Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy meminta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU Kemenkumham) agar pengesahan Kepengurusan DPP PKB Hasil Muktamar Bali 24-25 Agustus ditolak.

Permintaan itu secara resmi disampaikan oleh Lukman hari ini ke Ditjen AHU, Selasa (27/8/2024). Seperti diketahui, salah satu hasil Muktamar PKB di Bali beberapa hari yang lalu memilih Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali sebagai ketua umum secara aklamasi.

Dalam surat permohonan yang diserahkan ke Ditjen AHU Kemenkumham, pihak Lukman menilai pelaksanaan Muktamar PKB di Bali sejatinya bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB serta Undang-undang (UU) No.2/2011 tentang Partai Politik.

Lukman menilai Kemenkumham perlu menolak pengesahan hasil Muktamar Bali karena masih ada konflik internal di tubuh partai. Oleh sebab itu, pihak kontra hasil muktamar itu juga telah mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Partai Politik kepada Majelis Tahkim PKB.

"Sehingga dengan demikian melalui surat ini mohon kiranya Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak pengesahan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Hasil Muktamar Bali yang dilaksanakan tanggal 24-25 Agustus 2024," demikian bunyi surat yang ditujukan ke Menkumham, Selasa (27/8/2024).

Saat ditemui di kantor Ditjen AHU Kemenkumham, Jakarta siang ini, Lukman mengatakan bahwa kini internal partai sedang berkonflik. Oleh sebab itu, secara status quo tidak boleh ada yang mengambil keputusan strategis atas nama PKB sampai dengan adanya keputusan berkekuatan hukum tetap.

Di sisi lain, pihak Lukman yang juga menginginkan agar PKB kembali ke khittah saat berdiri 1998, menuding PKB Muhaimin atau Cak Imin menyalahi AD/ART dan UU Partai Politik. Menurutnya, kepemimpinan Cak Imin anti demokrasi dan kerap tidak mengindahkan pesan-pesan dari PBNU.

"Ketika aspirasi dibungkam, cabang-cabang yang punya pendapat lain dari Cak Imin dianggap dibekukan dan dianggap bertentangan dengan kebijakan partai. Prosedur selama muktamar juga banyak melangkahi AD/ART," tuturnya.

Lukman mengeklaim sebanyak 315 dari total 514 cabang PKB yang ada telah memberikannya mandat. Dari 315 cabang itu, sebanyak 168 cabang itu dipecat atau dibekukan oleh Cak Imin jelang muktamar. Kemudian, ada juga Dewan Perwakilan Cabang (DPC) yang diklaim menyatakan setuju agar PKB kembali ke AD/ART 1998.

Sejalan dengan itu, pihak Lukman juga tengah menyiapkan Muktamar tandingan September 2024 mendatang.

"Itu sedang kami persiapkan. Kami berharap ketika muktamar tandingan itu menghasilkan kepengurusan DPP yang baru didaftarkan oleh Kumham," ujarnya.

Untuk diketahui, Cak Imin dipilih kembali sebagai Ketua Umum PKB secara aklamasi pada Muktamar di Bali beberapa hari lalu. Selain itu, Muktamar turut mengangkat Wakil Presiden Maruf Amin sebagai Ketua Dewan Syura.

Bisnis.com, DENPASAR - Barisan pendukung PBNU muncul usai Muhaimin Iskandar disahkan kembali menjadi Ketua Umum PKB periode 2024 - 2029 di Muktamar Bali dan mengeluarkan wacana muktamar tandingan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Jika wacana ini terealisasi maka perpecahan di PKB mendekati kenyataan, konflik berkepanjangan diprediksi akan kembali terjadi seperti konflik antara Cak Imin dengan Gus Dur pada kurun 2005 hingga 2010.

Wacana muktamar tandingan dimunculkan oleh eks Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edy dan Malik Haramain pada Sabtu (24/8/2024) malam di salah satu hotel di Nusa Dua yang tidak jauh dari arena Muktamar PKB.

Malik Haramain menjelaskan atas nama DPP PKB dan dukungan moral para ulama di NU mereka akan menggelar muktamar tandingan di Jakarta pada 2-3 September 2024.

