JAKARTA - Uranium menjadi salah satu komoditas terpenting di sektor energi, dan mengetahui negara-negara dengan cadangan uranium terbanyak adalah kuncinya. Sumber daya uranium telah menjadi bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga nuklir selama lebih dari 60 tahun, dan saat ini tenaga nuklir melayani 10% dari kebutuhan energi global.

Permintaan uranium global diperkirakan akan tumbuh di tahun-tahun mendatang, yang menjadi pertanda baik untuk harga uranium di masa depan. Menurut Asosiasi Nuklir Dunia (WNA), sekitar 60 reaktor nuklir sedang dibangun di seluruh dunia, dan peningkatan kapasitas yang signifikan juga menjadi salah satu rencana.

Produksi uranium global mencapai 57.651 metrik ton (MT) U3O8 pada tahun 2022. Tercatat ada lima negara yang menjadi penyumbang terbesar untuk produksi uranium. Lalu siapakah negara yang memiliki cadangan uranium terbanyak saat ini, yang bisa memainkan peran kunci saat pembangkit nuklir mulai menjamur.

Berikut gambaran umum tentang lima negara dengan sumber daya uranium terbesar, dengan data yang bersumber dari WNA. Sedangkan bata cadangan untuk deposito yang dimiliki oleh perusahaan publik bersumber dari MiningDataOnline.

Ini 5 Negara dengan Cadangan Uranium Terbanyak di Dunia

5. Namibia

Cadangan uranium: 470.100 metrik ton (8% dari sumber daya uranium dunia)

Namibia merupakan negara penghasil uranium terbesar ketiga di dunia, dan berada pada urutan kelima untuk negara pemilik cadangan terbanyak.

Tambang Langer Heinrich milik negara yang kendalikan oleh Paladin Energy, dan tambang R�ssing, yang mayoritas dimiliki oleh China National Uranium, mampu menghasilkan 10% dari produksi uranium dunia. Langer Heinrich menampung total cadangan yang terbukti dan kemungkinan mencapai sebesar 83,8 juta pound uranium dari 84,8 juta MT.

Selain itu deposit Namibia juga tersimpan di dalam Trekkopje, yang berada di dekat R�ssing dan dimiliki oleh Orano, dan tambang uranium Husab kelas dunia, yang juga mayoritas dimiliki oleh China National Uranium. Husab diperkirakan menampung 224,8 juta pon cadangan uranium.

Pemerintah Namibia terus mendukung perluasan industri pertambangan uranium. Meskipun tidak ada pembangkit listrik tenaga nuklir di Namibia, ada beberapa dukungan untuk industri tenaga nuklir secara nasional.

4. Rusia

Cadangan uranium: 480.900 metrik ton (8% dari sumber daya uranium dunia)

Sebagai negara dengan daratan terbesar, Rusia memiliki kekayaan sumber daya, termasuk 8% uranium dunia. Mayoritas produksi uranium domestik Rusia berasal dari Rosatom, anak perusahaan ARMZ Uranium Holding, yang memiliki tambang bawah tanah Priargunsky dan sedang mengembangkan deposit Vershinnoye di Siberia Selatan.

Untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat, pemerintah Rusia berencana menggenjot produksi uraniumnya. Menurut WNA, energi nuklir menyumbang 19% dari bauran energi Rusia pada Desember 2021, data terbaru yang tersedia.

Rusia memiliki 36 reaktor nuklir yang menghasilkan 26.802 megawatt listrik, dengan tambahan empat unit yang sedang dibangun. Dikenal sebagai salah satu dari 10 produsen uranium teratas dunia, Rusia juga memiliki cadangan yang signifikan.

Namun perang Rusia Ukraina menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Rusia akan dapat melanjutkan ekspor. Namun, negara-negara Eropa seperti Prancis masih mengimpor uranium Rusia.

Pada tahun 2023, Rusia dilaporkan menyumbang 27% dari semua uranium yang dipasok ke pembangkit nuklir AS. Tapi pada Mei 2024, Presiden AS Joe Biden menandatangani undang-undang larangan impor uranium dari Rusia. Pada pertengahan September 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin sedang mempertimbangkan untuk membatasi ekspor uranium sebagai tanggapan atas sanksi yang sedang berlangsung.

