JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) menyinggung soal kemungkinan organisasinya mengikuti jejak Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengelola tambang.

Hal itu disampaikan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (31/7/2024).

Ketua BKPRMI Said Aldi Al Idrus awalnya menyampaikan harapan agar izin mengelola tambang yang saat ini sudah diberikan kepada ormas keagamaan bisa bermanfaat.

Khususnya, terhadap NU dan Muhammadiyah yang sudah menyatakan menerima izin pengelolaan tambah tersebut.

"Mudah-mudahan apa yang diberikan itu bisa bermanfaat khusus kepada NU dan Muhammadiyah. Kami yakin dan percaya itu pasti bermanfaat," kata Said usai bertemu Presiden Jokowi.

Saat ditanya apakah nantinya BKPRMI juga akan mengelola tambang jika diberi izin, Said menyatakan akan melihat terlebih dulu dari pengelolaan yang dilakukan NU dan Muhammadiyah.

Jika membawa kebaikan, nantinya BKPRMI akan ikut mengambil izin pengelolaan tambang.

BKPRMI juga akan melihat seperti apa NU dan Muhammadiyah mengelola izin tambang yang sudah diberikan.

"Iya, kami memberikan dulu abang tertua, NU dan Muhammadiyah. Kami adik-adik ini melihat dulu barangnya. Kalau paten barang ini tuh, baru nanti kami ikut," kata Said.

"Kami melihat dulu Muhamadiyah dan NU mengelola, mudah-mudahan itu pasti manfaatnya sangat luar biasa. Bagi ormas-ormas Islam. Termasuk nanti BKPRMI," lanjutnya.

Hal serupa disampaikan Wakil Keua BKPMRI Sedek Bahta. Ia mengatakan, BKPMRI akan melihat bagaimana NU dan Muhammadiyah melakukan teknis pengelolaan tambang terlebih dulu.

"BKPMRI memandang NU dan Muhammadiyah itu udah pasti menjaga itu, soal lingkungan dan sebagainya. Jadi bukan hanya keuntungan saja yang dikejar oleh NU dan Muhammadiyah. Tapi pasti lingkungan dan lain-lain menjadi pertimbangan NU dan Muhammadiyah. Untuk itu maka BKPMRI mendukung itu," ujar Sedek.

"Bahwa biarkanlah awal itu NU dan Muhammadiyah yang masuk, nanti di kemudian hari baru kita-kita ini kalau sudah bisa, kita akan masuk (mengelola tambang)," tegasnya.

Sedek mengungkapkan, para pengurus BKPMRI sudah memiliki usaha masing-masing.

Sehingga, organisasi tersebut merasa belum penting untuk meminta izin mengelola tambang.

"Karena BKPMRI mengukur dirinya sendiri bahwa kita secara pribadi-pribadi yang berusaha, kalau institusi biar fokus ke yang lain sementara ormas-ormas lainnya seperti NU dan Muhammadiyah bersama negara mengelola ruang yang sebagaimana di regulasi," tambahnya.

Dalam pertemuan di Istana itu, BKPRMI juga menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk menghadiri Musyawarah Nasional BKPRMI yang akan digelar pada 7-10 Agustus 2024 di Medan, Sumatera Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah akan sulit mengadvokasi korban tambang setelah kedua ormas keagamaan ini menerima izin konsesi tambang.

Koordinator Nasional Jaringan Advokat Tambang (JATAM) Melky Nahar mengatakan, jika mereka mengadvokasi korban tambang, maka akan dianggap sebagai bentuk persaingan bisnis oleh kompetitor mereka.

"Bisa saja ke arah sana, makanya memang menjadi sangat dilematis," ujar Melky kepada Kompas.com lewat sambungan telepon, Senin (29/7/2024)

Sebab itu, Melky menyebut kedua ormas Islam terbesar di Indonesia ini tak bisa lagi menjadi pembela warganya yang menjadi korban tambang.

Karena Melky menilai, kedua ormas ini telah masuk menjadi bagian oligarki tambang itu sendiri.

Keduanya justru dinilai akan menguntungkan para pebisnis tambang, karena NU dan Muhammadiyah adalah ormas yang memiliki pengaruh sosial yang luas.

"Ketika mereka dalam gerbong yang sama, maka mereka secara tak langsung melegitimasi soal keberadaan industri ekstraktif ini," ujarnya.

NU dan Muhammadiyah, kata Melky, sudah kehilangan legitimasi melakukan kritik terhadap dunia tambang.

Terlebih untuk melawan secara terbuka, karena keduanya kini telah masuk menjadi pelaku pertambangan.

"Secara organisasi dia akan kehilangan legitimasi dan akan dicaci maki juga sama anggota-anggota terutama di level ranting yang tinggal di kampung," tandasnya.