Alasan adanya muktamar tandingan karena muktamar yang digelar Cak Imin di Bali dinilai cacat hukum, dan menutup ruang demokrasi di PKB.

Menurutnya, muktamar hanya untuk memenuhi syahwat politik Cak Imin. Malik juga menjelaskan Cak Imin sudah mengamputasi peran Dewan Syuro dan Dewan Mustasyar di PKB sejak muktamar Bali 2019, padahal dua struktur tersebut merupakan wadah para ulama untuk mengawasi dan menasehati pengurus.

Akibatnya, Cak Imin satu - satunya tokoh sentral di PKB yang tidak terkontrol. Menurutnya hal tersebut sudah keluar dari amanat pendirian PKB pada 2019.

"Karena itu kami mengumumkan beberapa hal yang pertama bahwa muktamar PKB yang diselenggarakan tanggal 24-25 Agustus itu tidak sah atau cacat hukum. Karena tanggal 23 Juli DPP PKB mengadakan mukernas dan salah satu hasil mukernas itu adalah menjadwal muktamar PKB itu di akhir tahun setelah pelaksanaan pilkada. Pilkada 27 November artinya muktamar seharusnya dilakukan atau dilaksanakan di Desember 2024. Tapi entah kenapa kemudian jadwal muktamar dimajukan ke tanggal 24-25 Agustus 2024 seperti yang hari ini terjadi," jelas Malik kepada media dikutip, Minggu (25/8/2024).

Para eks Sekjen PKB tersebut mengaku akan segera berkonsultasi dengan PBNU dan para kyai lainnya, senior - senior PKB. Mereka juga mengklaim mendapat dukungan dari ratusan pengurus cabang dan wilayah PKB. Pada muktamar Jakarta, Malik menjelaskan agendanya mengembalikan peran dewan syuro di PKB sesuai dengan amanat awal pendirian partai.

Selain itu, muktamar juga akan memilih ketua umum PKB baru menggantikan Cak Imin yang muktamarnya dinilai tidak sah dan cacat hukum.

"Agenda prinsip yang akan kami lakukan adalah mengembalikan PKB ke khitohnya, garis perjuangannya sama seperti PKB dibentuk pada 1998 di mana eksistensi posisi peran kiai dan ulama itu begitu dominan, tidak hanya pengawas tapi membuat kebijakan besar dalam PKB. Tentu saja materinya banyak tidak hanya itu, tapi yang paling penting kami akan mengembalikan eksistensi para ulama di dalam PKB," jelas Malik.

Diberitakan sebelumnya, dalam pernyatannya usai terpilih kembali sebagai Ketua Umum PKB 2024-2029, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ingin agar PKB menjadi partai yang independen dan mandiri ke depannya.

“Memang perbincangan di kalangan para kiai momentum PBNU tidak mendukung PKB saat pemilu kemarin, dan menghasilkan hasil yang bagus, malah justru berkah buat PKB untuk benar-benar independen dan mandiri. Karena setelah independen dan mandiri, maka PKB tidak lagi bergantung kepada lembaga maupun organisasi mana pun,” kata Cak Imin di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (24/8/2024).

Sementara itu, dia menilai amanah untuk memimpin kembali PKB selama lima tahun mendatang merupakan hal yang berat. Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa dirinya akan bekerja sekuat tenaga.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang dipimpin oleh Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, tidak ada satu pun yang hadir ke acara Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2024 yang digelar di Bali.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada Sabtu malam (24/8/2024), tidak ada satupun pengurus PBNU saat ini yang menghadiri Muktamar yang dipimpin oleh Ketua PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Adapun, beberapa tokoh penting yang hadir di antaranya Wakil Presiden RI KH Maruf Amin, Menko Polhukam Haji Tjahjanto, dan Mantan Ketum PBNU Said Aqil Siradj

Selain itu juga hadir Ketua DPD Aa Lanyalla, Politisi PDI-Perjuangan Basarah, politisi PPP sekaligus Wakil Ketua MPR Amir Uskara, politisi Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Komisi 8 Ace Hasan Syahdlizi, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi.

