Proses Kelompok Usaha Bank (KUB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) dengan Bank Lampung memasuki babak baru. Kedua BPD tersebut telah melakukan penandatanganan perjanjian antara pemegang saham pengendali (Shareholder Agreement) dan penandatanganan akta kepatuhan di Ballroom Golden Tulip Hotel, Batu, Malang.

Penandatanganan Shareholder Agreement dilakukan oleh Direktur Utama bankjatim, Busrul Iman dan Pj. Gubernur Lampung Samsudin. Sedangkan, penandatanganan akta kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur Utama bankjatim, Busrul Iman dan Direktur Utama Bank Lampung, Mahdi Yusuf.

Acara yang digelar pada Jumat (8/11) ini juga dihadiri juga oleh Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan/Anggota Dewan Komisioner OJK Pusat, Dian Ediana Rae, serta jajaran Komisaris serta Direksi bankjatim dan Bank Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Adhy Karyono menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak terkait atas langkah-langkah strategis yang telah diambil guna memfasilitasi terwujudnya perjanjian ini.

Menurutnya, Penandatanganan tersebut bukan sekadar formalitas saja, tetapi wujud komitmen bersama untuk bekerja keras dan bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi KUB antara bankjatim dengan Bank Lampung. Andy juga menjelaskan bahwa perekonomian Jawa Timur pada triwulan III tahun 2024 tumbuh sebesar 1,72% (q to q). Capaian impresif ini, mencatatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara kuartalan di antara seluruh provinsi se-Pulau Jawa.

Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 4,91% (YoY) dan secara kumulatif sebesar 4,90% (C to C). Selain itu, Jawa Timur juga menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua, dengan kontribusi sebesar 14,52% terhadap PDB Indonesia dan sebesar 25,55% terhadap PDRB Pulau Jawa. Hal ini mengukuhkan Jawa Timur sebagai lokomotif perekonomian nasional.

"Selain pertumbuhan ekonomi yang impresif, tingkat inflasi Jawa Timur juga terkendali. Pada bulan Oktober tahun 2024 inflasi Jawa Timur terkendali sebesar 1,66% (y on y) dan secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,15% (m to m). Secara historis, dalam 10 bulan terakhir, Jawa Timur mengalami inflasi 5 bulan dan deflasi sebanyak 5 bulan yang menunjukkan daya beli masyarakat Jawa Timur tetap terjaga," papar Adhy dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

Adhy berpendapat pembangunan ekonomi di Jawa Timur sangat bergantung pada sektor perbankan yang sehat dan mampu beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah. Pembentukan KUB ini diharapkan bisa mendorong peningkatan aksesibilitas keuangan, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta memperkuat infrastruktur dan layanan perbankan di Jawa Timur.

"Untuk itu, dengan adanya KUB, kita dapat memanfaatkan keunggulan sinergi antara bank- bank yang tergabung untuk menciptakan inovasi baru dalam produk dan layanan perbankan. Salah satunya yaitu dengan menghadirkan layanan perbankan digital yang mudah diakses dan merata penggunaannya. Kami optimis, keberadaan KUB dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung berbagai program pembangunan pemerintah, baik dalam hal pembiayaan proyek infrastruktur, pemberdayaan ekonomi daerah, maupun peningkatan akses layanan keuangan kepada masyarakat," tegas Adhy.

Pihaknya optimistis, dengan semangat kebersamaan, transparansi, dan integritas tinggi, KUB antara bankjatim dan bank Lampung ini mampu menjadi contoh baik dalam dunia perbankan yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi, baik di Jawa Timur maupun di Lampung.

Di sisi lain, Busrul Iman mengungkapkan, rencana pembentukan KUB bankjatim dengan Bank Lampung sebenarnya sudah dimulai sejak lama.

"Syukur alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai pada tahap penandatanganan shareholder agreement. Kami rasa Pemprov Lampung dan Bank Lampung telah tepat memilih kami sebagai mitra KUB," ucapnya.

