Jakarta -

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Triono Junoasmono membeberkan sejumlah proyek tol yang bakal dilelang di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tol tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Pulau Jawa dan Bali.

Salah satu yang disinggung Triono adalah Tol Gilimanuk-Mengwi di Bali. Menurut Triono saat ini progres lelang tol tersebut sudah masuk tahap prakualifikasi.

"Sekarang ada tol Gilimanuk-Mengwi yang lagi proses prakualifikasi. Terus mudah-mudahan ini lagi sedang exercisetarget kita mudah-mudahan di pemerintahan yang baru awal, kita bisa melaksanakan Getaci, Gedebage-Tasik itu kita kerjakan," katanya di Kementerian PU, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Untuk proyek tol yang baru ada beberapa dalam proses lelang, misalnya Tol Bogor-Serpong via Parung yang tinggal memasuki penetapan pemenang. Dalam waktu dekat juga akan dilelang Tol Sentul Selatan-Karawang.

"Jalan tol Bogor-Serpong via Parung Ini udah proses lelang tinggal penetapan pemenang. Terus juga mudah-mudahan dalam waktu dekat juga nanti kita coba akan kerjakan yang Sentul Selatan-Karawang Barat. Jadi ini kalau saya bilang Bogor-Sepong sisi barat, yang sisi timurnya namanya Sentul Selatan-Karawang Barat," ujarnya.

Adapun nilai proyek Tol Bogor-Serpong adalah sekitar Rp 8,9 triliun untuk proyek tol sepanjang 31,12 km. Sementara Tol Sentul Selatan-Karawang Barat adalah Rp 33,3 triliun untuk proyek sepanjang 60,36 km.

Triono menargetkan proses lelang tersebut selesai dan dieksekusi tahun 2025. Terkait Tol Dalam Kota Bandung, Triono menyebut proyek tersebut bakal lanjut dan sedang dilakukan tahap feasibility study.

"Fix lanjut, cuma nanti ada trase-trase yang perbaikan-perbaikan dari trase yang lama," tutupnya.

(acd/acd)

Jakarta -

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertemu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11) siang. Pertemuan itu membahas optimalisasi anggaran ketahanan pangan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan, pokok pembahasannya bagaimana agar anggaran yang disediakan betul-betul dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan.

"Kementerian Keuangan ingin memastikan bahwa program-program atau anggaran yang dikeluarkan itu betul-betul sesuai dengan rencananya, peruntukannya," kata Sudaryono usai pertemuan.

Selain itu, juga dipastikan bahwa anggaran yang digelontorkan tepat sasaran dan sesuai dengan target, misalnya anggaran untuk pupuk 9,55 juta ton, dipastikan kembali alokasi besar tersebut tersalurkan ke calon penerima yang tepat.

Untuk ketahanan pangan, alokasi anggaran akan memprioritaskan sejumlah proyek antara lain cetak sawah, optimalisasi lahan, subsidi pupuk, irigasi, hingga bendungan.

Saat ditanya lebih lanjut apakah akan ada penyesuaian anggaran ketahanan pangan, Sudaryono menampiknya. Namun memang menurutnya, kadang penyesuaian perlu dilakukan dilakukan di saat-saat mendesak.

"Belum ada (rencana penyesuaian). Cuma dalam dinamikanya begini, berbeda-beda tiap kementerian. Kadang-kadang harus ada adjustment, misalnya hal darurat ya, ada hama misalnya. Nah, hama itu dalam adjustment-nya kita minta bagaimana pada saat darurat kita adjustment anggaran nggak lama," ujar dia.

"Karena kalau lama, tikusnya dari 8 jadi 800. Kalau udah 800 udah nggak bisa lagi dibasmi, atau misalnya benih, pupuk, dan seterusnya gimana caranya pas adjustment itu nggak lama. Karena kalau lama hujannya udah lewat," sambungnya.

Dengan demikian, menurutnya kebijakan di Kementerian Pertanian perlu mempertimbangkan banyak aspek dan tidak sembarangan dilakukan, sehingga tepat waktu dan sasaran.