Seperti diketahui, konflik antara elite PKB dengan elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian sengit. Para elite yang secara tradisi berasal dari kaum Nahdliyin itu tidak segan saling mengumbar kesalahan masing-masing ke ruang publik.

PKB merasa bahwa PBNU tidak berhak untuk mencampuri urusan dapur partai. PKB bukan organ otonom PBNU dan memiliki struktur maupun anggaran dasar dan rumah tangga sendiri.

Sementara itu, PBNU berkukuh bahwa sebagai partai yang lahir dan dibentuk oleh para elite agama NU, PKB seharusnya berada di bawah kendali mereka. Tak tanggung-tanggung, PBNU bahkan membentuk pansus untuk mengembalikan PKB ke 'khittah'-nya.

Sebelumnya, sempat terjadi demonstrasi di sekitaran lokasi Muktamar PKB. Aksi demo memprotes pembubaran acara muktamar PKB di Bali pada Sabtu (24/8/2024) sempat ricuh karena pendemo mencoba menerobos brikade Polisi.

Dari pantauan Bisnis, ratusan orang saling dorong beberapa kali, hingga beberapa Polisi dan massa terjatuh. Ratusan massa mencoba menerobos brikade Polisi agar bisa masik ke arena muktamat PKB.

Polisi pun berusaha menenangkan massa melalui pengeras suara, Polisi juga memperkuat personelnya di lapangan untuk menghalangi jika massa mencoba menerobos kembali.

aksi ini menuntut muktamar PKB dibubarkan karena Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sudah melenceng dari garis para pendiri partai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mandataris Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan hasil temuannya pada Jumat (23/8/2024). Dari temuan dan bukti yang diperoleh, terdapat sejumlah kesimpulan.

Antara lain, berupa ajakan kepada segenap muktamirin PKB untuk mengembalikan partai tersebut ke Khittah 1998 dan desain AD/ART sebagaimana aslinya. Rapat Pleno PBNU pada 27-28 Juni 2024 menetapkan beberapa keputusan.

Di antaranya, menugaskan tim yang terdiri dari KH Anwar Iskandar (Wakil Rais Aam) dan H Amin Said Husni (Wakil Ketua Umum) untuk melakukan pendalaman tentang hubungan PKB dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Amin Said Husni mengatakan, tim PBNU sudah melaporkan temuannya kepada Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Hal itu setelah melakukan pendalaman melalui serangkaian studi dokumen historis dan mewawancarai sejumlah narasumber yang relevan.

Berikut hasilnya:

1. PKB dideklarasikan pada 23 Juli 1998 sebagai partai politik yang lahir dari rahim NU dan proses kelahirannya 'dibidani' oleh PBNU melalui serangkaian rapat-rapat resmi PBNU dan penerbitan surat-surat resmi PBNU dengan melibatkan seluruh struktur organisasi secara nasional.

2. Sebagai anak kandung Gerakan Reformasi yang lahir dari rahim NU, PKB pada awal kelahirannya benar-benar menjadi mirroring NU, baik dari aspek nilai-nilai dasar perjuangannya, desain konstitusi dan permusyawaratannya, maupun struktur organisasinya. Konsep struktur kepemimpinan PKB menganut struktur kepemimpinan NU di mana ulama menempati posisi kepemimpinan tertinggi. Dewan Syura berada di atas Dewan Tanfidz. Dewan Syura adalah Pimpinan Tertinggi Partai. Sedangkan Dewan Tanfidz adalah eksekutif/pelaksana saja (padsal 16 AD PKB Tahun 1998).

3. Sejak Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol Jakarta pada 2008, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar terus mengalami perubahan yang sangat mendasar dan bahkan menyimpang sangat jauh dari desain aslinya. Yang paling prinsipil adalah perubahan posisi dan kewenangan Dewan Syura yang tidak lagi berkedudukan sebagai Pimpinan Tertinggi Partai, melainkan hanya sebagai dewan penjaga garis-garis perjuangan partai (Pasal 17 AD PKB Tahun 2019).

