Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap salah satu penyebab pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berjalan lambat adalah proses perizinan yang lama. Padahal, potensi energi geothermal di Tanah Air mencapai puluhan ribu megawatt (MW).

Sebab, dari potensinya yang mencapai 24 ribu megawatt hanya 11 persen yang baru bisa digarap para investor.

"Potensinya ada 24 ribu megawatt. Sudah kita kerjakan, tapi kok tidak berjalan secara cepat," kata Jokowi saat membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 Tahun 2024 di JCC, Jakarta, Rabu (18/9).

Menurutnya, proses perizinan PLTP bisa memakan waktu sekitar 5 tahun sampai 6 tahun. Hal itu yang kemungkinan besar membuat investor ogah masuk karena harus menunggu lama untuk bisa memulai pembangunan.

"Kalau saya, ndak kuat saya. Meskipun banyak yang menyampaikan saya sabar, tapi untuk nunggu 6 tahun ndak kuat," imbuhnya.

Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN), embangkit berbasis panas bumi baru mengambil porsi 19 persen dari total pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) nasional dengan realisasi kapasitas PLTP terpasang sebesar 2.360,3 MW pada 2022.

Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api atau ring of fire memiliki sekitar 40 persen cadangan panas bumi dunia. Sehingga, seharusnya porsinya dalam EBT bisa lebih besar lagi.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan masalah utama penyebab pembangunan PLTP lambat bukan proses perizinan yang membutuhkan waktu lama, melainkan karena biaya yang tinggi. Selain itu juga karena dampak yang ditimbulkan dapat merusak lingkungan. Karenanya, investor ragu untuk masuk.

"Investasi PLT Geothermal (PLTP) selain berbiaya besar, ternyata juga banyak menimbulkan masalah, terutama terkait lingkungan dan kerugian bagi masyarakat di sekitar pembangkit.

Menurutnya, meski salah satu keunggulan PLTP adalah energi yang ramah lingkungan karena tanpa menghasilkan polusi atau nol karbon, tapi proses dalam mendapatkan energi tersebut dapat membuat kerusakan.

"Skema PLT Geothermal yang memecah batu di dalam perut bumi sehingga menimbulkan uap panas ternyata menimbulkan kerusakan lingkungan seperti kerusakan rumah dan sebagainya," jelasnya.

"Kemudian uap yang dihasilkan ternyata juga menimbulkan dampak kepada kualitas udara, sehingga produk pertanian jadi menurun kualitas dan kuantitasnya," imbuh Nailul.

Dengan kondisi ini, maka investor sangat mempertimbangkan untuk masuk ke sektor PLTP. Sebab, bakal ikut menanggung beban kerugian yang ditimbulkan.

"Maka secara ekonomi harusnya investor juga menanggung kerugian akibat pembangunan PLT Geothermal. Investor tidak akan tertarik memang dengan kondisi tersebut. Makanya pembangunan PLT Geothermal ya tidak akan berjalan dengan baik," terangnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap salah satu penyebab pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berjalan lambat adalah proses perizinan yang lama. Padahal, potensi energi geothermal di Tanah Air mencapai puluhan ribu megawatt (MW).

Sebab, dari potensinya yang mencapai 24 ribu megawatt hanya 11 persen yang baru bisa digarap para investor.

"Potensinya ada 24 ribu megawatt. Sudah kita kerjakan, tapi kok tidak berjalan secara cepat," kata Jokowi saat membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 Tahun 2024 di JCC, Jakarta, Rabu (18/9).

Menurutnya, proses perizinan PLTP bisa memakan waktu sekitar 5 tahun sampai 6 tahun. Hal itu yang kemungkinan besar membuat investor ogah masuk karena harus menunggu lama untuk bisa memulai pembangunan.

"Kalau saya, ndak kuat saya. Meskipun banyak yang menyampaikan saya sabar, tapi untuk nunggu 6 tahun ndak kuat," imbuhnya.

Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN), embangkit berbasis panas bumi baru mengambil porsi 19 persen dari total pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) nasional dengan realisasi kapasitas PLTP terpasang sebesar 2.360,3 MW pada 2022.

Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api atau ring of fire memiliki sekitar 40 persen cadangan panas bumi dunia. Sehingga, seharusnya porsinya dalam EBT bisa lebih besar lagi.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan masalah utama penyebab pembangunan PLTP lambat bukan proses perizinan yang membutuhkan waktu lama, melainkan karena biaya yang tinggi. Selain itu juga karena dampak yang ditimbulkan dapat merusak lingkungan. Karenanya, investor ragu untuk masuk.

