Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir bakal memetakan sejumlah aset milik perusahaan pelat merah untuk mendukung realisasi program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah tersebut merupakan hasil dari pertemuan antara Erick Thohir dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta.

“Kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN, tentu konteksnya perumahan di mana untuk perumahan rakyat lalu juga perumahan menengah nantinya,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (7/11/2024) malam.

Sejauh ini, Erick belum dapat memastikan seberapa besar potensi aset BUMN yang dapat dialihfungsikan untuk mendukung program 3 juta rumah lantaran pertemuan tersebut masih tahap awal.

Namun yang pasti, Kementerian BUMN berkomitmen untuk mendukung pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat sesuai dengan visi Presiden.

“Kami punya komitmen yang sama bagaimana menyukseskan program Bapak Presiden, yakni program 3 juta rumah,” ucap Erick.

Di sisi lain, pertemuan ini turut melibatkan direksi BUMN seperti PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), dan Perum Perumnas.

Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan ada tiga poin penting dari pertemuannya dengan Erick Thohir dan direksi BUMN, yakni ketersediaan lahan, efisiensi bahan bangunan, serta rencana perubahan komponen pembentuk harga rumah untuk masyarakat.

Perihal harga rumah, Maruarar atau akrab disapa Ara menyebutkan pihaknya akan bekerja sama dengan BTN untuk memangkas salah satu komponen biaya dalam pembelian rumah. Detail rencana ini akan disampaikan di kantor BTN, Jumat (8/11/2024).

Meski tidak menjelaskan secara rinci, Ara menyatakan pemangkasan salah satu komponen akan membuat harga rumah menjadi lebih murah. Mengingat ada banyak variabel dalam pembentukan harga, mulai dari tanah, bangunan, pajak, serta biaya lainnya.

“Kebijakan tersebut akan berpengaruh kepada harga rumah. Pengaruhnya berapa, tentunya akan kami lihat, tetapi kebijakan tersebut akan mengurangi satu variabel,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menggandeng emiten BUMN, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk memangkas salah satu komponen biaya pembelian rumah.

Maruarar atau akrab disapa Ara menyatakan detail pengurangan salah satu komponen ini akan disampaikan di Kantor BTN, Jumat, 8 November 2024. Upaya ini menjadi komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat.

“Kami akan bertemu dan mengabarkan satu kabar baik, di mana salah satu bentuknya, apakah pajak atau pembiayaan bisa kami upayakan untuk dikurangi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Meski tidak menjelaskan secara rinci, Ara menyatakan pemangkasan salah satu komponen akan membuat harga rumah menjadi lebih murah. Mengingat ada banyak variabel dalam pembelian rumah, mulai dari tanah, bangunan, hingga pajak.

“Kebijakan itu akan berpengaruh kepada harga rumah. Pengaruhnya berapa, tentunya akan kami lihat, tetapi kebijakan tersebut akan [mengurangi] satu variabel,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menghasilkan usulan untuk memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari 15 menjadi 30 tahun.

Erick mengatakan bahwa rencana tersebut diharapkan mampu mendorong minat dan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian dengan cicilan yang lebih murah.

“Kami akan mendorong skema pembiyaan di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu. Dengan ditarik 30 tahun, cicilannya jauh lebih murah,” ucap Erick.

PAJAK PROPERTI

Dalam perkembangan sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan pernah mengungkapkan rencana penghapusan pajak properti 16%.

Adapun pajak tersebut terdiri atas PPN 11% serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari harga rumah. Rencana ini disebut akan bergulir pada 1 hingga 3 tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu sempat mengatakan bahwa penghapusan PPN dan BPHTB perlu dilakukan untuk mewujudkan target 3 juta rumah. Sebab, dua komponen tersebut dinilai cukup membebani masyarakat dalam memiliki hunian.

“Penyebab orang sulit membeli rumah bukan DP [down payment] melainkan adanya biaya PPN, BPHTB, dan asuransi yang semuanya harus dibayar tunai dan tidak bisa dicicil,” kata Nixon di Jakarta pada 15 Oktober 2024.

Menurutnya, pembebasan PPN tidak serta-merta membuat negara kehilangan pendapatan karena nantinya masyarakat akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun. Dengan demikian, penerimaaan negara diyakini tetap terjaga.

