Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, pentingnya inovasi dan kolaborasi antara industri dan pemerintah. Hal itu untuk mewujudkan produk-produk infrastruktur berkualitas.

Demikian disampaikan AHY saat memberikan sambutan dalam Konstruksi Indonesia (KI) 2024 yang berlangsung pada 6-8 November 2024 yang digelar ementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi.

"Konstruksi Indonesia 2024 ini menjadi ajang tahunan yang dapat membangun kapasitas dalam membangun infrastruktur bangsa melalui sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan daya saing dengan menghadirkan interkoneksi antara industri material, peralatan, teknologi konstruksi dan jasa konstruksi yang dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan infrastruktur berbasis digital," ungkap AHY dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, Executive Vice President (EVP) Sekretaris PT Hutama Karya (Persero), Adjib Al Hakim mengatakan bahwa perusahaan optimis Konstruksi Indonesia 2024 akan dampak positif bagi industri konstruksi RI.

Hutama Karya dalam acara ini menyajikan sejumlah teknologi konstruksi terkini yang diterapkan seperti Building Information Modelling (BIM) dalam pembangunan tol berbasis Virtual Reality (VR), juga teknologi Light Detection and Ranging (LiDAR) dalam pemetaan topografi jalan tol yang diambil secara digital.

"Booth kami tahun ini mengusung konsep Pembangunan JTTS. Pengunjung yang datang ke booth Hutama Karya dapat mencoba langsung teknologi VR dan LiDAR dalam Pembangunan JTTS. Kami menargetkan 1.500 pengunjung booth selama berlangsungnya pameran, atau meningkat 50% dari tahun lalu," ujar Adjib.

(acd/acd)

Jakarta -

Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang berhasil lolos tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan melanjutkan proses Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Karenanya informasi seputar kisi-kisi SKB CPNS 2024 menjadi penting untuk diketahui.

Kisi-kisi SKB CPNS 2024 menjadi semakin penting mengingat ini merupakan tahap seleksi akhir yang menjadi penentuan apakah peserta dinyatakan diterima atau tidak menjadi calon abdi negara.

Berdasarkan Surat Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Seleksi CPNS BKN Tahun 2024, proses pengumuman kelulusan SKD CPNS 2024 dijadwalkan pada 17-19 November 2024.

Kemudian untuk pelaksanaan SKB non CAT akan berlangsung pada 20 November-17 Desember 2024, dan pelaksanaan SKB dengan CAT dimulai pada 9-20 Desember 2024.

Kisi-kisi SKB CPNS 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024 dijelaskan Peserta yang berhak mengikuti tahapan SKB yakni dinyatakan lulus SKD dengan ketentuan berperingkat baik yaitu masuk ranking tiga kali jumlah kebutuhan jabatan dan memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar.

Artinya jika jumlah jabatan yang diperlukan 3 orang, maka peserta yang bisa mengikuti tes SKB adalah mereka yang masuk 9 besar dan memenuhi nilai ambang batas SKD. Atau jika jumlah kebutuhan formasi capai 10 orang, maka mereka yang mengikuti SKB CPNS 2024 adalah peserta yang masuk 30 besar, dan sebagainya.

Kemudian dalam Pasal 33 aturan tersebut dijelaskan kisi-kisi SKB CPNS 2024 atau materi yang diujikan disusun oleh instansi pembina JF untuk Jabatan Fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada CAT BKN.

Sedangkan untuk kisi-kisi SKB CPNS 2024 Jabatan Pelaksana disusun oleh instansi teknis Jabatan Pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan JF terkait.

Lebih lanjut dalam Pasal 34 tertulis selain Materi SKB dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, materi SKB dapat berupa:

a. psikotes;
b. tes potensi akademik;
c. tes kemampuan bahasa asing;
d. tes kesehatan jiwa;
e. tes kesegaran jasmani/tes kesamaptaan;
f. tes praktek kerja;
g. uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi;
h. wawancara; dan/atau
i. tes lain sesuai persyaratan Jabatan.

"Selain melaksanakan SKB dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pusat dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak 3 jenis/bentuk tes lain pada tiap Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, setelah mendapat persetujuan Menteri," tulis Ayat (2) Pasal 35 aturan tersebut.

Dalam hal Instansi Pusat melaksanakan SKB tambahan selain dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal 35, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. SKB tambahan diberikan bobot kumulatif paling tinggi 50% dari nilai SKB secara keseluruhan; dan

b. dalam hal terdapat jenis/bentuk tes wawancara pada SKB selain dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot paling tinggi 10% dari nilai SKB secara keseluruhan.