(shc/ara)

Jakarta: Tokopedia dan ShopTokopedia merayakan Hari Sumpah Pemuda 2024 Oktober lalu dengan terus berupaya membantu pelaku usaha di Indonesia--termasuk anak muda--memulai dan membangun bisnis di era digital lewat pemanfaatan teknologi, demi bersama-sama berkontribusi terhadap perekonomian tanah air.

Lebih lanjut, untuk makin mendorong kemajuan pelaku usaha muda di era digital, Tokopedia dan ShopTokopedia mencetak sebanyak-banyaknya kreator muda profesional yang diharapkan bisa membantu UMKM memperluas pasar dan memasarkan produk.

Head of Communications Tokopedia and TikTok E-commerce, Aditia Grasio Nelwan, mengatakan peringatan Hari Sumpah Pemuda 2024 bertemakan 'Maju Bersama Indonesia Raya'. Tema ini mengusung pesan kuat tentang kolaborasi dan menjunjung tinggi semangat gotong royong untuk mengakselerasi pembangunan negara.

"Hal tersebut sejalan dengan upaya kolaborasi Tokopedia dan ShopTokopedia bersama mitra strategis untuk membantu pelaku usaha muda mendapatkan panggung lebih luas sehingga produk mereka makin diminati masyarakat. Misalnya, dengan mengedepankan kampanye seperti Beli Lokal dan Melokal Dengan Batik. Kami juga mencetak lebih banyak kreator muda profesional lewat Creators Lab untuk membantu UMKM mempromosikan produk dengan cara yang lebih menarik dan relevan."

Fesyen konsisten menjadi salah satu kategori produk paling laris di Tokopedia dan ShopTokopedia. Pada kuartal III 2024, sejumlah kategori paling laris di Tokopedia, antara lain: Fesyen, Kecantikan dan Perawatan Tubuh, Kesehatan, Makanan dan Minuman, dan Rumah Tangga.
Sedangkan di ShopTokopedia, antara lain: Fesyen, Kecantikan dan Perawatan Tubuh, Makanan dan Minuman, Home Supplies, dan Elektronik. Khusus pada kategori Fesyen, terdapat beberapa produk terlaku di Tokopedia pada kuartal III 2024, yaitu: atasan, sepatu, dan bawahan. Sedangkan di ShopTokopedia, yaitu: atasan, hijab, dan bawahan.

"Guna makin mendorong kontribusi merek fesyen lokal--khususnya UMKM--terhadap perekonomian digital, Tokopedia dan ShopTokopedia bersama mitra strategis melakukan berbagai upaya. Contohnya lewat kampanye Beli Lokal yang bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan etalase khusus bagi merek lokal--termasuk fesyen--agar makin menjadi pilihan masyarakat. Ada pula kampanye Melokal Dengan Batik yang bekerja sama dengan pemerintah, institusi pendidikan, kreator, dan lembaga keuangan, untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perajin dan UMKM batik di era teknologi," papar Aditia.

Brand lokal, termasuk dari bidang fesyen, yang dimotori oleh pelaku usaha muda dan ikut dalam berbagai kampanye di Tokopedia dan ShopTokopedia merasakan dampak positif. Contohnya, Dama Kara yang mengalami peningkatan penjualan 2 kali lipat berkat Beli Lokal, dan Batik Paduka yang mengalami kenaikan penjualan hingga 70% berkat berpartisipasi dalam Melokal Dengan Batik.

Untuk makin mendorong kemajuan pelaku usaha muda di era digital, Tokopedia dan ShopTokopedia mencetak sebanyak-banyaknya kreator muda profesional lewat Creators Lab. Kreator muda profesional diharapkan bisa membantu UMKM memperluas pasar dan memasarkan produk dengan cara yang lebih menarik dan relevan dengan menjadi affiliate creator Tokopedia dan ShopTokopedia.