"Investasi PLT Geothermal (PLTP) selain berbiaya besar, ternyata juga banyak menimbulkan masalah, terutama terkait lingkungan dan kerugian bagi masyarakat di sekitar pembangkit.

Menurutnya, meski salah satu keunggulan PLTP adalah energi yang ramah lingkungan karena tanpa menghasilkan polusi atau nol karbon, tapi proses dalam mendapatkan energi tersebut dapat membuat kerusakan.

"Skema PLT Geothermal yang memecah batu di dalam perut bumi sehingga menimbulkan uap panas ternyata menimbulkan kerusakan lingkungan seperti kerusakan rumah dan sebagainya," jelasnya.

"Kemudian uap yang dihasilkan ternyata juga menimbulkan dampak kepada kualitas udara, sehingga produk pertanian jadi menurun kualitas dan kuantitasnya," imbuh Nailul.

Dengan kondisi ini, maka investor sangat mempertimbangkan untuk masuk ke sektor PLTP. Sebab, bakal ikut menanggung beban kerugian yang ditimbulkan.

"Maka secara ekonomi harusnya investor juga menanggung kerugian akibat pembangunan PLT Geothermal. Investor tidak akan tertarik memang dengan kondisi tersebut. Makanya pembangunan PLT Geothermal ya tidak akan berjalan dengan baik," terangnya.

Rencana Indonesia untuk mengembangkan pembangkit nuklir semakin dekat. Hal ini ditandai dengan dimulainya pembahasan pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, kebijakan energi nasional (KEN) sudah disahkan. Oleh karena itu, pembahasan pembentukan NEPIO dilakukan.

"Pada 4 Sep lalu, dikarenakan Kebijakan Energi Nasional KEN sudah disahkan oleh Komisi 7 dan diundangkan. Maka kami membuka pembahasan pembentukan NEPIO dan berbagai konsep mendasar struktur yang akan ditetapkan," tulis Eniya di Instagram dan dibagikan akun Ditjen EBTKE dikutip Senin (16/9/2024).

"Saya menjalankan tugas ini berdasarkan Kepmen ESDM 34/2024 tentang Tim Persiapan Pembentukan NEPIO. Untuk melakukan pembahasan pembentukan NEPIO. Mentri ESDM sebagai Pengarah, Dirjen EBTKE sebagai Ketua 1. Dan ketua 2 adalah pak Agus Puji. Wakil ketua adalah pak As Natio. Serta anggota dari berbagai stakeholder dan multi expert," lanjutnya.

Dia menerangkan, setiap negara yang berencana membangun tenaga nuklir tidak wajib memiliki organisasi ini. Namun, kata dia, untuk Indonesia dirasa perlu dikarenakan memerlukan banyak pertimbangan dan periode kabinet yang tidak hanya 5 tahun. Dia bilang, NEPIO Indonesia ini akan diketuai oleh Presiden.

"Kami membahas pembentukan NEPIO ini dengan penjajakan konsep organisasi yang efisien dan tidak gemuk,"ujarnya.

Lanjutnya, pada pertemuan itu menghasilkan alternatif konsep yang akan kemudian dikonsultasikan ke Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk kemudian dibahas lagi lebih mendalam dalam beberapa waktu kedepan. Jelasnya, dalam KEN disebutkan, bahwa nuklir sebagai energi listrik akan masuk jaringan PLN pada 2032 sebesar 250 MW.

"Dimana lokasinya? Jenis apa? SDM bagaimana? Safety bagaimana? Teknologinya apa? Operasionalnya siapa? Investasinya bagaimana? Persiapan limbahnya bagaimana? Dan bla bla pertanyaan lain yang seabrek itu....akan dibahas di dalam NEPIO sendiri setelah ditetapkan oleh Presiden dalam bentuk Perpres maupun Kepres," terangnya.

Dia melanjutkan, persiapan masih panjang dan perlu disiapkan secara matang. Pihaknya juga tengah menggodok Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang mendukung energi nuklir.

"Kita tunggu dalam RUKN dan RUPTL yang sedang digodok untuk juga mendukung Nuklir sebagai Energi Listrik ini yang menerjemahkan KEN yang telah ditetapkan," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kepresidenan Kremlin, Moskow, Rusia, Rabu, 31 Juli 2024.

