Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan peran pemerintah dalam penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex hanya sebagai fasilitator. Artinya, bantuan yang diberikan bukan finansial atau beken disebut bailout alias dana talangan.

Airlangga mengatakan, pemerintah akan tetap mengacu kepada putusan pengadilan dalam membantu Sritex. Terkait utang Sritex kepada puluhan bank, akan tetap ditanggung perusahaan tekstil tersebut.

"(Utang kepada bank ditanggung) pemilik Sritex. Sejauh ini kan kita fasilitator saja," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Langkah ke depan yang didorong pemerintah adalah bagaimana Sritex bisa tetap berproduksi dan berkegiatan biasa seperti ekspor impor. Sejauh ini pihak Bea Cukai, kurator, dan pemilik disebut sudah bertemu.

Dari pertemuan tersebut, kata Airlangga, ada hal-hal teknis yang disepakati terkait jaminan operasional dan proses izin ekspor impor. Termasuk profit atau penghasilan dari ekspor harus dapat membiayai operasional usaha.

"Kalau operasionalisasi itu kan harus pemilik lama yang lebih mengetahui. Harus ada jaminan bahwa dari operasi tersebut, keseluruhannya impor ekspornya sesuai dengan bidang usaha tersebut," jelas Airlangga.

"Jadi ada koridor-koridor yang harus disepakati dan juga penghasilan dari ekspor juga kembali untuk membiayai operasi usaha," tambahnya.

Utang Sritex

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengungkapkan, jumlah utang Sritex per September 2024 tercatat sebesar Rp 14,64 triliun. Utang tersebut kepada 27 bank dan 3 multifinance.

"Total outstanding mencapai Rp 14,64 triliun. Jadi masing-masing Rp 14,42 triliun pada bank dan Rp 0,22 triliun pada perusahaan pembiayaan," kata Dian dalam konferensi pers RDKB secara virtual, Jumat (1/11/2024).

"Nah sementara itu cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34% dan 63,95%. Nah, ini saya kira sudah cukup dari memadai untuk mem-backup potensi kerugian kepada bank," tambahnya.

Terkait pailitnya Sritex, Dian menyebut pihak perbankan telah mempertimbangkan berbagai aspek terkait keamanan perkreditan, termasuk kemampuan Sritex membayar utang. Perbankan juga sudah memperhatikan perkembangan di dunia bisnis dan segala persoalan yang mungkin terjadi.

"Nah tetapi tentu bank punya mekanisme yang sudah mapan, bisa dikatakan begitu, dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti itu karena kemacetan dalam dunia bisnis itu dari waktu ke waktu memang sering terjadi sehingga ketentuan kehatian-hatian di dalam konteks perbankan ini memang sudah mencantumkan hal tersebut," bebernya.

Dian menyebut saat ini Sritex sedang melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagai informasi, Sritex diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat (IBR).

"Nah saat ini kita juga sama-sama mengetahui bahwa debitur masih sedang melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," tutupnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melaporkan perkembangan pailitnya Sritex kepada komisi IX DPR RI. Menurut Menaker, Sritex diduga pailit karena ada kelalaian dari pihak manajemen.

Sebagai informasi, pihak yang menggugat Sritex adalah PT Indo Bharat (IBR). Sritex tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas Perseroan.

"Tentang Sritex, kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal. Ada kreditur yang cuma Rp 100 miliar, mengalahkan total kreditur yang sekian triliun," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Menurut Menaker, apa yang terjadi pada Sritex tidak bisa digeneralisir bahwa semua industri tekstil akan bernasib sama. Adapun pemerintah tengah menyiapkan bantuan untuk penyelamat Sritex.

"Walaupun tentu kita juga harus tetap hati-hati. Hanya kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko, enterprise, risk manajemennya itu yang kuat. Dan kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja, itu juga kita punya mekanisme untuk melakukan monitoring," bebernya.

Yassierli juga menceritakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membahas Sritex. Pertemuan itu membahas upaya penyelesaian kasus ini.

"Jadi apa yang sekarang sedang dilakukan? Jadi kemarin kami dipanggil oleh Pak Presiden, ada Pak Menko Perekonomian, ada Bu Menteri Keuangan, ada Bea Cukai, jadi pemerintah akan membantu dalam penyelesaian masalah ini," tutupnya.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) buka suara soal statusnya yang menjadi kreditur terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Sritex kini berstatus pailit berdasarkan putusan sidang di Pengadilan Negeri Niaga Semarang, Perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F Haryn menjelaskan, pihaknya menghormati putusan hukum tersebut. BCA juga menghargai langkah kasasi yang dilakukan oleh Sritex.