Aditia menjelaskan, di era digital, affiliate creator bisa menjadi sebuah profesi berpenghasilan sekaligus menambah lapangan pekerjaan. Di tengah persaingan yang makin ketat, pelaku bisnis termasuk UMKM, perlu melakukan berbagai cara promosi dan pemasaran, salah satunya melibatkan affiliate creator. "Kolaborasi UMKM dan affiliate creator akan menguntungkan semua pihak. UMKM bisa meningkatkan penjualan sedangkan affiliate creator dapat memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, kami menghadirkan inisiatif Creators Lab."

Creators Lab memberikan pemahaman utuh mengenai prinsip afiliasi dan strategi pemasaran di platform digital kepada generasi muda untuk membantu pemasaran produk UMKM lewat kreativitas konten. Creators Lab terdiri dari sejumlah modul, yaitu: (1) Afiliasi dan Personal Branding, (2) Perancangan Skrip Video, (3) Strategi Konten dan Persiapan Live Streaming, (4) Evaluasi Performa Konten. Creators Lab diluncurkan Juli 2024 di Surabaya, Jawa Timur, bersama Surabaya Next Leader.

Pada bulan September 2024, Creators Lab dilakukan di Tegal, Jawa Tengah, bersama BNI. "Hingga kini, kami telah memberikan pelatihan kepada ratusan generasi muda untuk menjadi affiliate creator yang andal. Sejalan dengan semangat gotong royong Sumpah Pemuda, Tokopedia dan ShopTokopedia, bersama para mitra strategis, akan terus berupaya menghadirkan Creators Lab di berbagai wilayah lain di Indonesia," tambah Aditia.

"Tokopedia dan ShopTokopedia pun sangat mengapresiasi affiliate creator muda yang konsisten memberdayakan masyarakat lewat konten edukatif, sekaligus membantu pelaku usaha memperluas pasar dan memasarkan produk," kata Aditia. Salah satunya, Ravenna Ravika (Vika). Vika merupakan PCOS survivor, sekaligus ibu satu anak, yang fokus mengedukasi komunitas mengenai kesehatan reproduksi lewat konten di media sosial.

Vika juga mempromosikan produk dari para pelaku usaha untuk menjaga kesehatan reproduksi. Berkat menjadi affiliate creator Tokopedia dan ShopTokopedia, Vika mengaku memiliki waktu lebih banyak dengan keluarga dan bisa mendapatkan penghasilan yang bahkan melebihi saat bekerja sebagai karyawan.

Berkat affiliate creator muda, salah satunya Vika, transaksi produk kesehatan di Tokopedia dan ShopTokopedia mengalami pertumbuhan yang positif. Pada kuartal III 2024, beberapa produk kesehatan paling laris di Tokopedia, yaitu: obat-obatan, perlengkapan medis, serta vitamin dan suplemen. Sedangkan di ShopTokopedia, antara lain: vitamin dan suplemen, masker dan perlengkapan medis.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah mempermudah regulasi pengambilan pupuk subsidi dari penggunaan kartu tani ke KTP. Kemudahan ini mendapat pujian dari berbagai pihak yang menilai gebrakan Kementan di bawah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memiliki kemajuan yang signifikan.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra Azikin Solthan mengapresiasi langkah tersebut sebagai sebuah kebijakan konkrit atas keberpihakan pemerintah terhadap nasib para petani di seluruh Indonesia.

"Kita di legislatif akan mendorong upaya percepatan penyerapan pupuk di petani sehingga tidak ada lagi alasan pupuk langka. Namun yang pasti pupuk subsidi harus sampai di tangan petani secepat mungkin dan tepat sasaran," kata Azikin Solthan dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Menurut Azikin, pupuk subsidi adalah sebuah kebutuhan mendasar bagi para petani yang setiap hari berproduksi. Oleh karena itu, kemudahan ini akan membantu proses verifikasi dan data petani jauh lebih mudah dan cepat.

"Ada banyak proses yang dipangkas jika menggunakan KTP dibanding dengan kartu tani. Penebusan pupuk subsidi akan lebih mudah dan petani akan terdata lebih cepat," jelasnya.

Sebagai contoh, Azikin mengungkapkan Kabupaten Bantaeng adalah salah satu kabupaten terluar yang sulit menggunakan sinyal ketimbang Pulau Jawa yang sudah memiliki akses internet lebih cepat.

