Jakarta -

Pemerintah berencana menyetop ekspor sejumlah komoditas mentah seperti konsentrat tembaga. Sebelumnya pelonggaran ekspor diperpanjang sampai 31 Desember 2024, dan mulai disetop mulai 1 Januari 2025.

Dampak dari larangan ekspor itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap akan ada kehilangan penerimaan negara dari bea keluar (BK) ekspor konsentrat tembaga. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani mengatakan sampai saat ini nilai BK ekspor tersebut telah mencapai Rp 10 triliun.

"Dampak kebijakan itu di 2025, kemungkinan tidak mendapatkan BK tembaga lagi. Paling tidak kita catat 2024 sampai saat ini BK tembaga bisa mencapai hampir Rp 10 triliun, dan akan kemungkinan lebih dari Rp 10 triliun," ungkap dia dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Kemudian, Askolani mengatakan jika kebijakan itu diterapkan maka penerimaan dari bea keluar hanya fokus dari Crude Palm Oil (CPO) yang dalam setahun mencapai Rp 5 triliun.

"Tentunya akan melihat ketentuan di ESDM yang akan mengatur. Rencananya di awal Januari 2025 sudah tidak diizinkan lagi ekspor konsentrat tembaga sejalan dengan hilirisasi," ucapnya.

Meski akan kehilangan Rp 10 triliun per tahun dari penyetopan ekspor konsentrat tembaga, Askolani mengatakan hilirisasi komoditas itu akan menambah nilai investasi Indonesia dengan hadirnya smelter. Selain itu hilirisasi juga akan menambah penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Kehilangan BK tembaga dampaknya positif dari aspek lainnya yang lebih luas. Hilirisasi akan menambahkan investasi, tentunya dengan membangun smelter akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menyebabkan PPN dan PPh dari perusahaan. Ketiga, kebijakan itu akan menambah tenaga kerja, kemudian itu yang kita pantau dan kita akan laksanakan di 2025,"pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah memperpanjang izin ekspor lima komoditas mentah seperti, konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda (anoda slime). Kelima komoditas itu diperbolehkan untuk diekspor sampai 31 Desember 2024, tetapi akan dilarang mulai 1 Januari 2025.

Kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso mengatakan tujuan relaksasi ekspor pertambangan yang dilakukan pemerintah agar tercipta industri pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri yang dapat mengekspor produk pertambangan bernilai tambah.

"Relaksasi kebijakan dan pengaturan ekspor atas beberapa komoditas produk pertambangan, seperti konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian berusaha di dalam negeri, menciptakan iklim usaha yang baik, dan meningkatkan ekspor atas produk yang bernilai tambah," ungkap dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/6/2024).

Saksikan juga video: Tony Wenas Optimistis Freeport Jadi Tambang Tembaga Terbesar Dunia

[Gambas:Video 20detik]

(ada/ara)

JAKARTA, investor.id – PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam sepakat membeli 30 ton logam emas dari produksi PT Freeport Indonesia (PTFI). Antam bahkan diberi kesempatan untuk membeli lebih dari 30 ton emas jika memerlukan tambahan.

Direktur Utama Antam Nico D. Kanter menyampaikan, perjanjian jual beli logam emas antara ANTM dan PTFI merupakan wujud nyata dari program hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam yang merupakan bagian dari 17 program prioritas pemerintah.

Nico menilai, tercapainya kesepakatan ini patut dibanggakan. Apalagi, kata dia, Direktur PTFI Tony Wenas sudah memberikan karpet merah kepada Antam untuk bisa membeli lebih dari 30 ton jika diperlukan.

“Tapi, kami dalam agreement ini, we actually untuk 30 ton emas. That is probably the capacity that Freeport can actually do now. But, if we need more than 30 tons, we will be prioritized,” ucap Nico dalam sambutannya di acara perjanjian jual beli emas antara ANTM dan PTFI yang diinisiasi MIND ID di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Lanjut Nico, Antam tentu akan membeli emas dari Freeport karena transaksi ini merupakan bagian penting yang betul-betul bisa memberikan banyak dampak positif.

