Tren investasi properti di Indonesia, khususnya di Jakarta, semakin menggeliat. Rumah, apartemen, ruko, hingga tanah menjadi incaran banyak orang sebagai aset jangka panjang.

Namun, di balik keuntungan menjanjikan, ada kewajiban yang tak boleh dilupakan, yakni membayar pajak. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu pajak daerah yang wajib dibayarkan oleh pemilik properti setiap tahunnya.

Meski terkesan sepele, pajak ini memiliki peran krusial dalam pembangunan daerah. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Morris Danny, mengatakan sederet manfaat dapat masyarakat rasakan apabila wajib pajak taat dalam membayar pajaknya.

"Penerimaan dari PBB dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan pembangunan pemerintah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan publik lainnya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/8).

Berikut beberapa manfaat yang didapatkan apabila membayar PBB-P2 tepat waktu, antara lain:1. Menjadi Sumber Pendapatan Bagi Pemerintah

PBB-P2 menjadi salah sumber pendapatan terbesar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari Pajak Daerah.

"Pendapatan dari PBB ini sangat penting dalam mendukung berbagai proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup," sebut dia.2. Mengatur Kepemilikan Properti

Bukan hanya bermanfaat untuk pendapatan daerah, namun PBB-P2 juga dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengatur kepemilikan properti. Morris menuturkan, melalui pengenaan pajak yang adil dan proporsional, PBB dapat mendorong pemilik properti untuk memanfaatkan tanah dan bangunan mereka lebih efisien.

"Tak hanya itu, PBB juga dapat mendorong penggunaan properti sesuai dengan rencana tata ruang dan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata ruang kota yang lebih teratur dan terencana, serta menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya," ucapnya.3. Pengumpulan Data Properti

Dalam proses pemungutan PBB-P2, pemerintah juga dapat sekaligus mengumpulkan data tentang kepemilikan properti dan kondisi properti yang ada. Nantinya, data ini dapat digunakan dalam perencanaan perkotaan, pengembangan infrastruktur, analisis ekonomi dan pengambilan keputusan lainnya.

Data yang akurat dan terbaru mengenai properti sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien, serta untuk membuat kebijakan yang berbasis data.Morris menegaskan bahwa pembayaran PBB-P2 tidak hanya merupakan kewajiban warga negara, tetapi juga sebuah kontribusi nyata dalam pembangunan daerah dan nasional. Pajak ini memainkan peran krusial dalam mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

PBB-P2 menjadi salah satu pilar utama dalam pembiayaan proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan membayar PBB-P2, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung berbagai program pemerintah.

Dengan membayar pajak, masyarakat juga membantu memastikan bahwa dana yang diperlukan untuk pembangunan tersedia dan dapat digunakan secara efektif untuk kesejahteraan bersama.

Membayar pajak tepat waktu juga membantu menciptakan tata ruang kota yang lebih teratur dan terencana, mengurangi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta mendorong pemanfaatan properti yang lebih efisien.

Kesadaran akan pentingnya membayar pajak secara tepat waktu merupakan langkah awal dalam membangun masyarakat yang bertanggung jawab. Melalui kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, kita dapat turut serta mewujudkan cita-cita untuk membangun Jakarta yang lebih maju dan sejahtera.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan harga rata-rata dari perhitungan transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. NJOP ini, berdampak penting terhadap besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menentukan bahwa besaran NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB-P2 berdasarkan persentase, yaitu paling rendah 20 persen dan paling tinggi 100 persen.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, Morris Danny mengatakan, jika tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

"Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menetapkan Peraturan lain tentang Persentase NJOP yang digunakan untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan," kata Morris dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7).

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pergub DKI Jakarta) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Persentase Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pada beleid tersebut, NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 memiliki persentase yang berbeda, bergantung pada jenis objek PBB-P2. Menurut pasal 2 ayat (1) Pergub DKI Jakarta No.17/2024, NJOP yang digunakan untuk Perhitungan PBB-P2 untuk objek PBB-P2.