Begitu juga untuk CPNS 2024 Pemerintah Daerah yang terdapat Jabatan yang bersifat sangat teknis/keahlian khusus, Instansi Daerah dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak nenis/bentuk tes lain. Namun SKB tambahan sebagaimana dimaksud tidak merupakan tes wawancara.

Dalam hal Instansi Daerah melaksanakan SKB tambahan selain dengan CAT BKN berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. SKB dengan CAT BKN merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 60% dari nilai SKB secara keseluruhan; dan

b. SKB tambahan diberikan bobot paling tinggi 40% dari nilai SKB secara keseluruhan.

"Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan SKB tambahan selain dengan CAT BKN menyusun pedoman SKB tambahan," tulis Ayat (1) Pasal 37 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024.

Pada akhirnya informasi lain terkait kisi-kisi SKB CPNS 2024 akan sangat beragam, bergantung pada masing-masing instansi atau formasi yang dipilih. Untuk itu penting bagi peserta seleksi CPNS 2024 untuk terus memperhatikan seluruh informasi terkait formasi yang dipilihnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Tes Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (SKD CPNS) 2024 masih berlangsung saat ini hingga 14 November nanti. Tes SKD CPNS ini sudah dimulai sejak 16 Oktober lalu yang mana peserta mengikuti tiga jenis tes diantaranya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Menilik surat resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024, setelah jadwal tes SKD selesai maka hasilnya akan diolah terlebih dahulu pada 23 Oktober - 19 November 2024. Lalu setelah itu pengumuman hasil lolos atau tidaknya peserta itu pada 17 - 19 November 2024.

Hasil lolos atau tidaknya tes SKD bisa di cek melalui situs instansi yang dipilih atau melalui akun SSCASN peserta untuk mengecek hasilnya. Pengumuman ini merupakan hasil mutlak dan tidak ada masa sanggah untuk peserta.

Bagi peserta yang lolos SKD akan lanjut ke tahapan seleksi selanjutnya yaitu tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Adapun tes SKB bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta terkait bidang jabatan yang dilamar. Sehingga materi tes SKB ini disesuaikan dengan jenis jabatan dan formasi yang dipilih.

Berikut informasi tahapan SKD - Tes SKB CPNS 2024 :

-Pelaksanaan SKD CPNS 16 Oktober - 14 November 2024
-Pengolahan Nilai SKD CPNS 23 Oktober - 16 November 2024
-Pengumuman Hasil SKD CPNS 17 - 19 November 2024
-Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT 20 November - 17 Desember 2024
-Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT 20 - 22 November 2024
-Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi 23 - 25 November 2024
-Penarikan data final SKB CPNS: 26-28 November 2024
-Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT: 29 November-3 Desember 2024
-Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat SKB CPNS dengan CAT: 4-8 Desember 2024
-Pelaksanaan SKB CPNS: 9-20 Desember 2024

Demikian informasi terkait pengumuman SKD CPNS 2024 dan tahapan selanjutnya, semoga bermanfaat ya detikers!

(fdl/fdl)

Jakarta -

Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menggodok skema subsidi baru untuk bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya tengah menggodok terutama terkait data hingga opsi untuk kebijakan tersebut.

Adanya perubahan kebijakan subsidi ini juga telah dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan jajarannya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ditunjuk langsung oleh Prabowo menjadi ketua tim khusus pembahas subsidi.

"Ini masih dirapatkan. Pak Menteri kan akan melaporkan ke Pak Presiden, saya di bawahnya harus siapin opsi, pembahasan data terutama, data dari mana. Itu akan saya lakukan hari ini," kata Dadan ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Dadan juga akan mempersiapkan data siapa saja penerima dari subsidi ke depan. Untuk mendukung persiapan data, Kementerian ESDM akan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kita akan undang BPS, data secara nasional kan BPS," jelasnya.

Pihaknya memastikan juga akan menggodok persyaratan dari kebijakan subsidi baru tersebut. Ia pun mencontohkan bagaimana menentukan syarat dari skema subsidi listrik.

"(Hasilnya) kita sampaikan ke Pak Menteri, Pak Menteri ke Pak Presiden, kalau rumah tangga ini, segini kWh-nya, siapa yang akan dapat, tidak dapat, itu wilayah-wilayahnya nanti diputuskan, kami tim teknis membuat opsi-opsinya," pungkasnya.