Hal ini karena kinerja BJTM tercatat selalu tumbuh positif. Pada triwulan ketiga tahun 2024 saja, nilai aset kami mencapai Rp 106,63 triliun. Kemudian untuk kredit yang berhasil disalurkan bankjatim pada triwulan tiga sukses berada di angka Rp 62,19 triliun atau meningkat 20,13% (YoY).

Adapun portofolio kredit konsumtif sebesar Rp 31,74 Triliun atau meningkat 8,82% YoY pada Triwulan 2 Tahun 2024 dan Rp 33,79 Triliun atau meningkat 13,20% YoY pada Triwulan 3 Tahun 2024. Selain itu, portofolio Kredit produktif sebesar Rp26,32 Triliun atau meningkat 31,37% YoY pada Triwulan 2 Tahun 2024 dan Rp 28,40 Triliun atau meningkat 29,57% YoY pada triwulan 3 tahun 2024.

"Sehingga kami sangat yakin dan optimis apabila bankjatim dan bank Lampung ber-KUB tentu akan semakin memperkuat kinerja kedua belah pihak. Sebab, manfaat KUB ini sangat banyak, salah satunya terwujudnya sinergi bisnis dan kolaborasi kedua bank yang saling menguntungkan," tegas Busrul.

Pj Gubernur Lampung Samsudin mengatakan penandatanganan SHA ini adalah bagian penting dalam memenuhi persyaratan KUB antara Bank Lampung dan Bank Jatim yang menurut ketentuan POJK no.12/POJK.03/2020 harus memenuhi Modal Inti Minimum Rp 3 triliun.

"Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pemprov Jatim dan bankjatim. Ini adalah sejarah yang luar biasa antara Provinsi Lampung dengan Jawa Timur sehingga detik ini bisa bekerja sama melakukan KUB untuk memenuhi peraturan OJK. Sinergitas ini harus terus kita jalin bersama," ungkapnya.

Menurut Samsudin, dengan adanya sinergitas ini tentu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi Bank Lampung. Dia berharap pengalaman positif dari bankjatim dapat menular kepada kinerja Bank Lampung. Sehingga nantinya akan terjadi local hero yang mampu menggerakkan pembangunan di Lampung serta memperluas aliansi pembangunan ekonomi dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh Lampung itu sendiri.

"Semoga akan ada perubahan- perubahan positif di Bank Lampung terutama dalam hal digitalisasi. Ke depannya kami berharap dapat lebih memaksimalkan potensi dari sinergi ini sehingga bisa semakin kuat dalam menghadapi tantangan yang ada," pungkasnya.

Ruang Tumbuh Ekosistem Perbankan Menjelang Akhir Tahun

Ruang Tumbuh Ekosistem Perbankan Menjelang Akhir Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan masih ada sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun BPR Syariah (BPRS) yang belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar. Ia menegaskan bahwa bank-bank kecil tersebut perlu segera menuntaskan kewajibannya sebelum 31 Desember 2024.

“OJK sudah memberikan waktu cukup panjang untuk pemenuhan modal inti minimum bagi BPR sejak tahun 2015,” kata Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Jumat, 1 November 2024.

Menurutnya, OJK akan terus melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka mendorong BPR dan BPRS untuk melakukan konsolidasi memperkuat kondisi permodalan. Dian menegaskan jika hingga 31 Desember 2024 bank-bank tersebut belum memenuhi ketentuan maka wajib melakukan penggabungan atau merger. Selain itu, bisa juga dengan mekanisme pengambilalihan.

“Atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti,” ujarnya.