Sementara, penghitungan PBB-P2 pada hunian adalah 40 persen dari NJOP. Sedangkan selain hunian, NJOP penghitungan PBB-P2 adalah 60 persen dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.

Morris mengatakan, sesuai pasal 2 ayat (2), Penetapan Persentase NJOP ditetapkan dengan mempertimbangkan bentuk pemanfaatan objek PBB-P2. Tujuannya, agar pemungutan PBB-P2 lebih adil dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

Klasifikasi Objek PBB-P2

Adapun klasifikasi objek PBB-P2 berdasarkan pasal 3 Pergub DKI Jakarta No.17/2024 adalah seperti berikut:

1. Objek PBB-P2 yang terdiri dari beberapa bangunan, penentuan objek PBB-P2 berupa hunian atau selain hunian didasarkan pada luas jenis penggunaan bangunan yang dominan.

2. Terhadap objek PBB-P2 berupa tanah kosong dikategorikan termasuk objek pajak selain hunian.

Pasal yang sama menyatakan, NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 pada tahun pajak sebelum pemberlakuan Peraturan Gubernur ini, masih berlaku sesuai peraturan perundang-undangan sebelumnya.

"Dengan kata lain, bahwa NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebelum berlakunya Peraturan Gubernur tersebut masih mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku sebelumnya," ucap Morris.

Secara umum, Peraturan Gubernur telah memberikan gambaran jelas tentang persentase NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2.

Morris menyampaikan, hal ini dapat menjadi acuan penting bagi warga DKI untuk memahami peraturan perpajakan dan mengetahui kewajiban pajaknya.

Klasifikasi persentase tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan keadilan pemungutan PBB-P2, sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap warga DKI yang memiliki kewajiban PBB sebagai kontribusi membangun negara dan mewujudkan Jakarta yang lebih sejahtera.

Upaya balik nama atau biasa disebut mutasi pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB memiliki tujuan utama untuk mengidentifikasi kewajiban membayar PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny mengatakan, melalui proses itu, nama wajib pajak yang lama pun menjadi nama pemilik baru. Umumnya, balik nama PBB dilakukan usai transaksi jual-beli, hibah, maupun warisan tanah serta bangunan dari pemilik pertama ke pemilik baru.

"Dengan kata lain, proses balik nama PBB bertujuan untuk mengubah nama wajib pajak yang tertera di SPPT PBB menjadi nama pemilik baru," katanya.

Menurut Morris, proses balik nama penting demi memastikan nama yang tercantum di SPPT PBB benar merupakan pemilik atau yang memanfaatkan bangunan tersebut.

"Hal ini penting untuk memastikan bahwa nama yang tertera pada SPPT PBB adalah pemilik, penguasa, dan/atau yang memanfaatkan tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pajak PBB-P2," lanjutnya.

Syarat Administrasi Balik Nama PBB

Saat ini, persyaratan administrasi untuk balik nama PBB diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 458 Tahun 2024 tentang Persyaratan Administrasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Untuk melakukan proses balik nama PBB-P2, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, masing-masing adalah surat permohonan dari wajib pajak, fotokopi KTP, surat kuasa (bila dikuasakan), serta SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan ditandatangani.

Persyaratan selanjutnya, fotokopi sertifikat dan bukti kepemilikan lainnya, SPPT PBB, tidak memiliki tunggakan pajak, fotokopi Akta Jual Beli (AJB)/hibah/waris, serta fotokopi SSPD BPHTB yang sudah disahkan dan divalidasi oleh petugas UPPPD,

Morris menegaskan, proses membalikkan nama sama sekali tak menyita waktu. Hal utama untuk dilakukan adalah mengajukan permohonan balik nama PBB-P2 secara online melalui laman pajakonline.jakarta.go.id dengan langkah seperti berikut:

• Masuk ke laman https://pajakonline.jakarta.go.id/login, login dengan akun terdaftar

• Pilih jenis pajak (di sebelah kiri layar), kemudian pilih PBB-P2

• Pilih menu pelayanan

• Klik "Tambah Permohonan Pelayanan"