Adapun Pengurus Besar NU dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menerima kebijakan konsesi izin tambang untuk ormas keagamaan tanpa proses lelang yang diteken Presiden Joko Widodo.

PBNU lebih dulu menyetujui seminggu setelah kebijakan tersebut dikeluarkan, sedangkan PP Muhammadiyah baru mengumumkan Minggu (28/7/2024) kemarin dengan berbagai pertimbangannya.

Meski demikian, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah berjanji tetap akan membela masyarakat korban pertambangan.

"Jadi bukan hanya masih, tapi kita justru akan semakin kencang melakukan advokasi itu, terutama kaitan tambang," ujar Ketua LBH PP Muhammadiyah, Taufiq Nugroho kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (29/7/2024).

Taufiq mengatakan, advokasi yang diteruskan oleh LBH AP Muhammadiyah karena keputusan mengambli izin tambang bukan berorientasi pada bisnis.

PP Muhammadiyah, kata Taufiq, menerima izin tambang untuk memberikan contoh pengelolaan tambang yang benar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, dirinya akan memberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada organisasi keagamaan Muhammadiyah berupa lokasi terbaik. Lokasi lahan itu selain bekas Kaltim Prima Coal (KPC) yang sebelumnya diberikan ke Nahdlatul Ulama (NU).

"Jadi terkait dengan yang Muhammadiyah, insyaAllah kita akan memberikan dari eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang paling bagus di luar daripada KPC," kata Bahlil di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Bahlil mengatakan, untuk detail lokasi pertambangan yang hendak diberikan kepada Muhammadiyah, dirinya akan melapor terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendapat persetujuan. "Nanti saya laporkan ke Presiden," katanya.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan sudah berkomunikasi dengan Ketua Tim Pengelola tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy, dan meyakini ormas tersebut bisa mengelola IUPK yang diberikan secara baik. Bahlil menyampaikan, pemberian izin tambang kepada organisasi keagamaan juga bisa menjadi contoh bagi para investor, karena apabila kebijakan tersebut sukses mendorong pemajuan, maka bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam tata kelola tambang oleh pihak swasta.

"Justru kehadiran organisasi keagamaan ini untuk memberikan contoh kepada investor lain kelola tambang yang baik dong lingkungannya, dijaga," ujar Bahlil.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah mengumumkan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan pada rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.

Keputusan tersebut disebutkan berdasar pada kajian dan masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya. Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu juga berkomitmen untuk mewujudkan usaha tambang yang berpihak pada kesejahteraan sosial dan lingkungan.

PP Muhammadiyah pun segera membahas soal lokasi izin pertambangan bersama Presiden Joko Widodo. "Kami akan bicarakan dengan pemerintah, terutama dengan Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Menteri Bahlil (Menteri Investasi) dan juga mungkin Menteri ESDM, lokasi mana yang diperuntukkan bagi Muhammadiyah," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ahad (28/7/2024).

Selain soal kepastian lokasi, PP Muhammadiyah juga belum mengetahui berapa luas lahan tambang yang diizinkan untuk dikelola. Meski demikian, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, kata dia, jenis usaha tambang yang bakal dikelola Muhammadiyah kemungkinan besar batubara.

"Itu sementara yang kami terima, dari peraturan pemerintahnya juga menyebut seperti itu," kata dia.

Setelah menerima konsesi atau IUP dari pemerintah, PP Muhammadiyah bakal membentuk badan usaha khusus yang nantinya ditetapkan dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah.

"Akan dibentuk badan usaha milik Muhammadiyah yang nanti namanya kita belum tahu, dan insya Allah kami memiliki pengalaman dan sumber daya manusia untuk mengelola itu," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL IMM) menyambut baik keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memutuskan menerima kesempatan izin pengelolaan tambang yang diberikan oleh pemerintah.

"Ini merupakan keputusan yang strategis, tidak hanya bagi persyarikatan, tetapi juga bagi umat dan bangsa," ujar Sekjen PP FOKAL IMM Yusuf Warsyim dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan menerima tawaran konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan ingin mewujudkan pengelolaan usaha pertambangan yang berpihak pada kesejahteraan sosial dan lingkungan.

Menanggapi hal tersebut, Yusuf menyebut komitmen yang disampaikan Haedar Nashir harus betul-betul dijalankan, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

"Ini tentu sebagai komitmen yang sangat humanis dan populis, sejalan dengan kehendak konstitusi UUD 1945 dalam memanfaatkan sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan memastikan terjaganya kelestarian lingkungan dan alam," kata dia.

Di sisi lain, pihaknya akan menyiapkan para ahli tambang dan sarjana tambang serta ahli bisnis pertambangan yang berasal dari alumni IMM untuk memperkuat tim pengelolaan tambang Muhammadiyah.