Seperti beberapa kasus sebelumnya, jika tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut maka BPR dan BPRS bisa ditutup. Sepanjang tahun 2024, OJK telah menutup 15 BPR dan BPRS. Total perizinan yang dicabut terdiri dari 13 BPR dan 2 BPRS

Pada kesempatan sebelumnya, Dian sempat memprediksi jumlah BPR yang tutup bisa mencapai 20 hingga akhir tahun ini. Namun, pejabat OJK itu mengatakan ada kemungkinan bank-bank tersebut tidak ditutup apabila adanya investor baru atau pemegang saham melakukan setor modal. Ia berharap jumlah BPR yang tutup tahun ini kurang dari 20.

“Mungkin ya, angka 20 itu mungkin, karena memang masih ada yang bermasalah,” kata Dian ketika ditanya tentang kemungkinan penutupan 20 BPR, saat ditemui usai acara peluncuran Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024 – 2027 di Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Senin, 14 Oktober 2024.

Menyitir laman OJK, BPR dan BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang memiliki peran untuk melayani masyarakat khususnya kepada segmen mikro dan kecil. Industri ini memiliki karakteristik khusus seperti sebaran lokasi BPR dan BPRS yang sebagian besar berada di wilayah kabupaten atau kecamatan.

Nabiila Azzahraberkontribusi pada penulisan artikel ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan peran pemerintah dalam penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex hanya sebagai fasilitator. Artinya, bantuan yang diberikan bukan finansial atau beken disebut bailout alias dana talangan.

Airlangga mengatakan, pemerintah akan tetap mengacu kepada putusan pengadilan dalam membantu Sritex. Terkait utang Sritex kepada puluhan bank, akan tetap ditanggung perusahaan tekstil tersebut.

"(Utang kepada bank ditanggung) pemilik Sritex. Sejauh ini kan kita fasilitator saja," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Langkah ke depan yang didorong pemerintah adalah bagaimana Sritex bisa tetap berproduksi dan berkegiatan biasa seperti ekspor impor. Sejauh ini pihak Bea Cukai, kurator, dan pemilik disebut sudah bertemu.

Dari pertemuan tersebut, kata Airlangga, ada hal-hal teknis yang disepakati terkait jaminan operasional dan proses izin ekspor impor. Termasuk profit atau penghasilan dari ekspor harus dapat membiayai operasional usaha.

"Kalau operasionalisasi itu kan harus pemilik lama yang lebih mengetahui. Harus ada jaminan bahwa dari operasi tersebut, keseluruhannya impor ekspornya sesuai dengan bidang usaha tersebut," jelas Airlangga.

"Jadi ada koridor-koridor yang harus disepakati dan juga penghasilan dari ekspor juga kembali untuk membiayai operasi usaha," tambahnya.

Utang Sritex

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengungkapkan, jumlah utang Sritex per September 2024 tercatat sebesar Rp 14,64 triliun. Utang tersebut kepada 27 bank dan 3 multifinance.

"Total outstanding mencapai Rp 14,64 triliun. Jadi masing-masing Rp 14,42 triliun pada bank dan Rp 0,22 triliun pada perusahaan pembiayaan," kata Dian dalam konferensi pers RDKB secara virtual, Jumat (1/11/2024).

"Nah sementara itu cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34% dan 63,95%. Nah, ini saya kira sudah cukup dari memadai untuk mem-backup potensi kerugian kepada bank," tambahnya.

Terkait pailitnya Sritex, Dian menyebut pihak perbankan telah mempertimbangkan berbagai aspek terkait keamanan perkreditan, termasuk kemampuan Sritex membayar utang. Perbankan juga sudah memperhatikan perkembangan di dunia bisnis dan segala persoalan yang mungkin terjadi.

"Nah tetapi tentu bank punya mekanisme yang sudah mapan, bisa dikatakan begitu, dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti itu karena kemacetan dalam dunia bisnis itu dari waktu ke waktu memang sering terjadi sehingga ketentuan kehatian-hatian di dalam konteks perbankan ini memang sudah mencantumkan hal tersebut," bebernya.

Dian menyebut saat ini Sritex sedang melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagai informasi, Sritex diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat (IBR).