Dalam pertemuan yang berlangsung terbuka selama kurang lebih 30 menit itu, Prabowo menyampaikan ke Putin ketahanan energi merupakan salah satu prioritas kerjanya setelah dilantik sebagai Presiden RI Periode 2024–2029 pada 20 Oktober 2024.

Ketua Partai Gerindra itu pun mengungkapkan ketertarikannya bekerja sama dengan Rusia di bidang energi nuklir.

“Di sektor energi nuklir, saya membahas ini dengan beberapa institusi terkait (di Rusia), kemungkinan kita bekerja sama pada bidang reaktor modular dan reaktor utama,” kata Menhan Prabowo ke Presiden Putin, sebagaimana disiarkan oleh sejumlah stasiun TV asing yang meliput di Kremlin.

Reaktor nuklir merupakan salah satu komponen penting dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Rusia saat ini merupakan salah satu negara di dunia yang kebutuhan listriknya dipasok dari nuklir.

Terkait itu, Presiden Putin tidak langsung memberikan tanggapannya, karena keduanya bakal melanjutkan pertemuan secara tertutup dalam format santap pagi bersama (working-breakfast format) yang kemungkinan dijadwalkan berlangsung Kamis ini.

Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Putin bakal mendiskusikan berbagai isu dan menjajaki peluang kerja sama dua negara secara lebih detail.

Tidak hanya soal nuklir, Prabowo dalam pertemuannya dengan Putin juga menyampaikan minatnya untuk mengirim lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan di universitas-universitas Rusia, terutama untuk jurusan kedokteran dan teknik.

Prabowo menyebut Indonesia saat ini masih kekurangan 160.000 dokter, dan dia bertekad untuk menutup kekurangan itu saat resmi menjabat sebagai presiden.

“Jika memungkinkan, kami ingin mengirim putra-putri kami untuk menempuh pendidikan tinggi di kampus-kampus Rusia, khususnya bidang kedokteran dan teknik, dan saya berencana mengalokasikan secara khusus anggaran untuk program beasiswa ini,” kata Prabowo ke Putin.

Dia melanjutkan Rusia pernah menjadi salah satu tujuan utama mahasiswa Indonesia untuk bersekolah khususnya pada dekade 1960-an.

Kemudian, Prabowo juga menyoroti kerja sama dua negara bidang pertahanan, industri pertahanan, dan pariwisata. Dia menekankan hubungan dua negara saat ini telah terjalin dengan baik, dan dia bertekad untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama itu ke depannya.

Dalam pertemuan di Green Hall, Kremlin, Rabu, Prabowo terlihat hanya didampingi oleh ajudannya Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya. Sementara itu, Presiden Putin didampingi jajaran pejabat tingginya, yaitu Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov, Wakil Perdana Menteri Denis Manturov, dan Penasihat Presiden untuk Urusan Luar Negeri Yury Ushakov.

Dalam pertemuan itu, yang juga disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun TV Rusia, Putin menilai Prabowo merupakan sahabat lama Rusia. “Saya tahu kamu punya hubungan yang baik dengan Rusia,” kata Putin ke Prabowo sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Rusia TASS.

Prabowo, yang berbicara setelah Putin, berterima kasih karena telah diterima di Kremlin, meskipun pemberitahuan untuk pertemuan itu diberikan dalam waktu yang singkat. Menhan Prabowo juga menyebut dalam 4 tahun terakhir, dia telah empat kali berkunjung ke Rusia.

“Ini keempat kalinya saya ke Rusia dalam 4 tahun terakhir, tetapi ini yang pertama bagi saya diterima di Kremlin oleh Presiden Putin,” kata Prabowo.

Presiden Putin merupakan kepala negara keempat yang ditemui Prabowo dalam rangkaian lawatan luar negerinya sejak minggu lalu. Dia sebelumnya bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris, Presiden Serbia Aleksander Vui di Beograd, dan Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan di Ankara.

Nuklir di Indonesia

Indonesia sejauh ini punya tiga reaktor nuklir, yang rata-rata dibangun pada tahun 1970-an. Tiga reaktor itu, yaitu Reaktor Nuklir Kartini di Yogyakarta, Reaktor Triga 2000 di Bandung, dan Instalasi Reaktor Serba Guna G. A. Siwabessy di Serpong. Tiga reaktor itu saat ini diperuntukkan untuk pendidikan dan penelitian.

