Bisnis.com, JAKARTA - Tim advokasi tambang telah resmi melayangkan gugatan terhadap pemberian prioritas izin tambang bagi ormas keagamaan ke Mahkamah Agung (MA).

Perwakilan Kuasa Hukum, Raziv Barokah mengatakan penolakan itu dilandasi oleh PP No.25/2024 terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dinilai cacat secara hukum.

"[PP No.25/2024] berpotensi menjadi arena transaksi [suap] politik. Pemberian izin tambang tanpa lelang tersebut, jelas menyalahi Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (30/9/2024).

Dia menambahkan, gugatan ini juga ditujukan untuk menyelamatkan ormas keagamaan dari penilaian buruk ke depannya. Sebab, selain berpotensi merusak lingkungan. Perizinan ini juga dapat memicu konflik antara masyarakat adat dengan ormas terkait.

Dengan demikian, tim advokasi tambang yang berisikan tokoh akademisi dan lembaga masyarakat ini menyarankan agar ormas keagamaan untuk tetap berfokus pada pembinaan dan pelayanan umat.

"Kita harus menyelamatkan ormas keagamaan ini, mengapa? Karena kalau dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk kedepannya. Di mana, lahan tambang akan selalu dijadikan alat transaksi untuk pembungkaman politik oleh pemerintah," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, setidaknya ada dua ormas keagamaan yang menyatakan siap mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP) yang ditawarkan oleh pemerintah, yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Adapun, PBNU sendiri telah membentuk perseroan terbatas (PT) yang secara khusus untuk mengelola konsesi eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) pemberian pemerintah, yaitu tambang batu bara bekas penciutan lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) menyinggung soal kemungkinan organisasinya mengikuti jejak Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengelola tambang.

Hal itu disampaikan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (31/7/2024).

Ketua BKPRMI Said Aldi Al Idrus awalnya menyampaikan harapan agar izin mengelola tambang yang saat ini sudah diberikan kepada ormas keagamaan bisa bermanfaat.

Khususnya, terhadap NU dan Muhammadiyah yang sudah menyatakan menerima izin pengelolaan tambah tersebut.

"Mudah-mudahan apa yang diberikan itu bisa bermanfaat khusus kepada NU dan Muhammadiyah. Kami yakin dan percaya itu pasti bermanfaat," kata Said usai bertemu Presiden Jokowi.

Saat ditanya apakah nantinya BKPRMI juga akan mengelola tambang jika diberi izin, Said menyatakan akan melihat terlebih dulu dari pengelolaan yang dilakukan NU dan Muhammadiyah.

Jika membawa kebaikan, nantinya BKPRMI akan ikut mengambil izin pengelolaan tambang.

BKPRMI juga akan melihat seperti apa NU dan Muhammadiyah mengelola izin tambang yang sudah diberikan.

"Iya, kami memberikan dulu abang tertua, NU dan Muhammadiyah. Kami adik-adik ini melihat dulu barangnya. Kalau paten barang ini tuh, baru nanti kami ikut," kata Said.

"Kami melihat dulu Muhamadiyah dan NU mengelola, mudah-mudahan itu pasti manfaatnya sangat luar biasa. Bagi ormas-ormas Islam. Termasuk nanti BKPRMI," lanjutnya.

Hal serupa disampaikan Wakil Keua BKPMRI Sedek Bahta. Ia mengatakan, BKPMRI akan melihat bagaimana NU dan Muhammadiyah melakukan teknis pengelolaan tambang terlebih dulu.

"BKPMRI memandang NU dan Muhammadiyah itu udah pasti menjaga itu, soal lingkungan dan sebagainya. Jadi bukan hanya keuntungan saja yang dikejar oleh NU dan Muhammadiyah. Tapi pasti lingkungan dan lain-lain menjadi pertimbangan NU dan Muhammadiyah. Untuk itu maka BKPMRI mendukung itu," ujar Sedek.

