IDXChannel - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan buka suara terkait dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini, tim teknis Ditjen Pajak sedang melakukan pendalaman," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (19/9).

Sebelumnya, ramai dugaan kebocoran 6 juta data NPWP yang kemudian diperjualbelikan di Breach Forums diungkap pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto dalam unggahannya di media sosial X, Rabu (18/9).

Tak main-main, dari jutaan data yang bocor itu terdapat milik beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jokowi, hingga Gibran Rakabuming Raka yang merupakan Wakil Presiden terpilih peridoe 2024-2029.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email, dan lain-lain. NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," kata Teguh dalam ungahannya tersebut.

Teguh juga menyertakan tangkapan layar unggahan penjahat siber di Breac Forum tersebut. Dalam tangkapan layar itu, unggahan nampak dibuat oleh akun bernama Bjorka pada September 2024.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi Anda yang ingin memastikan status NPWP aktif atau sekadar memverifikasi nomor, ada beberapa langkah praktis yang bisa diikuti melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam artikel ini, akan dibahas cara cek NPWP secara online dengan langkah-langkah yang sederhana dan efisien.

Mengecek Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online kini semakin mudah dilakukan dengan akses internet yang luas. Dengan cara ini, Anda dapat memantau kepatuhan pajak Anda tanpa harus mengunjungi kantor pajak secara langsung.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak. Fungsi NPWP adalah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Di era yang serba digital seperti saat ini, proses cek NPWP bisa dilakukan secara online. Bahkan Anda bisa mengeceknya hanya dengan beberkal ponsel atau laptop saja.

NPWP terdiri dari 15 digit angka sebagai kode unik. Kode unik inilah yang nantinya menjamin data perpajakan. Sembilan digit pertama pada NPWP merupakan kode unik dari identitas Wajib Pajak. Tiga digit selanjutnya adalah kode unik dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Cara cek NPWP secara online bisa dilakukan dengan beberapa metode seperti di bawah ini.

Cara Cek NPWP Online melalui Situs Pajak

• Buka https://ereg.pajak.go.id/
• Masukkan nomor NPWP dan masukkan password.
• Klik "Login".
• Setelah masuk, kamu akan melihat informasi NPWP di dashboard.

Cek NPWP Online melalui Aplikas M-Pajak

• Buka aplikasi M-Pajak lalu masuk dengan akun DJP Online.
• Jika belum punya akun, kamu bisa daftar terlebih dahulu.
• Di halaman utama aplikasi, pilih menu "Cek NPWP".
• Masukkan NIK kamu dan klik "Cari".
• Informasi NPWP akan ditampilkan di dashboard.

Cek NPWP dengan KTP dan KK

• Buka https://ereg.pajak.go.id/ceknpwp di browser.
• Masukkan NIK dan nomor Kartu Keluarga (KK) kamu.
• Isi kode captcha yang ditampilkan.
• Klik "Cari".
• Jika data kamu ditemukan, informasi NPWP kamu akan ditampilkan

Cek dengan Scan QR Code NPWP Elektronik

• Pindai QR code yang ada di NPWP elektronik Anda.
• Kode QR ini memiliki tautan unik yang dapat Anda masukkan ke dalam browser.
• Setelah membuka tautan, masukkan kode keamanan di laman cek NPWP.
• Klik tombol "cek."
• Anda akan menerima notifikasi yang memvalidasi status NPWP Anda.

Demikian informasi lengkap tentang bagaimana cara cek NPWP pribadi secara online dengan mudah dan cepat.

Bisnis.com, JAKARTA -Membuat NPWP secara online di tahun 2024 semakin mudah dan praktis, berikut bagaimana cara membuat NPWP secara online. Kunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di alamat www.pajak.go.id. Kemudian Anda akan diarahkan untuk membuat akun e-Registration DJP menggunakan NIK, KK dan alamat email aktif Anda.

Setelah berhasil membuat akun, Anda perlu melakukan aktivasi melalui tautan yang dikirimkan ke email. Proses ini memungkinkan Anda untuk mengisi formulir pendaftaran NPWP secara online dengan data yang akurat dan lengkap, sehingga NPWP Anda dapat segera diterbitkan tanpa perlu repot datang ke kantor pajak.