3. Kanada

Cadangan uranium: 588.500 metrik ton (10% dari pasokan uranium dunia)

Produsen uranium terbesar kedua dipegang oleh Kanada, yang masuk tiga besar negara-negara uranium teratas berdasarkan kepemilikan cadangan. Cekungan Athabasca Saskatchewan menjadi lokasi utama eksplorasi uranium dan sudah dikenal di seluruh dunia karena memiliki deposit uranium bermutu tertinggi di planet ini.

Negara Amerika Utara ini adalah rumah bagi penambang uranium top dunia: Danau Cigar Cameco dan Sungai McArthur. Bersama-sama, mereka menjadikan provinsi Saskatchewan sebagai pemimpin internasional di sektor uranium, meskipun dalam beberapa tahun terakhir operasional lebih banyak offline.

Tambang tersebut menampung deposit bermutu tinggi, dengan kemungkinan cadangan yang tersimpan di Danau Cigar berjumlah 208,6 juta pon uranium dari 600.000 MT dengan nilai 17,03%, dan Sungai McArthur mencapai 380,5 juta pon uranium dari 2,6 juta MT dengan nilai 6,72%.

Energi nuklir menyumbang sekitar 15% dari permintaan listrik Kanada, dan infrastruktur tenaga nuklir yang dimiliki negara ini mencakup 19 reaktor nuklir. Sebagai negara terbesar kedua berdasarkan daratan, menyediakan energi yang andal ke banyak daerah terpencil menjadi tantangan untuk Kanada.

Namun teknologi reaktor baru, seperti reaktor modular kecil, memiliki potensi untuk memasok daya ke jaringan listrik yang lebih kecil atau ke daerah terpencil di luar jaringan.

2. Kazakhstan

Cadangan uranium: 815.200 metrik ton (13% dari sumber daya uranium dunia)

Kazakhstan berada di urutan kedua dalam cadangan uranium, tetapi menempati urutan pertama untuk produksi uranium. Perusahaan tambang uranium yang dimiliki secara nasional, Kazatomprom merupakan produsen uranium terbesar di dunia.

Tambang uranium Inkai Kazatomprom, yang dijalankan oleh perusahaan patungan 60/40 dengan Cameco Kanada, menampung cadangan yang diperkirakan mencapai sebesar 261,7 juta pon uranium yang terkandung dalam 305,6 juta MT bijih dengan kadar 0,04%.

Setidaknya 67% produksi listrik Kazakhstan berasal dari batu bara, dengan sisanya dipasok oleh gas alam (225), hidro (9%) serta matahari dan angin (1,5%). Namun rencana pengembangan energi di Kazakhstan terdapat perubahan pada bauran yang akan mencakup 5% untuk pembangkit listrik dari tenaga nuklir dan 10% dari energi terbarukan pada tahun 2030.

Kazakhstan memiliki dua pembangkit listrik tenaga nuklir yang diusulkan dan sedang direncanakan.

Perang Rusia Ukraina telah menciptakan hambatan yang signifikan bagi ekspor uranium Kazakhstan ke pasar barat. Sanksi yang dijatuhkan pada Rusia telah membuat rute hemat dengan biaya rendah melalui St Petersburg tidak lagi menjadi pilihan yang layak untuk transportasi.

Sementara itu beberapa masalah lain yang dihadapi sektor pertambangan uranium Kazakhstan adalah kekurangan pasokan asam sulfat, yang digunakan selama pencucian in-situ untuk melarutkan uranium dari batuan induk. Tak berhenti sampai di situ, penundaan konstruksi di proyek-proyek terbaru juga menjadi hambatan, hingga menyebabkan Kazatomprom memangkas target produksinya untuk tahun 2025 sebesar 17%.

1. Australia

Cadangan uranium: 1.684.100 metrik ton (28% dari sumber daya uranium dunia)

Negara mana yang memiliki uranium paling banyak? Meski Australia menempati urutan keempat untuk urusan produksi uranium global, namun Australia memimpin sebagai negara dengan cadangan uranium terbanyak di dunia.