"Di dapil saya di Kabupaten Bantaeng masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau sinyal. Tentu akan sulit untuk mengakses Kartu Tani kalau daerah yang sulit sinyal. Belum lagi kalau petani lupa kode PIN kartu taninya. Saya kira, dengan KTP itu akan mudah," jelasnya.

Sebelumnya dalam kegiatan Pangan Merah Putih bersama Kementerian Desa, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan penebusan pupuk subsidi dengan KTP merupakan kemudahan yang harus dilakukan untuk menjangkau mereka yang berada di pelosok desa.

"Kartu tani tidak berlaku lagi, kami sudah umumkan KTP. Bapak ibu gunakan KTP, kalau ada yang menghalangi lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini (Kementan), KTP cukup, ambil pupuk," tutup Amran.

Sebagai informasi, kebijakan pupuk bersubsidi diatur pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024. Pada beleid ini, petani yang berhak mendapatkan alokasi subsidi pupuk adalah mereka yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam RDKK.

Simak juga Video: Belanja Pupuk Petrokimia Mudah & Aman di Petromart Official Store

[Gambas:Video 20detik]

(anl/ega)

JAKARTA, KOMPAS.com – Setiap orangtua tentu ingin mengetahui kepribadian anaknya untuk mengoptimalkan kemampuan dan kebaikan dalam diri mereka.

Selain itu, mengetahui kepribadian anak juga membantu dalam mengetahui cara berkomunikasi dengan anak. Sekaligus, cara belajar yang efektif agar anak lebih mudah menyerap pelajaran yang sedang dipaparkan.

Psikolog klinis Emmaretha MW, M.Psi. mengungkap, ada dua tipe kepribadian anak yang perlu diketahui, yakni anak mudah dan anak sulit.

• Baca juga: Memilih Gaya Belajar yang Sesuai Tipe Kepribadian Anak
• Baca juga: 5 Pembelajaran bagi Orangtua untuk Bentuk Kepribadian Anak

“Disebut anak mudah dan anak sulit. Dua kepribadian itu (bersifat) nature atau bawaan, dan nurture yang nanti akan dibentuk lewat lingkungan dan pola asuh,” tutur dia dalam diskusi daring, Kamis (7/11/2024).

Emmaretha mengatakan, anak mudah dan anak sulit bukanlah pengelompokkan antara anak baik dan anak tidak baik. Dua tipe kepribadian itu mengacu pada seperti apa pembawaan dan sifat anak.

Ciri-ciri anak sulit dan anak mudah

Untuk anak sulit, seorang anak dikategorikan dalam tipe itu karena memiliki permasalahan fisik dari lahir, atau permasalahan lainnya dari lingkungan dan pola asuh, yang mengharuskan mereka untuk lebih berupaya dalam mengejar sesuatu.

“Dia harus catch up (karena) misalnya sensitif terhadap suara, atau sensitif pada pencernaannya. Lalu dari kecil rewel, sakit karena bawaan (nature), (bersifat) keras, susah ditidurin,” terang Emmaretha.

• Baca juga: Masa Sekolah Dasar, Puncak Pengembangan Kepribadian Anak
• Baca juga: Nama yang Unik Akan Pengaruhi Kepribadian Anak

Selain itu, umumnya anak sulit lebih sering bercanda dan berujung pada lalai perihal akademis, seperti waktu belajar. Kemudian cukup aktif, terkadang pelupa, dan sulit berkonsentrasi.

Sedangkan anak mudah, mereka cenderung lebih gampang tidur, mandiri dan fokus dalam belajar, dan mudah mengingat pelajaran.

Namun, bukan berarti anak dalam tipe anak sulit atau anak mudah akan terus berada dalam tipe itu semakin ia beranjak dewasa.

• Baca juga: Anak Sebaiknya Tak Minum dengan Sedotan Stainless Steel?
• Baca juga: Mitos atau Fakta, Tumbuh Gigi Bikin Anak Diare?

“Anak-anak itu (tipe kepribadiannya) akan kita bentuk melalui pola asuh, apakah yang anak sulit akan semakin sulit, anak mudah tetap anak mudah, anak mudah jadi anak sulit, atau anak sulit jadi anak mudah,” ujar Emmaretha.