• Pilih jenis pajak - Pajak Bumi dan Bangunan

• Pilih jenis pelayanan - Mutasi

• Pilih jenis sub pelayanan - Balik Nama/Mutasi Seluruhnya (Untuk balik nama PBB-P2) atau Pemecahan (Untuk pecah PBB-P2)

• Isi data pemohon dan lainnya yang dibutuhkan

• Unggah semua data pendukung

Menurut Morris, kelengkapan persyaratan administrasi dengan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan akan dapat meminimalisir masalah pembayaran pajak di kemudian hari. Proses balik nama ini tak hanya untuk memastikan legalitas kepemilikan, tetapi juga membantu melaksanakan kewajiban pembayaran pajak yang tepat.

Terlebih, proses pengajuan balik nama PBB itu dapat dilakukan dengan mudah secara online melalui pajakonline.jakarta.go.id.

"Jadi, jika terjadi peralihan kepemilikan atau hak atas tanah dan bangunan, segera ajukan balik nama PBB," kata Morris.

Memiliki rumah di Jakarta, kota metropolitan yang dinamis dan penuh peluang, merupakan impian banyak orang. Namun, di balik impian tersebut, terdapat pertimbangan penting yang perlu dipahami, yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan dampaknya terhadap besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

NJOP yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, Morris Danny, mengatakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur besaran NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB-P2 berdasarkan persentase, yaitu paling rendah 20 persen dan paling tinggi 100 persen.

"Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menetapkan Peraturan lain tentang Persentase NJOP yang digunakan untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7).

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pergub DKI Jakarta) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Persentase Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah ditetapkan pada 30 Mei 2024.

Pada beleid tersebut, NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 memiliki persentase yang berbeda tergantung pada jenis objek PBB-P2. Menurut pasal 2 ayat (1) Pergub DKI Jakarta No.17/2024, NJOP yang digunakan untuk Perhitungan PBB-P2 untuk objek PBB-P2.

Sementara untuk menghitung PBB-P2 pada hunian adalah 40 persen dari NJOP. Sedangkan selain hunian, NJOP yang digunakan untuk menghitung PBB-P2 adalah 60 persen dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.

Morris menuturkan, dalam pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa Penetapan Persentase NJOP tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan bentuk pemanfaatan objek PBB-P2. Hal ini dimaksudkan agar pemungutan PBB-P2 lebih adil dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

Pada pasal 3 Pergub DKI Jakarta No.17/2024, dijelaskan klasifikasi objek PBB-P2 yaitu:

Pasal tersebut menjelaskan bahwa NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 pada tahun pajak sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, masih berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

"Dengan kata lain, bahwa NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebelum berlakunya Peraturan Gubernur tersebut masih mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku sebelumnya," ucap Morris.

Ia menekankan, ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur tersebut memberikan gambaran jelas tentang persentase NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2.

Hal ini menjadi acuan penting bagi warga DKI Jakarta dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan mengetahui kewajiban pajaknya.

Dengan adanya klasifikasi persentase tersebut, peraturan baru ini juga diharapkan dapat meningkatkan keadilan dalam pemungutan PBB-P2, serta meningkatkan kesadaran terhadap warga DKI Jakarta yang memiliki kewajiban pajak bumi dan bangunan.

Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara yang memiliki peran penting dalam membangun bangsa dan negara. Pembayaran pajak secara tepat waktu berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan bersama, termasuk dalam mewujudkan Jakarta yang lebih maju dan sejahtera.

Memiliki rumah sendiri tentu menjadi impian semua orang, terlebih di kota besar seperti Jakarta. Fasilitas umum yang lengkap, fasilitas pendidikan berkualitas, infrastruktur memadai, hingga jadi pusat hiburan hits jadi beberapa alasannya.

Apa Anda juga berencana membeli rumah atau properti di Jakarta? Bila iya, Anda harus mengetahui istilah Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP.

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, mengatakan, setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peraturan daerah tersebut mengatur besaran NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB-P2 berdasar persentase, yaitu paling rendah 20 persen dan paling tinggi 100 persen.

“Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menetapkan Peraturan lain tentang Persentase NJOP yang digunakan untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,” ujarnya.

Morris menambahkan, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Persentase Nilai Jual Objek Pajak, yang digunakan untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang telah ditetapkan pada 30 Mei 2024.

Lantas apa saja ketentuan yang terdapat dalam peraturan gubernur tersebut? Simak penjelasannya berikut ini.

NJOP untuk perhitungan PBB-P2 memiliki persentase yang berbeda, tergantung pada jenis objek PBB-P2. Menurut pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2024, NJOP yang digunakan untuk Perhitungan PBB-P2 untuk objek PBB-P2.

Untuk menghitung PBB-P2 pada hunian adalah 40 persen dari NJOP. Selain hunian, NJOP yang digunakan untuk menghitung PBB-P2 adalah 60 persen dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.

Morris menuturkan, dalam pasal 2 ayat (2), penetapan persentase NJOP tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan bentuk pemanfaatan objek PBB-P2. Hal ini dimaksudkan agar pemungutan PBB-P2 lebih adil dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

Pada pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2024, dijelaskan klasifikasi objek PBB-P2 yaitu:

1. Objek PBB-P2 yang terdiri dari beberapa bangunan, penentuan objek PBB-P2 berupa hunian atau selain hunian didasarkan pada luas jenis penggunaan bangunan yang dominan.

2. Terhadap objek PBB-P2 berupa tanah kosong dikategorikan termasuk objek pajak selain hunian.

Pada pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2024 menjelaskan bahwa untuk NJOP yang digunakan dalam perhitungan PBB-P2 pada tahun pajak sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, masih berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

“Dengan kata lain, bahwa NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebelum berlakunya Peraturan Gubernur tersebut masih mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku sebelumnya,” ucap Morris.

Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur tersebut memberikan gambaran jelas tentang persentase NJOP yang digunakan untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Hal ini menjadi acuan penting bagi warga DKI Jakarta dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan mengetahui kewajiban pajaknya.

Dengan adanya klasifikasi persentase tersebut, peraturan baru ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan dalam pemungutan PBB-P2, serta meningkatkan kesadaran terhadap warga DKI Jakarta yang memiliki kewajiban pajak bumi dan bangunan.

Yuk, bersama-sama taati kewajiban membayar pajak untuk membangun Jakarta yang lebih maju dan sejahtera. Membayar pajak tepat waktu adalah upaya konkret untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Sebelum memutuskan membeli properti, Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) menjadi salah satu instrumen dalam regulasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang harus dipahami.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menyatakan, kehadiran NJOPTKP dapat mengurangi beban, karena ada objek yang tak dikenai pajak. Adapun PBB-P2 merupakan kewajiban yang harus dibayar tiap tahun untuk setiap kepemilikan properti.

Morris menegaskan, wajib pajak sebaiknya memahami terkait NJOP dan NJOPTKP, sehingga besaran PBB-P2 dapat dihitung dengan tepat.

Secara garis besar, NJOPTKP adalah batas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tak dikenai pajak, di mana setiap wajib pajak dalam penetapan besaran PBB terutang akan mendapat pengurangan berupa NJOPTKP.

Morris mengatakan, pengurangan NJOPTKP diberikan sebanyak satu kali dalam satu tahun. NJOPTKP sendiri digunakan sebagai penentu besar PBB, yakni dengan cara mengurangkan dari jumlah NJOP.

"Jadi, artinya jika Anda memiliki beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lain," ujar Morris.

Bagi para wajib pajak yang memiliki aset berupa properti di kawasan DKI Jakarta, NJOPTKP memiliki sejumlah poin penting seperti yang tercantum dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Adapun besaran persentase NJOP untuk kelompok objek PBB-P2 dipertimbangkan berdasarkan tiga hal, yakni kenaikan NJOP hasil penilaian, bentuk pemanfaatan objek pajak, serta klasterisasi NJOP dalam satu wilayah provinsi.