4. Selain itu juga terjadi penyimpangan pada sistem permusyawaratan PKB. Pada awalnya, PKB dirancang sebagai partai politik yang demokratis dan menganut piramida kedaulatan anggota. Ketua Dewan Tanfidz pada setiap tingkat kepengurusan dipilih dari dan oleh peserta musyawarah setelah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Syura terpilih. Namun sekarang prinsip dasar permusayawaratan dan kedaulatan itu dirombak sedemikian rupa, sehingga pimpinan partai di tingkat DPW dan DPC tidak lagi dipilih dari dan oleh peserta musyawarah, melainkan ditetapkan secara top-down oleh DPP PKB.

5. Muktamar PKB Tahun 2019 menghasilkan AD-ART PKB yang semakin jauh menyimpang dari khittahnya. Ketua Umum DPP PKB dinobatkan sebagai satu-satunya 'Mandataris Muktamar'. Kekuasaan semakin memusat di tangan Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum. Dia punya kewenangan mengambil tindakan apa saja atas nama ‘menjaga keutuhan organisasi’. Dia juga berkuasa untuk mengubah struktur, menyusun, mengganti, dan memberhentikan personalia pengurus (Pasal 19 AD PKB Tahun 2019).

Selanjutnya, kata Amin Said, perlu dicatat keberhasilan PKB tidak bisa hanya diukur secara kuantitatif dari perolehan kursinya di dewan. Melainkan juga, sambung dia, yang lebih substansial adalah seberapa kokoh PKB berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang diamanahkan oleh NU kepada PKB pada saat didirikannya.

"Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka dengan mengacu pada nilai-nilai dan spirit yang mendasari didirikannya PKB pada 1998, dan untuk mencegah kemungkinan semakin jauhnya penyimpangan PKB dari desain aslinya, dengan ini PBNU mengajak kepada seluruh peserta Muktamar PKB yang akan bermusyawarah di Bali pada tanggal 24-25 Agustus 2014 untuk kembali ke Khittah PKB 1998 dan mengembalikan AD-ART PKB kepada desain aslinya," kata Amin Said dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) angkat bicara soal Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf yang mengakui PBNU dan PKB adalah dua entitas berbeda. PKB merasa hal itu mensinyalkan PKB dan PBNU mestinya menjalankan tugas sendiri-sendiri.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, jika Gus Yahya sudah menyadari bahwa PKB dan PBNU adalah dua entitas berbeda yang tidak boleh saling intervensi, maka sudah seharusnya PBNU segera menghentikan langkah-langkah kontraproduktif. Hal ini menurutnya justru membingungkan nahdliyin di akar rumput dan para kiai.

”Sudah, hentikan saja langkah-langkah yang tidak perlu. Sejak awal PKB tidak memiliki persoalan dengan NU karena PKB memang dilahirkan sebagai kendaraan politik warga NU dan untuk kepentingan bangsa. Sudahlah, mari kita fokus saja pada tugas masing-masing, biar yang di bawah tidak bingung. Dari awal PKB tidak punya masalah dengan NU. Hubungan kami di bawah juga sangat baik,” kata Gus Jazil kepada wartawan, Selasa (13/8/2024).

Mengenai harapan PBNU agar PKB memperhatikan aspirasi-aspirasi yang ada di NU, Gus Jazil menekankan tidak sedikitpun perjuangan PKB di ranah politik yang tidak mengakomodir kepentingan NU.

"Kami perjuangkan Undang-Undang Pesantren dan lainnya. Hubungan PKB dengan pesantren-pesantren juga bagus, dengan pengurus NU di berbagai daerah juga sangat baik, jadi tidak sedikitpun PKB merasa ada masalah dengan NU," ujar Gus Jazil.

Menurut Gus Jazil, persoalan perang argument di publik akan segera berakhir jika PBNU menghentikan langkah-langkahnya yang sangat kental dengan kepentingan politik dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) PKB.

”Hentikan itu semua karena tindakan-tindakan itu, membentuk Pansus, Tim Lima, itu semua inkonstitusional. NU mengacu pada Undang-Undang Ormas sedangkan PKB acuannya Undang-Undang Parpol, beda kamar dan beda tugas. PKB dilahirkan untuk alat perjuangan politik sedangkan NU untuk social keumatan,” ujar Gus Jazil.