Terkait dengan rencana apakah kebijakan subsidi akan diubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya telah buka suara. Bahlil menyebut BLT menjadi salah satu opsi pada kebijakan ke depan. Karena keputusannya masih butuh pembahasan berikutnya.

"Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya seperti itu. Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada bapak presiden," ungkap Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Bahlil sebagai ketua tim khusus pembahas subsidi diminta Prabowo untuk menyusun data-data subsidi sebagai referensi kebijakan Prabowo.

"Selain itu juga kami membahas beberapa langkah-langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk kemudian jadi materi atau bahan referensi keputusan Presiden," jelasnya.

(ada/eds)

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan uji materil UU nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja. Putusan ini tercantum dalam putusan nomor 168/PUU-XXI/2023.

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan, Kamis (31/10).

Berikut poin dalam beleid dalam UU Cipta Kerja yang dikabulkan oleh MK :

1. Menyatakan frasa “Pemerintah Pusat” dalam Pasal 42 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “menteri yang bertanggungjawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan, in casu menteri Tenaga Kerja”

2. Menyatakan Pasal 42 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran UU 6/2023 yang menyatakan “Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam Hubungan Kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memerhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia”

3. Menyatakan Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023 yang menyatakan“Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 (lima) tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan”

4.Menyatakan Pasal 57 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang menyatakan “Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa Indonesia dan huruf latin”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin”

5. Menyatakan Pasal 64 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 18 UU 6/2023 yang menyatakan, “Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya

6. Menyatakan Pasal 79 ayat (2) huruf b dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 yang menyatakan, “istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai mencakup frasa, “atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”

7. Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 79 ayat (5) dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

8. Menyatakan Pasal 88 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan “Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua”

9. Menyatakan Pasal 88 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan, “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan”

10. Menyatakan frasa “struktur dan skala upah” dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b dalam Pasal 81 angka 27 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “struktur dan skala upah yang proporsional”

11. Menyatakan Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota

12. Menyatakan frasa “indeks tertentu” dalam Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh”

13. Menyatakan frasa “dalam keadaan tertentu” dalam Pasal 88F dalam Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" mencakup antara lain bencana alam atau non-alam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

14. Menyatakan Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31 yang menyatakan “Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh di Perusahaan”, bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Upah di atas Upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan”

15. Menyatakan Pasal 92 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 33 yang menyatakan, “Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi”

16. Menyatakan Pasal 95 ayat (3) dalam Pasal 81 angka yang menyatakan, “Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan”

17. Menyatakan Pasal 98 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 39 yang menyatakan, “Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif”

18. Menyatakan frasa “wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh”, dalam Pasal 151 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 40 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh”

19. Menyatakan frasa “pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial” dalam Pasal 151 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 40 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap”

20. Menyatakan frasa "dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya" dalam norma Pasal 157A ayat (3) dalam Pasal 81 angka 49 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPHI”

21. Menyatakan frasa “diberikan dengan ketentuan sebagai berikut” dalam Pasal 156 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 47 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “paling sedikit”

JAKARTA - Contractor Art Space (CAS) yang merupakan perusahaan pada bidang kontraktor interior dan bangunan arsitektur di Indonesia melakukan kerjasama dengan IRCOMM Norton Capital (IRCOMM) dalam melakukan edukasi terkait dengan penggunaan kayu berkelanjutan pada bangunan residensial .

CAS menjadi salah satu narasumber pada acara webinar yang di inisiasi dan diprakarsai odan Ikatan Arsitektur Indonesia ? Jakarta (IAI Jakarta) dan mitra yang bertajuk Kayu Dalam Arsitektur Hunian: Kekuatan, Keindahan dan Keberlanjutan dengan Kayi dari Sumber yang Berkelanjutan.

Pada kegiatan webinar yang dihadiri oleh para arsitek yang mendaftarkan dirinya melalui IAI Jakarta ini diberikan banyak wawasan dan pemahaman terkait dengan bagaimana bangunan yang menerapkan prinsip ramah lingkungan telah menjadi pilihan bagi sebagai individu yang memilih gaya hidup ramah lingkungan.

Adapun narasumber yang mengisi pada kegiatan webinar kali ini yakni Prof. Dr. Lina Karlinasari, S.Hut.Msc.F. IPU ASEAN Eng. (Guru Besar & Kepala Divisi Rekayasa & Desain Bangunan Kayu Departemen Hasil Hutan IPB University), Lutfi Primantara (Founder and CEO ? Architect Contractor Art Space).