Pertama, perjanjian jual beli emas antara ANTM dan Freeport akan menekan ketergantungan perseroan terhadap impor bahan baku logam mulia terutama emas batangan (emas ingot) sehingga dapat mengamankan devisa ratusan triliun.

Kedua, Nico menyatakan, kerja sama di antara sesama BUMN Holding Industri Pertambangan atau MIND ID akan dapat memacu geliat ekspor. Dan ketiga, perjanjian jual beli ini menunjukkan sinergi dan kolaborasi yang baik antaranak usaha MIND ID.

“Walaupun, dengan BUMN-BUMN lain kadang-kadang ribet. Tapi, kalau di bawahnya MIND everything goes smooth. Alhamdulillah,” ujar dia.

Makanya, Nico tidak hera, jika perjanjian jual beli logam emas antara ANTM dan PTFI ini merupakan salah satu perjanjian tercepat yang pernah Antam buat.

Satu Tahun 

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menambahkan, pembelian 30 ton logam emas oleh Antam berlaku untuk satu tahun dan Freeport akan mulai produksi sebanyak 500 Kg pada Desember 2024.

“Jadi, (30 ton) ini bertahap karena perlu ramp up. Gak bisa langsung produksi kapasitas penuh. Ramp-up berapapun yang akan kami produksi akan kami prioritaskan untuk Antam. Kalau Antam butuh lebih dan produksi kami bisa lebih dari 30 ton, tentu kami prioritaskan Antam,” tutur Tony.

Sama seperti yang diutarakan Nico, menurut Tony, perjanjian jual beli emas ini merupakan bagian dari komitmen Freeport dalam dalam izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sekaligus untuk mendukung hilirisasi dan terciptanya ekosistem hilirisasi.

“Kami di UPK memang membangun smelter termasuk precious metal refinery (PMR) yang akan bisa memurnikan emas. PMR ini akan sudah siap berproduksi sekitar minggu kedua Desember,” ungkapnya.

Di fasilitas pemurnian PT Smelting Gresik, Jawa Timur, Bos Tony bilang, Freeport mempunyai sumber lumpur anoda yang akan dimurnikan. “Jadi, proses konsentrat di smelter. Hasilnya adalah katoda tembaga dan lumpur anoda yang dibawa ke PMR untuk dimurnikan menjadi emas, perak, dan beberapa logam lainnya,” bebernya.

Biarpun smelter itu kini mengalami down akibat kebakaran yang penyebabnya masih terus dievaluasi dan investigasi, tapi lumpur anoda dari PT Smelting Gresik sudah bisa dimurnikan. “Jadi, mungkin dalam minggu kedua (Desember) sudah mulai bisa produksi emas batangan (gold bar),” pungkas Nico.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengatakan, pihaknya masih melakukan evaluasi insiden kebakaran Smelter Manyar.

Untuk sementara waktu, rencana produksi emas batangan dari fasilitas Precious Metal Refinery (PMR) akan memanfaatkan bahan baku lumpur anoda dari PT Smelting.

"Sekarang ini walaupun smelter kami sedang down akibat kebakaran, masih dilakukan evaluasi dan investigasi tapi lumpur anoda dari PT Smelting sudah bisa dimurnikan," kata Tony di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (7/11).

Tony menjelaskan, fasilitas PMR siap memulai produksi emas pada pekan kedua Desember 2024.

Sementara itu, Kebakaran yang melanda smelter tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIIPE, Jawa Timur pada Senin (14/10) berpotensi menghambat rencana peningkatan produksi.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo menyebutkan, saat ini smelter tersebut sedang dalam tahapan commissioning. Insiden kebakaran yang terjadi berpeluang ikut mengubah rencana peningkatan produksi katoda tembaga yang ditargetkan mencapai utilisasi penuh pada akhir tahun ini.