Sumber utama Australia adalah Bendungan Olimpiade, deposit uranium tunggal terbesar yang dikenal di dunia dengan cadangan yang terbukti dan kemungkinan mencapai sebesar 588 juta MT pada kadar rata-rata 590 gram per MT (g/t) uranium in-situ. Tambang ini dimiliki oleh BHP (ASX:BHP,NYSE:BHP,LSE:BHP) dan menghasilkan uranium sebagai produk sampingan.

Selain itu ada juga Ranger, Beverley dan Four Mile yang menjadi deposit uranium utama yang dimiliki Australia. Dua yang disebutkan terakhir dikuasai oleh perusahaan swasta, dimana Ranger dimiliki oleh Energy Resources of Australia, dengan Rio Tinto menjadi penguasa mayoritas. Namun produksi di Ranger dihentikan pada awal 2021 dan situs tersebut sekarang sedang dalam tahap direhabilitasi.

Australia merupakan pemain kunci di dalam industri uranium global, akan tetapi penambangan bahan tersebut diperdebatkan secara politik di negara ini. Misalnya, pemerintah Australia Barat telah mengerem persetujuan proyek pertambangan uranium baru, meskipun mengizinkan proyek yang ada untuk dilanjutkan. Selain itu, pemerintah federal juga menentang kehadiran energi nuklir.

Bisnis.com, JAKARTA — Filipina menetapkan target ambisius dengan merencanakan operasional fasilitaspembangkit listrik tenaga nuklir(PLTN) di negaranya pada 2032.

Dengan demikian, Filipina menyusul Indonesia dan Vietnam yang sebelumnya telah mempertimbangkan pemanfaatan energi nuklir guna memenuhi permintaan listrik yang meningkat pesat dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Jakarta -

Rencana Indonesia untuk mengembangkan pembangkit nuklir semakin dekat. Hal ini ditandai dengan dimulainya pembahasan pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, kebijakan energi nasional (KEN) sudah disahkan. Oleh karena itu, pembahasan pembentukan NEPIO dilakukan.

"Pada 4 Sep lalu, dikarenakan Kebijakan Energi Nasional KEN sudah disahkan oleh Komisi 7 dan diundangkan. Maka kami membuka pembahasan pembentukan NEPIO dan berbagai konsep mendasar struktur yang akan ditetapkan," tulis Eniya di Instagram dan dibagikan akun Ditjen EBTKE dikutip Senin (16/9/2024).

"Saya menjalankan tugas ini berdasarkan Kepmen ESDM 34/2024 tentang Tim Persiapan Pembentukan NEPIO. Untuk melakukan pembahasan pembentukan NEPIO. Mentri ESDM sebagai Pengarah, Dirjen EBTKE sebagai Ketua 1. Dan ketua 2 adalah pak Agus Puji. Wakil ketua adalah pak As Natio. Serta anggota dari berbagai stakeholder dan multi expert," lanjutnya.

Dia menerangkan, setiap negara yang berencana membangun tenaga nuklir tidak wajib memiliki organisasi ini. Namun, kata dia, untuk Indonesia dirasa perlu dikarenakan memerlukan banyak pertimbangan dan periode kabinet yang tidak hanya 5 tahun. Dia bilang, NEPIO Indonesia ini akan diketuai oleh Presiden.

"Kami membahas pembentukan NEPIO ini dengan penjajakan konsep organisasi yang efisien dan tidak gemuk,"ujarnya.

Lanjutnya, pada pertemuan itu menghasilkan alternatif konsep yang akan kemudian dikonsultasikan ke Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk kemudian dibahas lagi lebih mendalam dalam beberapa waktu kedepan. Jelasnya, dalam KEN disebutkan, bahwa nuklir sebagai energi listrik akan masuk jaringan PLN pada 2032 sebesar 250 MW.

"Dimana lokasinya? Jenis apa? SDM bagaimana? Safety bagaimana? Teknologinya apa? Operasionalnya siapa? Investasinya bagaimana? Persiapan limbahnya bagaimana? Dan bla bla pertanyaan lain yang seabrek itu....akan dibahas di dalam NEPIO sendiri setelah ditetapkan oleh Presiden dalam bentuk Perpres maupun Kepres," terangnya.