Dengan kata lain, orangtua harus lebih berupaya dalam menerapkan pola asuh yang baik, agar anak sulit bisa menjadi anak mudah, anak mudah tetap menjadi anak mudah.

Untuk anak sulit, misalnya, bantu mereka dalam mengingat pelajaran dengan melakukan pengulangan atau menggunakan alat peraga.

Sedangkan anak mudah, karena mereka lebih fokus dalam belajar, ciptakan suasana belajar yang kondusif, seperti tidak diajak mengobrol atau tidak ramai.

“Orangtua harus mengerti dan berupaya agar anak bisa catch up dengan kelebihannya. Jangan jadi orangtua yang semuanya (tingkah laku anak) salah di mata orangtua. Kembali lagi, tidak ada yang namanya anak baik dan anak buruk,” pungkas Emmaretha.

Jakarta -

Pemerintah akan mengalokasikan minimal 20% dari dana desa Rp 71 triliun atau Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan. Namun, dikhawatirkan dana tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal dan 'lenyap' begitu saja.

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Untuk mencegah dana ketahanan pangan tak berjejak, pihaknya ingin mengoptimalkan peran BUMDes.

"Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

"Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan," terangnya.

Selaras dengan hal ini, ia telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Langkah ini juga sebagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan.

"Kita akan memaksimalkan ketahanan pangan ini dalam rangka swasembada pangan, sehingga ekonomi desa bergerak. Jadi kita menggelontorkan dana desa bukan untuk dihabisi, tapi untuk dimaksimalkan," ujar Yandri.

Apabila dana tersebut bisa dioptimalkan hingga mendorong perekonomian desa, menurutnya ketahanan pangan bisa tercapai. Selain itu, masalah-masalah yang selama ini mengakar di desa juga bisa teratasi.

"Ketahanan pangan tuh kalau ini desa lumbung padi, ya kan dia kalau mengelola padi sawah kan dapat duit lagi kalau dijual (beras), tidak hilang, sehingga ekonomi bergerak, pertanian maju, angka pengangguran bisa ditekan, angka stunting juga bisa ditekan," kata dia.

(shc/ara)

Jakarta -

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto melaporkan total dana desa yang telah digelontorkan pemerintah 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Namun, ia mengakui bahwa pengawasannya belum maksimal

Yandri mengatakan, saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk Indonesia.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri mengatakan, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil. Namun, berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, saat ini masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Sementara itu, pada 2025 Kementerian Desa mendapat pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, 20% di antaranya atau sekitar Ro 16 triliun akan difokuskan untuk ketahanan pangan.

(shc/ara)

Jakarta -

Menteri Perdagangan Budi Santoso membantah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor yang membuat industri tekstil, termasuk PT Sri Rejeki Isman (Sritex) babak belur.

"Ini hanya miskomunikasi saja sebetulnya," kata Budi ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Budi menjelaskan aturan itu dibuat untuk melindungi industri tekstil. Ada sejumlah aturan yang memang dibuat untuk melindungi perdagangan dalam negeri, mulai dari pengaturan impor pakaian hingga dikenakan bea masuk.

"Di Pemendag 8 dan sebelumnya itu TPT itukan harus ada Pertek (Pertimbangan Teknis) itu sudah clear. Kemudian impor pakaian jadi juga diatur kuotanya oleh Perdirjen Daglu (Perdagangan luar negeri) nomor 7 tahun 2024," jelasnya.

Saat ditanya apakah ada potensi aturan itu direvisi, Budi mengatakan pemerintah memang terus melakukan meninjau bagaimana kebijakan itu berlaku. Dia kembali menegaskan bahwa aturan itu bukan yang membuat industri tekstil babak belur.

"Itu kan selalu ada review peraturan yang dikenakan sesuai perkembangan. Tapi aturan Pemendag 8 dengan industri tekstil udah clear dan kita melindungi industri tekstil," terangnya.

Sebelumnya, diketahui Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertemu dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai membuat Sritex pailit.