Meski demikian, menurutnya, FOKAL IMM juga akan berfungsi melalukan pengawasan sosial sebagai bagian dari elemen masyarakat.

"Kami akan memantau dan mengawasi pengelolaan tambang yang dilakukan PP Muhammadiyah guna memastikan komitmen tambang untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak merusak lingkungan terealisasi dengan baik," kata dia.

Sebelumnya...Lihat halaman berikutnya >>>

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan siap mengelola tambang dengan menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah. Meski begitu, Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan pihaknya tidak mengejar keuntungan dari pengelolaan tambang tersebut nantinya.

“Kami tidak mengejar keuntungan. Karena kalau mikir diri sendiri, kami Muhammadiyah insya Allah sudah cukup,” kata Haedar dalam konferensi pers yang digelar usai Konsolnas PP Muhammadiyah di Kampus Unisa Yogyakarta, Sleman, DIY, Ahad (28/7/2024).

Muhammadiyah memutuskan menerima pemberian izin tambang ini berdasarkan keputusan dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) PP Muhammadiyah yang digelar 27-28 Juli 2024 di Kampus Unisa Yogyakarta. Haedar menyebut, pihaknya masuk ke dunia pertambangan ini sudah dengan berbagai kajian dan masukan yang sudah dihimpun dan didiskusikan dalam konsolnas tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dikenal memiliki perbedaan kontras.

Satu memiliki ritual Islam konvensional, satunya lagi lebih pada moderasi beragama.

Kedua ormas ini dikenal sulit mencapai satu titik paham. Bahkan sering terjadi tradisi tahunan perdebatan antara kedua ormas ini, yakni ketika penetapan awal bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Waktu Lebaran keduanya kerap berbeda, karena Nahdlatul Ulama menggunakan metode hisab rukyatul hilal, atau bahasa sederhananya pengamatan bulan menggunakan mata.

Sedangkan Muhammadiyah menggunakan hisab wujudul hilal hakiki yang bisa dibilang perhitungan menggunakan ilmu astronomi.

Kasus ini bahkan sempat menyeret kader Nahdlatul Ulama (NU) Andi Pangeran Hasanuddin ke ranah pidana. Pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) karena mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah karena tak mengikuti cara pandangnya.

Kala keduanya tak bisa mendapat titik temu dari cara beragama, PBNU dan Muhammadiyah justru memiliki cara pandang yang sama soal usaha tambang.

Pemberian Jokowi untuk Ormas Keagamaan

Sengkarut izin tambang di ormas keagamaan ini bermula dari kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Yahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Aturan itu mengizinkan ormas keagamaan mengelola lahan pertambangan.

Secara spesifik, aturan itu tertuang dalam Pasal 83 A yang membahas soal Izin Usaha Pertambangan Khusus (WUIPK) secara prioritas.

Jokowi beralasan, pemberian izin tambang untuk ormas karena adanya permintaan saat berdialog ke beberapa pondok pesantren dan masjid.

"Banyak yang komplain kepada saya, 'Pak kenapa tambang-tambang itu banyak yang diberikan kepada yang gede-gede? Perusahaan-perusahaan besar? Kami pun kalau diberi konsesi itu juga sanggup kok'", jelas Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meresmikan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebagaimana dilansir keterangan resmi, Jumat (26/7/2024).

"(Itu disampaikan) Waktu saya datang ke pondok pesantren, berdialog di masjid. Itulah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas itu, ormas keagamaan itu diberikan peluang untuk juga bisa mengelola tambang," katanya.

Namun, Jokowi mengingatkan aturan pengelolaan tambang diberikan kepada badan usaha yang ada di dalam ormas.

Baik badan usaha berbentuk perseroan (PT), persekutuan komanditer (CV) ataupun lainnya.

Ormas pertama yang menyambut dengan riang gembira izin tambang ini adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, PBNU membutuhkan usaha tambang tersebut untuk menghidupi organisasinya.

Pergolakan di Muhammdiyah

Sebelum akhirnya menerima izin tambang, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dilanda gelombang penolakan dari beberapa badan otonomnya.

Kajian awal penolakan diterbitkan oleh Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) PP Muhammadiyah.

Ketua MHH PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo mengatakan, aktivitas pertambangan memiliki risiko lingkungan dan konflik sosial yang tinggi. Sebab itu, para pimpinan PP Muhammadiyah diwanti-wanti untuk berhati-hati dengan tawaran pengelolaan tambang tersebut.

Suara penolakan juga terus digaungkan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah.

Ketua Divisi Pendidikan LHKP Muhammadiyah, Usman Hamid bahkan menyinggung Muktamar Ke-48 Muhammadiyah pada 2022.