Dia melanjutkan, persiapan masih panjang dan perlu disiapkan secara matang. Pihaknya juga tengah menggodok Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang mendukung energi nuklir.

"Kita tunggu dalam RUKN dan RUPTL yang sedang digodok untuk juga mendukung Nuklir sebagai Energi Listrik ini yang menerjemahkan KEN yang telah ditetapkan," katanya.

(acd/das)

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara soal rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang ingin menggandeng Rusia dalam pengembangan energi nuklir di Tanah Air.

Diakui Arifin, nuklir memang menjadi salah satu sumber energi yang penting bagi Indonesia. Namun untuk pengembangannya, tentunya membutuhkan teknologi pendukung.

"Kita sudah menyiapkan energi nuklir itu kita rencanakan beyond 2040, tapi kalau memang teknologinya aman, komersial kompetitif, kenapa enggak?," kata dia ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Arifin mengatakan pemerintah harus lebih fokus untuk pembangunan reaktor nuklir dalam skala yang kecil atau Small Modular Reactor (SMR) dibandingkan reaktor nuklir berskala besar. Hal tersebut lantaran belum adanya area yang bisa dimanfaatkan secara penuh.

Lebih lanjut, belum ada kandidat-kandidat perusahaan yang akan menggarap Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

"Belum, kita harus evaluasi betul teknologinya ya, kemudian juga keekonomian," kata Arifin.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, penggunaan energi nuklir diperlukan Indonesia ke depan sebagai pengganti energi berbasis fosil.

Hal itu merespons langkah Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto yang tertarik mengembangkan energi nuklir.

Prabowo diketahui sudah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow untuk membahas peluang kerja sama di sektor energi nuklir pada 31 Juli 2024.

Arifin mengatakan, dirinya belum mengetahui pembahasan mengenai pengembangan nuklir dengan pihak Turki. Meski begitu, dia mengakui, pengembangan energi nuklir diperlukan oleh Indonesia.

"Nuklir sih memang perlu buat kita ke depan," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Ia menuturkan, Kementerian ESDM sudah menyiapkan rencana pengembangan energi nuklir. Namun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) ditargetkan baru beroperasi pada 2040.

Arifin tak mempermasalahkan penggunaan energi nuklir di Indonesia selama teknologinya aman dan secara komersial kompetitif.

"Kita sudah menyiapkan rencana untuk pemakaian energi nuklir, itu kita rencanakan beyond 2040. Tapi kalau memang teknologinya aman, komersial kompetitif, kenapa enggak," kata dia.

Lebih lanjut, Arifin melirik teknologi reaktor modular kecil (SMR) untuk pengembangan energi nuklir. Pasalnya untuk pengembangan nuklir yang berskala besar membutuhkan area yang luas.

Adapun SMR merupakan reaktor nuklir canggih yang memiliki kapasitas daya hingga 300 megawatt (MW).

"Mungkin SMR (untuk dikembangkan), karena untuk skala gede memang belum ada area yang bisa memanfaatkannya secara penuh," ungkap Arifin.

Sebelumnya, Prabowo bertemu Putin dalam rangka memperkuat hubungan dan kerja sama antara kedua negara. Salah satu hal yang dibahas adalah peluang kerja sama di sektor energi nuklir.

"Di sektor energi nuklir, kami telah berdiskusi dengan institusi anda, dengan ROSATOM, kemungkinan kerja sama di sektor ini," kata Prabowo di hadapan Putin seperti dilihat dari siaran langsung Kompas TV, Rabu (31/7/2024).

"Bahkan, reaktor modular kecil dan juga reaktor utama yang sedang kita bahas," imbuh Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, penggunaan energi nuklir diperlukan Indonesia ke depan sebagai pengganti energi berbasis fosil.

Hal itu merespons langkah Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto yang tertarik mengembangkan energi nuklir.

Prabowo diketahui sudah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow untuk membahas peluang kerja sama di sektor energi nuklir pada 31 Juli 2024.