"Bahwa biarkanlah awal itu NU dan Muhammadiyah yang masuk, nanti di kemudian hari baru kita-kita ini kalau sudah bisa, kita akan masuk (mengelola tambang)," tegasnya.

Sedek mengungkapkan, para pengurus BKPMRI sudah memiliki usaha masing-masing.

Sehingga, organisasi tersebut merasa belum penting untuk meminta izin mengelola tambang.

"Karena BKPMRI mengukur dirinya sendiri bahwa kita secara pribadi-pribadi yang berusaha, kalau institusi biar fokus ke yang lain sementara ormas-ormas lainnya seperti NU dan Muhammadiyah bersama negara mengelola ruang yang sebagaimana di regulasi," tambahnya.

Dalam pertemuan di Istana itu, BKPRMI juga menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk menghadiri Musyawarah Nasional BKPRMI yang akan digelar pada 7-10 Agustus 2024 di Medan, Sumatera Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah akan sulit mengadvokasi korban tambang setelah kedua ormas keagamaan ini menerima izin konsesi tambang.

Koordinator Nasional Jaringan Advokat Tambang (JATAM) Melky Nahar mengatakan, jika mereka mengadvokasi korban tambang, maka akan dianggap sebagai bentuk persaingan bisnis oleh kompetitor mereka.

"Bisa saja ke arah sana, makanya memang menjadi sangat dilematis," ujar Melky kepada Kompas.com lewat sambungan telepon, Senin (29/7/2024)

Sebab itu, Melky menyebut kedua ormas Islam terbesar di Indonesia ini tak bisa lagi menjadi pembela warganya yang menjadi korban tambang.

Karena Melky menilai, kedua ormas ini telah masuk menjadi bagian oligarki tambang itu sendiri.

Keduanya justru dinilai akan menguntungkan para pebisnis tambang, karena NU dan Muhammadiyah adalah ormas yang memiliki pengaruh sosial yang luas.

"Ketika mereka dalam gerbong yang sama, maka mereka secara tak langsung melegitimasi soal keberadaan industri ekstraktif ini," ujarnya.

NU dan Muhammadiyah, kata Melky, sudah kehilangan legitimasi melakukan kritik terhadap dunia tambang.

Terlebih untuk melawan secara terbuka, karena keduanya kini telah masuk menjadi pelaku pertambangan.

"Secara organisasi dia akan kehilangan legitimasi dan akan dicaci maki juga sama anggota-anggota terutama di level ranting yang tinggal di kampung," tandasnya.

Adapun Pengurus Besar NU dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menerima kebijakan konsesi izin tambang untuk ormas keagamaan tanpa proses lelang yang diteken Presiden Joko Widodo.

PBNU lebih dulu menyetujui seminggu setelah kebijakan tersebut dikeluarkan, sedangkan PP Muhammadiyah baru mengumumkan Minggu (28/7/2024) kemarin dengan berbagai pertimbangannya.

Meski demikian, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah berjanji tetap akan membela masyarakat korban pertambangan.

"Jadi bukan hanya masih, tapi kita justru akan semakin kencang melakukan advokasi itu, terutama kaitan tambang," ujar Ketua LBH PP Muhammadiyah, Taufiq Nugroho kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (29/7/2024).

Taufiq mengatakan, advokasi yang diteruskan oleh LBH AP Muhammadiyah karena keputusan mengambli izin tambang bukan berorientasi pada bisnis.

PP Muhammadiyah, kata Taufiq, menerima izin tambang untuk memberikan contoh pengelolaan tambang yang benar.

DALAM Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta pada 1922, pendiri persyarikatan KH Ahmad Dahlan menyampaikan pidato yang menggetarkan berjudulTali Pengikat Hidup.

Pidato itu kemudian diterbitkan oleh Hoofdbestuur (HB) Majelis Taman Pustaka berjudulKesatuan Hidup Manusia. Sejumlah ilmuwan Eropa pun terkesan dengan pidato tokoh yang memiliki nama kecil Muhammad Darwis.