Founder and CEO-Architect, Contractor Art Space (CAS), Lutfi Primantara mengemukakan, bahwa kami sebagai perusaahan yang bergerak pada industri kontraktor dan arsitektur sangat senang dan bangga dapat diundang oleh IRCOMM untuk dapat menjadi salah satu pembicara pada acara webinar yang diinisiasi dan diprakarsai oleh IAI Jakarta dan mitra.

"Acara edukasi ini sejalan dengan komitmen kami untuk terus menggunakan material keberlanjutan khususnya pada kayu karena kayu sebagai bahan struktur dan konstruksi bangunan sangat melekat dengan jati diri dan nilai budaya Indonesia, oleh karena itu arsitek Indonesia sebagai garda terdepan pembangunan harus sepenuh hati menjunjung tinggi. Terutama komitmen melestarikan lingkungan alam dan identitas arsitekturalnya," ungkap Lutfi Primantara di Jakarta, Selasa (28/10/2024).

Namun, agar implementasi di lapangan lebih realistis, penting agar para pihak meningkatkan kapasitas dan ketrampilan kerja konstruksi kayu melalui pendidikan dan pelatihan yang secara simultan dan belajar mengerjakan secara langsung.

Dalam pemarapan dari para narasumber pada acara webinar ini adalah ramah lingkungan bangunan dapat dinilai dari desain bangunan, materi bahan bangunan, energi yang digunakan dalam bangunan, proses pembangunan hingga asal sumber materi bahan bangunan tersebut. Terdapat 2 alasan penggunaan material kayu sebagai bahan baku gedung dan rumah yang lebih ramah lingkungan.

Pertama, produksi semen menggunakan bahan bakar fosil tak terbarukan, menyumbang 8% emisi global pada 2018 dari total 11 miliar ton emisi setara CO2. Jumlah ini jauh lebih banyak ketimbang produksi emisi penerbangan yang hanya 2,4%. Kedua, kayu meskipun sudah diolah tetap menyimpan karbon sepanjang kayu tidak musnah.

Fosil kayu yang terkubur di dalam tanah tetap menyimpan karbon yang diserap selama daur hidupnya yang akan mengurangi gas buang ke atmosfer yang menambah pemanasan global. Daya serap karbon akan semakin tinggi seiring makin banyaknya jumlah bangunan yang memakai kayu.

Guru Besar & Kepala Divisi Rekayasa & Desain Bangunan Kayu Departemen Hasil hutan IPB University, Prof. Dr. Lina Karlinasari, S.Hut.Msc.F. IPU ASEAN Eng menyatakan, kayu yang digunakan sebagai material komponen konstruksi harus berasal dari jenis yang tidak dilindungi dengan kriteria tertentu terutama terkait kekuatannya.

Sebagai material biologi kemampuan kayu dalam hal menyerap karbon menjadi kelebihan utama dibandingkan material lain.

"Kemampuan menyerap dan menyimpan karbon pada pohon muda, sebagai sumber utama kayu, lebih tinggi dibandingkan dengan pohon yang berusia sangat tua," papar Lina Karlinasari.

Penggunaan kayu secara umum memberikan kesan hangat dan estetik pada kontruksi bangunan. Namun yang harus diperhatikan dari penggunaan kayu adalah sifatnya yang sangat dipengaruhi oleh perubahan kadar air, arah orientasi serat, dan keberadaan cacat kayu.

Untuk itu kegiatan pemilihan jenis dan pemilahan kayu sangat perlu dilakukan merujuk pada kebutuhan seperti yang dipersyaratkan pada SNI untuk Spesifikasi Desain untuk Kontruksi Kayu. Selain itu teknologi peningkatan mutu kayu baik secara kimia maupun fisis menjadi alternatif untuk memperoleh kayu dengan kualitas yang diinginkan.

Kayu, salah satu materi bahan bangunan yang ramah lingkungan, selain memiliki emisi karbon yang rendah, pengolahannya hemat energi, kayu pun dapat menyimpan karbon dalam waktu yang lama. Dengan teknologi dan desain yang sesuai, kayu dapat menjadi materi bangunan yang tidak saja ramah lingkungan namun kuat, tahan lama, dan ekonomis, terang Lina.

CEO IRCOMM Norton Capital, Isra Ruddin menambahkan "Sangat senang rasanya kami dapat mengajak banyak pihak lintas industri untuk berkolaborasi dalam kegiatan edukasi yang di khususkan bagi para arsitek di Indonesia, semoga dengan adanya kegiatan webinar yang diinisiasi dan diprakarsai oleh IAI Jakarta dan mitra ini dapat memberikan dampak yang positif bagi industri terkait dan kami ucapkan terima kasih kepada CAS atas kesediaannya untuk berpartisipasi sebagai salah satu narasumber pada kegiatan ini,".