"Nah saat ini kita juga sama-sama mengetahui bahwa debitur masih sedang melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi bahwa penyaluran kredit oleh perbankan pada akhir 2024 akan tumbuh sesuai target, yakni pada rentang 9%-11% secara tahunan (year on year/YoY).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa realisasi pertumbuhan kredit bank per September 2024 mencapai 10,85% YoY. Secara garis besar, angka ini dinilai sesuai dengan rencana bisnis bank (RBB) hingga bulan kesembilan tahun ini.

“Proyeksi pertumbuhan juga sesuai hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK [SBPO] triwulan III/2024, yaitu padarange10%-12%. Sehingga, pertumbuhan kredit pada triwulan IV/2024 diproyeksikan tumbuh cukup stabil,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (1/11/2024).

Sementara itu, dari sisi laba, Dian juga memperkirakan perolehan perbankan pada penghujung tahun ini akan tumbuh, meskipun tak setinggi tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, di antaranya perubahan arah kebijakan moneter global yang menjadidovish.

Pihaknya berharap agar penurunan suku bunga dapat memberikan dampak positif terhadap profitabilitas perbankan, utamanya terkait penurunancost of fundalias biaya dana. Pada gilirannya, transmisi kebijakan moneter yang dilakukan perbankan diperkirakan dapat menurunkan beban bunga.

“Dan pada akhirnya perbankan dapat mempertahankan NIM [net interest margin/rasio bunga bersih] sesuai target yang ditentukan masing-masing bank,” tuturnya.

Per September 2024, OJK mencatatkan penyaluran kredit perbankan sebesar Rp7.579,25 triliun, dengan laju pertumbuhan 10,85% YoY. Persentase ini terkontraksi dibandingkan angka 11,40% pada Agustus 2024.

Kualitas kredit perbankan dinilai tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,21%, selisih tipis dari angka 2,26% pada Agustus 2024. NPL nett tercatat stagnan pada level 0,79% sebagaimana bulan sebelumnya.

Terkait laba,Statistik Perbankan Indonesia(SPI) OJK per Agustus 2024 mencatat industri perbankan telah mengantongi laba bersih sebesar Rp171,03 triliun. Raihan ini tumbuh 6,42% YoY dari Agustus 2023 yang sebesar Rp160,7 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap jumlah utang PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang berstatus pailit. Berdasarkan laporan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, raksasa tekstil itu memiliki utang Rp 14,64 triliun per September 2024.

Menurut Dian, utang tersebut berasal dari 27 bank dan 3 multifinance. Sritex tercatat memiliki utang Rp 14,42 triliun ke bank dan Rp 220 miliar ke perusahaan pembiayaan.

"Nah yang kita mencatat bahwa exposure debitor per September 2024 itu tercatat pada 27 bank dan 3 multifinance dengan total outstanding mencapai Rp 14,64 triliun. Jadi masing-masing Rp 14,42 triliun pada bank dan Rp 0,22 triliun pada perusahaan pembiayaan," ujar Dian dalam konferensi pers RDKB virtual, Jumat (1/11/2024).

"Sementara itu cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34% dan 63,95%. Nah ini saya kira sudah cukup dari memadai untuk membackup potensi kerugian kepada bank," sambung dia.

Terkait pailitnya Sritex, Dian menyebut, perbankan telah memperimbangkan berbagai aspek terkait keamanan perkreditan, termasuk kemampuan Sritex membayar utang. Perbankan juga sudah memperhatikan perkembangan di dunia bisnis dan segala persoalan yang mungkin terjadi.

"Tetapi tentu bank punya mekanisme yang sudah mapan, bisa dikatakan begitu, dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Karena kemacetan dalam dunia bisnis itu dari waktu ke waktu memang sering terjadi sehingga ketentuan kehatian-hatian di dalam konteks perbankan ini memang sudah mencantumkan hal tersebut," bebernya.

Dian menyebut saat ini Sritex sedang melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagai informasi, Sritex diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat (IBR).