Pidatonya selain menyasar umat, tokoh yang disebut Bung Karno sebagai 'manusia amal' karena amal usahanya tersebar ke seluruh wilayah Indonesia itu juga memberikanwarningkepada para pemimpin.

Ahmad Dahlan menyebutkan penyebab orang yang mengabaikan atau menolak kebenaran. Penyebabnya ada lima, di antaranya cinta dunia. "Khawatir berkurang atau kehilangan kemuliaan, pangkat, kebesaran, kesenangan, dan sebagainya," tandasnya. Muhammadiyah ialah salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar setelah Nahdlatul Ulama di Tanah Air. Kedua ormas itu merupakan dua 'sayap garuda' yang menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah NU mendapat sorotan tajam karena menerima konsesi izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan pemerintah, giliran Muhammadiyahsami mawon.

Izin pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 yang mengubah PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Ormas keagamaan yang dimaksud dalam PP tersebut ialah ormas yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan anggota dan kesejahteraan masyarakat/umat.

Bak pepatah anjing menggonggong kafilah berlalu, suara-suara kritis, baik dari internal maupun eksternal, yang meminta ormas yang lahir di Kauman Yogyakarta pada 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah) itu menolak IUP, hilang tersapu angin.

Kajian awal penolakan diterbitkan oleh Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) PP Muhammadiyah. Ketua MHH PP Muhammadiyah Trisno Raharjo mengatakan aktivitas pertambangan memiliki risiko lingkungan dan konflik sosial yang tinggi. Alhasil, mudaratnya lebih besar ketimbang maslahatnya.

Setali tiga uang, penolakan juga dikumandangkan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 1995-1998 Amien Rais, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Usman Hamid, Kepala Divisi Lingkungan Hidup dan Manajemen Bencana PP Aisyiyah Hening Parlan, serta sejumlah kader muda Muhammadiyah.

Namun, Pengurus Pusat Muhammadiyah menepis tudingan bahwa mereka mengabaikan suara-suara yang menolak. Mereka menyambut konsesi tambang untuk ormasnawaitu-nya bukan cuan. Dalam menjalankan usaha tambang, Muhammadiyah ingin menjadirole modelagar pengelolaan tambang tidak merusak lingkungan hingga menimbulkan disparitas sosial.

"Bagi kami harus dikelola, tapi jangan dirusak. Nah, itu perbedaannya. Kami ingin punyarole modelpengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik serta disparitas sosial," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Minggu (28/7).

Di sisi lain, Muhammadiyah ialah ormas yang menawarkan Risalah Islam Berkemajuan (Al-Islam at-Taqaddumi) dalam Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Surakarta pada 2022 yang dibuka Presiden Joko Widodo.

Dalam risalah itu disebutkan bahwa Islam yang berkemajuan ialah Islam yang menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia (rahmatan lil alamin). Islam berkemajuan bergerak dalam bidang dakwah,tajdid(pembaruan), ilmu, dan amal.

Sejatinya Muhammadiyah menolak konsesi tambang karena tidak senapas dengan gerakan tajdid. Semangat pembaruan Muhammadiyah menolak kejumudan, bersikap progresif, dan berani berijtihad. Tajdid tidak melulu menyentuh ranah keagamaan, tetapi juga aspek kehidupan lainnya.

Pertambangan ualah dunia masa lalu meski memiliki signifikansi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, yakni Rp2.300 triliun atau 8,57% dari total PDB. Aktivitas ekstraktif yang tidak ramah lingkungan itu menjadi kecemasan global.

Dunia akan mengakhiri energi fosil menuju energi baru dan terbarukan (renewable energy), termasuk Indonesia yang akan mengurangi energi fosil pada 2040.

Pertambangan berada di peringkat ketiga sektor penyebab konflik agraria. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 2023 menunjukkan pertambangan menyebabkan 32 letusan konflik agraria di 127.525 hektare lahan dengan 48.622 keluarga dari 57 desa terdampak tambang.

