Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo akan menghadapi tantangan pengelolaan fiskal dengan target ekonomi ambisius dan program-program berbiaya jumbo. Nama-nama yang akan mengawal APBN Prabowo di Kementerian Keuangan dan kementerian-kementerian ekonomi rupanya merupakan wajah-wajah lama.

Dua hari ke belakang, Prabowo memanggil sejumlah pejabat, politisi, akademisi, hingga figur publik ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Sebanyak 49 orang yang dipanggil Prabowo disebut sebagai calon menteri, sementara 59 orang lainnya merupakan calon wakil menteri.

Sejak Senin (14/10/2024), Prabowo memanggil para calon menteri untuk berdiskusi soal pemerintahan mendatang. Beberapa nama calon kabinet Prabowo merupakan pejabat petahana di pemerintahan Presiden Joko Widodo, ada pula kandidat-kandidat baru yang berasal dari luar pemerintahan.

Berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya terdapat 17 wajah lama atau menteri-wakil menteri era Joko Widodo yang turut dipanggil oleh Prabowo, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, hingga Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Prabowo mengaku sebetulnya telah cukup lama memantau para calon menterinya, lalu berdiskusi, hingga menyatakan keinginannya menjadikan mereka sebagai menteri, wakil menteri, dan kepala badan di pemerintahan ke depan.

"Sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Sebetulnya, hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah, semuanya menyatakan sanggup," ujar Prabowo pada Senin (14/10/2024).

Wajah-wajah lama semakin kentara saat Prabowo memanggil sejumlah nama yang terkait dengan Kementerian Keuangan. Mula-mula, Prabowo memanggil sang menteri keuangan petahana, Sri Mulyani Indrawati.

Pada Senin (14/10/2024) sekitar pukul 19.20 WIB, Sri Mulyani yang mengenakan blouse batik berwarna coklat dan hitam serta bermotif bunga tiba di Kertanegara. Dia tersenyum tanpa berkata-kata, lalu masuk ke kediaman Prabowo.

Setelah beberapa waktu, Sri Mulyani keluar dan menyampaikan bahwa terdapat ajakan dari Prabowo untuk bergabung pada pemerintahan selanjutnya.

"Beliau meminta saya menjadi Menteri Keuangan kembali," ujar Sri Mulyani, Senin (14/10/2024).

Sehari berselang, Selasa (15/10/2024) sore, dua anak buah Sri Mulyani turut menghadap Prabowo, yakni Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono. Keduanya merupakan wakil menteri keuangan (wamenkeu).

Suahasil dan Thomas turut didampingi oleh Anggito Abimanyu. Ketiganya, yang kompak mengenakan batik dan celana hitam, masuk bersamaan ke kediaman Prabowo.

Usai pertemuan itu, Thomas menjelaskan bahwa Prabowo—yang merupakan pamannya—memberikan tugas besar kepada ketiganya untuk membantu Sri Mulyani selaku menkeu. Bahkan Thomas menyebut ketiganya sebagai Trio Wamen.

"Kami bertiga, kami adalah trio wamen, three in one. Tugas itu akan kami kerjakan sebaik mungkin," ujar Thomas pada Selasa (15/10/2024).

Suahasil menjelaskan bahwa Prabowo berpesan agar mereka di Kemenkeu dapat mendorong pembangunan hingga menciptakan investasi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya.

Sementara itu, Anggito menegaskan bahwa mereka bertiga bertugas untuk membantu kelancaran kerja menteri keuangan. Anggito pun menyinggung soal penerimaan negara usai pertemuan dengan Prabowo itu.

"Salah satunya optimalisasi penerimaan negara. Jadi, yang penting adalah dalam waktu segera, kita harus punya program strategis dalam meningkatkan penerimaan negara," ujar Anggito, yang digadang-gadang sebagai calon Kepala Badan Penerimaan Negara.