Pajak adalah kewajiban yang tidak dapat dihindari bagi warga negara yang memiliki penghasilan tetap. Salah satu langkah penting untuk mematuhi kewajiban pajak ini adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Untungnya, saat ini pendaftaran dan pembuatan NPWP bisa dilakukan melalui layanan online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam artikel ini, kami akan memberikan panduan langkah demi langkah tentang cara membuat NPWP online.

Cara Membuat NPWP Online

Langkah 1: Buat Akun

• Buka laman resmi Direktorat Jenderal Pajak di pajak.go.id.
• Pilih opsi "Pendaftaran NPWP" yang tersedia di laman utama.
• Isi formulir pendaftaran dengan alamat email yang masih aktif dan captcha yang diberikan.
• Klik "Daftar" untuk mengirimkan permohonan pendaftaran akun.

Langkah 2: Aktivasi Akun

• Buka alamat email yang Anda gunakan untuk mendaftar. Anda akan menerima email dari Direktorat Jenderal Pajak yang berisi tautan verifikasi.
• Klik tautan verifikasi yang diberikan dalam email tersebut untuk mengaktifkan akun Anda.

Langkah 3: Isi Data Diri

• Setelah akun Anda aktif, login dengan email dan password yang telah Anda buat.
• Setelah berhasil masuk, klik opsi "Pendaftaran NPWP" yang tersedia di dashboard akun Anda.
• Isi semua data yang diminta dengan lengkap dan benar. Pastikan data-data tersebut sesuai dengan dokumen identitas Anda.
• Klik "Next" untuk melanjutkan proses.

Langkah 4: Pernyataan dan Pengiriman Permohonan

• Beri centang pada kolom yang tersedia untuk menyetujui pernyataan yang diberikan.
• Klik "Simpan" untuk menyimpan data yang telah diisi.
• Selanjutnya, klik opsi "Minta Token" dan isilah captcha yang diberikan.
• Klik "Submit" untuk mengirimkan permohonan pendaftaran NPWP Anda.

Langkah 5: Verifikasi

• Kode token yang diperlukan selama proses pendaftaran akan dikirimkan ke alamat email yang Anda gunakan.
• Buka alamat email Anda dan salin kode token yang diterima.
• Kembali ke halaman pendaftaran online dan tekan tombol "Kirim".
• Dengan demikian, permohonan pendaftaran NPWP Anda selesai dan dalam proses verifikasi.
• Setelah selesai, Anda akan menerima konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak tentang status permohonan Anda. Setelah NPWP Anda selesai diproses dan diterbitkan, Anda akan menjadi pemegang NPWP resmi yang memungkinkan Anda untuk memenuhi kewajiban pajak Anda dengan lebih mudah dan efisien.

Syarat Membuat NPWP

Berikut adalah syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk membuat NPWP pribadi:

Warga Negara Indonesia (WNI)

• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

Warga Negara Asing (WNA)

• Fotokopi Paspor
• Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)

Tambahan untuk WNI yang sudah menikah

• Fotokopi NPWP suami
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
• Surat Perjanjian Pemisahan Harta yang ditandatangani kedua belah pihak (jika ada).

Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas

• Fotokopi KTP bagi WNI
• Fotokopi Paspor dan KITAS/KITAP bagi WNA
• Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar menjalankan usaha/pekerjaan bebas.

NPWP untuk Badan Usaha

Dalam proses pendaftaran NPWP untuk Badan Usaha, terdapat beberapa dokumen yang diperlukan. Dua dokumen utama yang dibutuhkan adalah "Akta Pendirian" atau "Dokumen Pendirian" dan "Dokumen Identitas Pengurus Badan." Berikut adalah penjelasan singkat tentang kedua dokumen tersebut:

Akta Pendirian atau Dokumen Pendirian

• Dokumen ini berfungsi sebagai dasar hukum dan legalitas badan usaha. Ini bisa berupa "Akta Pendirian" jika badan usaha tersebut adalah sebuah perusahaan atau Yayasan.
• Dalam beberapa kasus, dokumen ini dapat disebut "Surat Keterangan Penunjukan dari Kantor Pusat" jika badan usaha tersebut adalah bagian dari sebuah entitas yang lebih besar, seperti sebuah cabang atau perwakilan kantor dari perusahaan yang berpusat di luar negeri.
• Isi dari dokumen ini akan mencakup informasi penting tentang badan usaha, seperti nama lengkap badan usaha, alamat, maksud dan tujuan badan usaha, susunan pengurus, dan informasi lain yang relevan.