Ahmad Dahlan pada akhir pidatonya dalam Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta pada 1922 menyinggung perbedaan antara orang pintar dan orang bodoh. "Orang pintar itu pasti mengerti barang yang akan menjadikan senang dan susah, orang yang bodoh tidak mengerti," ujarnya.

Walakin, orang pintar, menurut tokoh pembaruan Islam di Tanah Air itu, juga bisa menimbulkan masalah bagi orang lain jika menegasikan petunjuk sang Khalik dan memberhalakan hawa nafsunya. Tabik!

IDXChannel - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memaparkan sembilan pertimbangan yang mendukung keputusan untuk menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024.

"Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah melakukan pengkajian dan menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, Majelis/Lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya," ujar Sekretaris Umum (Sekum) Muhammadiyah Abdul Muti dalam konferensi pers yang dipantau secara online pada Minggu (28/7/2024).

Abdul Muti menuturkan, setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli 2024 memutuskan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, kekayaan alam merupakan anugerah Allah yang manusia diberikan wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup material dan spiritual dengan tetap menjaga keseimbangan dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi.

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang Pengelolaan Pertambangan dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan (9 Juli 2024) antara lain menyatakan, pertambangan (at-ta’d?n) sebagai aktivitas mengekstraksi energi mineral dari perut bumi (istikhr?j al-ma’?din min ba?n al-ar?) masuk dalam kategori muamalah atau al-um?r al-duny? (perkara-perkara duniawi), yang hukum asalnya adalah boleh (al-ib??ah) sampai ada dalil, keterangan, atau bukti yang menunjukkan bahwa ia dilarang atau haram (al-a?l fi al-mu’?malah al-ib??ah ?atta yadulla ad-dal?l ‘al? ta?r?mih).

Kedua, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Bahwa sesuai kewenangannya, pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah, antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara, untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Ketiga, keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh, dan bidang dakwah lainnya.

Abdul Muti menerangkan, pada 2017, Muhammadiyah juga telah menerbitkan Pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) untuk memperluas dan meningkatkan dakwah Muhammadiyah di sektor industri, pariwisata, jasa, dan unit bisnis lainnya.

Keempat, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga Persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

Menurut Abdul Muti, Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki Program Studi Pertambangan sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik.

Kelima, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan Persyarikatan melaui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.

Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan mengembangkan sumber-sumber energi yang terbarukan serta budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.

Ketujuh, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

"Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan Amal Usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas," kata Abdul Muti.

Kedelapan, menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah yang terdiri atas Muhadjir Effendy (Ketua), Muhammad Sayuti (Sekretaris), dengan anggota Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, dan Arif Budimanta.

"Kesembilan, tim memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah," ujar Abdul Muti.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dikenal memiliki perbedaan kontras.

Satu memiliki ritual Islam konvensional, satunya lagi lebih pada moderasi beragama.

Kedua ormas ini dikenal sulit mencapai satu titik paham. Bahkan sering terjadi tradisi tahunan perdebatan antara kedua ormas ini, yakni ketika penetapan awal bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Waktu Lebaran keduanya kerap berbeda, karena Nahdlatul Ulama menggunakan metode hisab rukyatul hilal, atau bahasa sederhananya pengamatan bulan menggunakan mata.

Sedangkan Muhammadiyah menggunakan hisab wujudul hilal hakiki yang bisa dibilang perhitungan menggunakan ilmu astronomi.

Kasus ini bahkan sempat menyeret kader Nahdlatul Ulama (NU) Andi Pangeran Hasanuddin ke ranah pidana. Pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) karena mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah karena tak mengikuti cara pandangnya.

Kala keduanya tak bisa mendapat titik temu dari cara beragama, PBNU dan Muhammadiyah justru memiliki cara pandang yang sama soal usaha tambang.

Pemberian Jokowi untuk Ormas Keagamaan

Sengkarut izin tambang di ormas keagamaan ini bermula dari kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Yahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Aturan itu mengizinkan ormas keagamaan mengelola lahan pertambangan.

Secara spesifik, aturan itu tertuang dalam Pasal 83 A yang membahas soal Izin Usaha Pertambangan Khusus (WUIPK) secara prioritas.