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Katanya, pertemuan tersebut dilangsungkan di Bandung.

"Saya mendapat info, sudah ada pertemuan tentang Permendag 8/2024 antara Kemenperin dan Kemendag, dan Bea Cukai juga, di Bandung," kata Febri, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri sendiri belum mendapat laporan detail terkait dengan hasil pertemuan tersebut. Namun ia memastikan, pertemuan itu membahas tentang babak belurnya industri tekstil, termasuk Sritex.

(kil/kil)

Jakarta -

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan ada investor Vietnam yang mau masuk berinvestasi ke proyek pengadaan susu dan sapi di Indonesia. Hal ini baru saja dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

Laporan itu diberikan Amran secara langsung di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat siang ini. Dia mengatakan pihaknya diminta untuk mempermudah perusahaan tersebut membuka proyek di Indonesia.

"Ada investor dari Vietnam untuk sapi perah kami mengawal agar bisa permudah mereka dan mau investasi di Indonesia," papar Amran usai pertemuan, Kamis (31/10/2024).

Dia belum mau membeberkan berapa besar investasi yang mau disuntikkan perusahaan Vietnam tersebut. Perusahaan yang akan berinvestasi di proyek pengadaan susu dan sapi sendiri adalah TH (True Happines) Group.

Saat ditanya berapa sapi yang bisa disiapkan TH Group, Amran mengatakan semua tergantung dengan lahan yang disiapkan di Indonesia. Beberapa opsi lahannya pun sudah dibahas, mulai dari Poso, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

"Kalau sapi itu di Poso 12 ribu hektare, kalau di Sulsel ada kurang lebih 20-30 ribu. Kalteng mungkin 50 ribu," beber Amran.

Dalam keterangan resmi Kementerian Pertanian, saat ini terdapat 140 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan sapi dengan total komitmen mencapai sekitar 2 juta ekor. Bila dirinci, 1,3 juta sapi yang diimpor akan berupa sapi perah dan 700 ribu sisanya merupakan sapi potong.

(kil/kil)

Jakarta -

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Perkapalan dan Kepelautan (Simkapel) dengan Sistem Layanan Kepelabuhanan Secara Elektronik (Indonesia Portnet/Inaportnet). Integrasi kedua sistem layanan ini akan meningkatkan efisiensi layanan dan keamanan data kapal.

Wakil Menteri Perhubungan Suntana menyampaikan integrasi kedua layanan ini merupakan bentuk dari optimalisasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). "Ini bagian dari upaya kita untuk menindaklanjuti kebutuhan akan layanan publik yang lebih cepat," ujarnya dalam siaran pers, ditulis Selasa (29/10/2024).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Captain Antoni Arif Priadi mengatakan pengintegrasian Simkapel dan Inaportnet merupakan langkah strategis dalam mewujudkan SPBE, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

"Melalui pengintegrasian Simkapel dan Inaportnet ini akan menghasilkan peningkatan efisiensi, interoperabilitas, dan keamanan data, yang pada akhirnya akan memperlancar proses administrasi pelayanan kapal dan barang di pelabuhan," tutur Antoni.

Untuk mewujudkan pengimplementasian dan pelaksanaan bagi pakai data dan informasi antar layanan Simkapel dan Inaportnet dalam penyelenggaraan SPBE, dibutuhkan kebijakan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi.

Untuk itu, bersamaan dengan peresmian ini, dilakukan pula penandatanganan Non-Disclosure Agreement (Perjanjian Kerahasiaan) antara Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sebagai pengampu Simkapel dengan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebagai pengampu Inaportnet.

"Perjanjian Kerahasiaan ini menjadi landasan strategis dan operasional dalam menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keamanan data yang dipertukarkan antara Simkapel dan Inaportnet," lanjut Antoni.

Sebagai informasi, Simkapel telah dikembangkan secara bertahap dan diluncurkan pada 2020. Sistem informasi perkapalan ini awalnya dibuat guna mendukung kebutuhan Indonesia untuk melaporkan data gross tonnage kapal kepada International Maritime Organization-Global Integrated Shipping Information System (IMO GISIS). Sementara Inaportnet dibangun pada 2016 untuk mengatasi masalah dwelling time dan meningkatkan Logistic Performance Index (LPI). Layanan Inaportnet telah terimplementasi di 264 pelabuhan.

Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Riset Dan Inovasi Nasional, Asosiasi dan stakeholder terkait.

(kil/kil)

JAKARTA - Setiap hari masyarakat Indonesia berinteraksi dengan produk berlabel halal. Jumlah dan ragam produk berlabel halal pun terus bertambah seiring waktu. Tak hanya di pasar domestik, berbagai produsen produk halal di dalam negeri juga tengah berupaya menembus pasar mancanegara.

Saat ini, Indonesia juga tengah berusaha meningkatkan cakupan produk dan pelaku usaha yang bersertifikat halal. Hal ini selaras dengan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal mulai dari 17 Oktober 2024.

Kewajiban sertifikat halal tersebut akan berlaku untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Selanjutnya, barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat juga wajib memiliki sertifikat halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan mampu mencapai 10 juta pada 2024. Kepala BPJPH Haikal Hasan mengingatkan agar pelaku usaha segera mendaftarkan produknya.

"Awas lu ya para pelaku usaha segera daftarkan produknya yang belum bersertifikat halal, kalau kagak gue sanksi," ujar Haikal, di Jakarta, baru-baru ini.

Terminologi halal saat ini juga bukan hanya milik umat muslim semata. Halal telah menjelma menjadi suatu standar produk yang bisa dipenuhi oleh siapa pun tanpa memandang latar belakang agama atau keyakinan pelaku usahanya.

Fenomena ini juga berkembang secara global. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar yang besar dan cocok untuk produk halal. Nah, bagaimana produsen bisa memperoleh sertifikai halal? Cukup mudah, Anda hanya membuka aturannya seperti termuat dalam artikel kemenkopukm.go.id. Di sana, juga diinformasikan cara untuk sertifikasi halal.

Secara umum, ada dua macam cara yang bisa ditempuh untuk memperoleh sertifikasi halal. Yakni, self declare dan metode reguler. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) penting mengetahui cara mengurus sertifikasi halal reguler dan juga self declare karena ada ketentuan tentang sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Di mana, mulai 17 Oktober 2024 pemerintah bakal menerapkan kewajiban sertifikasi halal untuk tiga jenis produk yakni, makanan dan minuman, jasa dan hasil penyembelihan, serta bahan tambahan pangan dan penolong untuk produk makanan dan minuman.

Metode self declare adalah sertifikasi halal yang dilakukan berdasarkan pernyataan pelaku usaha. Sementara itu, metode reguler adalah sertifikasi halal yang dilakukan lewat pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Pengurusan sertifikasi halal dengan metode self declare hanya dapat ditempuh oleh pelaku usaha berskala mikro dan kecil dengan produk barang. Bertindak sebagai aktor pemeriksa adalah pendamping proses produk jalal yang teregister di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Penetapan halal akan dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal.

Adapun langkah awal pengurusan, pelaku usaha perlu:

1. Mendaftar sertifikasi halal di ptsp.halal.go.id (SIHALAL)
2. Pendamping PPH akan melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha
3. BPJPH memverifikasi dan validasi laporan hasil pendampingan dan menerbitkan STTD
4. Komisi Fatwa/Komite Fatwa melakukan sidang fatwa Penetapan Kehalalan Produk
5. BPJPH menerbitkan sertifikat halal
6. Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal
7. Untuk layanan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Self Declare atau pernyataan pelaku usaha, biayanya Rp0.

Pasalnya, biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp300 ribu akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara baik di pusat/daerah dan fasilitas lembaga negara/swasta. Jangan lupa, sebelum melakukan pengurusan, pelaku industri juga harus menyiapkan dokumen persyaratan berupa:

1. Surat permohonan
2. Aspek legal (NIB)
3. Dokumen penyelia halal
4. Daftar produk dan bahan yang digunakan
5. Proses pengolahan produk
6. Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
7. Ikrar pernyataan halal pelaku usaha

Untuk diketahui, bila produk belum mendapatkan sertifikasi halal sampai dengan 17 Oktober 2024, bakal ada sanksi yang akan diberikan berupa: a. peringatan tertulis, b. denda administratif, c. pencabutan sertifikat halal, d. penarikan barang dari peredaran. Itulah sebabnya, untuk para pelaku UMKM, mari segera mengurus sertifikasi halal, baik melalui cara reguler maupun self declare.