Dokumen Identitas Pengurus Badan

• Dokumen ini digunakan untuk mengidentifikasi pengurus badan usaha. Dokumen identitas pengurus harus mencakup informasi tentang pengurus yang ditunjuk dalam Akta Pendirian.
• Untuk Warga Negara Indonesia (WNI), dokumen identitas yang biasanya dibutuhkan adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
• Untuk Warga Negara Asing (WNA), dokumen identitas yang biasanya dibutuhkan adalah Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan paspor.

Dalam proses pendaftaran NPWP, dokumen-dokumen ini akan digunakan untuk memverifikasi informasi yang terkait dengan badan usaha dan pengurusnya.

Pastikan dokumen-dokumen tersebut lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jika terdapat persyaratan tambahan atau perubahan dalam prosedur pendaftaran, pastikan Anda memperoleh informasi terbaru dari sumber yang sah atau pihak berwenang.

Demikian informasi lengkap mengenai cara membuat NPWP secara online beserta persyaratannya untuk pribadi dan badan usaha.

Bisnis.com, JAKARTA – Membayar pajak merupakan kewajiban bagi seorang warga negara. Di tengah momentum digitalisasi, proses pengajuan administrasi pajak kian mudah karena dapat dilakukan secara online. Lantas, bagaimana cara cetak NPWP online?

Salah satu terobosan yang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak yakni kehadiran layanan cetak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online atau disebut NPWP elektronik. Hal itu dinilai efisien karena bakal menghemat waktu masyarakat.

Fungsi NPWP elektronik sendiri sama dengan NPWP fisik. Bedanya, hanya terletak di proses pengajuan dan pencetakannya saja. Lantas bagaimana cara mencetak NPWP secara online? Berikut panduannya!

Cara Cetak NPWP Elektronik:

1. Masuk ke laman Direktorat Jenderal Pajak Online melalui situs https://djponline.pajak.go.id/account/login
2. Masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (captcha)
3. Klik menu Informasi. Kemudian, akan muncul NPWP Elektronik
4. Klik Kirim e-mail. Setelah itu, sistem akan mengirimkan NPWP Elektronik langsung ke e-mail yang Anda daftarkan
5. Cek pesan masuk di e-mail
6. Unduh NPWP Elektronik, Anda juga dapat mencetak kartu NPWP tersebut secara mandiri

Namun demikian, bila wajib pajak belum mendaftar NPWP, Anda dapat terlebih dahulu mendaftarkan diri yang dapat dilakukan secara online.

Cara Mendaftar NPWP Secara Online:

1. Lakukan registrasi atau membuat akun di laman ereg.pajak.go.id
2. Klik Daftar untuk membuka akun
3. Masukkan alamt e-mail aktif serta kode captcha
4. Lakukan verifikasi dengan membuka email yang didaftarkan
5. Login kembali dengan menggunakan email dan password yang telah terdaftar
6. Isi dan lengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan lalu unggah
7. Selanjutnya, status pendaftaran NPWP akan muncul di menu dashboard e-Reg Pajak. Lalu, jangan lupa untuk klik ‘Kirim Token’ untuk mengirimkan nomor token ke email
8. Kemudian, salin nomor token tersebut untuk dimasukkan ke dalam menu dashboard e-Reg, lalu klik ‘Kirim Permohonan’
9. Proses selesai. Apabila berhasil dan disetujui, maka kartu NPWP akan dikirimkan ke alamat wajib pajak.

Jakarta (ANTARA) - Di era digital saat ini, proses administrasi pajak menjadi lebih mudah dan efisien dengan adanya layanan dalam jaringan atau online. Salah satu kemudahan yang bisa dirasakan saat ini adalah adanya layanan pembuatan dan pencetakan NPWP secara online.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki peran yang sangat penting bagi setiap individu dan badan usaha di Indonesia. NPWP berfungsi sebagai identitas resmi bagi wajib pajak dalam melakukan segala aktivitas perpajakan maupun di luar urusan perpajakan.

Fungsi utama NPWP adalah untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak terdaftar dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan nya. Selain itu, NPWP juga diperlukan untuk berbagai keperluan administratif, seperti pengajuan kredit, pembukaan rekening bank, dan urusan bisnis lainnya.

Untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan nya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya menghadirkan berbagai pembaharuan dalam bidang pelayanan. Salah satu layanan yang dihadirkan adalah pencetakan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) secara online.

Kartu NPWP elektronik ini dapat diunduh dengan format PDF dan bisa diunduh melalui desktop dan juga ponsel. Berikut adalah cara cetak kartu NPWP secara online:

1. Akses situs DJP online: ​​​​Buka halaman DJP Online https://djponline.pajak.go.id/account/login.
2. Login menggunakan akun yang sudah dibuat. Jika belum memiliki akun, daftar terlebih dahulu dan minta EFIN dari KPP terdaftar. Permohonan EFIN juga dapat dilakukan secara online.
3. Jika sudah berhasil login, kartu NPWP elektronik akan muncul di layar.
4. Klik tombol “Kirim e-mail” yang ada di sebelahnya.
5. Kartu NPWP akan segera dikirimkan ke alamat email Anda yang terdaftar.
6. Cek email dan buka pesan masuk yang berisi kartu NPWP.
7. Unduh dan cetak kartu NPWP Anda sendiri.

Cukup dengan beberapa langkah sederhana, Anda bisa mencetak NPWP dari mana saja. Jangan lupa untuk memastikan bahwa semua data yang Anda masukan benar dan sesuai dengan dokumen resmi untuk menghindari masalah di kemudian hari.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan proses pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah mencapai 99 persen.

"Pemadanan NIK dan NPWP sudah 99 persen, tinggal 400 ribu yang belum kami padankan," kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam kegiatan Kampanye Simpatik Perpajakan Spectaxcular 2024 di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 14 Juli 2024.

Suryo menambahkan sejumlah layanan administrasi perpajakan telah bisa diakses menggunakan NIK dan NPWP 16 digit. DJP menargetkan NPWP 16 digit bisa digunakan untuk mengakses seluruh layanan perpajakan pada bulan depan.

"Mulai Agustus, seluruh layanan bisa menggunakan NPWP baru, yaitu 16 digit atau menggunakan NIK," ujar dia.

7 layanan administrasi

Sebelumnya, DJP mengumumkan terdapat tujuh layanan administrasi yang dapat diakses menggunakan NIK, NPWP 16 digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) terhitung sejak 1 Juli 2024.

Ketujuh layanan itu di antaranya pendaftaran Wajib Pajak (e-Registration), akun profil Wajib Pajak pada DJP Online, informasi konfirmasi status Wajib Pajak (info KSWP), penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (e-Bupot 21/26), penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi (e-Bupot Unifikasi).

Selanjutnya penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 instansi pemerintah dan SPT Masa PPh Unifikasi instansi pemerintah (e-Bupot Instansi Pemerintah), serta pengajuan keberatan (e-Objection).

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2024 tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Format 16 Digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha dalam Layanan Administrasi Perpajakan (PER-6).

Baca juga: Ini Layanan yang Nggak Bisa Dipakai Jika Tak Padankan NIK-NPWP Hari Ini

Masih bisa diakses pakai NPWP 15 digit

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, ketujuh layanan tersebut masih dapat diakses dengan NPWP 15 digit.

Adapun untuk layanan tertentu selain tujuh layanan di atas maupun layanan yang tidak masuk dalam daftar pengumuman yang akan dikeluarkan DJP, maka wajib pajak tetap dapat mengaksesnya dengan menggunakan NPWP 15 digit.

Bagi pihak lain yang terdampak NIK sebagai NPWP maupun NPWP 16 digit, DJP memberikan waktu penyesuaian sistem sampai dengan 31 Desember 2024.

Pihak lain yang dimaksud adalah badan atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan perpajakan yang mencantumkan NPWP dalam pemberian layanannya.

(HUS)