"Jadi kalau memang ada kekurangan itu bagian dari yang perlu diperbaiki dan itu kan dari kontraktor semuanya masih dijamin. Akhir tahun kan memang rencana produksi penuh, cuma mungkin gak sampai 750.000 ton. Nanti kita lihat, kita masih berupaya (karena) ingin tetap produksi penuh," kata Dilo di Jakarta, Selasa (15/10).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas memastikan situasi di lapangan terkendali dengan baik usai insiden kebakaran di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur.

Bahlil menegaskan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Langkah investigasi menyeluruh juga tengah dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran.

Sementara itu, Tony menyampaikan tak ada dampak negatif kepada masyarakat sekitar dan lingkungan. Meski, sempat terjadi kebakaran di unit asam sulfat milik smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) pada 14 Oktober 2024 lalu.

"Seluruh karyawan dalam kondisi aman dan kami mengapresiasi bantuan dari berbagai pihak dalam penanganan ini, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, JIIPE, dan pihak lainnya yang telah bekerja sama untuk memastikan situasi terkendali," tuturnya dalam keterangan resmi, Jumat (18/10).

Pihak JIIPE turut mengonfirmasi bahwa seluruh kegiatan operasional di kawasan industri tetap berjalan normal dan aman. Presiden Direktur JIIPE Bambang Soetiono menyatakan bahwa kawasan industri tetap kondusif.

Bambang menekankan keselamatan dan keamanan tetap menjadi prioritas utama JIIPE.

"Kami berterima kasih atas kerja cepat tim tanggap darurat Freeport serta dukungan dari pemerintah dan aparat keamanan setempat sehingga api dapat dipadamkan dengan segera," ucap Bambang.

JIIPE yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga merupakan obyek vital nasional. Dengan begitu, JIIPE punya protokol keamanan dan keselamatan yang sangat ketat.

Ini digunakan untuk memastikan keberlangsungan dan stabilitas operasional di seluruh kawasan tersebut.

Pihak manajemen JIIPE mengklaim terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kondisi di KEK Gresik tetap aman. Ini dilakukan dengan tetap mendukung keberlanjutan operasional industri para tenant di wilayah itu.

JAKARTA, investor.id - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas mengatakan harga mineral kini sedang merangkak naik karena suplai terbatas sementara permintaan komoditas pertambangan terus meningkat. Karena itu, momentum ini menjadi saat yang tepat bagi Indonesia menjadi produsen komoditas pertambangan.

“Harga-harga mineral sudah merangkak naik, suplai terbatas, permintaan naik terus, sehingga saatnya tepat bagi Indonesia untuk betul-betul menjadi produsen, antara lain tembaga, bauksit, dan nikel of course sudah salah satu yang terbesar di dunia. Dan mineral-mineral lain yang potensi akan sangat besar,” ujar Tony dalam BNI Investor Daily Summit 2024. 

Tony hadir dalam acara investasi tahunan terbesar di Indonesia, BNI Investor Daily Summit 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (8/10/2024).

Dalam acara ini, Tony hadir sebagai narasumber dalam sesi Special Edition “The Future of Mining: Driving Efficiency and Sustainability through Technology” Tony menyampaikan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya sehingga memiliki potensi pertambangan yang sangat besar.

Menurut Tony, sudah ada beberapa tambang yang telah beroperasi dan masih dalam tahap pengerjaan. Dia berharap, aset ini terus difasilitasi dengan baik agar kita tidak kehilangan momentum.

Tony menyebutkan sebanyak 98% Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi pekerja tambang di Freeport Indonesia. Sedangkan, sebanyak 98% WNI menjadi pekerja di smelter yang dioperasikan oleh Freeport Indonesia meskipun teknologinya masih berasal dari luar negeri. 

Untuk itu, Tony berpandangan transformasi teknologi tidak menjadi hal sulit bagi perseroan. Bahkan di Freeport Indonesia yang berlokasi di negara lain, WNI juga dilibatkan menjadi pekerja tambang.

“Jadi memang tidak sulit lagi untuk melakukan transformasi teknologi. Jadi sudah menjadi sangat mudah dan kemampuan dari anak-anak bangsa ini luar biasa,” tandas Tony.

