Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kementerian untuk mendorong nilai tambah negara dari pemasukan melalui komoditas kakao dan kelapa.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Kepala Negara menilai bahwa Indonesia memiliki bekal kuat lantaran merupakan salah satu negara produsen kelapa dan kakao.

Dia memerinci bahwa produksi kelapa mencapai 2,8 juta ton per tahun dengan nilai ekspor US$1,2 miliar, sedangkan produksi kakao mencapai 180.000 ton dengan nilai ekspor US$1,3 miliar.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai komoditas cokelat dan kelapa di Istana Negara, Rabu (10/7/2024).

“Nilai ekspor kakao adalah US$ 1,3 miliar dan kelapa US$ 1,2 miliar. Apalagi kita memiliki luas lahan dari kakao adalah 1,3 juta hektare dan kelapa 3,3 juta hektare,” ucapnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengatakan bahwa selama ini dalam perdagangan kakao terdapat bea keluar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Persentasenya, kata antara 0%—15% tergantung dari harga. Selain Indonesia, beberapa negara yang menerapkan bea keluar kakao antara lain Pantai Gading dan Ghana.

Dia menjelaskan apabila melihat dari sisi industri, tantangan saat ini yang terjadi jumlah lahan kakao berkurang. Sehingga, Kepala Negara mendorong kebutuhan pengembangan industri perlu naik hingga dua kali lipat.

“Jadi kita sudah ada 11 perusahaan yang di pengelolaan kakao dan industri coklat sudah naik menjadi 31 perusahaan, dan kebutuhan kakaonya kapasitas dari perusahaan itu 124.000 ton," kata Airlangga.

Belum lagi, kata Airlangga saat ini kebutuhan kakao lokalnya hanya 45% dan impornya 55%. Sehingga, penting untuk menerapkan replanting kakao agar luas lahan kakao meningkat dan produksinya bisa dikembalikan dengan target peningkatan yaitu ke 400.000 ton.

Airlangga melanjutkan arahan lain dari Presiden Ke-7 RI itu adalah memberikan tugas tambahan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk bertanggung jawab untuk me-replanting dan juga mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa.

"Oleh karena itu, yang penting dua-duanya itu adalah karena ini adalah smallholder ataupun kebun rakyat, disediakan benihnya oleh perguruan tinggi atau balai penelitian yang dibiayai oleh BPDPKS. Jadi ada penugasan BPDPKS tidak hanya untuk kelapa sawit tetapi untuk revitalisasi daripada kakao dan kelapa," tandas Airlangga.