Bisnis.com, MALANG — Sampai dengan akhir Juni 2024, total agen Laku Pandai individu di wilayah kerja OJKMalang sebanyak 32.357 agen, sedangkan agen badan usaha sebanyak 661 agen.

Kepala Kantor OJK Malang Biger Adzanna Maghribi mengatakan jumlah agen tersebut meningkat 36,19% secara ytd. Di sisi lain, outstanding nominal basic saving account (BSA) pada kuartal II/2024 sebesar Rp41,91 miliar atau meningkat 119,81% secara ytd.

“Program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif [Laku Pandai], a.l, dengan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa untuk dapat menjadi Agen Laku Pandai,” ujarnya, Minggu (20/10/2024).

Menurutnya, program tersebut dilaksanakan oleh 7 Kabupaten/Kota di wilayah kerja KOJK Malang.

Sementara itu, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di wilayah kerja KOJK Malang telah melaksanakan program unggulan a.l TPAKD Kota Malang membuat Kawasan Inklusi Keuangan di Kampung Wisata Kajoetangan yaitu destinasi wisata di tengah Kota Malang dengan mengusung konsep “heritage” yang mengangkat unsur budaya, sejarah dan ekonomi sehingga menjadi destinasi wisata baik wisatawan lokal maupun internasional.

Juga Program KPMR (Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir) di Kota Malang dan Kota Pasuruan, yaitu Program Kredit Madinah (Merdeka dari Rentenir, Aman Sejahtera) dengan pilot project Desa Pakuncen, Kota Pasuruan yang bertujuan untuk mewujudkan Kota Pasuruan bebas dari jeratan rentenir.

Selain itu, program OJIR (Ojo Percoyo Karo Rentenir) Kota Malang merupakan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) yang per 31 Agustus 2024 senilai Rp73,46 juta dengan jumlah debitur sebanyak 27 orang.

Peluncuran Kawasan Ekosistem Keuangan Inklusif Desa Wisata (Angin Dewi) Desa Tosari, Kabupaten Pasuruan bersama dengan TPAKD Kabupaten Pasuruan pada tanggal 31 Oktober 2023. Kab. Pasuruan memiliki 15 desa wisata yang berpotensi dijadikan Kawasan Ekosistem Keuangan Inklusif.

Program Ekosistem Keuangan Inklusif Desa Wisata Gubugklakah oleh TPAKD Kabupaten Malang. OJK Malang, TPAKD Kabupaten Malang, FKIJK Malang, dan Mercy Corps Indonesia menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada komunitas pengemudi jeep, pemilik homestay, pemilik UMKM, dan siswa-siswi sekolah dasar di Desa Wisata Gubugklakah pada bulan September 2024. Kegiatan tersebut secara total diikuti oleh 531 peserta.

Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOSKAB). Sampai dengan 31 Agustus 2024, jumlah rekening SIMPEL wilayah Kabupaten Malang yang tercatat di perbankan mencapai 444.928 rekening dengan nominal tabungan sebesar Rp75,5 miliar.

Menurutnya, pembentukan rekening di Kabupaten Malang merupakan yang tertinggi di wilayah kerja KOJK Malang yakni 32,84 persen dari total pembentukan rekening di wilayah kerja KOJK Malang dan didominasi oleh pelajar SD (63,80 persen).

Program Inklusi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas oleh TPAKD Kota Batu meliputi pemberian fasilitas pendanaan, pembukaan rekening, fasilitas pembukaan market place, dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital pada UMKM Difabel Unique E M yangmerupakan produk dari Sekolah Luar Biasa Eka Mandiri Batu.

OJK Malang bersinergi dengan TPAKD Kota Batu dalam kegiatan sosialisasi “Literasi Akses Keuangan bagi Disabilitas Guna Capaian Keuangan Inklusif” yang diselenggarakan pada hari Selasa, 24 September 2024.

Kegiatan yang merupakan rangkaian acara peringatan Bulan Inklusi Keuangan tahun 2024 ini dihadiri oleh murid dan wali murid sekolah inklusi serta Sekolah Luar Biasa (SLB) dimana salah satunya SLB Eka Mandiri Batu, rekan difabel yang tergabung dalam komunitas di Kota Batu, perwakilan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) anggota TPAKD Kota Batu.

Program Kampung Literasi Keuangan Desa Sidomulyo, di mana Pemerintah Kota Batu membuat program KANDA PRABU (Kredit Andalan para Petani Bunga) serta mendorong transaksi keuangan menggunakan QRIS sehingga petani bunga familiar dengan transaksi keuangan melalui bank.

“Sistem Informasi Akses Keuangan Daerah Pemerintah Kota Batu (SIKANDA PRABU) yang diciptakan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi layanan jasa keuangan. Sebanyak 33.972 masyarakat telah mengakses website dimaksud,” ucapnya.

Bisnis.com, MALANG — Permintaan layanan konsumen ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini didominasi masalah perbankan, yakni mencapai 389 pengaduan. Sementara itu, masalah terbanyak yang diadukan seputar penipuan.

Kepala Kantor OJK Malang Biger A. Maghribi menjelaskan bahwa sampai 31 Juli 2024, OJK telah menerima 992 permintaan layanan konsumen. Topik layanan terbanyak masih terkait dengan penipuan (10,18%), permasalahan agunan (6,86%), dan kesulitan melakukan pelunasan dipercepat (6,25%).

Adapun, 389 pengaduan merupakan masalah perbankan, 227 pengaduan terkait industri financial technology atau fintech, 188 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 12 berasal dari industri perusahaan asuransi, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan instansi lainnya yang tidak di bawah pengawasan OJK seperti koperasi dan e-commerce.

"Di sisi pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, sejak 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2024 pengaduan entitas ilegal yang diterima sebanyak 148 pengaduan," ujar Biger, Rabu (7/8/2024).

Sebanyak 19,59% konsumen yang menyampaikan pengaduan tersebut, kata dia, mengeluhkan pinjaman yang cair tanpa adanya pengajuan kredit. Lalu, 18,24% konsumen mengalami penipuan, dan 14,86% mengeluhkan perilaku penagihan yang disertai dengan teror dan intimidasi.

Menurutnya, OJK bersama dengan 15 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menghentikan 8.271 pinjaman online atau pinjol ilegal sejak 2017 hingga Juni 2024.

OJK menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjol ilegal karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam.

Bagi masyarakat yang mengetahui informasi tentang penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana yang mencurigakan atau diduga ilegal, seperti memberikan tawaran return tinggi yang tidak logis, segera laporkan ke Satgas PASTI melalui email [email protected].

Berantas Pencucian Uang dan Judi Online

Dia menegaskan pula, OJK bersama Perbankan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM).

Upaya OJK yang telah dilakukan antara lain memerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 6.000 rekening yang diindikasikan terkait dengan transaksi judi online; meminta bank melakukan enhance due diligence (EDD) atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online dan melaporkan transaksi tersebut sebagai transaksi Keuangan mencurigakan kepada PPATK.

Jika dari hasil EDD terbukti nasabah melakukan pelanggaran berat terkait judi online, perbankan dapat membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut untuk melakukan pembukaan rekening di bank (blacklisting).

Menurutnya, OJK terus memantau upaya perbankan untuk merespons tantangan dalam pemberantasan judi online melalui penguatan fungsi satuan kerja Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta satuan kerja Anti-Fraud, mengintensifkan upaya meminimalisir terjadinya praktik jual beli rekening, serta meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi termasuk judi online.

Dia menegaskan pula, OJK beserta 35 Kantor OJK yang berlokasi diseluruh tanah air telah melakukan kampanye masif tentang pencucian uang berkerjsama dengan perbankan dan pihak terkait.

OJK memandang bahwa edukasi publik terkait dengan judi online perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online bagi masyarakat.

Di sisi lain, kata diam OJK kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan penduduk Indonesia sebagai landasan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan ke depan. Untuk pertama kalinya, SNLIK diselenggarakan OJK bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. SNLIK tahun 2024 juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11%. Adapun, indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%.

“Hasil ini justru positif karena jarak antara literasi dan inklusi tidak terpaut terlalu jauh sehingga mengindikasikan masyarakat betul-betul mengerti produk lembaga hjasa keuangan yang mereka manfaatkan,” ucapnya.

Sejak 1 Januari s.d. 31 Juli 2024, dia menegaskan, OJK telah melaksanakan 64 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 15.938 orang peserta. Upaya literasi keuangan tersebut disertai dengan penguatan program inklusi keuangan yang didukung oleh berbagai pihak, diantaranya melalui sinergi dalam tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) yang melibatkan kementerian/lembaga, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), akademisi, dan stakeholders lainnya. (K24)

Bisnis.com, MALANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang telah menerima 877 permintaan layanan konsumen baik secara tatap muka maupun melalui surat dan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen yang didominasi sektor perbankan dam nonbank per 30 Juni 2024.

Kepala Kantor OJK Malang, Biger A. Maghribi, mengatakan dari permintaan layanan tersebut, sebanyak 351 berasal dari sektor perbankan, 352 berasal dari sektor industri keuangan nonbank, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan lembaga yang tidak berada dibawah pengawasan OJK seperti koperasi dan perusahaan e-commerce.

“OJK Malang menerima permintaan 146 layanan konsumen terkait pinjaman online (pinjol) ilegal dan investasi ilegal,” katanya, Kamis (18/7/2024).

Mayoritas konsumen, kata dia, mengeluhkan pinjol ilegal yang mencairkan sejumlah dana pinjaman tanpa adanya pengajuan dari konsumen yang kemudian diikuti dengan kasus penipuan serta teror dan perilaku penagihan yang tidak menyenangkan.

Menurutnya, OJK Malang juga terus melanjutkan fungsi pelayanan dan perlindungan konsumen yang dilakukan melalui layanan pengaduan konsumen dan layanan informasi debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Terkait edukasi konsumen, kata dia, OJK Malang terus melaksanakan serangkaian program peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif khususnya di wilayah kerja OJK Malang.

“Hingga 30 Juni 2024, OJK Malang telah melaksanakan 45 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 11.124 peserta,” ucapnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, mengatakan peningkatan layanan konsumen sebagai salah satu kunci untuk OJK lebih dekat lagi dengan masyarakat.

Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh OJK, kata dia, berdampak pada keberanian dan keterbukaan masyarakat dalam mengadukan permasalahan transaksi keuangan ilegal seperti pinjol ilegal.

“Edukasi dan jangkauan layanan yang terus meningkat akan memberikan perlidungan pada konsumen atau masyarakat upaya kejahatan transaksi keuangan dan perbankan,” ucapnya.(K24)

Bisnis.com, MALANG — Penyaluran kredit perbankan di wilayah kerja OJK Malang sampai dengan Mei 2024 mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi yakni 14,45% secara yoy atau mencapai Rp96,01 triliun. Pertumbuhan ini utamanya ditopang oleh kredit investasi sebesar 38,06% dan kredit UMKM sebesar 10,77%.

Kepala Kantor OJK Malang Biger A. Maghribi mengatakan fungsi intermediasi perbankan terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan kredit yang melebihi pertumbuhan DPK sehingga mendorong kenaikan LDR secara yoy sebesar 4,82%.

“Risiko kredit secara yoy menurun, tercermin dari penurunan rasio NPL dari 2,90% pada bulan Mei 2023 menjadi 2,59% pada bulan Mei 2024,” ucapnya, Rabu (17/7/2024).

Berdasarkan kelompok jenis bank dan jenis usaha, kata dia, pertumbuhan aset perbankan di wilayah kerja KOJK Malang utamanya didorong oleh bank umum konvensional (BUK) yang tumbuh secara yoy sebesar 10,54% atau meningkat sebesar Rp14,60 triliun.

Aset perbankan yang berlokasi di 7 wilayah kerja KOJK Malang secara yoy tumbuh 10,91%, mencapai Rp161,82 triliun per 31 Mei 2024. Perbankan dimaksud terdiri atas 35 entitas bank umum konvensional (BUK), 6 bank umum syariah (BUS), 51 BPR, dan 6 BPRS.

Konsentrasi penyebaran aset BUK dan BUS, menurutnya, masih terpusat di Kota Malang yaitu masing-masing sebesar 76,33% dan 78,73% sedangkan konsentrasi penyebaran aset BPR dan BPRS terpusat di Kabupaten Malang yaitu masing-masing sebesar 39,83% dan 53,60%.

Dia menjelaskan, sumber pendanaan utama bank yang berupa Dana Pihak Ketiga (DPK) secara yoy menunjukkan pertumbuhan positif yakni sebesar 8,84% atau mencapai Rp97,50 triliun per 31 Mei 2024, dengan giro dan deposito sebagai main driver.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai kinerja penyaluran kredit di wilayah kerja Kantor OJK Malang yang terus meningkat mengindikasikan bahwa perekonomian membaik.

Hal ini turut dipengaruhi oleh stabilitas politik dan stabilitas ekonomi yang ditunjang dengan stabilisasi harga pangan dan kebijakan penguatan daya beli masyarakat.

Fakta ini, dia meyakinkan, menjadi amunisi yang cukup baik untuk pertumbuhan ekonomi dan pembukaan kesempatan kerja baru. Pihak perbankan harus terus memberikan supervisi pada konsumen/nasabah dalam manajemen usaha sehingga kredit yang disalurkan berkualitas dan inklusif.