"Kalau dilihat dari seluruh hasil muktamar Muhammadiyah, mestinya jelas menolak. Karena di dalam Muktamar Muhammadiyah di Surakarta saya kira menjelaskan secara baik problem kemanusiaan secara universal, tentang kehancuran ekologis, tentang kemunduran politik di Indonesia," ujar Usman di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Usman mengatakan, izin tambang untuk ormas keagamaan jelas sangat berseberangan dengan keyakinan agama Islam yang merupakan dasar hukum yang dipegang oleh Muhammadiyah.

Begitu juga LPPA Aisyiyah yang menolak dengan keras izin tambang karena dinilai akan memperburuk kondisi perempuan di area sekitar tambang.

Suara penolakan itu terus berlangsung, bahkan satu hari sebelum pengumuman resmi PP Muhammadiyah menerima izin tambang.

Kepala Divisi Lingkungan Hidup dan Manajemen Bencana PP Aisyiyah, Hening Parlan mengatakan, ketimbang ikut-ikutan dalam urusan tambang, seharusnya PP Muhammadiyah bisa fokus pada isu transisi energi.

Hening beralasan, usaha tambang yang ada di Indonesia tidak memiliki prospek yang pasti dan jelas.

Ditambah, ada komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi penggunaan energi fosil di tahun 2040 mendatang.

Menerima izin tambang untuk dakwah ekonomi

Pada Minggu (28/7/2024) kemarin, PP Muhammadiyah akhirnya mengambil keputusan setelah dua bulan tak bersuara dengan kebijakan izin tambang untuk ormas ini.

Dari rapat konsolidasi yang digelar di Yogyakarta, PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin tambang untuk menjalankan dakwah ekonomi.

Risalah hasil rapat itu dibacakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

"Keputusan Muktamar Ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh dan bidang dakwah lainnya," kata Abdul Muti.

Selain itu, PP Muhammadiyah berjanji akan berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan dan akan menerapkan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

Setelah risalah dibacakan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berjanji akan mengembalikan izin yang mereka terima jika di kemudian hari usaha tersebut terbukti memiliki lebih banyak keburukan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 yang di dalamnya terdapat kewenangan dan kesempatan bagi organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).

Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah menyatakan menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah.

Teranyar, Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutukan menerima tawaran pemerintah tersebut. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan bahwa Muhammadiyah sebagaimana karakternya, ketika ada tawaran resmi dari pemerintah soal tambang, Muhammadiyah tidak serta merta menerima tetapi tidak juga serta merta menolak.

"Karena kami (Muhammadiyah) selalu punya prinsip menerima, menolak, dan melakukan langkah apapun dalam pergerakan Muhammadiyah harus berdasar ilmu yang diajarkan Islam dan jangan bertindak bukan karena ilmu," kata Haedar dalam Konferensi Pers Hasil Konsolidasi Nasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahad, (28/7/2024)

Haedar menambahkan, harus dasar ilmu dan juga berbasis pada pemikiran Muhammadiyah. Yakni berbasis pada Islam berkemajuan, dan melihat berbagai konteks kehidupan baik di tingkal lokal atau nasional.

Maka Muhammadiyah selama dua bulan lebih mengkaji masalah pengelolaan tambang. Ada aspek-aspek yang sekaligus juga kelompok yang kontra, yang tidak setuju tetapi juga punya argumen masalah lingkungan, masalah yang menyangkut nasib masyarakat setempat, juga terkait pengelolaan tambang yang ilegal, yang punya potensi banyak problem dan lain sebagainya. Bahkan ada juga sebagian kecil kelompok yang kemarin demonstrasi.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ulil Abshar Abdalla menegaskan, PBNU seperti yang diketahui menerima tawaran pemerintah untuk menerima konsesi tambang dari pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Perlu saya tegaskan bahwa konsesi tambang ini bukan permintaan ormas, ini adalah langkah afirmatif dari pemerintah," kata Kiai Ulil yang akrab disapa Gus Ulil kepada Republika usai perhelatan Interfaith and Intercivilizational Reception yang dihadiri Grand Syekh Al-Azhar Imam Akbar Ahmed Al-Tayeb di Grand Ballroom Pullman, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Gus Ulil menegaskan, PBNU tidak pernah meminta konsesi tambang tetapi diberi oleh pemerintah dengan pertimbangan pemerintah bahwa tambang selama ini dikuasai oleh kelompok tertentu.

Dengan demikian, dia menilai, pemerintah menginginkan pengelolaan tambang lebih merata."Nah, kita ditawari, orang Islam itu kalau diberi hibah ya terserah mau terima atau tidak, monggo saja, asal hibahnya halal," ujar Gus Ulil.