Tony melanjutkan, Freeport Indonesia sejatinya tidak mempunyi inovasi produk dalam pengerjaannya. Dia bilang, perseoran hanya melakukan penambangan bawah tanah, yang bijihnya mengandung bijih tembaga, emas, dan perak di kompleks Tambang Grasberg, Kabupaten Mimika, Papua. 

Dari hulu sampai ke hilir, Freeport Indonesia terus melakukan inovasi agar menjadi produktif, lebih aman, efisien, dan menghasilkan komoditas pertambangan yang lebih banyak lagi. Dengan begitu, manfaatnya dapat terasa hingga ke seluruh lapisan masyarakat.

“Ujungnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, terutama masyarakat di sekitar dunia ini,” pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan berakhir pada tahun 2041 diperkirakan akan ditentukan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyatakan bahwa proses pembahasan perpanjangan izin tersebut masih berlangsung. "Ya masih diskusi. Saya tidak tahu [dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya], tanya pemerintah saja," ungkap Tony di Jakarta, Selasa (8/10).

Tony berharap bahwa perpanjangan izin ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, salah satunya didasarkan pada potensi cadangan yang masih ada di wilayah kerja Freeport. "Pokoknya apakah pemerintah yang sekarang atau nanti, tetap (kontraknya sesuai potensi cadangan)," lanjut Tony.

Saat ini, pemerintah melalui Holding BUMN Pertambangan MIND ID menguasai 51,23% saham PTFI, sementara sisanya dimiliki oleh Freeport McMoran.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa perpanjangan kontrak IUPK Freeport hampir selesai. Namun, ia menyoroti lambatnya PTFI dalam menyiapkan persyaratan negosiasi.

"IUPK Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeport agak lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (19/8).

Berdasarkan catatan, Kementerian ESDM memastikan bahwa penambahan 10% saham PTFI akan dilakukan tanpa biaya sebagai salah satu syarat perpanjangan izin operasi hingga 2061.

Selain itu, Freeport juga diwajibkan membangun fasilitas smelter baru di Papua.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024, yang merupakan perubahan dari PP No. 96 Tahun 2021, akan menjadi salah satu dasar hukum perpanjangan izin ini.

Percepatan izin operasi Freeport Indonesia mempertimbangkan ketersediaan pasokan konsentrat tembaga dan investasi jangka panjang.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia Mining Association (IMA) dan PT Freeport Indonesia (PTFI) mengusulkan agar pemerintah tidak memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam jangka waktu tertentu, melainkan sesuai dengan usia tambang atau ketersediaan cadangannya.

Ketua Umum IMA, Rachmat Makkasau, menekankan perlunya regulasi yang lebih jelas terkait tambang yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

Rachmat menjelaskan bahwa keberlangsungan tambang harus diselaraskan dengan kapasitas smelter. Jika tidak, bisa terjadi ketidakseimbangan, di mana smelter memiliki kapasitas serapan yang tinggi namun usia tambang pendek.

harus dilihat bahwa keberlangsungan umur dari izin tambang harus dilihat. Harus disesuaikan dengan kemampuan di smelternya. Jangan sampai kemampuan atau serapan smelter tinggi, tapi usia tambangnya pendek. Nah ini perlu dilihat dan memastikan keberlanjutan," ungkap Rachmat dalam BNI Investor Daily Summit di Jakarta, Selasa (8/10).

Ia menambahkan bahwa di beberapa negara, izin tambang diberikan sepanjang sumber daya masih ada, namun di Indonesia perlu juga diperhatikan aspek lingkungan.

Batasan durasi izin pertambangan sebaiknya tidak diterapkan jika cadangan tambang masih tersedia. "Ini merupakan PR yang harus dipertimbangkan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan tambang," lanjutnya.

Rachmat juga mengungkapkan bahwa IMA telah mengajukan usulan terkait hal ini dalam beberapa pertemuan dengan pemerintah.

