Jakarta: Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan aspek penting dalam perpajakan dan transaksi properti. Dengan memahami pengertian dan cara menghitung NJOP, pemilik properti dapat mengetahui nilai properti mereka dan memenuhi kewajiban perpajakan terkait.

NJOP merupakan hal yang penting dalam properti. NJOP umumnya ditetapkan setiap tiga tahun sekali. Di bawah ini akan dijelaskan tentang pengertian dan cara menghitung NJOP yang mudah agar kamu memahami.

Penjelasan NJOP

NJOP adalah harga rata-rata tanah dan bangunan yang diperoleh dari transaksi jual beli. Dengan kata lain, NJOP merupakan harga yang digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Cara menghitung NJOP

Dikutip dari laman Sinarmas Land, NJOP adalah harga rata-rata bidang tanah dan bangunan yang didapat dari transaksi jual beli. Nilai ini digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berikut beberapa faktor yang menentukan besaran NJOP.

Baca juga: Cara Menghitung PBB

1. NJOP per meter

• Ditentukan melalui proses penilaian dengan metode perbandingan harga pasar.
• Data diperoleh dari berbagai pihak seperti penjual, pembeli, notaris, dan perangkat daerah.
• Faktor yang mempengaruhi: lokasi, akses, dan kondisi fisik.
• Diperbarui setiap tahun untuk menyesuaikan dengan inflasi.

2. Luas tanah

Diukur secara seksama untuk mendapatkan nilai NJOP tanah.

3. Luas bangunan

Dihitung untuk mendapatkan nilai NJOP bangunan.

Rumus menghitung NJOP

NJOP tanah: Luas tanah x NJOP tanah per meter
NJOP bangunan: Luas bangunan x NJOP bangunan per meter
NJOP total: NJOP tanah + NJOP bangunan

Baca juga: Cara Menghitung Harga Jual Tanah

Berikut langkah-langkah menghitung NJOP:

1. Tentukan luas tanah dan bangunan.
2. Dapatkan informasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi dari pemerintah daerah setempat.
3. Kalikan luas tanah dengan NJOP tanah per meter persegi untuk mendapatkan NJOP tanah.
4. Kalikan luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi untuk mendapatkan NJOP bangunan.
5. Jumlahkan NJOP tanah dan NJOP bangunan untuk mendapatkan NJOP total.

Contoh:

Luas tanah = 100 meter persegi
NJOP tanah per meter persegi = Rp5.000.000
Luas bangunan = 80 m2
NJOP bangunan per meter persegi = Rp1.000.000

NJOP tanah = 100 m2 x Rp5.000.000 = Rp500.000.000
NJOP bangunan = 80 m2 x Rp1.000.000 = Rp80.000.000
NJOP total = Rp500.000.000 + Rp80.000.000 = Rp580.000.000

(KIE)

Memiliki rumah di Jakarta, kota metropolitan yang dinamis dan penuh peluang, merupakan impian banyak orang. Namun, di balik impian tersebut, terdapat pertimbangan penting yang perlu dipahami, yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan dampaknya terhadap besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

NJOP yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, Morris Danny, mengatakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur besaran NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB-P2 berdasarkan persentase, yaitu paling rendah 20 persen dan paling tinggi 100 persen.

"Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menetapkan Peraturan lain tentang Persentase NJOP yang digunakan untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7).

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pergub DKI Jakarta) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Persentase Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah ditetapkan pada 30 Mei 2024.

Pada beleid tersebut, NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 memiliki persentase yang berbeda tergantung pada jenis objek PBB-P2. Menurut pasal 2 ayat (1) Pergub DKI Jakarta No.17/2024, NJOP yang digunakan untuk Perhitungan PBB-P2 untuk objek PBB-P2.

Sementara untuk menghitung PBB-P2 pada hunian adalah 40 persen dari NJOP. Sedangkan selain hunian, NJOP yang digunakan untuk menghitung PBB-P2 adalah 60 persen dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.