Gus Ulil juga menegaskan bahwa tambang itu halal dan tidak haram. Untuk itu, PBNU akan mengelola tambang sesuai dengan aturan dan melibatkan orang-orang yang profesional.

"Dan kami percaya betul bahwa tambang itu halal, tidak haram sama sekali, ya, nanti kita akan kelola sesuai dengan aturan dan PBNU sudah membentuk PT khusus untuk mengelola tambang ini dan kita akan melibatkan orang-orang profesional," jelas Gus Ulil.

Lantas bagaimana dengan hukum..

Dalam fatwa ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan

2. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan

b. harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stake holders)

c. pelaksanaannya harus ramah lingkungan (green mining)

d. tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan (monitoring) berkelanjutan

e. melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pascapertambangan

f. pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD; dan

g. memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.

3. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu wajib menghindari kerusakan (daf’u al-mafsadah), yang antara lain:

a. menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut

b. menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air)

c. menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya

d. menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global

e. mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar

f. mengancam kesehatan masyarakat

4. Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana angka 2 dan angka 3 serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram

5. Dalam hal pertambangan yang menimbulkan dampak buruk sebagaimana angka 3, penambang wajib melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup

6. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan hukumnya wajib.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, pihaknya ingin mengelola tambang yang pro keadilan sosial, pro kesejahteraan sosial, dan pro lingkungan. Hal ini disampaikan setelah PP Muhammadiyah memutuskan siap mengelola tambang dengan menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah.

Keputusan menerima izin tambang tersebut diumumkan usai Konsolidasi Nasional (Konsolnas) PP Muhammadiyah yang digelar di Kampus Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DIY. Konsolnas yang digelar 27-28 Juli 2024 ini membahas berbagai isu, salah satunya terkait pengelolaan tambang tersebut.

“Usaha tambang itu usaha yang punya peluang untuk dikembangkan bagi kesejahteraan orang banyak, dan seminimal mungkin dapat mencegah kerusakan lingkungan,” kata Haedar usai Konsolidasi Nasional (konsolnas) PP Muhammadiyah yang digelar di Kampus Unisa Yogyakarta, Ahad (28/7/2024) lalu.

Meski begitu, Haedar menekankan jika dalam pelaksanaan usaha tambang ini nantinya ditemukan berbagai persoalan, maka pihaknya akan mengembalikan izin usaha pertambangan (IUP) yang sudah diberikan kepada pemerintah.

“Apabila kita pada akhirnya menemukan pengelolaan tambang itu lebih banyak mafsadatnya, artinya lebih banyak keburukannya untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup, serta berbagai aspek lainnya, Muhammadiyah secara gentleman bertanggung jawab mengembalikan IUP manakala IUP itu sudah diberikan,” ucap Haedar.

Haedar menekankan, pihaknya menerima konsesi dan siap mengelola tambang dengan berbagai kajian dan masukan yang sudah dihimpun, dan didiskusikan dalam konsolnas. Pihaknya, kata Haedar, ingin memiliki role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan, dan tidak menimbulkan konflik, serta disparitas sosial.

“Kami tidak ingin menolak maupun menerima tanpa proses kajian mendalam, bahkan dialektika berdiskusi dengan wilayah-wilayah yang kebetulan ada area tambang di dalamnya. Di sinilah letak spirit dari hasil keputusan ini,” jelas Haedar.

Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti juga mengatakan, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan, serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.

Pengelolaan tambang nantinya, kata Mu’ti, akan disertai dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian manfaat dan mafsadat (kerusakan) bagi masyarakat.

“Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat, maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah,” kata Mu’ti.

Silvy Dian Setiawan

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan siap mengelola tambang dengan menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah. Meski begitu, Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan pihaknya tidak mengejar keuntungan dari pengelolaan tambang tersebut nantinya.

“Kami tidak mengejar keuntungan. Karena kalau mikir diri sendiri, kami Muhammadiyah insya Allah sudah cukup,” kata Haedar dalam konferensi pers yang digelar usai Konsolnas PP Muhammadiyah di Kampus Unisa Yogyakarta, Sleman, DIY, Ahad (28/7/2024).

Muhammadiyah memutuskan menerima pemberian izin tambang ini berdasarkan keputusan dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) PP Muhammadiyah yang digelar 27-28 Juli 2024 di Kampus Unisa Yogyakarta. Haedar menyebut, pihaknya masuk ke dunia pertambangan ini sudah dengan berbagai kajian dan masukan yang sudah dihimpun dan didiskusikan dalam konsolnas tersebut.

“Kami tidak ingin menolak maupun menerima tanpa proses kajian mendalam, bahkan dialektika berdiskusi dengan wilayah-wilayah yang kebetulan ada area tambang di dalamnya. Di sinilah letak spirit dari hasil keputusan ini,” ucap Haedar.