“Intinya, pendapatan dari PBB akan terus berkelanjutan setiap tahunnya, sedangkan PPN hanya dibayar sekali. Jadi, idenya adalah mengurangi beban di awal, sehingga masyarakat bisa mencicil dengan lebih ringan untuk membeli rumah,” ucap Nixon.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) meyakini rencana perpanjangan diskon PPN DTP hingga 2025 bakal mengerek kinerja penjualan perusahaan dengan potensi nilai mencapai Rp1 triliun.

Direktur Summarecon Lydia Tjio mengatakan rencana pemerintah untuk memperpanjang insentif PPN DTP hingga tahun depan diyakini memiliki dampak positif, baik untuk konsumen maupun pelaku bisnis properti.

Menurutnya, kebijakan itu berpotensi meningkatkan minat konsumen yang belum sempat memanfaatkan insentif PPN DTP pada 2024. Saat bersamaan, pengembang properti juga akan meraih kenaikan penjualan dari produk yang sesuai kriteria insentif.

“Potensial produk SMRA yang sesuai dengan ketentuan PPN DTP pada 2025 diharapkan dapat meningkatkan penjualan sekitar Rp1 triliun untuk 9 kawasan pengembangan kami yang ada saat ini,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Meski demikian, Lydia menuturkan bahwa perseroan tidak menutup kemungkinan untuk mempercepat proyek yang sejauh ini sedang berjalan. Artinya, ruang kenaikan penjualan SMRA masih terbuka seiring penyelesaian proyek ke depan.

Dia memandang sektor properti juga berpeluang menguat seturut dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai di atas 5% pada 2024.

“Mengingat kebutuhan terhadap hunian merupakan prioritas, serta sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Lydia.

Sebagaimana diketahui, kabar perpanjangan diskon PPN DTP disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Sejumlah insentif pajak yang akan berakhir dan siap diperpanjang hingga 2025, antara lain PPN DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), kendaraan berbasis listrik, serta insentif untuk properti atau perumahan.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa saat ini pergerakan harga saham properti secara rata-rata mengalami fase bearish.

Oleh karena itu, dia menilai bahwa rencana pemerintah untuk memperpanjang insentif PPN DTP hingga 2025 akan menjadi katalis positif dan diperkirakan mampu mengerek kinerja marketing sales atau prapenjualan dari emiten properti.

“Jadi, ini akan menciptakan tren pertumbuhan yang positif dalam hal marketing sales secara berkesinambungan bagi emiten properti,” tutur Nafan.

___________________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) menyambut baik rencana pemerintah untuk memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada 2025.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menyebut sektor properti memang dinilai masih memerlukan guyuran insentif guna memastikan kondisi pasar tetap terjaga.

“Ya seperti juga sektor otomotif, properti masih memerlukan insentif. Salah satunya PPN DTP yang kalau memang benar berlanjut menjadi edisi 3,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Akan tetapi, untuk menambahkan efek yang lebih besar dari penerapan PPN DTP periode tahun ini, pemerintah perlu mempertimbangkan agar insentif PPN DTP pada 2025 dapat juga dirasakan bagi pembeli rumah inden.

Pasalnya, tambah Bambang, implementasi PPN DTP saat ini hanya berlaku bagi pembelian rumah yang sudah ready stock. Di mana, hanya terdapat segelintir pengembang saja yang memiliki hal itu.

“Jika memungkinkan juga bisa untuk rumah inden. Dengan persyaratan-persyaratan tertentu misal serah terima unit maksimal 6 bulan dari UTJ [Uang Tanda Jadi] dan developer yang ikut sudah memenuhi ketentuan dan pengalaman di properti, bukan pengembang yang baru,” jelasnya.

Dengan demikian, implementasi PPN DTP diharapkan mampu memberikan efek yang lebih luas khususnya dalam rangka meningkatkan belanja konsumsi masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah sempat menyebut bakal memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025.

Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Adapun, sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu PPN-DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana untuk memberikan relaksasi kebijakan pajak di masa kepemimpinannya, termasuk pajak properti. Emiten properti, PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA), pun memberikan tanggapan terkait rencana kebijakan itu.

Berdasarkan catatan Kontan, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, salah satu penyumbang target pertumbuhan ekonomi 8% gagasan Presiden terpilih Prabowo Subianto, datang dari sektor properti dan perumahan.