Untuk melakukan sertifikasi halal dengan cara reguler, pelaku usaha terlebih dahulu harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko. Kemudian, menyusun dokumen persyaratan, yaitu:

1. Surat permohonan
2. Formulir pendaftaran (bagi jasa penyembelihan)
3. Aspek legal (NIB)
4. Dokumen penyelia halal
5. Daftar produk dan bahan yang digunakan
6. Proses pengolahan produk
7. Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Bagi usaha non-UMK dan luar negeri, penyelia halal wajib memiliki Sertifikat Pelatihan dan Uji Kompetensi. Bagi jasa penyembelihan, juru sembelih halal wajib memiliki Sertifikat Pelatihan dan Uji Kompetensi. Pelaku usaha harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan LPH sebelum memilih LPH.

Berikut adalah alur cara mengurus sertifikasi halal reguler:

1. Pelaku usaha mendaftar sertifikasi halal di ptsp.halal.go.id (SIHALAL)
2. BPJH akan melakukan verifikasi dokumen
3. LPH akan menghitung dan menginput biaya pemeriksaan di SIHALAL
4. BPJH akan menerbitkan tagihan pembayaran
5. Pelaku usaha membayar tagihan dan mengunggah bukti bayar di SIHALAL
6. BPJH akan memverifikasi bukti bayar dan menerbitkan Surat Tanda Terima Dukungan (STTD)
7. LPH akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk
8. Komisi Fatwa/Komite Fatwa akan melakukan sidang fatwa penetapan kehalalan produk
9. BPJH menerbitkan sertifikasi halal
10. Pelaku usaha bisa mengunduh sertifikat halal

Biaya pengurusan sertifikat halal sendiri cukup terjangkau, Rp300.000 untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk Rp350.000 untuk biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH. Biaya tersebut di luar biaya uji laboratorium dan di luar akomodasi dan/atau transportasi pemeriksaan lapangan.

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir membagikan foto dirinya yang sedang berjabat tangan dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya. Foto itu diungggah di akun Instagramnya, Sabtu (26/10/2024).

Dalam foto itu terlihat keduanya kompak mengenakan seragam komponen cadangan (komcad) lengkap dengan topi gaya militer. Terlihat di bagian dada kanan seragam mereka sudah tertera nama masing-masing sedangkan pada dada bagian kiri tertulis 'Indonesia'.

"Bersama Seskab Mas Teddy. Kalau udah salaman begini, apa artinya teman-teman?" tulis Erick dalam keterangan foto yang dibagikannya.

Perlu diketahui, para menteri Kabinet Merah Putih sedang menghadiri pembekalan atau retreat di Akademi Militer (Akmil) di Magelang. Sebelumnya bersama-sama berangkat ke Magelang dengan menumpang pesawat C-130J Super Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara.

Nantinya para anak buah Prabowo ini akan melakukan pembekalan di Akademi Militer Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Agenda di Akmil tersebut adalah pembekalan lanjutan terhadap menteri kabinet agar bekerja sebagai tim.

"Saudara-saudara, saya sangat mengutamakan kerja sama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat saya akan mengajak Saudara-saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari, menambah pembekalan," kata Prabowo dalam sidang kabinet perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu kemarin.

Dalam berbagai kesempatan para Menteri Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 ini membagikan foto pengalaman mereka saat menghadiri pembekalan itu. Sebab retreat ini dihadiri oleh hampir semua menteri, kepala badan, hingga utusan presiden.

Seperti sebelumnya ada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan masih banyak Menteri lainnya yang membagikan pengalaman berada di Akmil Magelang itu.

[Gambas:Instagram]

(hns/hns)