"Saat ini kita juga sama-sama mengetahui bahwa debitur masih sedang melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," tutupnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Rencana pemutihan utang yang menyasar debitur nelayan, petani dan UMKM tak kunjung rilis. Padahal sebelumnya, aturan pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan tersebut rencananya akan diteken Presiden Prabowo pada pekan ini.

Sembari menunggu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae meminta agar dalam Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemutihan utang UMKM tersebut memberikan penjabaran poin-poin aturan dengan lebih jelas.

Tujuannya agar bank-bank BUMN nantinya bisa melakukan pemutihan utang sesuai dengan amanah UU No 4 Tahun 2023 terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Mudah-mudahan ini tentu akan semakin memperjelas, rencana penghapusbukuan maupun penghapustagihan dan memang ini isu yang sebetulnya spesifik untuk bank-bank BUMN,” ujarnya, Jumat (1/11).

Dian menyadari bahwa penghapusbukuan dan penghapustagihan kredit macet UMKM dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan UMKM.

Mengacu pada UU P2SK, Dian bilang hal tersebut dapat dilakukan oleh Bank BUMN dan atau Lembaga Keuangan Non Bank BUMN dengan ketentuan bahwa upaya penagihan telah dilakukan secara optimal termasuk upaya restrukturisasi tetapi tetap tidak tertagih.

“OJK tentu mendukung pengaturan dimaksud dan menyadari bahwa pemberian akses pembiayaan kepada UMKM itu merupakan hal yang vital l dalam meningkatkan ketahanan perekonomian,” ujarnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menambahkan OJK tentu mendukung rencana tersebut. Ia bilang saat ini aturannya sedang disusun rumusannya oleh pemerintah secara khusus oleh Kementerian Keuangan.

“Saat ini tentu sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu serta asesmen cakupan data yang ada yang akan menjadi target dari kebijakan ini,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan Perpres saat ini sedang menyiapkan Perpres untuk pemutihan utang jutaan petani dan nelayan akan diteken pekan ini oleh presiden kedelapan Indonesia ini.

“Ada jutaan petani dan nelayan kita yang masih terbebani utang lama. Ada utang dari krismon (krisis moneter) 1998. Utang dari 2008. Utang dari mana-mana. 5 juta-6 juta petani dan nelayan (memiliki utang lama)," ujar Hashim, Rabu (24/10).

Menurut Hashim, semua utang para petani dan nelayan itu sudah dihapus dan dibekukan oleh bank sejak lama. Akan tetapi, hak tagih dari bank belum dihapus.

Alhasil, para petani yang memiliki utang lama itu kini tidak bisa mendapatkan pinjaman bank. Sehingga, itu menyebabkan mereka justru meminjam di rentenir atau pinjaman online.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tak hanya perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa utang PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) juga tersebar di perusahaan multifinance. Secara rinci, ada 27 bank dan 3 multifinance per September 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, bilang secara total eksposure utang Sritex secara nilai mencapai Rp 14,64 triliun. Utang di perbankan tetap mendominasi senilai Rp 14,42 triliun.

Lebih lanjut, Dian melihat baik bank maupun multifinance yang menjadi kreditur Sritex sejatinya telah memiliki pencadangan yang cukup. Setidaknya, bisa mengantisipasi kerugian dari utang tersebut.

“Cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34% dan 63,95%, nah ini saya kira sudah cukup dari memadai,” ujarnya, Jumat (1/11).

Di sisi lain, Dian menegaskan bahwa perbankan dalam hal menyalurkan kredit sejatinya juga sudah dilakukan pertimbangan beberapa hal. Mulai dari keamanan perkreditan termasuk juga masalah kemampuan Sritex untuk membayar.

Namun, ia menyadari dalam suatu bisnis tentu ada juga masalah-masalah yang memang biasa terjadi. Termasuk, macetnya pembayaran utang Sritex ini. “Tentu bank punya mekanisme yang sudah mapan bisa dikatakan begitu,” tandasnya.