Menurutnya, diskusi ini penting untuk dilanjutkan oleh pemerintahan yang akan datang agar industri tambang tetap berkesinambungan.

Ia mengingatkan bahwa jika tidak ada kesinambungan, bisa muncul isu serius pada 2045 terkait cadangan tambang yang menurun sementara hilirisasi industri perlu terus dipacu.

Senada dengan Rachmat, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mendukung agar izin pertambangan tidak lagi dibatasi oleh waktu, seperti yang diterapkan di banyak negara tambang lain di dunia.

Tony mencontohkan tambang Freeport di Timika, Papua Tengah, yang masih berpotensi beroperasi hingga lebih dari 2050, namun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) perusahaan akan berakhir pada 2041.

"Lebih baik izin tambang tidak dibatasi oleh jangka waktu, tapi sesuai dengan ketersediaan cadangan," ungkap Tony.

Untuk diketahui, aturan yang berlaku di Indonesia saat ini untuk IUPK bisa diperpanjang selama cadangan tersedia, namun dievaluasi setiap 10 tahun. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Mengacu beleid ini, Pasal 195B ayat 2 PP No 25 Tahun 2024, perpanjangan IUPK diberikan selama ketersediaan cadangan dan dilakukan evaluasi setiap 10 tahun.

"Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama ketersediaan cadangan dan dilakukan evaluasi setiap 10 (sepuluh) tahun," tulis Pasal 195B ayat 2.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nasib perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berakhir pada 2041 kemungkinan bakal berada di tangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan proses pembahasan untuk perpanjangan IUPK pasca 2041 masih berlangsung.

"Ya masih diskusi. Saya tidak tahu [dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya], tanya pemerintah saja," kata Tony di Jakarta, Selasa (8/10).

Tony berharap perpanjangan IUPK perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, salah satunya berdasarkan usia pertambangan dan cangan yang masih ada di wilayah kerja perusahaan.

"Pokoknya apakah pemerintah yang sekarang atau nanti, tetap (kontraknya sesuai potensi cadangan)," ujar Tony.

Untuk diketahui, saat ini pemerintah melalui Holding BUMN Pertambangan MIND ID memiliki kepemilikan saham PTFI 51,23% dan sisanya masih dipegang oleh Freeport McMoran.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan perpanjangan kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) akan segera selesai.

Namun, Bahlil menyayangkan pihak PTFI lantaran lambat dalam menyiapkan berbagai persyaratan yang menjadi negosiasi.

"IUPK Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeport kayak agak lambat, lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi. Termasuk negosiasi dengan Menteri BUMN belum selesai, jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya Freeport juga yah," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (19/8).

Catatan Kontan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penambahan 10% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) akan dilakukan tanpa mengeluarkan biaya alias gratis.

Penambahan 10% saham PTFI ini merupakan salah satu syarat perpanjangan izin operasi hingga 2061 mendatang. Salah satu syarat lainnya yakni kewajiban pembangunan fasilitas smelter baru di Papua.

Percepatan pemberian izin operasi pertambangan bagi Freeport Indonesia mempertimbangkan ketersediaan pasokan konsentrat tembaga serta menjamin kelangsungan investasi jangka panjang.

Adapun, salah satu dasar hukum yang akan digunakan untuk perpanjangan izin adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Jakarta: Setelah sukses digelar di Jakarta, konser Tony Wenas The Piano Man berlanjut ke kota lain. Konser tunggal musisi senior Tony Wenas itu bakal digelar di Ballroom Grand City Convex, Surabaya pada Sabtu, 19 Oktober 2024 pukul 19.30 WITA.