Jakarta -

BMW Group Indonesia telah meluncurkan BMW M4 CS di Tanah Air, Selasa (29/10). Meski baru dikenalkan, mobil spek balap tersebut sudah habis dipesan konsumen!

BMW M4 CS berstatus sebagai kendaraan edisi terbatas atau limited edition. Kuota mobil tersebut tak sampai 10 unit di Indonesia. Sementara harga perkiraannya Rp 3,3 miliar dengan status on the road Jakarta.

"Kuotanya tidak sampai 10 unit. Ketika (pemesanan) baru dibuka, sudah sold out, karena ini momennya sangat spesial," ujar Bayu Riyanto selaku Direktur Pemasaran BMW Group Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (29/10).

BMW M4 CS. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Bayu menegaskan, pihaknya tak bisa menambah kuota unit untuk konsumen Indonesia yang 'terlambat' melakukan pemesanan. Sebab, sekali lagi, jatahnya memang sangat terbatas.

"Karena ini adalah special edition, tidak bisa dipesan lagi setelah kuota habis. Jika di kemudian hari ada (model) yang lain, mungkin bisa. Tapi ini jelas, kuotanya tak sampai 10 unit," kata dia.

Sebagai catatan, BMW M4 CS meluncur bersamaan dengan BMW M2 Coupe Special Edition. Kendaraan tersebut dihadirkan khusus untuk penggunaan di lintasan balap. Itulah mengapa, spesifikasinya tak main-main!

BMW M4 CS. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Pabrikan membekalinya dengan mesin M TwinPower Turbo bersilinder enam dengan muntahan tenaga 550 PS atau 20 PS lebih tinggi dari varian Competition xDrive. Pembekalan tersebut membuat kendaraan mampu menghasilkan top speed 302 km/jam dan akselerasi nol ke 100 km/jam dalam 3,4 detik!

Mobil tersebut dibangun menggunakan material CFRP yang ringan dan kuat. Ada sentuhan karbon di beberapa bagian, baik di area dalam maupun luar kendaraan.

BMW M4 CS tersedia dalam empat varian warna, yakni hijau, biru, putih dan hitam. Namun, tak disebutkan secara pasti, warna apa yang stoknya paling banyak di Indonesia.

(sfn/rgr)

Jakarta -

Mitsubishi baru saja meluncurkan konsep SUV baru bernama Mitsubishi DST Concept. Mobil ini tampil mirip dengan Mitsubishi XForce, tapi lebih panjang karena menjadi SUV 7-seater.

Mitsubishi DST Concept menampilkan desain SUV yang otentik dan canggih. SUV tiga baris ini mengusung konsep desain "Gravitas & Dynamism". Gravitas diekspresikan dalam proporsi yang menggabungkan kabin lapang yang menawarkan ruang yang cukup bahkan untuk kursi baris ketiga, dengan stabilitas yang kokoh dan posisi yang lebar dari sebuah SUV.

Sementara Dinamisme mewakili desain yang penuh dengan energi dan gerakan, diekspresikan melalui ban berdiameter besar dan ground clearance yang tinggi. Mobil ini diklaim menawarkan tingkat kemampuan manuver dan performa tinggi sebagai sebuah SUV. Fender depan dan belakangnya yang terpahat menjorok ke ban tampil seperti otot, menandakan ketangguhan dan pengendalian jalan yang kuat dari sebuah SUV. Lebih jauh, side protectors dan skid plate besar di bagian depan dan belakang mengekspresikan kesan protektif dan kokoh.

Jejak desain ikonik Mitsubishi terlihat jelas di seluruh bagian eksterior. Di sisi depan, konsep desain Dynamic Shield mengekspresikan performa dan perlindungan yang kuat. Kisi-kisi depan, yang menampilkan desain tiga dimensi dengan kisi-kisi bagian dalam berbentuk sarang lebah di bawah penutup luar yang transparan, terintegrasi dengan bemper kiri dan kanan yang melindunginya. Hal itu menciptakan tampilan yang mutakhir, premium, dan berwibawa.

Mitsubishi DST Concept Foto: Dok. Mitsubishi

Lampu daytime running light (DRL) depan dan lampu belakang sudah berteknologi LED. Lampu depan dan belakang menyala dalam bentuk T, menonjolkan posisi yang lebar. Di sisi bodi, palang horizontal diukir ke pilar C untuk desain yang khas dan kokoh.