Arifin mengatakan, dirinya belum mengetahui pembahasan mengenai pengembangan nuklir dengan pihak Turki. Meski begitu, dia mengakui, pengembangan energi nuklir diperlukan oleh Indonesia.

"Nuklir sih memang perlu buat kita ke depan," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Ia menuturkan, Kementerian ESDM sudah menyiapkan rencana pengembangan energi nuklir. Namun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) ditargetkan baru beroperasi pada 2040.

Arifin tak mempermasalahkan penggunaan energi nuklir di Indonesia selama teknologinya aman dan secara komersial kompetitif.

"Kita sudah menyiapkan rencana untuk pemakaian energi nuklir, itu kita rencanakan beyond 2040. Tapi kalau memang teknologinya aman, komersial kompetitif, kenapa enggak," kata dia.

Lebih lanjut, Arifin melirik teknologi reaktor modular kecil (SMR) untuk pengembangan energi nuklir. Pasalnya untuk pengembangan nuklir yang berskala besar membutuhkan area yang luas.

Adapun SMR merupakan reaktor nuklir canggih yang memiliki kapasitas daya hingga 300 megawatt (MW).

"Mungkin SMR (untuk dikembangkan), karena untuk skala gede memang belum ada area yang bisa memanfaatkannya secara penuh," ungkap Arifin.

Sebelumnya, Prabowo bertemu Putin dalam rangka memperkuat hubungan dan kerja sama antara kedua negara. Salah satu hal yang dibahas adalah peluang kerja sama di sektor energi nuklir.

"Di sektor energi nuklir, kami telah berdiskusi dengan institusi anda, dengan ROSATOM, kemungkinan kerja sama di sektor ini," kata Prabowo di hadapan Putin seperti dilihat dari siaran langsung Kompas TV, Rabu (31/7/2024).

"Bahkan, reaktor modular kecil dan juga reaktor utama yang sedang kita bahas," imbuh Prabowo.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan upaya diversifikasi sumber energi dan pengurangan emisi karbon, salah satunya dengan memasukkan opsi nuklir dalam rencana penyediaan tenaga listrik yang lebih bersih dan tetap andal.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) menjadi salah satu strategi transisi energi.

"Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya energi memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam transisi energi pada level global. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia akan menjadi bagian integral dari strategi energi untuk memasukkan energi nuklir ke dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN)," kata Jisman, dalam siaran pers, Jumat (2/8).

Jisman mengingatkan tantangan utama dalam pengembangan teknologi nuklir adalah persepsi dan penerimaan publik terhadap energi nuklir. Edukasi dan sosialisasi yang tepat menjadi hal yang sangat penting untuk mengubah pandangan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap keamanan dan manfaat teknologi ini.

"Kita perlu mengedukasi masyarakat tentang keuntungan dan keselamatan penggunaan energi nuklir, serta langkah-langkah mitigasi risiko yang telah diterapkan," imbau Jisman.

Menurutnya, kordinasi yang kuat antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan lembaga penelitian, sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini. Kerja sama lintas sektoral harus diperkuat untuk mengatasi hambatan-hambatan dan memastikan bahwa semua pihak bekerja dalam satu arah yang sama.

Pakar Energi Universitas Gajah Mada, Tumiran menyampaikan bahwa penggunaan energi nuklir dalam penyediaan listrik merupakan langkah yang baik dalam mendukung upaya Pemerintah mengurangi penggunaan energi fosil.

"Nuklir adalah salah satu opsi yang dapat dipilih Pemerintah untuk sistem listrik di Indonesia di masa depan," ujar Tumiran.

Direktur Operasi PT Thorcon Power Indonesia, Bob S. Effendi mengatakan, selain bersumber dari energi baru terbarukan, dari segi keekonomian penggunaan sumber energi nuklir nantinya akan lebih kompetitif dengan harga batubara.

"Penggunaan energi nuklir nantinya akan lebih kompetitif dengan harga batubara," jelas Bob.

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -BUCHAREST. Pembangkit listrik tenaga nuklir pertama Polandia akan menghabiskan biaya sekitar US$40 miliar.

Sementara struktur pendanaan untuk proyek tersebut belum selesai, di mana Amerika Serikat (AS) akan berkontribusi melalui Exim Bank US, kata seorang pejabat senior dari Departemen Energi AS pada hari Rabu (24/7).