Konser ini diadakan oleh PAPPRI LIVE. Dalam konser pertama, DPP PAPPRI berhasil menghimpun dana dari hasil penjualan Konser The Piano Man dimana sebagian besar hasilnya disumbangkan untuk 220 pekerja musik yang berada dalam naungan DPD PAPPRI di 22 provinsi,

"Ini salah satu peran penting PAPPRI dalam rangka menghidupkan ekosistem industri musik di Indonesia yang lebih produktif," kata Tony Wenas yang juga Ketua Umum DPP PAPPRI.
Konser Tunggal ini merupakan perayaan karier muskk Tony Wenas selama lebih dari 40 tahun. Di konser keduanya, Tony Wenas bakal mengajak musisi Fariz RM dan penyanyi muda untuk berkolaborasi.

baca juga: Idol Grup Jepang Masshiro na Canvas Konser di Jakarta Sebelum Bubar

"Jika di Jakarta, Tony Wenas didukung oleh penampilan Once Mekel dan Ruth Sahanaya, maka untuk line up di Surabaya, PAPPRI LIVE menghadirkan Fariz RM serta 2 penyanyi muda penuh talenta, yang lagi happening di Indonesia," terang Dwiki Dharmawan selaku Sekjen DPP PAPPRI.

Dua nama penyanyi muda yang dimaksud Dwiki adalah Sarah Saputri dan Sara Fajira. Ada juga musisi lokal Surabaya yang akan tampil.

"Konsep acara di Surabaya, relatif sama dengan konser di Jakarta. Kini persiapannya semakin matang dan siap menghipnotis penikmat musik di Surabaya," kata Hendra Sinadia, selaku Koordinator Pelaksana.

Sama seperti konser di Jakarta, PAPPRI juga akan mendonasikan keuntungan konser kepada musisi yang ada di 22 provinsi. Mereka bahkan menargetkan jumlah donasi yang lebih banyak dibandingkan di Jakarta.

"Jika konser di Jakarta membuat DPP PAPPRI bisa mendonasikan dana dari keuntungan konser kepada paa seniman musik di 22 provinsi, semoga di Surabaya sama seperti Jakarta, atau bahkan bisa lebih," kata Bendahara Umum PAPPRI, Lexi M. Budiman.

Krisna sebagai Music Director telah menyiapkan lagu-lagu hits sepanjang masa seperti 'Woman' (John Lennon), 'Somebody To Love' (Queen), 'Follow You Follow Me' (Genesis), 'Hasrat & Cita' (Fariz RM), 'Lensa Kamar Putih' (Symphony), 'Kala Surya Tenggelam', 'Galih & Ratna', dan tentu saja lagu terbaik sepanjang masa, 'Bohemian Rhapsody',.

"Semoga konser tunggal saya di Surabaya ini kembali mengukir prestasi, agar bisa dikenang sebagai salah satu persembahan terbaik dari sebuah konser musik di Indonesia," ungkap Tony Wenas.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ELG)

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan produksi smelter PT Freeport di Gresik, Jawa Timur pada Senin, 23 September 2024. Jokowi mengharapkan pembukaan pabrik raksasa katoda perdana RI ini akan membawa Indonesia menjadi negara industri maju.

“Indonesia ingin mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor, sekali lagi, mentahan atau raw trial. Dan ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar,” kata Jokowi dalam sambutannya dikutip dari siaran langsung Sekretariat Presiden, Senin 23 September 2024.

Investasi Rp 56 triliun dihabiskan untuk membangun smelterPT Freeport di Gresik, Jawa Timur. Pabrik ini bakal mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dibawa dari Papua. Hasilnya 900.000 ton katoda tembaga – kurang lebih 50 ton emas dan 210 ton perak.

Dalam kesempatan yang sama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan smelter PTFI di Gresik ini merupakan smelter kedua single line terbesar di dunia. Tony menyatakan dengan beroperasinya smelter PTFI di Gresik menjadikan PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang tembaga hulu-hilir terbesar di dunia. "Dan ini adalah bagian program hilirisasi Pak Presiden dan untuk supply kebutuhan tembaga untuk EV dan transisi energi," kata Tony.

Sebelumnya, pada Senin pagi, 23 September 2024, Jokowi juga meresmikan smelter tembaga PT Amman Mineral Internasional Tbk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Kapasitas pengolahan pabrik ini mencapai 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun.

Apa itu Smelter?