Jokowi beralasan, pemberian izin tambang untuk ormas karena adanya permintaan saat berdialog ke beberapa pondok pesantren dan masjid.

"Banyak yang komplain kepada saya, 'Pak kenapa tambang-tambang itu banyak yang diberikan kepada yang gede-gede? Perusahaan-perusahaan besar? Kami pun kalau diberi konsesi itu juga sanggup kok'", jelas Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meresmikan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebagaimana dilansir keterangan resmi, Jumat (26/7/2024).

"(Itu disampaikan) Waktu saya datang ke pondok pesantren, berdialog di masjid. Itulah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas itu, ormas keagamaan itu diberikan peluang untuk juga bisa mengelola tambang," katanya.

Namun, Jokowi mengingatkan aturan pengelolaan tambang diberikan kepada badan usaha yang ada di dalam ormas.

Baik badan usaha berbentuk perseroan (PT), persekutuan komanditer (CV) ataupun lainnya.

Ormas pertama yang menyambut dengan riang gembira izin tambang ini adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, PBNU membutuhkan usaha tambang tersebut untuk menghidupi organisasinya.

Pergolakan di Muhammdiyah

Sebelum akhirnya menerima izin tambang, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dilanda gelombang penolakan dari beberapa badan otonomnya.

Kajian awal penolakan diterbitkan oleh Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) PP Muhammadiyah.

Ketua MHH PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo mengatakan, aktivitas pertambangan memiliki risiko lingkungan dan konflik sosial yang tinggi. Sebab itu, para pimpinan PP Muhammadiyah diwanti-wanti untuk berhati-hati dengan tawaran pengelolaan tambang tersebut.

Suara penolakan juga terus digaungkan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah.

Ketua Divisi Pendidikan LHKP Muhammadiyah, Usman Hamid bahkan menyinggung Muktamar Ke-48 Muhammadiyah pada 2022.

"Kalau dilihat dari seluruh hasil muktamar Muhammadiyah, mestinya jelas menolak. Karena di dalam Muktamar Muhammadiyah di Surakarta saya kira menjelaskan secara baik problem kemanusiaan secara universal, tentang kehancuran ekologis, tentang kemunduran politik di Indonesia," ujar Usman di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Usman mengatakan, izin tambang untuk ormas keagamaan jelas sangat berseberangan dengan keyakinan agama Islam yang merupakan dasar hukum yang dipegang oleh Muhammadiyah.

Begitu juga LPPA Aisyiyah yang menolak dengan keras izin tambang karena dinilai akan memperburuk kondisi perempuan di area sekitar tambang.

Suara penolakan itu terus berlangsung, bahkan satu hari sebelum pengumuman resmi PP Muhammadiyah menerima izin tambang.

Kepala Divisi Lingkungan Hidup dan Manajemen Bencana PP Aisyiyah, Hening Parlan mengatakan, ketimbang ikut-ikutan dalam urusan tambang, seharusnya PP Muhammadiyah bisa fokus pada isu transisi energi.

Hening beralasan, usaha tambang yang ada di Indonesia tidak memiliki prospek yang pasti dan jelas.

Ditambah, ada komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi penggunaan energi fosil di tahun 2040 mendatang.

Menerima izin tambang untuk dakwah ekonomi

Pada Minggu (28/7/2024) kemarin, PP Muhammadiyah akhirnya mengambil keputusan setelah dua bulan tak bersuara dengan kebijakan izin tambang untuk ormas ini.

Dari rapat konsolidasi yang digelar di Yogyakarta, PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin tambang untuk menjalankan dakwah ekonomi.

Risalah hasil rapat itu dibacakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

"Keputusan Muktamar Ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh dan bidang dakwah lainnya," kata Abdul Muti.

Selain itu, PP Muhammadiyah berjanji akan berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan dan akan menerapkan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

Setelah risalah dibacakan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berjanji akan mengembalikan izin yang mereka terima jika di kemudian hari usaha tersebut terbukti memiliki lebih banyak keburukan.

