Bisnis.com, DENPASAR - Barisan pendukung PBNU muncul usai Muhaimin Iskandar disahkan kembali menjadi Ketua Umum PKB periode 2024 - 2029 di Muktamar Bali dan mengeluarkan wacana muktamar tandingan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Jika wacana ini terealisasi maka perpecahan di PKB mendekati kenyataan, konflik berkepanjangan diprediksi akan kembali terjadi seperti konflik antara Cak Imin dengan Gus Dur pada kurun 2005 hingga 2010.

Wacana muktamar tandingan dimunculkan oleh eks Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edy dan Malik Haramain pada Sabtu (24/8/2024) malam di salah satu hotel di Nusa Dua yang tidak jauh dari arena Muktamar PKB.

Malik Haramain menjelaskan atas nama DPP PKB dan dukungan moral para ulama di NU mereka akan menggelar muktamar tandingan di Jakarta pada 2-3 September 2024.

Alasan adanya muktamar tandingan karena muktamar yang digelar Cak Imin di Bali dinilai cacat hukum, dan menutup ruang demokrasi di PKB.

Menurutnya, muktamar hanya untuk memenuhi syahwat politik Cak Imin. Malik juga menjelaskan Cak Imin sudah mengamputasi peran Dewan Syuro dan Dewan Mustasyar di PKB sejak muktamar Bali 2019, padahal dua struktur tersebut merupakan wadah para ulama untuk mengawasi dan menasehati pengurus.

Akibatnya, Cak Imin satu - satunya tokoh sentral di PKB yang tidak terkontrol. Menurutnya hal tersebut sudah keluar dari amanat pendirian PKB pada 2019.

"Karena itu kami mengumumkan beberapa hal yang pertama bahwa muktamar PKB yang diselenggarakan tanggal 24-25 Agustus itu tidak sah atau cacat hukum. Karena tanggal 23 Juli DPP PKB mengadakan mukernas dan salah satu hasil mukernas itu adalah menjadwal muktamar PKB itu di akhir tahun setelah pelaksanaan pilkada. Pilkada 27 November artinya muktamar seharusnya dilakukan atau dilaksanakan di Desember 2024. Tapi entah kenapa kemudian jadwal muktamar dimajukan ke tanggal 24-25 Agustus 2024 seperti yang hari ini terjadi," jelas Malik kepada media dikutip, Minggu (25/8/2024).

Para eks Sekjen PKB tersebut mengaku akan segera berkonsultasi dengan PBNU dan para kyai lainnya, senior - senior PKB. Mereka juga mengklaim mendapat dukungan dari ratusan pengurus cabang dan wilayah PKB. Pada muktamar Jakarta, Malik menjelaskan agendanya mengembalikan peran dewan syuro di PKB sesuai dengan amanat awal pendirian partai.

Selain itu, muktamar juga akan memilih ketua umum PKB baru menggantikan Cak Imin yang muktamarnya dinilai tidak sah dan cacat hukum.

"Agenda prinsip yang akan kami lakukan adalah mengembalikan PKB ke khitohnya, garis perjuangannya sama seperti PKB dibentuk pada 1998 di mana eksistensi posisi peran kiai dan ulama itu begitu dominan, tidak hanya pengawas tapi membuat kebijakan besar dalam PKB. Tentu saja materinya banyak tidak hanya itu, tapi yang paling penting kami akan mengembalikan eksistensi para ulama di dalam PKB," jelas Malik.

Diberitakan sebelumnya, dalam pernyatannya usai terpilih kembali sebagai Ketua Umum PKB 2024-2029, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ingin agar PKB menjadi partai yang independen dan mandiri ke depannya.

“Memang perbincangan di kalangan para kiai momentum PBNU tidak mendukung PKB saat pemilu kemarin, dan menghasilkan hasil yang bagus, malah justru berkah buat PKB untuk benar-benar independen dan mandiri. Karena setelah independen dan mandiri, maka PKB tidak lagi bergantung kepada lembaga maupun organisasi mana pun,” kata Cak Imin di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (24/8/2024).