Penelitian nuklir sebenarnya sudah dilakukan sejak 1954, namun rencana pengembangan PLTN dihentikan pada 1997 dengan ditemukannya cadangan gas besar di Natuna. Keinginan membangun pembangkit nuklir muncul lagi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2006.

Indonesia merencanakan memiliki empat PLTN pada tahun 2025 dengan kapasitas minimal 4.000 MW, salah satunya akan dibangun di Muria, Jepara, yang direncanakan sejak era Orde Baru. Namun penentengan dari masyarakat dan pegiat lingkungan begitu keras.

Salah satu yang menyuarakan penolakan adalah Greenpeace Indonesia. Juru kampanyeiklim dan energi Greenpece, Satrio S Prilianto, mengatakan mahalnya biaya dan lamanya waktu pembangunan menjadi alasan utama tidak adanya urgensi pendirian PLTN di Indonesia.

“Dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga energi terbarukan seperti surya (PLTS) dan angin (PLTB), dengan nilai investasi yang sama, dapat dihasilkan kapasitas yang lebih tinggi,” kata Satrio seperti dimuatMajalah Tempo, 30 Januari 2021.

Satrio menuturkan, skala kapasitas PLTS dan PLTB lebih fleksibel karena dapat dibuat untuk kapasitas kecil atau besar. Dengan teknologi small modular reactor (SMR), dia menerankan, PLTN dapat dibuat dalam skala lebih ekcil, tapi perkembangannya secara komersial belum terbukti.

“Berdasarkan The World Nuclear Status Report (WNISR) 2020, banyak proyek SMR yang mangkrak setelah dimulai cukup lama,” katanya.

Proyek tersebut termasuk di Argentina, Kanada, Cina, India, Rusia, Korea Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat tertunda, bahkan dihentikan.

ANTARA | TIM TEMPO

Bisnis.com, JAKARTA - Energi nuklir tidak lagi sebagai opsi terakhir, melainkan prioritas untuk dimanfaatkan guna mengejar target nol emisi karbon.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menegaskan bahwa energi nuklir masuk dalam rencana bauran energi terbarukan Indonesia.

Bahkan, pemerintah belakangan mempercepat target operasi komersial pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN dari target sebelumnya 2039, menjadi 2032. Hal ini dilakukan untuk mengejar peta jalan nol emisi karbon nasional.

“[Nuklir] masuk dalam rencana bauran energi,” kata Arifin saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Senin (8/7/2024).

Dengan begiu, dia menyebut nuklir tidak lagi menjadi opsi terakhir, melainkan salah satu prioritas dalam pemanfaatan energi baru energi terbarukan di Indonesia.

Kementerian ESDM memandang potensi nuklir sangat besar, sehingga mampu dimanfaatkan dalampercepatan untuk mencapai net zero emission (NZE), dan juga Nationally Determined Contribution (NDC).

"Karena, kami juga melihat bahwa ketersediaan energi dan kemudian juga percepatan untuk target capaian NDC," ujarnya.

Lebih lanjut, eks Duta Besar Indonesia untuk Jepang tersebut menuturkan bahwa sampai dengan saat ini pemerintah terus melakukan berbagai kajian teknis untuk dapat memanfaatkan potensi nuklir di Indonesia.

"Ada kajian-kajian teknisnya lagi kan. Harus secara teknis itu reliable, aman dan kompetitif," tutur Arifin.

Di sisi lain, Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi menyebut bahwa energi nuklir terus dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET).

Saat ini, kata Eniya untuk nuklir sendiri sudah masuk dalam satu pasal yang terdapat dalam RUU EBET.“Nuklirnya sudah masuk ke dalam perencanaan dan sudah tercantum di pasal 9 ruu di energi baru," ujar Eniya.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) lewat Komisi VII menghendaki masuknya nuklir dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).

Wakil ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan DPR menegaskan pembahasan nuklir sudah tidak ada masalah lagi dalam pembahasannya.

“Nuklir itu kan pertanyaannya kapan mau menggerakkan energi nuklir dan itu perlu masuk atau tidak. Kita tetap menghendaki nuklir masuk dalam UU EBET,” kata Eddy saat ditemui di komplek parlemen dikutip, Rabu (20/3/2024).