Rencana Indonesia untuk mengembangkan pembangkit nuklir semakin dekat. Hal ini ditandai dengan dimulainya pembahasan pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, kebijakan energi nasional (KEN) sudah disahkan. Oleh karena itu, pembahasan pembentukan NEPIO dilakukan.

"Pada 4 Sep lalu, dikarenakan Kebijakan Energi Nasional KEN sudah disahkan oleh Komisi 7 dan diundangkan. Maka kami membuka pembahasan pembentukan NEPIO dan berbagai konsep mendasar struktur yang akan ditetapkan," tulis Eniya di Instagram dan dibagikan akun Ditjen EBTKE dikutip Senin (16/9/2024).

"Saya menjalankan tugas ini berdasarkan Kepmen ESDM 34/2024 tentang Tim Persiapan Pembentukan NEPIO. Untuk melakukan pembahasan pembentukan NEPIO. Mentri ESDM sebagai Pengarah, Dirjen EBTKE sebagai Ketua 1. Dan ketua 2 adalah pak Agus Puji. Wakil ketua adalah pak As Natio. Serta anggota dari berbagai stakeholder dan multi expert," lanjutnya.

Dia menerangkan, setiap negara yang berencana membangun tenaga nuklir tidak wajib memiliki organisasi ini. Namun, kata dia, untuk Indonesia dirasa perlu dikarenakan memerlukan banyak pertimbangan dan periode kabinet yang tidak hanya 5 tahun. Dia bilang, NEPIO Indonesia ini akan diketuai oleh Presiden.

"Kami membahas pembentukan NEPIO ini dengan penjajakan konsep organisasi yang efisien dan tidak gemuk,"ujarnya.

Lanjutnya, pada pertemuan itu menghasilkan alternatif konsep yang akan kemudian dikonsultasikan ke Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk kemudian dibahas lagi lebih mendalam dalam beberapa waktu kedepan. Jelasnya, dalam KEN disebutkan, bahwa nuklir sebagai energi listrik akan masuk jaringan PLN pada 2032 sebesar 250 MW.

"Dimana lokasinya? Jenis apa? SDM bagaimana? Safety bagaimana? Teknologinya apa? Operasionalnya siapa? Investasinya bagaimana? Persiapan limbahnya bagaimana? Dan bla bla pertanyaan lain yang seabrek itu....akan dibahas di dalam NEPIO sendiri setelah ditetapkan oleh Presiden dalam bentuk Perpres maupun Kepres," terangnya.

Dia melanjutkan, persiapan masih panjang dan perlu disiapkan secara matang. Pihaknya juga tengah menggodok Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang mendukung energi nuklir.

"Kita tunggu dalam RUKN dan RUPTL yang sedang digodok untuk juga mendukung Nuklir sebagai Energi Listrik ini yang menerjemahkan KEN yang telah ditetapkan," katanya.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mendorong pemanfaatan energi nuklir sebagai energi baru dan terbarukan (EBT). Untuk mewujudkan hal tersebut, pembentukan Badan Pelaksana Nuklir menjadi salah satu prioritas.

Direktur Jenderal EBT dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menargetkan, Badan Pelaksana Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) bisa terbentuk tahun ini. Peran lembaga ini untuk mengawasi rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Eniya mengungkapkan, NEPIO akan diketuai Presiden dengan ketua pelaksana Harian yakni Menteri ESDM. Di dalam NEPIO ada sejumlah kelompok kerja (pokja) yang mengurusi masalah perencanaan, keamanan dan hukum, dan sebagainya.

"Ini tugas saya untuk bisa menghadirkan NEPIO secepatnya. InsyaAllah tahun ini kalau kita sudah statement di IAEA (Badan Tenaga Atom Internasional), lalu kita akan lanjut untuk merekonstruksi NEPIO seperti apa," katanya di kantornya, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Pembentukan NEPIO menjadi salah satu dari 19 rekomendasi IAEA sebelum melakukan komersialisasi nuklir. Eniya mengakui NEPIO tak diwajibkan ada di setiap negara yang akan membangun PLTN. Namun sangat penting dalam konteks Indonesia karena pembangunan PLTN memakan waktu lama dan tidak akan selesai dalam satu periode pemerintahan.

Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE Harris Yahya menilai, NEPIO memang dibutuhkan bagi Indonesia lantaran belum memiliki pengalaman untuk membangun PLTN. Namun, kata dia, NEPIO ini hanyalah organisasi sementara untuk merealisasikan pembentukan PLTN di awal.

"Indonesia memang butuh satu organisasi yang melakukan pengawalan itu secara terintegrasi. Nah itulah dibutuhkan NEPIO, organisasi pelaksanaan nuklir, Mungkin untuk PLTN yang pertama dan kedua lah," kata Harris.

(Rahmat Fiansyah)