"Sehubungan dengan informasi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang resmi dinyatakan pailit, dapat disampaikan bahwa PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghormati proses dan putusan hukum dari Pengadilan Niaga tersebut. BCA juga menghargai langkah hukum kasasi yang sedang diajukan oleh Debitur yang bersangkutan," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Hera menyebut BCA siap berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan kasus tersebut. Termasuk di dalamnya adalah dengan kurator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan.

"BCA terbuka untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk dengan pihak kurator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan dalam rangka mencapai solusi dan/atau penyelesaian terbaik bagi debitur dan seluruh kreditur yang ada," bebernya.

Pada kesempatan itu, Hera melaporkan rasio loan at risk (LAR) BCA mencapai 6,1% pada sembilan bulan pertama tahun 2024, membaik dari posisi setahun lalu di angka 7,9%. Rasio kredit bermasalah (NPL) berada di tingkat yang terjaga sebesar 2,1%. Sedangkan pencadangan LAR dan NPL ada pada tingkat yang memadai, masing-masing 73,5% dan 193,9%.

Sementara itu, dilansir dari CNBC Indonesia, Liabilitas Sritex tercatat sebesar US$1,6 miliar atau sekitar Rp 25,01 triliun, sementara ekuitasnya telah mencatatkan defisiensi modal sebesar -US$ 980,56 juta. Mengacu pada laporan keuangan per semester I-2024, liabilitas Sritex didominasi oleh liabilitas jangka panjang, dengan perolehan sebesar US$ 1,47 miliar.

Sementara liabilitas jangka pendeknya tercatat sebesar US$ 131,42 juta. Utang bank menjadi salah satu pos paling besar yang menyumbang liabilitas jangka panjang Sritex, dengan nilai sebesar US$ 809,99 juta atau sekitar Rp 12.66 triliun. Hingga paruh pertama tahun ini, setidaknya terdapat 28 bank yang memiliki tagihan kredit jangka panjang atas Sritex.

Dari 28 bank tersebut, Sritex paling banyak memiliki kredit dari BCA. Diketahui, utang bank jangka panjang SRIL di BCA mencapai US$ 71,30 juta atau sekitar Rp 1,11 triliun. BCA juga memiliki tagihan utang bank jangka pendek sebesar US$ 11,37 juta di Sritex.

Simak juga Video 'Raja Kain Sritex Pailit':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) buka suara soal statusnya yang menjadi kreditur terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Sritex kini berstatus pailit berdasarkan putusan sidang di Pengadilan Negeri Niaga Semarang, Perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F Haryn menjelaskan, pihaknya menghormati putusan hukum tersebut. BCA juga menghargai langkah kasasi yang dilakukan oleh Sritex.

"Sehubungan dengan informasi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang resmi dinyatakan pailit, dapat disampaikan bahwa PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghormati proses dan putusan hukum dari Pengadilan Niaga tersebut. BCA juga menghargai langkah hukum kasasi yang sedang diajukan oleh Debitur yang bersangkutan," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Hera menyebut BCA siap berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan kasus tersebut. Termasuk di dalamnya adalah dengan kurator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan.

"BCA terbuka untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk dengan pihak kurator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan dalam rangka mencapai solusi dan/atau penyelesaian terbaik bagi debitur dan seluruh kreditur yang ada," bebernya.

Pada kesempatan itu, Hera melaporkan rasio loan at risk (LAR) BCA mencapai 6,1% pada sembilan bulan pertama tahun 2024, membaik dari posisi setahun lalu di angka 7,9%. Rasio kredit bermasalah (NPL) berada di tingkat yang terjaga sebesar 2,1%. Sedangkan pencadangan LAR dan NPL ada pada tingkat yang memadai, masing-masing 73,5% dan 193,9%.

Sementara itu, dilansir dari CNBC Indonesia, Liabilitas Sritex tercatat sebesar US$1,6 miliar atau sekitar Rp 25,01 triliun, sementara ekuitasnya telah mencatatkan defisiensi modal sebesar -US$ 980,56 juta. Mengacu pada laporan keuangan per semester I-2024, liabilitas Sritex didominasi oleh liabilitas jangka panjang, dengan perolehan sebesar US$ 1,47 miliar.

Sementara liabilitas jangka pendeknya tercatat sebesar US$ 131,42 juta. Utang bank menjadi salah satu pos paling besar yang menyumbang liabilitas jangka panjang Sritex, dengan nilai sebesar US$ 809,99 juta atau sekitar Rp 12.66 triliun. Hingga paruh pertama tahun ini, setidaknya terdapat 28 bank yang memiliki tagihan kredit jangka panjang atas Sritex.

Dari 28 bank tersebut, Sritex paling banyak memiliki kredit dari BCA. Diketahui, utang bank jangka panjang SRIL di BCA mencapai US$ 71,30 juta atau sekitar Rp 1,11 triliun. BCA juga memiliki tagihan utang bank jangka pendek sebesar US$ 11,37 juta di Sritex.