Beralih ke kabin, interiornya memiliki ruang kabin yang luas dan berkelas. Kabin mobil ini didesain agar semua orang di dalamnya dapat berkendara dengan nyaman. Panel instrumen dibungkus dengan material lembut dan mewah yang memancarkan kesan premium, menyatu dengan trim pintu dalam bentuk dinamis yang menciptakan kesan lapang.

Mitsubishi DST Concept Foto: Dok. Mitsubishi

"Dengan panorcamic sunroof yang membawa sinar matahari lembut ke interior yang lapang, semua orang di dalam mobil dapat menikmati ruang kabin yang cerah dan menenangkan," tulis Mitsubishi dalam siaran persnya.

Pada panel instrumen, panel layar besar mengintegrasikan layar pengemudi LCD penuh dan layar tengah untuk tampilan yang canggih. Layar tersebut menampilkan kondisi jalan dan informasi lain yang dibutuhkan untuk berkendara.

Mitsubishi belum merilis data spesifikasi teknis baik dimensi, mesin atau fitur-fitur lengkapnya. Namun, Mitsubishi memastikan DST Concept memiliki ground clearance yang tinggi.

DST Concept juga akan memiliki lima mode berkendara untuk menangani berbagai kondisi jalan di kawasan ASEAN. Nantinya akan ada mode Wet untuk berkendara yang andal di jalan yang tergenang oleh hujan tiba-tiba, mode Tarmac untuk berkendara lincah di jalan beraspal yang berkelok-kelok, serta mode Normal, Gravel, dan Mud.

Dengan mode berkendara itu, Mitsubishi DST Concept diklaim mampu menaklukkan segala cuaca atau kondisi jalan. Mitsubishi memastikan mobil ini akan mengusung penggerak roda depan.

(rgr/din)

Jakarta -

PT KAI (Persero) melakukan penggantian komponen prasarana kereta api pada konstruksi rel di jembatan baja yang sebelumnya menggunakan bantalan berbahan kayu menjadi berbahan sintetis.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung upaya keberlanjutan lingkungan melalui pemanfaatan teknologi dalam kinerja operasionalnya.

"Komponen yang diganti menjadi bantalan sintetis yaitu bantalan kayu di konstruksi jembatan baja. Biasanya bantalan rel pada jembatan baja menggunakan kayu karena lebih ringan dibanding bahan beton yang berat. Saat ini KAI melakukan inovasi mengganti bantalan kayu menjadi bantalan sintetis, karena dinilai jauh lebih ramah lingkungan," kata Anne dalam keterangan resminya, Rabu (23/10/2024).

Anne menjelaskan proses penggantian bahan bantalan rel pada jembatan baja ini sudah dilakukan perusahaan sejak dua tahun lalu, di mana pada 2022 lalu KAI sudah melakukan pengadaan bantalan sintetis sebanyak 5.656 batang. Kemudian di tahun selanjutnya jumlah pengadaannya meningkat jadi 16.353 batang.

Barulah pada 2024 ini KAI memprogramkan penggantian 15.864 batang kayu menjadi sintetis. Dalam hal ini perusahaan menargetkan untuk mengganti seluruh bantalan kayu pada konstruksi jembatan baja menjadi berbahan sintetis tahun ini.

Menurutnya langkah tersebut diambil KAI dengan pertimbangan bantalan sintetis memiliki umur teknis yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan bantalan kayu karena memiliki kekuatan lebih tinggi dan juga ketahanan terhadap cuaca jauh lebih baik. Sehingga perusahaan dapat lebih efisiensi dalam pembiayaan perawatan prasarana mereka.

"KAI menargetkan mengganti seluruh bantalan kayu pada konstruksi jembatan baja menjadi berbahan sintetis di tahun ini. Bantalan kayu selain kurang ramah lingkungan, tentunya kurang tahan lama dan mudah lapuk terutama di daerah dengan tingkat kelembaban yang tinggi," terangnya.

"Dengan begitu biaya perawatan dan masa penggantian bantalan sintetis akan lebih efektif dan efisien dengan jangka waktu lebih lama dibandingkan dengan bantalan kayu," tambah Anne.

Meski begitu Anne menegaskan KAI sudah melakukan berbagai rangkaian pengujian untuk memastikan bahwa material bantalan sintetis memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan, sehingga aman untuk digunakan.