Suahasil tercatat sudah mendampingi Sri Mulyani sebagai wamenkeu sejak awal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin atau sejak 2019. Namun, Suahasil sudah bekerja dengan Sri Mulyani sejak lama karena keduanya merupakan jebolan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

Thomas tercatat baru menjadi wamenkeu kurang dari dua bulan, tepatnya sejak 18 Juli 2024. Thomas, yang merupakan keponakan Prabowo, mendapatkan tugas untuk mengawal transisi menuju pemerintahan selanjutnya dan penyusunan APBN 2025, alias APBN pertama Prabowo.

Sementara itu, Anggito yang saat ini tidak sedang memegang jabatan di pemerintahan sebenarnya bukan orang baru. Anggito merupakan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu periode 2003—2010 atau era pemerintahan Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebelumnya pun dia pernah menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan, yakni periode 1999—2003.

Saat ini Anggito menjabat sebagai Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pekerjaan Rumah Pemerintahan Prabowo

Prabowo Subianto harus langsung mengambil langkah cepat dalam memperkuat perekonomian pada hari-hari pertamanya menjabat karena saat ini terdapat sejumlah sinyal tekanan bagi pertumbuhan ekonomi.

Sebut saja deflasi lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024—yang menjadi catatan terparah sejak 1999, Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur yang masuk zona kontraksi, hingga terbaru indeks keyakinan konsumen (IKK) yang turun. Selain itu, Prabowo juga akan mendapatkan warisan utang luar negeri dari Jokowi, yang pada Agustus 2024 sudah mencapai US$425,1 miliar atau di atas Rp6.600 triliun.

Sejumlah ekonom dan analis menilai bahwa indikator-indikator itu menjadi sinyal adanya tekanan ekonomi Tanah Air, baik karena efek eksternal maupun kondisi domestik. Tekanan itu perlu segera diatasi oleh pemerintahan Prabowo ketika menduduki kursi RI 1.

Terlebih, Prabowo memiliki cita-cita sangat besar, yakni pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8% (sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh Presiden Joko Widodo, yang mematok target pertumbuhan ekonomi 7%). Prabowo perlu mengambil langkah cepat karena pada tahun pertamanya menjabat, sudah terdapat risiko pertumbuhan ekonomi tidak sesuai target.

World Bank (Bank Dunia) memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 akan mencapai 5%. Hal itu tercantum dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2024.

Bank Dunia memang menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,9% (berdasarkan laporan April 2024) menjadi 5%. Namun, angka itu tetap masih di bawah target pertumbuhan ekonomi 2024 pemerintah, yakni 5,2%.

Bank Dunia menilai bahwa Indonesia akan terus tumbuh dengan naiknya konsumsi dalam negeri, pulihnya ekspor barang, dan kembali bergairahnya sektor pariwisata. Namun, prospek positif itu masih dibayangi risiko perlambatan.

"Di antara negara-negara besar [di Asia Timur dan Pasifik], pada tahun 2024 dan 2025 hanya Indonesia yang diperkirakan bertumbuh setara atau di atas tingkat pertumbuhan sebelum pandemi," tertulis dalam keterangan resmi Bank Dunia, dikutip pada Rabu (9/10/2024).

Adapun, Bank Dunia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 akan mencapai 5,1%. Angkanya pun masih di bawah target pemerintah.

Asian Development Bank (ADB) juga menyampaikan pandangan serupa melalui laporan Asian Development Outlook (ADO) September 2024. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dan 2025 diperkirakan tetap di 5,0%.

Proyeksi 5,0% untuk Indonesia itu sejalan dengan kenaikan prospek ekonomi negara-negara berkembang di Asia Pasifik. ADB menilai bahwa turunnya harga pangan global, juga efek pelonggaran kebijakan moneter bisa membawa inflasi ke tingkat sebelum pandemi Covid-19.

"Kondisi keuangan diperkirakan akan membaik seiring makin redanya inflasi dan dilonggarkannya kebijakan moneter di Amerika Serikat, sehingga mendukung proyeksi positif bagi kawasan ini," ujar Kepala Ekonom ADB Albert Park.

Namun demikian, menurut ADB, risiko dari proyeksi tersebut di antaranya memburuknya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dengan China, semakin merosotnya pasar properti China, ketegangan geopolitik yang memburuk, serta efek perubahan iklim dan cuaca buruk terhadap harga komoditas serta ketahanan pangan dan energi.