Hashim, yang juga adik kandung Prabowo Subianto tersebut mengungkapkan, sektor properti dan perumahan memiliki keterkaitan dengan 185 industri turunan lain, sehingga dapat mengangkat dunia usaha dan perekonomian nasional.

Pemerintahan Prabowo pun berencana menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) 11% dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 5%. Wacana soal rencana penghapusan pajak properti akan berlangsung 1 tahun-3 tahun.

Selain itu, Prabowo juga mencanangkan pembangunan tiga juta rumah dalam setahun. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada permintaan KPR subsidi.

Rencana kebijakan pemerintahan Prabowo ini disambut baik oleh sejumlah emiten properti. Misalnya, SMRA menyambut baik sentimen positif untuk industri properti, termasuk dari stimulus kebijakan pemerintah.

Presiden Direktur SMRA Adrianto P Adhi mengatakan, industri properti memang merupakan salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi.

“Kami menyambut baik dan ini merupakan hal yang positif bagi industri properti dengan kebijakan rencana pemerintahan Prabowo untuk penghapusan pajak PPN dan BPHTB,” ujarnya kepada Kontan, Senin (21/10).

Menurut Adrianto, stimulus kebijakan tersebut memberi kemudahan kepada masyarakat dalam membeli properti, khususnya rumah tinggal.

“Nantinya, penjualan properti akan bertumbuh terus dan ini berdampak pula kepada pertumbuhan 185 subsektor industri yang terkait dengan properti, sehingga semuanya akan bertumbuh,” paparnya.

Sejalan, CTRA melihat rencana kebijakan pemerintahan Prabowo merupakan stimulus yang baik ke industri properti.

Direktur CTRA Harun Hajadi mengatakan, dengan tidak adanya PPN nantinya akan membuat industri properti lebih semarak. Sebab, berarti ada pengurangan dari total harga yang harus dibayar oleh konsumen.

Akan tetapi, untuk developer, penghapusan PPN akan berdampak menambah biaya sebesar 11% itu, karena PPN ke kontraktor tersebut tidak dapat dikreditkan dengan PPN ke konsumen.

“Dengan demikian, pasti kami developer akan menambah harganya senilai PPN tersebut. Lain dengan konsep PPN DTP, PPN ditanggung pemerintah, yang dibebankan ke kontraktor ini bisa dikreditkan,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (21/10).

Terkait BPHTB, Harun mengatakan, hal itu merupakan ide yang bagus dari pemerintahan baru.

“Kalau untuk BPHTB, ini ide bagus sekali. Tetapi, pemerintah pusat harus koordinasi dengan pemerintah daerah, karena itu ranahnya para pemda,” tuturnya.

Harun mengatakan, CTRA masih memiliki rencana ekspansi ke depannya, termasuk dalam menambah cadangan lahan alias land bank. Berdasarkan catatan Kontan, CTRA memiliki land bank sekitar 4.000 ha di semester I 2024.

“Rencana ekspansi pasti ada terus, apalagi dalam mencari landbank. Sebab, itu bagian dari bisnis dan bahan baku kami. Tetapi, di mananya dan berapa besarnya, masih rahasia. Marketing sales di kuartal III masih sejalan dengan target tahun ini, nanti diumumkan,” katanya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemangkasan pajak properti sebesar 16% yang akan dilakukan pada awal masa jabatan pemerintahan baru Prabowo Subianto mendapat sambutan positif dari masyarakat dan industri, termasuk perbankan.

Pemangkasan pajak yang diwacanakan meliputi penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.

Sebagai bank yang memiliki fokus bisnis pada sektor properti dan perumahan, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menilai bahwa kebijakan ini akan berdampak positif terhadap permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Corporate Secretary BTN, Ramon Armando, menyatakan bahwa pembebasan pajak properti akan meringankan beban calon nasabah dalam membeli rumah, sehingga permintaan konsumen akan meningkat. Peningkatan ini juga akan mendorong pengembang untuk membangun lebih banyak rumah, yang pada akhirnya akan menggerakkan ekonomi.

"Permintaan KPR yang meningkat akan berdampak positif bagi pertumbuhan kredit BTN ke sektor properti, karena dengan begitu BTN juga dapat menyalurkan lebih banyak kredit kepada para pengembang/developer perumahan," ujar Ramon kepada Kontan, Kamis (17/10).