Warsawa berencana membangun enam reaktor dengan kapasitas nuklir sebesar 6-9 gigawatt (GW) di dua lokasi di pesisir Baltik untuk mengurangi emisi karbon negara tersebut dan menghentikan penggunaan batubara.

Pada tahun 2022, pemerintah Polandia sebelumnya memilih Westinghouse Electric Co untuk membangun pembangkit listrik tersebut, yang diharapkan akan beroperasi penuh pada tahun 2040.

"Jadi, enam reaktor, totalnya $40 miliar," kata seorang pejabat senior Departemen Energi AS kepada Reuters di sela-sela konferensi tahunan Kerjasama Energi dan Iklim Transatlantik (P-TECC) di ibu kota Rumania, Bucharest.

Struktur pendanaan masih dalam tahap negosiasi, kata pejabat tersebut.

"Tetapi pada dasarnya, pembiayaan utama datang melalui Exim Bank US. Kami mengusulkan ... semacam kendaraan khusus yang akan dibuat sehingga Amerika Serikat, melalui Exim Bank, dapat mengambil bagian langsung dalam proyek tersebut, sesuai permintaan Polandia."

"Jadi bukan ekuitas langsung, tetapi menciptakan kendaraan yang menyediakan ekuitas melalui kendaraan khusus."

Pejabat tersebut menambahkan bahwa proposal tersebut diharapkan disetujui oleh dewan Exim Bank selama tahun depan.

Warsawa telah mencari mitra untuk membangun pembangkit listrik tersebut dan menyediakan hingga 49% pembiayaan ekuitas untuk proyek tersebut.

Pada bulan Juni, Maciej Bando, wakil menteri iklim yang bertanggung jawab atas infrastruktur energi strategis, dikutip mengatakan bahwa perkiraan biaya akhir akan menjadi mungkin ketika rincian kontrak konstruksi tersedia tahun depan dan pembiayaan untuk proyek tersebut telah ditutup.

Sumber: IRNA | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - TEHRAN – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa penarikan negaranya dari perjanjian nuklir Iran sebagai keputusan yang salah dan merupakan satu kesalahan terbesar. Kebijakan ini yang dilakukan Washington dalam beberapa tahun terakhir.

Blinken melontarkan komentar tersebut pada hari Jumat mengacu pada penarikan diri pemerintahan Trump pada tahun 2018 dari perjanjian dengan Iran, yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Perjanjian tersebut disepakati oleh Iran dan negara-negara besar dunia tiga tahun sebelumnya. Isi perjanjian salah satunya adalah untuk membatasi program nuklir Iran. Sebagai imbalannya adalah emberikan keringanan sanksi Amerika terhadap Iran.

“Salah satu kesalahan terbesar yang kami buat dalam beberapa tahun terakhir adalah membatalkan perjanjian itu dan membiarkan Iran keluar dari ketentuan yang kami buat,” kata diplomat terkemuka AS di Forum Keamanan Aspen, mengutip The Germany Press Agency (DPA).

Blinken berargumen bahwa penarikan tersebut telah mengurangi waktu breakout – jumlah waktu yang oleh para pejabat Amerika disebut sebagai waktu yang dibutuhkan Iran untuk memproduksi bahan untuk senjata nuklir – dari “setidaknya satu tahun” menjadi “mungkin satu atau dua minggu”.

“Mereka sendiri belum memproduksi senjatanya”, kata Blinken, tetapi waktu terobosannya “sekarang mungkin satu atau dua minggu.”

Blinken mengatakan bahwa ketika pemerintahan Biden mulai menjabat, mereka mencoba untuk melanjutkan diplomasi nuklir dengan Iran. “Karena jika Anda setidaknya dapat menghilangkan satu masalah, itu pada dasarnya adalah hal yang baik.”

Komentar diplomat top AS ini muncul ketika Iran berulang kali mengatakan bahwa senjata nuklir tidak memiliki tempat dalam doktrin nuklir mereka.

Selain itu Iran tidak akan pernah memproduksi senjata semacam itu berdasarkan keputusan agama dari Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, Ayatollah Seyyed Ali. Khamenei.