Sebelumnya, Gus Yahya mengatakan karena PKB lahir dari rahim NU maka sudah sepantasnya PKB berkhidmat ke NU dan memberi manfaat untuk warga seluas-luasnya. Gus Yahya juga mendorong supaya PKB memperhatikan aspirasi-aspirasi yang ada di NU.

”Kami menyadari bahwa NU dan PKB ini dua entitas yang berbeda dan terpisah. Tidak ada hubungan struktural sama sekali, tidak bisa misalnya PBNU membuat SK memecat Ketum PKB atau membatalkan keputusan PKB melalui SK. Itu tidak bisa, kita tahu, kami menyadari itu,” ujar Gus Yahya kepada wartawan di Surabaya, Selasa (13/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf segera mengundang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Undangan itu diklaim berdasarkan mandat dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar.

"Ya nanti kalau perlu kita undang Pak Muhaimin Iskandar," kata Gus Yahya ketika ditemui wartawan di kediaman Rais Aam KH Miftachul Ahyar di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Selasa (13/8/2024).

Gus Yahya menjelaskan, PBNU mengundang Muhaimin Iskandar untuk berbicara dengan KH Anwar Iskandar dan KH Amin Said Husni (tim panitia khusus bentukan PBNU), Pembicaraan mengenai adanya mandat Rais Aam PBNU untuk memperbaiki PKB.

"Segera, ini kan berkeputusan sebetulnya. Ini kan sebetulnya kemarin ada jeda sedikit karena kiai-kiai mengundang untuk pertemuan di Jombang," ujarnya.

Gus Yahya menegaskan, NU bukannya mau mencampuri keputusan politik atau operasi politik atau apa pun yang dilakukan PKB karena NU tidak lagi campur tangan dalam politik praktis. Akan tetapi, NU ingin mengupayakan agar ada perbaikan-perbaikan di dalam PKB sehingga kembali pada desain awal sebagaimana dulu yang dijanjikan oleh ormas tersebut.

"Ya sekarang Dewan Syuro ndak ada kewenangan sama sekali. Nah, ini kan sudah sama sekali berbeda dari desain awal ketika NU mendirikan," ujarnya.

Menurut Gus Yahya, upaya yang dilakukan ini sebagai langkah untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan dari para kiai dan warga NU yang menjadi konstituen PKB. "Kalau mereka menolak ya tanggung sendiri risiko politiknya. Ini kan soal begitu saja. Ini mekanisme normal, kalau sampean belajar ilmu politik itu normal saja begitu," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Para kiai struktural dan pengasuh pondok pesantren yang berkumpul di Ponpes Tebuireng, Jawa Timur, meminta agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera mengambil langkah strategis dalam upaya perbaikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke depan.

Pertemuan tersebut dipimpin tim Pansus PKB (tim bentukan PBNU) yakni K.H. Anwar Iskandar dan K.H. Amin Said Husni.

"Bisa saya simpulkan ada dua kesepakatan dalam pertemuan ini. Pertama para kiai sepakat bahwa antara PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis, organisatoris dan kultural,” kata K.H. Anwar Iskandar dilansir dari Antara, Selasa (13/8/2024).

Kesepakatan kedua, kata dia, para kiai meminta PBNU segera mengambil langkah strategis dalam rangka perbaikan PKB ke depan.

Dia menjelaskan kesepakatan ini diambil setelah para kiai merasa bahwa PKB selama ini semakin jauh dari marwah utama saat partai itu didirikan.

K.H. Amin Said Husni menambahkan, karena didirikan PBNU maka kepengurusan PKB mulai level DPP hingga bawah semestinya hampir sama dengan struktur di NU.

"Ada rois syuriah di PKB dinamakan dewan syuro. Ada tanfidziyah di PKB dinamakan dewan tanfidz. Hanya beda nama dikit, tapi fungsinya hampir sama,” kata K.H. Amin.