Sebagai informasi, Sritex telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada pekan lalu. Saat ini, pemerintah berniat melakukan penyelamatan terhadap perusahaan tekstil terbesar di Indonesia tersebut.

Permasalahan judi online (judol) masih menjadi perhatian pemerintah, termasuk di sektor keuangan. Hingga saat ini sudah ada sebanyak 8.000 rekening bank yang diblokir karena terafiliasi dengan judol.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya telah meminta perbankan untuk memblokir rekening bank. Selain itu, dia juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam satu data customer identification file (CIF) yang sama.

"Dalam rangka pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan OJK telah meminta perbankan untuk blokiran lebih dari 8.000 rekening yang berasal dari data Komunikasi dan Digital dan meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam satu data customer identification file yang sama," kata Dian dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara virtual, Jumat (1/11/2024).

Pada kesempatan yang berbeda, Dian juga meminta bank meningkatkan uji tuntas atau Enhanced Due Diligence (EDD) secara lebih mendalam atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online. Langkah ini diambil sebagai upaya meminimalisasi pemanfaatan rekening bank untuk kegiatan transaksi judi online.

Setelah itu, melakukan analisis atas transaksi nasabah-nasabah tersebut. Jika ditemukan indikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait judi online, diminta melaporkannya ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Melaporkannya sebagai transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK jika ditemukan indikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait judi daring dan membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut apabila akan melakukan pembukaan rekening bank di Indonesia atau blacklist," terangnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - BANDA ACEH. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, pasca presiden kedelapan RI tersebut dilantik pada beberapa waktu lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae bilang, OJK telah mengatur waktu untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo. Namun, ia memberikan sinyal bahwa pertemuan tersebut tidak dalam waktu dekat.

“Seingat saya sudah mengarrange (waktu) ya,” ujar Dian, Jumat (25/10).

Lebih lanjut, ia menyadari bahwa saat ini Presiden Prabowo sedang memiliki fokus lain. Dalam ini, Dian melihat presiden masih konsentrasi pada kabinet dan Kementerian atau Lembaga yang baru dibentuk.

“Saya yakin pada waktunya Presiden akan bertemu dengan lembaga-lembaga lain,” ujarnya.

Hanya saja, Dian tak mengungkapkan apa yang akan dibicarakan ketika nanti OJK mendapat waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo.

Namun, sebelumnya Dian menyoroti rencana Presiden Prabowo untuk mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemutihan utang.

Pada dasarnya, ia mendukung namun perlu ada pembicaraan terkait teknisnya.

“Tapi ada beberapa yang secara teknis harus kita bicarakan,” ujar Dian, Kamis (24/10).

Dian menjelaskan bahwa yang sebenarnya perlu dipikirkan lebih lanjut adalah bagaimana pelaksanaan penghapusan tersebut. Sebab, ia tidak ingin ini akan menjadi moral hazard bagi industri perbankan.

Lebih lanjut, ia bilang bahwa jika memang perpres tersebut bakal diterbitkan, perbankan siap melaksanakan. Alasannya, kata Dian, pencadangan yang dimiliki perbankan juga memadai.

Sebagai informasi, saat ini Presiden Prabowo juga telah memanggil direktur utama dari semua bank BUMN untuk ke Magelang dengan pembahasan yang belum terinfokan.

Di mana, saat ini Presiden dan kabinetnya sedang melakukan pembekalan di kota tersebut.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BANDA ACEH. Sebagai negara dengan mayoritas umat Islam, Indonesia kerap kali disebut memiliki potensi besar untuk pengembangan industri perbankan syariah. Nyatanya, pangsa pasar perbankan syariah terhadap industri perbankan secara keseluruhan belum cukup signifikan.