Ramon menambahkan bahwa portofolio kredit perumahan BTN saat ini masih didominasi oleh penyaluran KPR subsidi dan non-subsidi dengan proporsi lebih dari 75%. Sisanya disalurkan untuk kredit konstruksi dan jenis kredit perumahan lainnya.

Hingga Agustus 2024, BTN telah menyalurkan kredit lebih dari Rp 355 triliun, dengan 85% di antaranya disalurkan untuk sektor properti, termasuk KPR subsidi dan non-subsidi. Hal ini turut mendorong pertumbuhan kredit BTN yang mencapai sekitar 13% year-on-year (yoy) per Agustus 2024.

Senada dengan BTN, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga melihat wacana ini sebagai peluang besar di sektor properti, terutama terkait KPR. Executive Vice President (EVP) Consumer Loan BCA, Welly Yandoko, menyatakan bahwa pihaknya masih perlu mengetahui rincian peraturan lebih lanjut.

"Misal untuk rumah harga berapakah, indent atau ready stock, dan kondisi lainnya. Kami berharap pemerintah dapat memberikan pembebasan yang lebih luas, terutama untuk rumah indent," ungkap Welly kepada Kontan, Kamis (17/10).

Welly juga menyoroti bahwa pihaknya menunggu kejelasan terkait apakah pembebasan BPHTB sebesar 5% termasuk dalam komponen pemangkasan pajak 16% tersebut, serta apakah akan berlaku untuk rumah seken.

"Mengingat portofolio kami dalam pembiayaan rumah seken juga cukup besar," tambahnya.

Saat ini, BCA masih fokus meningkatkan portofolio KPR yang diharapkan menjadi tulang punggung bisnis bank tersebut. Porsi segmen KPR BCA saat ini mencapai sekitar 15% dari total kredit yang disalurkan. Welly optimistis bahwa hingga akhir 2024, segmen KPR akan mendukung pencapaian target kredit BCA secara keseluruhan sebesar 8%-10%.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu mengisahkan alasan di balik wacana penghapusan pajak properti sebesar 16% pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Wacana penghapusan pajak properti awalnya diungkap oleh Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan sekaligus adik presiden terpilih Prabowo Subianto pada pekan lalu.

Skemanya, pemerintah menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5% dari harga rumah. Wacana ini disebut bakal bergulir pada 1–3 tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Nixon menuturkan wacana penghapusan pajak properti merupakan usulan yang digulirkan perseroan. Menurutnya, penghapusan PPN dan BPHTB perlu dilakukan guna mewujudkan target pembangunan 3 juta unit rumah oleh pemerintah ke depan.

"Salah satu syarat agar target 3 juta unit rumah dapat tercapai adalah dengan mengurangi biaya-biaya di awal yang selama ini menjadi beban bagi masyarakat untuk memiliki rumah," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Selain itu, usulan pembebasan pajak bakal menyasar tiga tipe rumah subsidi, yakni Rumah Desa, Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Rumah Urban.

Nixon menyampaikan bahwa emiten bank pelat merah ini juga mengusulkan pemberian insentif untuk tipe Rumah Urban dalam bentuk premi asuransi atau premi penjaminan yang diharapkan bisa ditanggung oleh negara.

Jika biaya premi asuransi dihapuskan, maka sekitar 20% dari biaya awal akan hilang sehingga kemampuan masyarakat dalam membeli rumah berpotensi meningkat.

“Saat ini, yang menyebabkan orang sulit membeli rumah bukanlah DP [Down Payment] melainkan adanya biaya PPN, BPHTB, dan asuransi yang semuanya harus dibayar tunai dan tidak bisa dicicil. Total biaya ini mencapai sekitar 20 – 21%,” kata Nixon.

Di sisi lain, dia menyatakan pembebasan PPN tidak serta-merta membuat negara kehilangan pendapatan karena nantinya masyarakat akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya. Dengan demikian, penerimaaan negara tetap terjaga.

“Intinya, pendapatan dari PBB akan terus berkelanjutan setiap tahunnya, sedangkan PPN hanya dibayar sekali. Jadi, idenya adalah mengurangi beban di awal, sehingga masyarakat bisa mencicil dengan lebih ringan untuk membeli rumah,” pungkasnya.

