Rencana holding BUMN pertambangan MIND ID untuk menambah saham 10% pada PT Freeport Indonesia (PTFI) masih berjalan. Penambahan saham 10% ini akan dilakukan setelah tanggal 20 Oktober atau setelah pemerintahan berganti.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, negosiasi telah mencapai tahap akhir atau finalisasi. Dia memastikan, penambahan saham 10% ini setelah tanggal 20 atau di era pemerintahan Prabowo Subianto.

"Setelah lah (tanggal 20), besok udah hari Sabtu kok, kantor apalagi yang buka besok. Jadi begini ya, selama ini kalau investor selalu menganggap kita ini lambat. Tidak semuanya, investor itu juga lambat-lambat sebagian, jadi nggak selamanya pemerintah salah terus," terangnya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Dia mengatakan, tak ada persoalan pada angka 10%. Namun, diakuinya terdapat hal yang masih didiskusikan.

"Kalau yang 10% no issue, itu no issue, tapi sekarang lagi dihitung adalah sekarang kan ada terjadi diskusi sebagian buku yang ada pada Freeport itu kan diminta untuk dimasukkan dalam buku BUMN, tapi kan itu masih dalam diskusi belum final tapi itu yang menjadi salah satu materi yang dibahas," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Bahlil memastikan jika penambahan saham 10% itu tidak mengeluarkan biaya alias gratis.

"Saya kan sudah bilang dari awal, gratis. Andaikan pun ada biayanya sekecil-kecilnya," ungkap Bahlil.

PT Freeport Indonesia masih berdiskusi dengan pemerintah soal perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Menurut Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas, termasuk di dalamnya pembahasan pembangunan Smelter Fakfak, Papua Barat.

Terkait Freeport yang disebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia lambat menyiapkan negosiasi tersebut, Tony hanya menjawab pihaknya terus melakukan diskusi.

"Masih diskusikan semuanya memang. Nanti pada saatnya mudah-mudahan lebih cepat. Lebih cepat lebih baik," ujar Tony saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat Kamis (22/8/2024).

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah hampir rampung. Namun, ia menyebut Freeport masih lambat dalam menyiapkan berbagai syarat terkait negosiasi.

Ia juga menyebut negosiasi antara Freeport dan BUMN belum selesai saat ini.

"IUPK Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeport-nya agak lambat. Lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi, termasuk negosiasinya dengan BUMN belum selesai," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).

"Jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya Freeport juga," tambah dia.

Bersamaan dengan proses perpanjangan IUPK, pemerintah akan menambah jumlah kepemilikan saham Freeport sebanyak 10%. Dengan begitu jumlah saham yang dimiliki pemerintah atas perusahaan tambang itu menjadi 61%, dari sebelumnya 51%.

Perpanjangan kontrak hingga 2061

Sebagai tambahan informasi, kontrak Freeport sejatinya baru habis pada 2041. Freeport rencananya akan mendapat perpanjangan kontrak 20 tahun hingga 2061.

"Kedua ini sudah milik kita. Ini milik kita ko, barang-barang untuk kita masa nggak boleh. Dan ini ada opportunity, ada opsi penambahan saham 10% dengan harga yang sangat murah dan murah sekali," ujar Bahlil Lahadalia saat masih menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM, Senin (29/4/2024).

Bahlil Lahadalia mengungkap alasan perpanjangan kontrak tersebut karena produksi Freeport akan terjadi pada 2035. Menurut Bahlil, jika setelah 2035 kegiatan eksplorasi tidak dilakukan, maka produksi bisa habis.

Di sisi lain, eksplorasi di wilayah tambang bawah tanah membutuhkan waktu 10-15 tahun.

"Begitu 2035, tidak kita melakukan eksplorasi itu produksinya habis, dan untuk eksplorasi di underground butuh waktu 10 tahun sampai 15 tahun," terang Bahlil.