Dia menambahkan, saat ini fungsi dewan syuro telah dikebiri di PKB, padahal dewan syuro harusnya menjadi penentu utama partai.

“Dulu sama dengan NU, malah calon ketua dewan tanfidz harus seizin dewan syuro. Tapi sekarang ketua dewan tanfidz penunjukan DPP yang dalam hal ini ketua umum," kata dia.

Pihaknya menambahkan keputusan organisasi harusnya juga sama dengan NU yakni harus ada tandatangan empat orang yakni ketua dewan syuro, sekretaris dewan syuro dan ketua tanfidz serta sekretaris tanfidz.

"Tapi sekarang, dewan syuro tidak lagi harus menandatangani semua keputusan partai," ujar dia.

Para kiai yang hadir di Tebuireng, Jombang, ini juga mengungkapkan beberapa fakta bahwa PKB memang sudah terlalu jauh meninggalkan NU.

Di tempat terpisah, puluhan anggota dewan syuro dan mantan Dewan Syuro PKB se-Jawa juga berkumpul. Mereka ditemui langsung K.H. Amin Said Husni. Mereka mengadu ke PBNU karena selama ini peran Dewan Syuro di PKB ditiadakan.

“Saya bicara dan mengobrol dengan teman-teman Dewan Syuro di Jawa Barat. Kami hanya berfungsi pengawasan dan terbatas,” kata Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Cirebon Lutfi Andalusie.

Untuk itu, dirinya dengan puluhan anggota dewan syuro lainnya mengadu ke PBNU. Dengan itu diharapkan segera ada perbaikan di tubuh PKB. “Kami menginginkan PBNU mengambil langkah-langkah kongkret,” kata Lutfi.

Hasil dari pertemuan di Pesantren Tebuireng, Jombang dan pertemuan di Hotel Yusro selanjutnya disampaikan ke PBNU.

Adapun pertemuan di Pesantren Tebuireng, Jombang, dihadiri para kiai, di antaranya Pengasuh Pesantren Lirboyo Kediri K.H. Anwar Manshur, pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang K.H. Abdul Hakim Mahfudz serta para Rais Syuriah PCNU maupun kiai pesantren dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf mengaku tidak takut jika dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh DPP PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Saifullah Yusuf meminta pihak Kepolisian agar mempercepat proses pemanggilan kepada dirinya untuk segera diklarifikasi, sehingga bisa diketahui objek pelaporan yang telah dilayangkan DPP PKB.

"Malah kalau perlu kita harapkan segera dilakukan pemanggilan ini sehingga kita bisa mengetahui hal-hal apa yang telah dilaporkan," tuturnya di Kantor PBNU Jakarta, Selasa (6/8).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menegaskan pernyataannya beberapa waktu lalu bukan pernyataan personal, tapi pernyataan lembaga PBNU.

"Ini keputusan yang sudah diambil melalui permusyawaratan yang ada di lingkungan PBNU," katanya.

Berkaitan dengan itu, dia juga mengatakan bahwa PBNU siap mendukung Muhammad Lukman Edy yang telah dilaporkan oleh DPP PKB ke Bareskrim Polri.

"Kita menganggap pelaporan seperti itu menggambarkan keputusasaan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB Muhammad Lukman Edy dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh DPP PKB atas dugaan tindak pidana menyebarkan informasi bohong atau hoaks terkait Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Ketua bidang Hukum dan Perundangan DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menuding Muhammad Lukman Edy mencemarkan nama baik dan merugikan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Dia mengatakan Muhammad Lukman Edy sudah tidak memiliki jabatan apapun di DPP PKB, sehingga tidak ada kapasitas untuk berbicara bahkan menuding Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

"Saudara Lukman ini bukan siapa siapa, dia tidak ada kapasitasnya berbicara tentang DPP PKB maupun pimpinan DPP PKB," tutur Cucun di Jakarta, Senin (5/8).

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf menuturkan bahwa pelaporan mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Bareskrim Polri merupakan bentuk keputusasaan

Adapun, Saifullah menuturkan pihaknya siap menghadapi laporan kepada dirinya atau kepada Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.