Seluruh wacana tersebut sejauh ini masih bersifat usulan dan belum menjadi keputusan. Namun, Nixon berharap seluruh biaya tersebut dapat dibebaskan dan target pembangunan 3 juta unit yang diusung Prabowo-Gibran tercapai.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah telah menunjukkan langkah signifikan untuk mendorong sektor properti dengan mengumumkan rencana insentif pajak properti berupa pembebasan PPN 11% dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Lantas, saham properti mana yang paling direkomendasikan?

Sebagai informasi, rencana insentif pajak properti telah diumumkan oleh Hashim Djojohadikusumo, yang saat ini bertanggung jawab di sektor perumahan. Hal itu akan melengkapi program perumahan ambisius yang bertujuan menyediakan 3 juta unit perumahan per tahun, dengan target total 15 juta unit dalam lima tahun ke depan.

Kementerian Perumahan sedang dibentuk – sebelumnya digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum – dengan rencana anggaran untuk program itu mencapai Rp 53 triliun. “Kami optimis terhadap sektor properti, karena pemerintah menunjukkan fokus utama pada industri ini, terutama untuk mengatasi backlog perumahan yang mencapai 12,7 juta unit – 93% di antaranya berada di segmen berpenghasilan rendah,” tulis analis RHB Sekuritas, Mutiara Nita dalam risetnya.

Adapun tambahan pemotongan BPHTB juga diharapkan dapat mendukung pasar sekunder. Meski demikian, RHB juga mengamati tingkat inventaris pengembang yang dapat langsung terpengaruh oleh insentif tersebut. RHB memperkirakan inventaris Ciputra Development (CTRA), Bumi Serpong Damai (BSDE), dan Pakuwon (PWON) yang memenuhi syarat untuk program PPN mendekati Rp 1 triliun (mayoritas apartemen). Sedangkan Summarecon Agung (SMRA) mendekati Rp 500 miliar.

“Kami juga melihat bahwa modifikasi insentif agar juga berdampak pada penjualan non inventaris dan menciptakan katalis positif bagi pengembang adalah langkah bijaksana,” jelas Mutiara.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

RHB memperkirakan presales di sektor properti akan normal menjelang akhir tahun, karena inventaris terkait PPN menjadi salah satu pendorong presales pada semester I-2024. Kemudian, orang cenderung menunggu regulasi baru dari pemerintahan yang akan datang.

Selain itu, pengembang telah mencatat presales yang kuat selama tiga tahun terakhir. Presales pada kuartal III-2024 dari dua pengembang sudah keluar: SMRA masih tertinggal dari target – menunggu peluncuran proyek Tangerang pada November 2024. SMRA diyakini mampu mempercepat presales setelah itu. Sedangkan presales PWON selama Januari-September 2024 sesuai ekspektasi RHB.

“Kami menyukai pengembang dengan pendapatan berulang dan PWON tetap menjadi pilihan utama di sektor properti, karena posisinya yang lebih baik untuk menangkap permintaan aktivitas rekreasi, yang kami perkirakan meningkat menjelang akhir 2024,” ungkap Mutiara.

Selain PWON, pilihan utama juga jatuh pada Bumi Serpong Damai (BSDE). Rekomendasi untuk saham BSDE dan PWON adalah buy. Adapun peringkat untuk sektor properti dipertahankan overweight.

Target harga saham BSDE dipatok Rp 1.430 dan PWON sebesar Rp 510.

Risiko utamanya jika permintaan properti lebih rendah dari perkiraan, pengiriman unit lebih lambat, dan terjadi perubahan regulasi pemerintah.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Saham PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN terus melaju menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebab BTN bakal diuntungkan oleh program penyediaan tiga juta rumah bersubsidi per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo.

Pemerintah yang baru memposisikan program tiga juta rumah tak sekadar penyediaan hunian layak sebagaimana amanat undang-undang. Program tersebut bahkan digadang-gadang menjadi tulang punggung target pertumbuhan ekonomi 8%. Pemerintah juga menggulirkan penghapusan PPN dan BPHTB.

Sesuai rencana, pemerintah akan membentuk kementerian khusus perumahan untuk memastikan target itu tercapai. Terlebih, kehadiran Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, sebagai ketua satgas perumahan makin menebalkan keyakinan terhadap program tiga juta rumah. Program tersebut merupakan lanjutan dari pemerintahan Jokowi yang telah berhasil.