YOGYAKARTA, investor.id – Organisasi Islam Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran untuk turut mengelola usaha pertambangan dari pemerintah. Hal ini disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

"Intinya kami siap untuk mengelola tambang itu apabila diberikan amanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomer 25 tahun 2024," kata Abdul Mu'ti, Minggu (28/7/24).

Dikatakan Abul Mu’ti, hingga saat ini Muhammadiyah belum mengetahui lokasi dan luasan tambang yang akan dikelola. Sedangkan untuk pengelolaan tambang nanti, Muhammadiyah akan bermitra dengan tim yang sudah berpengalaman.

“Muhammadiyah tidak bekerja sendiri tapi akan bermitra dengan lembaga-lembaga atau perusahaan yang memiliki pengalaman dengan pengelolaan tambang," lanjut Abdul Mu'ti.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, pertimbangan Muhammadiyah menerima tawaran pengelolaan tambang didasarkan pada pertimbangan pokok mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi orang banyak lewat usaha tambang yang diberikan hak hukumnya oleh negara.

"Kita menyadari bahwa usaha tambang maupun usaha lain selalu ada problem lingkungan, problem sosial dan problem lainnya yang niscaya harus kita kaji sampai pada kesimpulan bahwa usaha tambang itu adalah usaha yang punya peluang untuk dikembangkan bagi kesejahteraan orang banyak dan seminimal mungkin mencegah kerusakan lingkungan," ujar Haedar.

Haedar menegaskan apabila pengelolaan tambang itu pada akhirnya lebih banyak menghasilkan keburukan untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup maka Muhammadiyah dengan bertanggung jawab akan mengembalikan IUP tersebut.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan pemerintah untuk memberikan konsesi kelola tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Menurutnya, pemerintah hanya ingin mendorong pemerataan dan keadilan ekonomi dapat terjadi di Indonesia. Mengingat, kata Jokowi, terdapat dorongan dari ormas keagamaan yang meminta hak kelola tambang.

“Banyak komplain kepada saya, ‘pak kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan besar, kami pun kalau diberikan konsesi itu juga sanggup kok, waktu saya datang ke pondok pesantren berdialog di Masjid,” ujarnya usai meresmikan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu mengamini berbekal banyaknya permintaan dari ormas keagamaan mendorong pemerintah untuk segera membuat regulasi tersebut.

“Itu lah yang mendorong kami membuat regulasi agar ormas keaagamaan diberikan peluang untuk bisa mengelola tambang tetapi bukan ormasnya, badan usaha yang ada di ormas itu baik koperasi, maupun PT dan CV maupun yang lain-lain,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Jokowi kembali menekankan bahwa pemerintah tak pernah mendorong ormas keagamaan untuk mengelola tambang, tetapi hanya memberikan akses apabila ada organisasi yang meyakini memiliki kapabilitas untuk mengajukan konsesi tambang.

“Jadi, kami tidak ingin menunjuk atau mendorong dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu ndak, kalau memang berminat ada keinginan, regulasinya sudah ada,” tandas Jokowi.

Sekadar informasi, Kepala Negara menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengizinkan pendistribusian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dicabut kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan koperasi.

Ketentuan itu dimuat dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta, 22 Juli 2024.

Dilansir dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Jakarta, Selasa, ketentuan distribusi IUP kepada kelompok masyarakat tercantum dalam Pasal 5A ayat (1).

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus [WIUPK] yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara [PKP2B] dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," demikian petikan pasal tersebut.
Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagaimana izin usaha serta memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pada pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal tersebut juga mensyaratkan penawaran WIUPK berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara berlaku.

Perpres tersebut mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK bagi badan usaha organisasi masyarakat kepada Menteri Investasi selaku ketua satuan tugas (Satgas).

Setelah izin pengelolaan tambang diterbitkan, maka organisasi masyarakat tersebut harus mengajukan permohonan IUPK melalui sistem One Single Submission (OSS).