“Malah kalau perlu kita harapkan secepatnya dan kemudian kita bisa mengetahui hal-hal apa yang ingin dilaporkan,” ungkapnya di kantor PBNU, Selasa (6/8/2024).

Dia menuturkan bahwa apa yang dilakukan hari ini telah menjadi bagian dari keputusan PBNU dan diambil lewat permusyawaratan di lingkungan pengurus besar nahdlatul ulama.

“Seperti saudara Lukman Edy [eks Sekjen PKB] misalnya dia sudah konfirmasi, kalau dia siap untuk menghadapi semua proses hukum,” tuturnya.

Saifullah Yusuf berharap agar semua proses dapat diikuti dengan baik dan pendalaman-pendalaman yang dilakukan oleh tim bisa dipahami.

Diberitakan sebelumnya, Konflik antara PKB vs PBNU memanas setelah sejumlah massa yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur mendemo gedung PBNU pada 2 Agustus 2024 lalu.

Sebagaimana diketahui, demontrasi digelar kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur di depan Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Dalam aksi tersebut, para pendemo menuntut agar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Sekretaris Jenderal PBNU H Saifullah Yusuf mundur dari jabatannya karena dianggap telah menyimpang dari tujuan besar PBNU.

Bisnis.com, JAKARTA -Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan pihaknya mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mengaudit keuangan PT Hutama Karya, terutama peran dari Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya Muhammad Lukman Edy.

Dia menjelaskan bahwa komisaris dan wakil komisaris bertugas sebagai pengawas agar tidak ada dana yang dimanipulasi direksi di PT Hutama Karya.

"Perusahaan BUMN itu kita berikan PNM itu hampir Rp131 triliun sejak 2015-2024. Nah, ini pemanfaatan uang ini bagaimana dari komisaris sebagai pengawasan," tuturnya di Bareskrim Polri Jakarta, Senin (5/8).

Dia menilai bahwa Muhammad Lukman Edy seharusnya menjaga sikapnya agar tidak cawe-cawe terkait konflik yang terjadi di PKB vs PBNU. Pasalnya Lukman Edy sempat menyebut PKB tidak pernah melakukan audit keuangan.

Sayangnya, menurut Cucun, Muhammad Lukman Edy malah berupaya melibatkan diri dalam konflik tersebut dan menuding hanya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengetahui keuangan partai tersebut.

"Justru kami di DPR yang harus mengaudit dia, bukan Lukman Edy cawe-cawe atau ikut intervensi tentang partai kami," katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis, KPK didesak untuk menelusuri dan mengaudit laporan keuangan DPP PKB yang selama ini ditutup-tutupi Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar.

Desakan itu berasal dari mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB Muhammad Lukman Edy usai memenuhi panggilan Panitia Khusus Tim Lima atau Pansus PKB yang dibentuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada hari ini Rabu 31 Juli 2024 di Kantor PBNU Jakarta.

Lukman membeberkan sejak dirinya tidak lagi menjadi Sekretaris Jenderal PKB, PKB secara total dikuasai Muhaimin Iskandar. Bahkan, katanya, laporan uang masuk dan keluar partai hanya Muhaimin Iskandar yang tahu.

"Jujur saja ini saya katakan hal yang sangat substansial adalah tata kelola keuangan di PKB itu tidak transparan dan akuntabel. Keuangan di Fraksi, Pilpres dan Pilkada itu tidak transparan dan tidak pernah diaudit dan dipertanggungjawabkan ke forum pertanggungjawaban seperti muktamar," ujar Lukman.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB Muhammad Lukman Edy dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh DPP PKB atas dugaan tindak pidana menyebarkan informasi bohong atau hoaks terkait Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Ketua bidang Hukum dan Perundangan DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menuding Muhammad Lukman Edy mencemarkan nama baik dan merugikan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Dia mengatakan Muhammad Lukman Edy sudah tidak memiliki jabatan apapun di DPP PKB, sehingga tidak ada kapasitas untuk berbicara bahkan menuding Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

"Saudara Lukman ini bukan siapa siapa, dia tidak ada kapasitasnya berbicara tentang DPP PKB maupun pimpinan DPP PKB," tutur Cucun di Jakarta, Senin (5/8).