Sementara itu, dia menilai amanah untuk memimpin kembali PKB selama lima tahun mendatang merupakan hal yang berat. Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa dirinya akan bekerja sekuat tenaga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyak peristiwa politik penting yang menjadi sorotan publik dalam sepekan terakhir. Dimulai sejak pencabutan dukungan oleh PKS terhadap Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta, kejadian-kejadian lain kemudian menyusul beruntun dalam waktu relatif dekat. Rangkaian itu seolah menjadi sebuah 'pesan' yang menarik untuk dicermati.

Setelah PKS mencabut dukungan untuk Anies, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tiba-tiba mengundurkan diri. Langkah ini mengejutkan, sebab praktis tak ada gejolak di internal Golkar sebelum Airlangga undur diri. Keputusan Airlangga ini pun memunculkan spekulasi liar, tentang siapa yang mengintervasi kedaulatan partai beringin.

Di tengah gejolak di tubuh Partai Golkar, konflik antara PBNU dan PKB justru mengalami eskalasi. PKB yang akan melaksanakan Muktamar justru dibayangi sayup-sayup akan adanya Muktamar Luar Biasa. Riak-riak Munaslub ini juga tak lepas dari langkah gerak PBNU yang membentuk Pansus PKB.

Dua hari terakhir, beberapa peristiwa politik besar juga terjadi. PSI resmi mengusung Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah dipastikan Gerindra dan Golkar untuk diusung sebagai cagub Jakarta. Kemudian lolosnya Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebagai cagub independen Pilgub Jakarta.

Di hari yang sama, presiden terpilih Prabowo Subianto mengumumkan Nasdem dan PPP resmi masuk Koalisi Indonesia Maju. Nasdem yang di Pilpres 2024 menyokong Anies-Muhaimin, dan PPP yang mendukung Ganjar-Mahfud, akan menambah kekuatan pemerintahan Prabowo mulai 20 Oktober mendatang.

Beberapa peristiwa politik itu mungkin tak berkaitan. Tetapi bisa menjadi sangat mungkin terkait di tengah hajatan politik menjelang pendaftaran Pilkada 2024 dan peralihan kekuasaan pada 20 Oktober nanti.

4. Golkar dan PKB digoyang

Mundurnya Airlangga kini memunculkan spekulasi liar tentang siapa yang akan menjadi nahkoda Partai Golkar ke depan. Munaslub Golkar akan digelar pekan depan, salah satu agendanya adalah memilih ketua umum definitif.

Di saat hampir bersamaan, PKB juga akan menggelar muktamar pada 24-25 Agustus. Di tengah persiapan muktamar di Bali itu, PKB justru diterpa isu akan adanya muktamar tandingan di Surabaya. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kesal. Dia meminta kapolri tegas.

"Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang yang atas namakan Muktamar PKB, liar. Saya minta kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya UU Parpol. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan," kata Cak Imin, Kamis (15/8/2024).

Entah kebetulan atau tidak, pada Rabu (14/8/2024), Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara. Gus Yahya mengaku, pada pertemuan itu Presiden Jokowi menanyakan konflik PBNU dengan PKB.

5. Prabowo resmi umumkan Nasdem dan PPP gabung KIM

Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus, dipastikan terwujud. Prabowo pada Kamis (15/8/2024) menerima kunjungan politik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PPP Mardiono, dan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesudibyo di kediaman Kertanegara-4 Jakarta Selatan (Jaksel). Ketiga partai tersebut dalam Pilpres 2024 adalah non-KIM dengan jagoan capres masing-masing.

Prabowo mengatakan bergabungnya Nasdem, PPP, dan Perindo merupakan semangat baru dalam pembentukan pemerintahan yang satu dan stabil. "Kita membahas beberapa permasalahan, dan kita sepakat untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan baik menghadapi tantangan masa depan. Saya tegaskan bahwa saya memandang kesatuan sebagai kunci keberhasilan bangsa," kata Prabowo.