Lebih lanjut, dikatakan pihaknya ingin memiliki role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konfliks, serta disparitas sosial. Bahkan, pihaknya ingin mengelola tambang yang pro keadilan sosial, pro kesejahteraan sosial, dan pro lingkungan

Haedar juga menyebut, dari konsolnas yang sudah dilakukan dengan turut menghadirkan 35 pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, semuanya mengemukakan pendapat setuju untuk Muhammadiyah bisa mengelola tambang dari pemerintah.

Meski begitu, banyak masukan agar tambang yang dikelola nantinya tidak menimbulkan persoalan baru. Utamanya persoalan-persoalan terkait lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada di sekitar area tambang.

“(usaha tambang) Ini jangan dibayangkan yang serba positif, apalagi serba duit, insya Allah kami jauh dari itu. Sebaliknya juga jangan menganggap dan meletakkannya sebagai sesuatu yang serba pahit, penuh dengan ancaman seakan-akan kiamat kalau kita masuk ke dunia itu,” ungkapnya.

“Kita akan tetap dalam posisi moderat, kita lihat sisi positifnya, kita cermati, dan kita jadikan masukan sisi negatifnya untuk terus kita lakukan kajian sampai pada titik akhir nanti kita menemukan model,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah. Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan, pihaknya akan menerima izin usaha pertambangan (IUP) untuk batu bara.

“Memang (informasinya batu bara) itu sementara yang kami terima dari menteri, dari Peraturan Pemerintah (Nomor 25 Tahun 2024) juga menyebut (batu bara) itu (yang akan dikelola),” kata Mu’ti usai Konsolidasi Nasional (konsolnas) PP Muhammadiyah yang digelar di Kampus Unisa Yogyakarta, Ahad (28/7/2024).

Meski Muhammadiyah menerima konsesi pertambangan ini, namun banyak masukan yang dihimpun dari konsolnas tersebut. Mu’ti mengatakan, masukan-masukan yang ada dihimpun dan dijadikan dasar bagi Muhammadiyah untuk menerima konsesi maupun menjalankan usaha pertambangan nantinya.“Ada masukan dari warga Muhammadiyah, ‘Mas Mu’ti pastikan yang diberikan itu batu bara, jangan sampai batu neraka',” ucap Mu’ti sembari tertawa.

Mu’ti menyebut, dia belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pemerintah terkait area pertambangan yang akan diberikan izinnya untuk dikelola Muhammadiyah. Pihaknya masih harus berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah terkait hal ini.

“(Area tambang) Itu yang belum (diputuskan) karena itu juga termasuk nanti yang kami akan bicarakan dengan pemerintah. Terutama dengan Pak Presiden Jokowi, dan Pak Menteri Investasi Bahlil, dan Menteri ESDM (terkait) lokasi mana yang diperuntukkan buat Muhammadiyah,” jelasnya.

Meski menerima izin pertambangan ini, Mu’ti menegaskan Muhammadiyah tidak berorientasi pada keuntungan atau profit. Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah, katanya, diusahakan dapat menjadi model usaha ‘not for profit), dimana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah, serta untuk masyarakat luas.“Kami tidak berorientasi profit,” ucap Mu’ti.

YOGYAKARTA, investor.id – Muhammadiyah secara resmi mengumumkan siap mengelola tambang, seiring dengan regulasi yang terbit baru-baru ini terkait konsesi tambang untuk ormas. Namun demikian, Muhammadiyah mengungkapkan sejumlah alasan atas keinginan dan tujuan mengelola tambang tersebut, termasuk janji untuk mengembalikan izin kelola tambang ke pemerintah jika lebih banyak menimbulkan kerusakan.

Keputusan mengelola tambang ini menjadi salah satu bahasan dalam Konsolidasi Nasional Muhammadiyah pada Sabtu-Minggu (27-28/7/2024) di Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta. Acara ini diikuti Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Majelis, Lembaga, Biro, dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyampaikan, kesiapan Muhammadiyah untuk mengelola tambang disepakati setelah menganalisis berbagai masukan, kajian, mencermati kritik, dan pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi, majelis dan lembaga lingkungan.

“Muhammadiyah, (dalam) Rapat Pleno PP. Muhammadiyah 13 Juli 2024 di kantor Jakarta memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 (PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara),” ungkap Abdul Mu’ti dalam keterangannya, Minggu (28/7/2024).

Dia menerangkan, ada tujuh pertimbangan dari Muhammadiyah yang pada akhirnya memutuskan ikut mengelola tambang. Pertama, kekayaan alam merupakan anugerah Allah, yang manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki kewenangan untuk memanfaatkan alam untuk kemasalahatan dan kesejahteraan hidup material dan spiritual.