Pengujian tersebut mencakup uji kekuatan lentur dan modulus Young pada lenturan, uji ketahanan beban lentur hingga ketahanan tekan longitudinal, uji kuat geser dan kuat geser lekat, uji tegangan tembus arus bolak-balik, uji ketahanan api hingga cuaca, dan lain sebagainya.

"Tidak hanya mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, KAI juga sangat mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan saat memutuskan untuk mengganti bantalan kayu dengan sintetis," tegas Anne.

Simak: Yang Perlu Kamu Tahu soal Kereta Tanpa Rel di IKN

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Jakarta -

Rencana holding BUMN pertambangan MIND ID untuk menambah saham 10% pada PT Freeport Indonesia (PTFI) masih berjalan. Penambahan saham 10% ini akan dilakukan setelah tanggal 20 Oktober atau setelah pemerintahan berganti.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, negosiasi telah mencapai tahap akhir atau finalisasi. Dia memastikan, penambahan saham 10% ini setelah tanggal 20 atau di era pemerintahan Prabowo Subianto.

"Setelah lah (tanggal 20), besok udah hari Sabtu kok, kantor apalagi yang buka besok. Jadi begini ya, selama ini kalau investor selalu menganggap kita ini lambat. Tidak semuanya, investor itu juga lambat-lambat sebagian, jadi nggak selamanya pemerintah salah terus," terangnya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Dia mengatakan, tak ada persoalan pada angka 10%. Namun, diakuinya terdapat hal yang masih didiskusikan.

"Kalau yang 10% no issue, itu no issue, tapi sekarang lagi dihitung adalah sekarang kan ada terjadi diskusi sebagian buku yang ada pada Freeport itu kan diminta untuk dimasukkan dalam buku BUMN, tapi kan itu masih dalam diskusi belum final tapi itu yang menjadi salah satu materi yang dibahas," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Bahlil memastikan jika penambahan saham 10% itu tidak mengeluarkan biaya alias gratis.

"Saya kan sudah bilang dari awal, gratis. Andaikan pun ada biayanya sekecil-kecilnya," ungkap Bahlil.

(acd/das)

Jakarta -

Industri aluminium Indonesia terus mengalami pertumbuhan pesat sepanjang tahun 2024. Data internal dariIndotrading, platform marketplace B2B terbesar di Indonesia, menunjukkan terdapat lebih dari 1 juta permintaan aluminium (RFQ) yang tercatat selama tahun ini.

Jenis aluminium yang paling banyak diminati di antaranya adalah aluminium batangan dan aluminium lembaran. Namun, saat ini hanya ada 3 supplier yang tersedia di platform Indotrading. Kondisi ini membuka peluang besar bagi supplier baru untuk memenuhi tingginya permintaan.

Handy Chang, Founder sekaligus CEO Indotrading, mengungkapkan pasar aluminium saat ini sedang berada pada momentum pertumbuhan yang sangat menjanjikan. Permintaanaluminiummeningkat karena berkembangnya sektor manufaktur dan infrastruktur di Indonesia saat ini.

"Kami melihat ini sebagai peluang emas bagi para pelaku industri yang ingin memperluas bisnis mereka melalui platform digital kami," ujar Handy dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

Tren global juga turut memperkuat potensi pasar aluminium di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Fastmarkets, minat global terhadap pasokan aluminium dari Indonesia semakin meningkat seiring dengan investasi besar yang dilakukan produsen kendaraan listrik.

Aluminium tidak hanya digunakan untuk rangka kendaraan listrik, tetapi juga sebagai material utama untuk berbagai komponen kritis, seperti rumah penggerak listrik dan pelat pendingin. Hal ini menciptakan peluang lebih lanjut untuk industri aluminium Indonesia menjadi pusat global yang lebih besar.

Data dari Aluminum Association menyebut adanya peningkatan permintaan aluminium global sebesar 4,3 persen pada kuartal pertama 2024. Hal ini mengindikasikan adanya pemulihan di sektor industri sekaligus menandai kebangkitan pasar aluminium internasional, yang turut mendorong ekspor aluminium dari Indonesia.

Berdasarkan laporan Trading Economics, ekspor aluminium Indonesia pada tahun ini mencapai angka US$ 185,56 juta. Indotrading sebagai marketplace B2B terbesar di Indonesia juga kerap menghubungkan transaksi dari seller Indonesia ke buyer luar negeri.

"Indotrading tidak hanya fokus pada pasar domestik. Kami juga kerap menghubungkan supplier di Indonesia dengan buyer dari luar negeri, memberikan peluang ekspor yang lebih luas," jelas Handy Chang.