Dilansir dari Koran Tempo edisi 9 Juni 2023, istilah smelter muncul dari sebuah proses yang dinamakan smelting atau proses ekstraksi bijih logam murni yang ditambang dari bumi. Smelter merupakan fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam, seperti nikel, timah, tembaga, emas dan perak. Proses ini juga meliputi pembersihan logam dari sisa-sisa kotoran.

Smelter kini menjadi fasilitas wajib yang dapat meleburkan bijih logam menjadi logam murni atau produk logam yang menghasilkan nilai lebih. Cara kerja smelter sangat bergantung pada jenis logam yang diproses. Semakin rendah tingkat keaktifannya, semakin mudah proses peleburannya. Selain itu, smelter saat ini dinilai membantu perusahaan beroperasi dengan optimal dan produktif.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan mineral logam untuk membangun smelter atau fasilitas pengolahan bijih mineral.

Selain kebutuhan dari industri pertambangan mineral logam itu sendiri, smelter juga memiliki nilai ekonomis. Melalui proses smelting, otomatis hasil tambang akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Adanya smelter baru juga bisa mendorong terciptanya lapangan kerja baru.

Namun, proses smelting ini merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi. Sebab, pekerja harus berkontak langsung dengan suhu tinggi yang dapat membahayakan keselamatannya. Selain itu, bijih yang diolah juga mengandung zat berbahaya. Belum lagi alat-alat berat yang digunakan pun menyimpan potensi risiko besar karena untuk mengoperasikannya harus sangat berhati-hati.

Untuk itulah para pekerja smelter sebelumnya harus sudah pernah mengikuti training keselamatan kerja. Selain itu, mereka juga harus selalu menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai standar agar keselamatan dan kesehatan mereka terjaga. Perusahaan pun wajib memiliki sistem pengecekan dan pemeliharaan yang dijalankan secara teratur.

Selain menerapkan sistem pengecekan dan pemeliharaan serta membekali pekerja dengan APD, perusahaan juga wajib memberikan proteksi tambahan. Ini bisa dilakukan dengan memberikan asuransi sebagai bentuk penerapan K3.

ANANDA RIDHO SULISTYA | MICHELLE GABRIELA | KORAN TEMPO | IDRIS BOUFAKAR | DANAR TRIVASYA FIKRI

Bisnis.com, GRESIK — Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengamini hitung-hitungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal potensi pendapatan negara Rp80 triliun setiap tahunnya dari produksi yang dihasilkan oleh smelter tembaga single line di Gresik, Jawa Timur.

Tony membenarkan pernyataan Jokowi bahwa PTFI setiap tahunnya memang berkontribusi dalam bentuk pajak, dividen hingga royalti. Dia menyebut nilainya rata-rata mencapai US$4 miliar. Dia menyebut potensi penerimaan negara Rp80 triliun itu bakal didorong oleh kenaikan harga emas dan tembaga.

"Dan dengan kenaikan harga tembaga dan emas sekarang, tahun ini dapat mencpaai US$5,7 miliar, kira-kira Rp80 triliun," ujarnya kepada wartawan usai meresmikan produksi smelter PTFI di KEK JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024).

Tony menjelaskan bahwa smelter milik PTFI itu baru akan berprodusksi 100% atau secara penuh pada Desember 2024. Fasilitas pemurnian tembaga dengan nilai investasi Rp58 triliun itu sebenarnya sudah mulai beroperasi Juni 2024. Akan tetapi, tungku pembakaran atau furnace dari smelter itu masih perlu dipanaskan.

Nantinya, kapasitas produksi gabungan antara smelter PTFI apabila sudah beroperasi penuh serta dari PT Smelting bisa mencapai 1 juta ton katoda tembaga setiap tahunnya.

"Sekarang yang kita murnikan di smelter ini musti saya hitung, kira-kira sekitar 200.000 sampai 300.000 ton. Operasi penuh 650.000 ton. Kalau ini kita tambah dengan PT Smelting 350.000 ton, jadi kita bisa produksi 1 juta ton katoda tembaga per tahun," jelas Tony.

