muhammadiyah baru mengumumkan Minggu (28/7/2024) kemarin dengan berbagai pertimbangannya.

Meski demikian, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah berjanji tetap akan membela masyarakat korban pertambangan.

"Jadi bukan hanya masih, tapi kita justru akan semakin kencang melakukan advokasi itu, terutama kaitan tambang," ujar Ketua LBH PP Muhammadiyah, Taufiq Nugroho kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (29/7/2024).

Taufiq mengatakan, advokasi yang diteruskan oleh LBH AP Muhammadiyah karena keputusan mengambli izin tambang bukan berorientasi pada bisnis.

PP Muhammadiyah, kata Taufiq, menerima izin tambang untuk memberikan contoh pengelolaan tambang yang benar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dikenal memiliki perbedaan kontras.

Satu memiliki ritual Islam konvensional, satunya lagi lebih pada moderasi beragama.

Kedua ormas ini dikenal sulit mencapai satu titik paham. Bahkan sering terjadi tradisi tahunan perdebatan antara kedua ormas ini, yakni ketika penetapan awal bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Waktu Lebaran keduanya kerap berbeda, karena Nahdlatul Ulama menggunakan metode hisab rukyatul hilal, atau bahasa sederhananya pengamatan bulan menggunakan mata.

Sedangkan Muhammadiyah menggunakan hisab wujudul hilal hakiki yang bisa dibilang perhitungan menggunakan ilmu astronomi.

Kasus ini bahkan sempat menyeret kader Nahdlatul Ulama (NU) Andi Pangeran Hasanuddin ke ranah pidana. Pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) karena mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah karena tak mengikuti cara pandangnya.

Kala keduanya tak bisa mendapat titik temu dari cara beragama, PBNU dan Muhammadiyah justru memiliki cara pandang yang sama soal usaha tambang.

Pemberian Jokowi untuk Ormas Keagamaan

Sengkarut izin tambang di ormas keagamaan ini bermula dari kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Yahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Aturan itu mengizinkan ormas keagamaan mengelola lahan pertambangan.

Secara spesifik, aturan itu tertuang dalam Pasal 83 A yang membahas soal Izin Usaha Pertambangan Khusus (WUIPK) secara prioritas.

Jokowi beralasan, pemberian izin tambang untuk ormas karena adanya permintaan saat berdialog ke beberapa pondok pesantren dan masjid.

"Banyak yang komplain kepada saya, 'Pak kenapa tambang-tambang itu banyak yang diberikan kepada yang gede-gede? Perusahaan-perusahaan besar? Kami pun kalau diberi konsesi itu juga sanggup kok'", jelas Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meresmikan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebagaimana dilansir keterangan resmi, Jumat (26/7/2024).

"(Itu disampaikan) Waktu saya datang ke pondok pesantren, berdialog di masjid. Itulah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas itu, ormas keagamaan itu diberikan peluang untuk juga bisa mengelola tambang," katanya.

Namun, Jokowi mengingatkan aturan pengelolaan tambang diberikan kepada badan usaha yang ada di dalam ormas.

Baik badan usaha berbentuk perseroan (PT), persekutuan komanditer (CV) ataupun lainnya.

Ormas pertama yang menyambut dengan riang gembira izin tambang ini adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, PBNU membutuhkan usaha tambang tersebut untuk menghidupi organisasinya.

Pergolakan di Muhammdiyah

Sebelum akhirnya menerima izin tambang, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dilanda gelombang penolakan dari beberapa badan otonomnya.

Kajian awal penolakan diterbitkan oleh Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) PP Muhammadiyah.

Ketua MHH PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo mengatakan, aktivitas pertambangan memiliki risiko lingkungan dan konflik sosial yang tinggi. Sebab itu, para pimpinan PP Muhammadiyah diwanti-wanti untuk berhati-hati dengan tawaran pengelolaan tambang tersebut.

Suara penolakan juga terus digaungkan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah.

Ketua Divisi Pendidikan LHKP Muhammadiyah, Usman Hamid bahkan menyinggung Muktamar Ke-48 Muhammadiyah pada 2022.

"Kalau dilihat dari seluruh hasil muktamar Muhammadiyah, mestinya jelas menolak. Karena di dalam Muktamar Muhammadiyah di Surakarta saya kira menjelaskan secara baik problem kemanusiaan secara universal, tentang kehancuran ekologis, tentang kemunduran politik di Indonesia," ujar Usman di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Usman mengatakan, izin tambang untuk ormas keagamaan jelas sangat berseberangan dengan keyakinan agama Islam yang merupakan dasar hukum yang dipegang oleh Muhammadiyah.

Begitu juga LPPA Aisyiyah yang menolak dengan keras izin tambang karena dinilai akan memperburuk kondisi perempuan di area sekitar tambang.

Suara penolakan itu terus berlangsung, bahkan satu hari sebelum pengumuman resmi PP Muhammadiyah menerima izin tambang.

Kepala Divisi Lingkungan Hidup dan Manajemen Bencana PP Aisyiyah, Hening Parlan mengatakan, ketimbang ikut-ikutan dalam urusan tambang, seharusnya PP Muhammadiyah bisa fokus pada isu transisi energi.

Hening beralasan, usaha tambang yang ada di Indonesia tidak memiliki prospek yang pasti dan jelas.

Ditambah, ada komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi penggunaan energi fosil di tahun 2040 mendatang.

Menerima izin tambang untuk dakwah ekonomi

Pada Minggu (28/7/2024) kemarin, PP Muhammadiyah akhirnya mengambil keputusan setelah dua bulan tak bersuara dengan kebijakan izin tambang untuk ormas ini.

Dari rapat konsolidasi yang digelar di Yogyakarta, PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin tambang untuk menjalankan dakwah ekonomi.

Risalah hasil rapat itu dibacakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

"Keputusan Muktamar Ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh dan bidang dakwah lainnya," kata Abdul Muti.

Selain itu, PP Muhammadiyah berjanji akan berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan dan akan menerapkan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

Setelah risalah dibacakan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berjanji akan mengembalikan izin yang mereka terima jika di kemudian hari usaha tersebut terbukti memiliki lebih banyak keburukan.