Karena menurutnya, supplier yang bergabung dengan Indotrading akan mendapatkan akses ke database pelanggan yang besar, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dengan potensi pasar yang sangat besar ini, Indotrading menjadi platform ideal bagi para supplier baru untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Supplier aluminium yang bergabung dengan Indotrading tidak hanya mendapatkan akses ke permintaan tinggi, tetapi juga berbagai solusi digital seperti layanan SEOuntuk meningkatkan visibilitas mereka di pasar B2B Indonesia.

"Dengan dukungan teknologi digital, kami membantu supplier baru untuk lebih mudah ditemukan oleh buyer potensial," tambahnya.

Seiring dengan meningkatnya permintaan aluminium serta tren global yang mendukung, lanjut Handy, saat ini adalah waktu yang tepat bagi para pelaku industri aluminium untuk bergabung di platform B2B terbesar di Indonesia seperti Indotrading.

"Kami mengajak supplier aluminium untuk memanfaatkan peluang ini. Jangan biarkan kesempatan besar ini berlalu begitu saja. Pasar siap, dan kami siap membantu mereka untuk sukses," pungkas Handy.

(Content Promotion/Supplier Alumunium)

JAKARTA, investor.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi (judicial review) terhadap  Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31/1999 jo Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 

Permohonan uji materi diajukan oleh Syahril Japarin (mantan Direktur Utama Perum Perindo), Kukuh Kertasafari (mantan pegawai Chevron Indonesia) dan Nur Alam (mantan Gubernur  Sulawesi Tenggara). Pemohon meminta kedua pasal tersebut dibatalkan atau ditambahkan syarat adanya bukti suap menyuap jika tetap diberlakukan.

Kuasa hukum para pemohon, Maqdir Ismail mengatakan, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi dengan cara meminta, menerima suap atau memeras. Akan tetapi, dalam praktik hukum di Indonesia, seseorang dapat disangka atau  didakwa melakukan perbuatan korupsi dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Tipikor. 

Sementara itu, penerapan kedua pasal tersebut kerap mengalami deviasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. 

“Bahkan, orang-orang yang beriktikad baik dan tidak punya niat untuk korupsi, dan orang yang menjalankan kewajibannya tanpa menerima suap,bisa menjadi terpidana korupsi. Hal ini terjadi karena perkara korupsi selalu dikaitkan dengan kerugian negara yang tidak nyata dan pasti,” ujar Maqdir.

Dalam hal ini, lanjut Maqdir, pemberantasan korupsi telah gagal menegakkan hukum yang berkeadilan berdasarkan kebenaran. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihitung tidak berdasarkan standar yang jelas dan tidak berdasarkan atas hukum. 

“Acapkali, nilainya mencengangkan, meski kemudian faktanya selalu ditolak dan dinyatakan tidak benar dalam putusan pengadilan,” sebut Maqdir.

Menurut Maqdir, hal tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan proses hukum yang dilakukan justru menciptakan ketidakadilan. Cepat atau lambat ketidakpastian hukum ini akan berdampak sangat buruk bagi masyarakat dan menakutkan para investor. 

“Bagi investor, kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan adalah syarat utama di atas kemudahan-kemudahan ekonomi,” tandas Maqdir.

UU Tipikor tidak memiliki pedoman yang jelas, sehingga dalam membuat tafsir terkait dengan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dilakukan oleh Mahkamah Agung yang didasarkan pada besarnya kerugian. 

Sebagaimana tertera dalam SEMA 7/2012 seseorang akan dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor apabila kerugian keuangan negara melebihi Rp100 juta. Apabila kerugian keuangan negara tidak mencapai Rp 100 juta, maka yang dikenakan adalah Pasal 3 UU Tipikor. 

“Begitu juga halnya dengan ancaman hukuman.  Misalnya, berdasarkan Perma 1/2020 Pasal 5,  berat ringannya hukuman ditentukan oleh kategori kerugian, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, yang memberatkan dan meringankan,” imbuh Maqdir.

Menurut Maqdir, apabila diperlukan pedoman dalam menjatuhkan pidana, seharusnya dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang. Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk membuat ketentuan yang seharusnya diatur oleh undang-undang.

“Karena itulah, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan kedua pasal ini. Seandainya Mahkamah Konstitusi menganggap kedua pasal ini tetap diperlukan, maka pada kedua pasal ini harus ditambahkan syarat adanya suap menyuap,” tandas Maqdir.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News