Menurut Abdul Mu'ti, pengelolaan usaha pertambangan sejalan dengan Anggaran Dasar pasal 7 (1): Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam segala bidang kehidupan. Anggaran Rumah Tangga pasal 3 (8) “Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas; (10)”; “Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan”.

“Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang Pengelolaan Pertambangan dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan (9 Juli 2024) antara lain menyatakan bahwa ‘Pertambangan (at-ta’dīn) sebagai aktivitas mengekstraksi energi mineral dari perut bumi (istikhrāj al-ma’ādin min baṭn al-arḍ) masuk dalam kategori muamalah atau al-umūr al-dunyā (perkara-perkara duniawi), yang hukum asalnya adalah boleh (al-ibāḥah) sampai ada dalil, keterangan, atau bukti yang menunjukkan bahwa ia dilarang atau haram (al-aṣl fi al-mu’āmalah al-ibāḥah ḥatta yadulla ad-dalīl ‘alā taḥrīmih),” urai Abdul Mu’ti.

Kedua, merujuk Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Bahwa sesuai kewenangannya, pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah, antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara, untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Abdul Mu’ti.

Janji Kembalikan Izin, Jika Merusak

Ketiga, keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh, dan bidang dakwah lainnya.

Selanjutnya pada tahun 2017, Muhammadiyah telah menerbitkan Pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) untuk memperluas dan meningkatkan dakwah Muhammadiyah di sektor industri, pariwisata, jasa, dan unit bisnis lainnya.

Keempat, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

“Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki Program Studi Pertambangan sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik,” kata Abdul Mu’ti.

Kelima, lanjut dia, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan persyarikatan melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.

Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan, serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.

“Pengelolaan tambang disertai dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian manfaat dan mafsadat (kerusakan) bagi masyarakat. Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat, maka Muhammadiyah secara bertanggungjawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah,” jelas Abdul Mu’ti.

Ketujuh, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

“Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha "not for profit" dimana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan Amal Usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas,” pungas Abdul Mu'ti.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

YOGYAKARTA, investor.id – Muhammadiyah secara resmi mengumumkan siap mengelola tambang, seiring dengan regulasi yang terbit baru-baru ini terkait konsesi tambang untuk ormas. Namun demikian, Muhammadiyah mengungkapkan sejumlah alasan atas keinginan dan tujuan mengelola tambang tersebut, termasuk janji untuk mengembalikan izin kelola tambang ke pemerintah jika lebih banyak menimbulkan kerusakan.

Keputusan mengelola tambang ini menjadi salah satu bahasan dalam Konsolidasi Nasional Muhammadiyah pada Sabtu-Minggu (27-28/7/2024) di Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta. Acara ini diikuti Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Majelis, Lembaga, Biro, dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyampaikan, kesiapan Muhammadiyah untuk mengelola tambang disepakati setelah menganalisis berbagai masukan, kajian, mencermati kritik, dan pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi, majelis dan lembaga lingkungan.

“Muhammadiyah, (dalam) Rapat Pleno PP. Muhammadiyah 13 Juli 2024 di kantor Jakarta memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 (PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara),” ungkap Abdul Mu’ti dalam keterangannya, Minggu (28/7/2024).

Dia menerangkan, ada tujuh pertimbangan dari Muhammadiyah yang pada akhirnya memutuskan ikut mengelola tambang. Pertama, kekayaan alam merupakan anugerah Allah, yang manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki kewenangan untuk memanfaatkan alam untuk kemasalahatan dan kesejahteraan hidup material dan spiritual.

Menurut Abdul Mu'ti, pengelolaan usaha pertambangan sejalan dengan Anggaran Dasar pasal 7 (1): Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam segala bidang kehidupan. Anggaran Rumah Tangga pasal 3 (8) “Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas; (10)”; “Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan”.

“Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang Pengelolaan Pertambangan dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan (9 Juli 2024) antara lain menyatakan bahwa ‘Pertambangan (at-ta’dīn) sebagai aktivitas mengekstraksi energi mineral dari perut bumi (istikhrāj al-ma’ādin min baṭn al-arḍ) masuk dalam kategori muamalah atau al-umūr al-dunyā (perkara-perkara duniawi), yang hukum asalnya adalah boleh (al-ibāḥah) sampai ada dalil, keterangan, atau bukti yang menunjukkan bahwa ia dilarang atau haram (al-aṣl fi al-mu’āmalah al-ibāḥah ḥatta yadulla ad-dalīl ‘alā taḥrīmih),” urai Abdul Mu’ti.

Kedua, merujuk Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Bahwa sesuai kewenangannya, pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah, antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara, untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Abdul Mu’ti.