Ini tercermin dari pangsa pasar perbankan syariah per Agustus 2024 yang hanya berada di level 7,33%. Ini tak naik jauh dari pangsa pasar industri ini di lima tahun yang lalu di kisaran 6%.

Sejatinya, kinerja perbankan syariah justru terlihat lebih menjanjikan dibandingkan bank konvensional. Hal tersebut sangat terlihat ketika pandemi Covid-19 datang di 2020.

Pada masa sulit tersebut, perbankan syariah tercatat masih mampu mencatatkan dari sisi kredit maupun Dana Pihak Ketiga (DPK). Kredit mereka tumbuh 8,10% YoY, sementara DPK tumbuh 11,86% YoY.

Hal yang berbeda terjadi pada industri bank secara umum. Di mana, kredit bank kala itu justru turun 2,41% YoY dan DPK tumbuh sekitar 11,11% YoY.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, sepakat bahwa kinerja bank syariah di Indonesia belum menggembirakan. Ini mengingat jika perbankan syariah mengandalkan umat Islam saja sebenarnya sudah hampir 80% masyarakat di Indonesia merupakan umat Islam.

“Bagaimana kita bisa mengejar jangan sampai share perbankan syariah itu masih cuma segitu-segitu aja gitu, masih cuma 7% aja. Kita ingin coba tapi itu harus ada breakthrough,” ujar Dian, Kamis (24/10).

Lebih lanjut, Dian menegaskan bahwa untuk mengejar pertumbuhan pangsa pasar tersebut, bank syariah tidak bisa lagi hanya mengandalkan jenis-jenis transaksi yang tradisional saja.

Dalam hal ini, bank syariah perlu mendekatkan diri pada produk-produk yang lebih mendekatkan pada karakteristik bank syariah. Artinya, produk yang tidak bisa ditemui di bank konvensional.

“Jadi pendekatan-pendekatan yang terkait dengan pengembangan-pengembangan syariah itu nanti akan lebih bisa dikatakan akan lebih inovatif,” ujar Dian.

Sementara itu, Direktur CIMB Niaga Syariah, Pandji Djajanegara, mengungkapkan bahwa ia melihat ada optimisme pangsa pasar bank syariah ke depan akan meningkat. Terlebih, menyoroti pemerintahan baru di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Tak tanggung-tanggung, ia melihat pangsa pasar perbankan syariah ke depan bisa meningkat menjadi 10%. Dengan harapan, dukungan pemerintah ke ekonomi syariah ini benar-benar terealisasi.

“Sekarang kan ada utusan khusus yang untuk industri halal, nah itu yang bakal kena berkahnya kan juga perbankan syariah,” ujar Pandji, Jumat (25/10).

Ia juga bilang perkembangan pangsa pasar syariah akan didukung dengan adanya beberapa unit usaha syariah yang akan spin off menjadi bank umum syariah. Salah satunya CIMB Niaga Syariah.

“Kita targetnya kuartal I-2026 ini sudah spin off, harusnya sih 2025 tapi kita minta perpanjang,” ujar Pandji.

Presiden Direktur KB Bank, Tom Lee, menambahkan yang menjadi tantangan dari industri perbankan syariah tanah air adalah infrastruktur dan digitalisasi. Menurutnya, jika dua hal tersebut dikembangkan, maka pangsa pasar syariah bisa meningkat.

“Saya yakin ke depannya bisa menjadi lebih baik dan akan terus tumbuh,” ujarnya.

Tom juga bilang bahwa bagi KB Bank sendiri menggarap industri syariah baru di Indonesia. Sebab, di Korea Selatan, Kookmin Bank yang menjadi pemegang saham pengendali KB Bank tak memiliki bisnis syariah.

“Dan sekarang CEO kita di KB Bank Syariah juga orang Korea. Mungkin ini yang pertama kali di Indonesia,” tandasnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belum selesai kewajiban terkait pemenuhan modal inti, kini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi pengendali Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah. Artinya, suntikan modal perlu kembali dilakukan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa sebagai bagian dari ketentuan Single Presence Policy (SPP), BPR yang dimiliki pemerintah daerah perlu dikendalikan oleh BPD. Di mana, masih ada waktu dua tahun untuk memenuhi hal tersebut.