Iran juga menyatakan bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai karena memerlukan teknologi nuklir untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan mengatakan bahwa negaranya telah mengamati dengan cermat setiap tanda-tanda mengenai keputusan Iran untuk membuat bom nuklir, namun belum ada tanda-tanda seperti itu.

“Saya belum melihat keputusan Iran untuk mengambil tindakan” sebagai sinyal bahwa Iran telah memutuskan untuk benar-benar mengembangkan bom nuklir saat ini, kata Sullivan pada hari Jumat, menurut Associated Press.

“Jika mereka mulai melakukan hal tersebut, mereka akan menemukan masalah nyata dengan Amerika Serikat,” katanya kepada wartawan di Aspen Security Forum di Colorado.

Selama bertahun-tahun, Republik Islam telah berulang kali membantah tuduhan Barat bahwa mereka berupaya mengembangkan senjata nuklir. Iran juga menandatangani perjanjian nuklir dengan negara-negara besar pada tahun 2015 untuk membangun kepercayaan atas sifat damai dari program nuklirnya. Namun, Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut pada tahun 2018 meskipun Iran sangat mematuhi ketentuan perjanjian tersebut.

JAKARTA - Perusahaan raksasa energi Rusia , Rosatom memperingatkan, larangan Amerika Serikat atau AS atas impor uranium dari Moskow bersifat diskriminatif dan dapat merusak pasar bahan bakar nuklir global. Sebelumnya Presiden AS, Joe Biden telah menyetujui larangan impor Uranium Rusia.

Hal itu ditandai saat Biden menandatangani RUU menjadi undang-undang pada awal pekan kemarin, yang melarang impor bahan bakar reaktor nuklir Rusia, yang akan mulai berlaku dalam 90 hari.

"Kami menganggap undang-undang AS yang diberlakukan melarang impor uranium Rusia sebagai diskriminatif dan tidak berorientasi pasar," kata Rosatom dalam sebuah pernyataan tertulis kepada RIA Novosti.

"Jelas bahwa keputusan semacam itu, yang memiliki konteks politik, merusak fungsi keberlanjutan ... industri nuklir," kata perusahaan itu.

Rosatom mengatakan, secara terpisah bahwa mereka tetap mempertahankan posisi yang kuat sebagai pemimpin global dalam teknologi nuklir dan akan terus mengembangkan hubungan dengan mitra asing yang tertarik pada kerja sama jangka panjang.

Rusia menyediakan hampir seperempat uranium yang diperkaya yang menjadi bahan bakar reaktor nuklir komersial AS pada tahun 2022, menjadikannya pemasok bahan bakar asing utama Amerika tahun itu, menurut Administrasi Informasi Energi AS.

Sementara itu AS memiliki deposit uranium sendiri, mereka tidak cukup untuk memenuhi permintaan. Sedangkan Rusia menjadi tuan rumah pengayaan uranium terbesar di dunia, terhitung hampir setengah dari kapasitas global.

Pada tahun 2022, Rusia merupakan eksportir uranium yang diperkaya terbesar di pasar global, menyumbang sekitar 35% dari penjualan di seluruh dunia dengan perkiraan nilai ekspor mencapai USD2 miliar.

Pada Oktober 2023, Gedung Putih menyerukan larangan jangka panjang impor uranium yang diperkaya dari Rusia, yang digambarkan sebagai "prioritas keamanan nasional." Dalam lembar fakta pada saat itu, pemerintahan Biden berpendapat bahwa "ketergantungan pada sumber uranium Rusia menciptakan risiko bagi ekonomi AS."

Kremlin meyakinkan media pada hari Selasa bahwa larangan itu tidak akan memiliki efek "kritis" pada industri nuklir Rusia, yang diklaim "salah satu yang paling maju di dunia."

"Washington telah terpaksa memberikan sanksi impor uranium Rusia karena ketidakmampuannya untuk bersaing dengan industri nuklir negara itu," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

Duta Besar Rusia untuk Washington Anatoly Antonov memperingatkan langkah itu bisa menjadi bumerang bagi ekonomi AS.