Bahkan, Cucun mengancam pihaknya bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit BUMN PT Hutama Karya di mana Muhammad Lukman Edy saat ini menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya.

"Nanti mintakan audit BPK bagaimana dia berkontribusi selama ini buat negara karena menjalankan fungsi sebagai wakil komisaris [Hutama Karya]. Apakah betul melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan BUMN tersebut atau tidak?" imbuhnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, KPK didesak untuk menelusuri dan mengaudit laporan keuangan DPP PKB yang selama ini ditutup-tutupi Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar.

Desakan itu berasal dari mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB Muhammad Lukman Edy usai memenuhi panggilan Panitia Khusus Tim Lima atau Pansus PKB yang dibentuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rabu (31/7/2024) di Kantor PBNU Jakarta.

Lukman membeberkan sejak dirinya tidak lagi menjadi Sekretaris Jenderal PKB, PKB secara total dikuasai Muhaimin Iskandar. Bahkan, kata Lukman, laporan uang masuk dan keluar partai hanya Muhaimin Iskandar yang tahu.

"Jujur saja ini saya katakan hal yang sangat substansial adalah tata kelola keuangan di PKB itu tidak transparan dan akuntabel. Keuangan di Fraksi, Pilpres dan Pilkada itu tidak transparan dan tidak pernah diaudit dan dipertanggungjawabkan ke forum pertanggungjawaban seperti muktamar," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Eks Sekretaris Jenderal DPP PKB Muhammad Lukman Edy mengungkapkan penyebab konflik PBNU-PKB yang semakin meruncing hingga saat ini.

Menurut Lukman, hal itu berawal ketika DPP PKB menggelar Muktamar pada 2019 di Bali. Ketika itu, kata Lukman, Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum DPP PKB telah merevisi AD/ART untuk mengurangi peran dan kewenangan Dewan Syuro DPP PKB.

"Muktamar di Bali ini menghilangkan peran dan kewenangan Dewan Syuro DPP PKB," tuturnya di Kantor PBNU Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Selain itu, retaknya hubungan PBNU-PKB menurut Lukman juga disebabkan Pilpres 2024 dan Gus Yahya Cholil Staquf menang di Muktamar NU Lampung melawan Said Aqil Siradj selaku petahana.

Dia menjelaskan setelah Muktamar NU di Lampung beberapa tahun lalu, komunikasi antara PKB dan PBNU sudah mulai tipis-tipis, ditambah lagi ketika Pilpres 2024 digelar di Indonesia.

"Nah, jadi sejak Muktamar NU di Lampung dan Pilpres kemarin itu kok ada komunikasi tidak baik antara PKB dan PBNU," katanya.

Padahal, menurut Lukman, ruh PKB adalah para kiai dan ulama yang berasal dari PBNU sekaligus Dewan Syuro DPP PKB. Lukman juga mengingatkan Muhaimin Iskandar agar tidak melupakan sejarah PBNU dan alasan PKB dibentuk 1998.

"Kita sudah ketahui bersama bahwa PKB itu ruhnya adalah para ulama dan kiai. Sejarah PKB itu dibentuk oleh Tim Lima dari PBNU yang terdiri dari para ulama dan kiai. Jadi kenapa sekarang eksistensi ulama dan kiai dihilangkan oleh Muhaimin Iskandar," ujar Lukman.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dinilai tengah mencari masalah dengan PKB.

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid menegaskan pihaknya tidak gentar jika harus harus melawan Gus Ipul agar PKB tidak jatuh ke tangan yang salah. Dia juga menilai bahwa warga nahdliyin kini sudah cerdas semua dan bisa menilai apa yang dilakukan oleh pemimpinnya di PBNU.

"Ini kan cari-cari masalah Gus Ipul ini. Cari-cari masalah lah menurut saya dan perlu saya ingatkan warga Nahdlatul Ulama itu sudah cerdas semua melihat sepak terjang pemimpinnya," tuturnya di Jakarta, Selasa (30/7/2024).