“Kan BPD jadi pemilik nantinya, tentu saja sebagai pemilik, kewajibannya adalah menyuntik modal kalau terjadi sesuatu,” ujar Dian di Jakarta Pusat, Senin (14/10).

Ia pun menjelaskan bahwa nantinya keberadaan BPR tetap dimiliki oleh pemerintah daerah, provinsi dan juga kabupaten dan kota tetapi melalui BPD. Dian bilang BPD ini diasumsikan lebih kuat dalam segala hal, termasuk dalam permodalan, governance dan lain sebagainya.

Ke depan, Dian juga berharap kalau ada terjadi sesuatu permasalahan dengan BPR, bisa ada penyelamatan yang lebih cepat. Artinya, tidak lagi mengandalkan proses politik di DPRD dan lain sebagainya.

“Tapi ini lebih cepat diselesaikan oleh BPD yang sebetulnya kalau kita lihat skalanya BPR itu sangat kecil, kalau dibandingkan kekuatan BPD,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan sebagai pemain di sektor keuangan, Bank Jatim selalu mendukung secara positif terhadap program OJK. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor keuangan, terutama dalam hal akselerasi bisnis BPR.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belum selesai kewajiban terkait pemenuhan modal inti, kini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi pengendali Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah. Artinya, suntikan modal perlu kembali dilakukan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa sebagai bagian dari ketentuan Single Presence Policy (SPP), BPR yang dimiliki pemerintah daerah perlu dikendalikan oleh BPD. Di mana, masih ada waktu dua tahun untuk memenuhi hal tersebut.

“Kan BPD jadi pemilik nantinya, tentu saja sebagai pemilik, kewajibannya adalah menyuntik modal kalau terjadi sesuatu,” ujar Dian di Jakarta Pusat, Senin (14/10).

Ia pun menjelaskan bahwa nantinya keberadaan BPR tetap dimiliki oleh pemerintah daerah, provinsi dan juga kabupaten dan kota tetapi melalui BPD. Dian bilang BPD ini diasumsikan lebih kuat dalam segala hal, termasuk dalam permodalan, governance dan lain sebagainya.

Ke depan, Dian juga berharap kalau ada terjadi sesuatu permasalahan dengan BPR, bisa ada penyelamatan yang lebih cepat. Artinya, tidak lagi mengandalkan proses politik di DPRD dan lain sebagainya.

“Tapi ini lebih cepat diselesaikan oleh BPD yang sebetulnya kalau kita lihat skalanya BPR itu sangat kecil, kalau dibandingkan kekuatan BPD,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan sebagai pemain di sektor keuangan, Bank Jatim selalu mendukung secara positif terhadap program OJK. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor keuangan, terutama dalam hal akselerasi bisnis BPR.

"(Terkait BPD yang harus menyuntik modal ke BPR) itu bisa dikaji per masing-masing daerah kan setiap provinsi ya , enggak sama," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPD DIY Santoso Rohmad bilang tak terlalu bermasalah jika memang harus kembali menyuntik modal untuk menjadi pemilik dari BPR-BPR tersebut.

“Kita tidak masalah dengan itu karena modal minimum mereka juga kecil kan ya, Rp 6 miliar kan,” ujar Santoso.

Lebih lanjut, ia bilang bahwa memang perlu melihat lagi ketentuannya nanti seperti apa. Di mana, perlakuan setiap BPR milik Pemda pun perlu dilakukan berbeda-beda dengan adanya due diligence nantinya.

“Kalau bisnis secara irisan itu pasti ada, tetapi kan kita tidak mungkin melayani semua masyarakat ya, pasti ada hal-hal yang bisa ditangani oleh BPR maupun BPD,” tandasnya.