Adapun mengenai keuntungan PTFI, Tony menyebut perusahaan yang sahamnya dimiliki Indonesia 51% itu bisa mencetak net profit setiap tahunnya sekitar US$3 miliar hingga US$4 miliar.

"Revenue dikurang biaya produksi dapat untung kotor kurang pajak dan lain-lain akhirnya kemudian ada net profit. Net profit PTFI bisa sekitar US$3 miliar–US$4 miliar. Kita soalnya selalu hitung pendapatan negara terus karena kami ingin bermanfaat bagi negara. Jadi gini, penerimaan negara akan jauh lebih besar dibanding PTFI," jelasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim Indonesia berpotensi mendapatkan Rp80 triliun dari sisi penerimaan negara berkat hilirisasi tembaga melalui produksi smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur.

Jokowi mengatakan nilai itu berdasarkan perhitungan yang dilakukan olehnya. Menurut presiden asal Solo itu, negara berpotensi memanen penerimaan Rp80 triliun dari investasi yang telah dikucurkan senilai Rp58 triliun.

"Iseng-iseng saya berhitung berapa sih revenue-nya? Paling penting buat kita, buat presiden adalah penerimaan negara baik pusat dan di daerah berapa. Hitung-hitungan saya penerimaan negara masuk kira-kira Rp80 triliun," ujarnya saat meresmikan produksi smelter PTFI di KEK JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024).

Menurut Jokowi, potensi penerimaan negara Rp80 triliun itu berasal dari dividen, royalti pajak penghasilan (PPh) badan, pajak karyawan, pajak daerah, bea keluar, pajak ekspor dan lain-lain.

Jakarta -

PT Freeport Indonesia masih berdiskusi dengan pemerintah soal perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Menurut Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas, termasuk di dalamnya pembahasan pembangunan Smelter Fakfak, Papua Barat.

Terkait Freeport yang disebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia lambat menyiapkan negosiasi tersebut, Tony hanya menjawab pihaknya terus melakukan diskusi.

"Masih diskusikan semuanya memang. Nanti pada saatnya mudah-mudahan lebih cepat. Lebih cepat lebih baik," ujar Tony saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat Kamis (22/8/2024).

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah hampir rampung. Namun, ia menyebut Freeport masih lambat dalam menyiapkan berbagai syarat terkait negosiasi.

Ia juga menyebut negosiasi antara Freeport dan BUMN belum selesai saat ini.

"IUPK Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeport-nya agak lambat. Lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi, termasuk negosiasinya dengan BUMN belum selesai," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).

"Jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya Freeport juga," tambah dia.

Bersamaan dengan proses perpanjangan IUPK, pemerintah akan menambah jumlah kepemilikan saham Freeport sebanyak 10%. Dengan begitu jumlah saham yang dimiliki pemerintah atas perusahaan tambang itu menjadi 61%, dari sebelumnya 51%.

Perpanjangan kontrak hingga 2061

Sebagai tambahan informasi, kontrak Freeport sejatinya baru habis pada 2041. Freeport rencananya akan mendapat perpanjangan kontrak 20 tahun hingga 2061.

"Kedua ini sudah milik kita. Ini milik kita ko, barang-barang untuk kita masa nggak boleh. Dan ini ada opportunity, ada opsi penambahan saham 10% dengan harga yang sangat murah dan murah sekali," ujar Bahlil Lahadalia saat masih menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM, Senin (29/4/2024).

Bahlil Lahadalia mengungkap alasan perpanjangan kontrak tersebut karena produksi Freeport akan terjadi pada 2035. Menurut Bahlil, jika setelah 2035 kegiatan eksplorasi tidak dilakukan, maka produksi bisa habis.

Di sisi lain, eksplorasi di wilayah tambang bawah tanah membutuhkan waktu 10-15 tahun.

"Begitu 2035, tidak kita melakukan eksplorasi itu produksinya habis, dan untuk eksplorasi di underground butuh waktu 10 tahun sampai 15 tahun," terang Bahlil.

(ily/rrd)