Janji Kembalikan Izin, Jika Merusak

Ketiga, keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh, dan bidang dakwah lainnya.

Selanjutnya pada tahun 2017, Muhammadiyah telah menerbitkan Pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) untuk memperluas dan meningkatkan dakwah Muhammadiyah di sektor industri, pariwisata, jasa, dan unit bisnis lainnya.

Keempat, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

“Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki Program Studi Pertambangan sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik,” kata Abdul Mu’ti.

Kelima, lanjut dia, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan persyarikatan melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.

Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan, serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.

“Pengelolaan tambang disertai dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian manfaat dan mafsadat (kerusakan) bagi masyarakat. Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat, maka Muhammadiyah secara bertanggungjawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah,” jelas Abdul Mu’ti.

Ketujuh, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

“Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha "not for profit" dimana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan Amal Usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas,” pungas Abdul Mu'ti.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menjelaskan soal keputusan Muhammadiyah menerima tawaran dari pemerintah untuk mengelola tambang. Menurut Haedar, sebagaimana karakternya, ketika ada tawaran resmi dari pemerintah soal tambang, Muhammadiyah tidak serta merta menerima tetapi tidak juga serta merta menolak.

"Karena kami (Muhammadiyah) selalu punya prinsip menerima, menolak, dan melakukan langkah apapun dalam pergerakan Muhammadiyah harus berdasar ilmu yang diajarkan Islam dan jangan bertindak bukan karena ilmu," kata Haedar dalam Konferensi Pers Hasil Konsolidasi Nasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahad, (28/7/2024).

Haedar menambahkan, harus dasar ilmu dan juga berbasis pada pemikiran Muhammadiyah. Yakni berbasis pada Islam berkemajuan, dan melihat berbagai konteks kehidupan baik di tingkal lokal atau nasional.

Sehingga, kata Haedar, Muhammadiyah selama dua bulan lebih mengkaji masalah pengelolaan tambang. Ada aspek-aspek yang sekaligus juga kelompok yang kontra, yang tidak setuju tetapi juga punya argumen masalah lingkungan, masalah yang menyangkut nasib masyarakat setempat, juga terkait pengelolaan tambang yang ilegal, yang punya potensi banyak problem dan lain sebagainya. Bahkan ada juga sebagian kecil kelompok yang kemarin demonstrasi.

"Kami terbiasa dengan situasi seperti itu, demo ataupun kritik sekeras apapun kami sikapi kami hadapi secara moderat, begitu juga ada pandangn yang pro, pandangan yang konstruktif dengan berbagai argumen bahkan dengan data dan fakta yang hidup di lapangan tentang nilai positif dari pengelolaan tambang ini," ujar Haedar.

Haedar mengungkapkan, itulah kehidupan, bukan hanya soal tambang. Manusia dihadapkan pada realitas kehidupan politik, budaya, dan ekonomi. Setelah reformasi misalkan, dulu membayangkan reformasi seperti surga, begitu reformasi terjadi maka demonstrasi terjadi tanpa masalah. Tapi ternyata demokratisasi yang begitu rupa, pilihan pilpres, pilkada langsung, juga ada masalah.

Haedar menegaskan, maka Muhammadiyah tidak surut dari menghadapi berbagai masalah tersebut. Muhammadiyah menghadapinya secara elegan dan seksama.

"Kalau toh kami ambil keputusan, itu bukan karena ikut-ikutan atau juga sebaliknya bukan karena tekanan sosial dan berbagai aspek, semua kita himpun menjadi pertimbangan PP Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyangkut pengelolaan tambang," ujar Haedar.

Haedar menerangkan, baik lewat pleno Muhammadiyah atau konslidasi, itu dua pandangan itu hidup, tapi akhirnya mayoritas sampai pada kesimpulan PP Muhammadiyah yang keputusan ini satu kesatuan dalam berbagai pertimbangan dan langkah yang akan ditempuh.

Bahkan Muhammadiyah sekaligus karena sikap kewaspadaan, keseksamaan, kecermatan yang dilakukan. Muhammadiyah menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai Muhadjir Effendy sebagai ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi.

Selain Muhadjir Effendy yang ditunjuk sebagai ketua tim pengelola tambang, Muhammad Sayuti ditunjuk sebagai sekretaris dalam tim pengelola tambang tersebut. Sedangkan, anggotanya terdiri dari Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin, dan Azrul Tanjung.

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab dalam mengelola tambang, dengan melibatkan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan. Termasuk melibatkan masyarakat sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

"Muhammadiyah memiliki SDM yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan, serta sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki prodi pertambangan, sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik," kata Mu'ti.

Mu'ti juga menuturkan, pihaknya akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan persyarikatan melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.