Morris menuturkan, dalam pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa Penetapan Persentase NJOP tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan bentuk pemanfaatan objek PBB-P2. Hal ini dimaksudkan agar pemungutan PBB-P2 lebih adil dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

Pada pasal 3 Pergub DKI Jakarta No.17/2024, dijelaskan klasifikasi objek PBB-P2 yaitu:

Pasal tersebut menjelaskan bahwa NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 pada tahun pajak sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, masih berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

"Dengan kata lain, bahwa NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebelum berlakunya Peraturan Gubernur tersebut masih mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku sebelumnya," ucap Morris.

Ia menekankan, ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur tersebut memberikan gambaran jelas tentang persentase NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2.

Hal ini menjadi acuan penting bagi warga DKI Jakarta dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan mengetahui kewajiban pajaknya.

Dengan adanya klasifikasi persentase tersebut, peraturan baru ini juga diharapkan dapat meningkatkan keadilan dalam pemungutan PBB-P2, serta meningkatkan kesadaran terhadap warga DKI Jakarta yang memiliki kewajiban pajak bumi dan bangunan.

Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara yang memiliki peran penting dalam membangun bangsa dan negara. Pembayaran pajak secara tepat waktu berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan bersama, termasuk dalam mewujudkan Jakarta yang lebih maju dan sejahtera.

Memiliki rumah sendiri tentu menjadi impian semua orang, terlebih di kota besar seperti Jakarta. Fasilitas umum yang lengkap, fasilitas pendidikan berkualitas, infrastruktur memadai, hingga jadi pusat hiburan hits jadi beberapa alasannya.

Apa Anda juga berencana membeli rumah atau properti di Jakarta? Bila iya, Anda harus mengetahui istilah Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP.

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, mengatakan, setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peraturan daerah tersebut mengatur besaran NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB-P2 berdasar persentase, yaitu paling rendah 20 persen dan paling tinggi 100 persen.

“Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menetapkan Peraturan lain tentang Persentase NJOP yang digunakan untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,” ujarnya.

Morris menambahkan, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Persentase Nilai Jual Objek Pajak, yang digunakan untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang telah ditetapkan pada 30 Mei 2024.

Lantas apa saja ketentuan yang terdapat dalam peraturan gubernur tersebut? Simak penjelasannya berikut ini.

NJOP untuk perhitungan PBB-P2 memiliki persentase yang berbeda, tergantung pada jenis objek PBB-P2. Menurut pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2024, NJOP yang digunakan untuk Perhitungan PBB-P2 untuk objek PBB-P2.

Untuk menghitung PBB-P2 pada hunian adalah 40 persen dari NJOP. Selain hunian, NJOP yang digunakan untuk menghitung PBB-P2 adalah 60 persen dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.

Morris menuturkan, dalam pasal 2 ayat (2), penetapan persentase NJOP tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan bentuk pemanfaatan objek PBB-P2. Hal ini dimaksudkan agar pemungutan PBB-P2 lebih adil dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

Pada pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2024, dijelaskan klasifikasi objek PBB-P2 yaitu:

1. Objek PBB-P2 yang terdiri dari beberapa bangunan, penentuan objek PBB-P2 berupa hunian atau selain hunian didasarkan pada luas jenis penggunaan bangunan yang dominan.

2. Terhadap objek PBB-P2 berupa tanah kosong dikategorikan termasuk objek pajak selain hunian.

Pada pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2024 menjelaskan bahwa untuk NJOP yang digunakan dalam perhitungan PBB-P2 pada tahun pajak sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, masih berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

“Dengan kata lain, bahwa NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebelum berlakunya Peraturan Gubernur tersebut masih mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku sebelumnya,” ucap Morris.

Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur tersebut memberikan gambaran jelas tentang persentase NJOP yang digunakan untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Hal ini menjadi acuan penting bagi warga DKI Jakarta dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan mengetahui kewajiban pajaknya.

Dengan adanya klasifikasi persentase tersebut, peraturan baru ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan dalam pemungutan PBB-P2, serta meningkatkan kesadaran terhadap warga DKI Jakarta yang memiliki kewajiban pajak bumi dan bangunan.

Yuk, bersama-sama taati kewajiban membayar pajak untuk membangun Jakarta yang lebih maju dan sejahtera. Membayar pajak tepat waktu adalah upaya konkret untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio