Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -BERLIN. Uni Eropa menginginkan persaingan yang setara dengan China terkait tarif mobil listrik. Dan saat ini, Uni Eropa sedang bernegosiasi dengan Beijing terkait mekanisme komitmen harga atau investasi di Eropa sebagai solusi.

Hal tersebut diungkapkan oleh kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada hari Senin (14/10/2024).

Reuters melaporkan, saat berbicara bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz di Berlin, ia mengatakan negosiasi dengan China akan terus berlanjut bahkan jika tarif Uni Eropa untuk kendaraan listrik China mulai berlaku.

Scholz menyatakan harapannya untuk mencapai kesepakatan pada akhir Oktober.

"Apa kompensasi yang bisa ditawarkan sebagai ganti bea masuk balasan, misalnya? Dan ada pertanyaan tentang komitmen harga yang ada di atas meja, investasi di Eropa," kata von der Leyen.

Dia menambahkan, "Ini semua adalah pertanyaan yang ada di atas meja, seperti biasa dalam negosiasi. Semuanya baru dinegosiasikan ketika bagian terakhir telah dinegosiasikan."

Kedua pemimpin bertemu di Berlin saat Uni Eropa bersiap untuk mengenakan tarif impor yang tinggi pada kendaraan listrik buatan China, tindakan yang ditentang Jerman dan industri mobilnya, karena khawatir akan tindakan balasan di pasar China yang luas.

Mereka berbicara pada hari yang sama saat produsen mobil China dan Eropa saling berhadapan di pameran mobil Paris, di mana raksasa EV China BYD memperingatkan tarif yang direncanakan Uni Eropa hanya akan menyebabkan harga yang lebih tinggi dan menghalangi pembeli.

Awal bulan ini, negara-negara anggota Uni Eropa mendukung bea masuk pada kendaraan listrik buatan China hingga 45%. Bea masuk ini dimaksudkan untuk melawan apa yang dikatakan Komisi Eropa sebagai subsidi tidak adil dari Beijing kepada produsen China.

Beijing membantah adanya persaingan tidak adil dan telah mengancam akan melakukan tindakan balasan.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -BRUSSELS. Penolakan Kanselir Jerman Olaf Scholz terhadap tarif Uni Eropa atas kendaraan listrik China gagal menghentikan langkah sesama anggota Uni Eropa lain yang memberikan suara mendukung.

Hal ini menunjukkan bagaimana Berlin harus berjuang keras dalam mendorong kebijakan di Uni Eropa.

Mengutip Reuters, Jerman adalah satu dari lima anggota Uni Eropa yang menolak tarif setelah berbulan-bulan mendapat tekanan dari para produsen mobilnya. Para produsen mobil Jerman memang mengandalkan China untuk hampir sepertiga penjualan mereka.

Alhasil, Komisi Eropa akan terus maju dengan bea anti-subsidi pada akhir bulan mendatang.

Situasi ini sangat kontras dan mencolok dengan apa yang terjadi pada satu dekade lalu.

Serangkaian panggilan telepon selama akhir pekan di bulan Juli 2013 antara China, Kanselir Jerman saat itu Angela Merkel dan Jose Manuel Barroso, presiden Komisi Eropa saat itu, menggagalkan usulan untuk mengenakan tarif Uni Eropa pada panel surya. Sebaliknya, kesepakatan tentang harga minimum tercapai.

Setelah 16 tahun Merkel, ketika industri Jerman berkembang pesat dan kanselir menyatukan Uni Eropa, koalisi tiga partai yang terpecah-pecah mengawasi ekonomi yang bersiap untuk mengalami kontaksi di tahun kedua dan memprioritaskan politik dalam negeri daripada politik Uni Eropa menjelang pemilihan federal 2025.

Di Brussels, ada kejengkelan dari para diplomat atas pertikaian internal dalam koalisi tiga partai Jerman, yang menurut mereka merusak pengaruh ekonomi terbesar Eropa dan persatuan Uni Eropa.

Brussels telah berjanji untuk terus mengeksplorasi kompromi atas kendaraan listrik dengan Beijing, tetapi penolakan Jerman telah melemahkan posisinya.

"Perpecahan antara Jerman dan (negara-negara Uni Eropa) lainnya ini membahayakan satu bagian penting dari inisiatif Komisi: menunjukkan front persatuan melawan tekanan asing terhadap masing-masing negara," tulis analis di Eurointelligence.

Menyoroti perpecahan internal Jerman, sumber Reuters dari kementerian luar negeri Jerman yang dipimpin oleh partai Hijau, mengatakan Uni Eropa harus mencegah Beijing menggunakan metode yang tidak adil dan merusak pasar dan tidak menghapus tarif dari meja perundingan.

Federasi Industri Jerman (BDI) mengambil sikap yang beragam, dengan mengatakan bahwa pembicaraan harus dilanjutkan. Akan tetapi secara umum mendukung perlindungan perdagangan jika persyaratannya terpenuhi.

Ini bukan pertama kalinya Jerman memiliki pandangan berbeda dari langkah dengan rekan-rekan Uni Eropa dalam beberapa bulan terakhir.

Satu-satunya negara di mana Scholz menemukan sekutu adalah dengan Hongaria. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban menggambarkan tarif UE pada kendaraan listrik Tiongkok sebagai "pukulan besar" bagi ekonomi Eropa dan sektor otomotif Jerman.

"Jerman dan industri Eropa tidak dapat lagi meyakinkan Komisi untuk bersikap masuk akal. Namun, siapa yang bisa?" tulisnya di X.

Bremen: Tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa negara Palestina yang merdeka. Demikian ditegaskan Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Senin kemarin dalam pidatonya seputar konflik di Timur Tengah yang tak kunjung berakhir.

Menurutnya, pembentukan negara Palestina merupakan bagian penting dari solusi damai dalam konflik di kawasan saat ini, terutama perang di Jalur Gaza.

"Kami telah mengatakan dengan jelas bahwa harus ada perspektif — Solusi Dua Negara — dan tanpa harapan kemungkinan pemerintah sendiri, perdamaian tidak mungkin terjadi dan harus ada perspektif damai bagi negara Palestina di Tepi Barat dan Gaza dan Israel yang berdampingan," kata Scholz dalam sebuah pertemuan di kota utara Bremen.

“Itulah posisi Eropa, Amerika Serikat, dan Jerman mengenai masalah ini, dan kami berpegang teguh pada itu dalam apa yang kami lakukan dan kritik, bahkan jika ada sesuatu yang perlu dikritik,” tambahnya, melansir dari Yeni Safak, Selasa, 20 Agustus 2024.

Bulan lalu, Jerman mengatakan tidak mendukung "kebijakan pendudukan Israel" setelah pengadilan PBB menegaskan hak Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan memutuskan bahwa organisasi Israel di wilayah pendudukan harus dievakuasi.

Perang Israel-Hamas

Pemerintah Jerman saat ini hanya mendukung Israel karena tanggung jawab historisnya terhadap negara Yahudi, dan itu tidak berarti "Jerman mendukung kebijakan pendudukan Israel," kata wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Christian Wagner kepada wartawan di Berlin saat itu.

"Terserah pada pemerintah Israel untuk menarik kesimpulan dari laporan (Mahkamah Internasional) ini," tambahnya.

Wagner mengatakan negaranya telah berulang kali menjelaskan "sikap dan posisi mengenai kebijakan pendudukan Israel."

Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya di Jalur Gaza sejak serangan 7 Oktober 2023 oleh kelompok pejuang Palestina Hamas.

Lebih dari 40.000 warga Palestina telah terbunuh sejak saat itu, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan lebih dari 90.000 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Lebih dari 10 bulan setelah serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Baca juga: Israel Hancurkan Prospeks Solusi Dua Negara

(WIL)