Alhasil, para pemodal terus mengakumulasi saham BTN atau BBTN karena bank spesialis KPR ini bakal menjadi ujung tombak pemerintah. BBTN juga memiliki rekam jejak yang panjang dalam melayani segmen masyarakat menengah bawah (MBR) selaku penerima KPR subsidi.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham BBTN pada perdagangan Senin (14/10/2024) ditutup naik 2,07% ke level Rp 1.480. Bahkan dalam dua hari terakhir, kenaikan saham BBTN mencapai 6,47% dari Rp 1.390 menjadi Rp 1.480. Investor asing mencatatkan transaksi beli bersih (net buy) pada saham BBTN Rp 5,79 miliar.

Kenaikan harga tersebut mengungguli saham beberapa bank besar, seperti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang hanya naik 1,2% menjadi Rp 10.500 dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) naik 0,9% menjadi Rp 5.425. Sedangkan saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) ditutup stagnan. Penguatan saham BBTN bersamaan dengan kenaikan mayoritas saham di sektor properti.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

Meski harga saham BBTN telah melejit lebih dari 6% dalam dua hari terakhir, potensi penguatan lebih lanjut masih terbuka lebar. Selain didukung katalis positif rencana penghapusan pajak properti yang sebesar 16%, kinerja keuangan perseroan juga bakal ditopang oleh pengembangan properti di era pemerintahan Prabowo yang bakal lebih massif.

Analis Mandiri Sekuritas, Kresna Hutabarat dan Boby Kristanto Chandra dalam riset terakhir memberikan pandangan positif terhadap keberhasilan BTN mengerek kembali margin bunga bersih (NIM) bulanan menjadi 3% pada Agustus 2024 atau sudah memasuki pemulihan.

BTN juga akan kembali diuntungkan oleh penurunan suku bunga acuan yang sudah mulai berlangsung. Hal itu mendorong Mandiri Sekuritas untuk mempertahankan rekomendasi beli saham BBTN dengan target harga Rp 1.800.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal resmi dilantik dalam hitungan hari atau tepatnya pada 20 Oktober 2024. Sejumlah program yang dicanangkan kian bergaung, salah satunya yakni mengenai rencana pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor properti.

Informasi mengenai penghapusan pajak pembelian rumah itu pertama kali disampaikan oleh sang adik yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih, Hashim Djojohadikusumo. Dia menjelaskan, usulan penghapusan BPHTB tersebut telah direkomendasikan kepada pemerintahan terpilih dan bakal diberlakukan sementara waktu.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK) memandang wacana penghapusan pajak properti di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming akan mengungkit kinerja penjualan apartemen perusahaan.

Melansir laporan keuangan per akhir September 2024, BSBK menorehkan kinerja penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp263,42 miliar. Capaian tersebut meningkat 12,22% dari periode tahun lalu yakni Rp234,75 miliar.

Peningkatan ini terutama didorong oleh penjualan unit apartemen dan kondotel yang berkontribusi Rp130,5 miliar, naik 14,2% year on year (YoY). Di samping itu, sektor mal seperti Pentacity menyumbang Rp44,7 miliar atau tumbuh 21,2% YoY.

Direktur Wulandari Bangun Laksana Daniel Wirawan menyampaikan bahwa perseroan terus berupaya memperkuat posisinya di sektor properti, dengan meluncurkan apartemen The Sapphire yang terdiri atas 237 unit.

“Perseroan optimistis unit-unit tersebut akan terjual habis dalam tiga tahun, mengingat tingginya minat konsumen,” ujarnya pada Senin (14/10/2024).

Menurutnya, harapan peningkatan penjualan juga hadir dari wacana pemerintahan Prabowo – Gibran yang disebutk akan menghapus pajak properti hingga 16%. Hal tersebut diperkirakan mampu mendongkrak penjualan apartemen The Sapphire.

Wacana itu diungkapkan oleh Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan. Stimulus yang diberikan adalah penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5%.

Secara keseluruhan, pajak yang dihapus mencapai 16% dari 21% total pajak yang dikenakan kepada sektor properti. Wacana penghapusan pajak tersebut diperkirakan berlangsung pada 1-3 tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Di sisi lain, Daniel menuturkan bahwa seiring dengan kenaikan pendapatan, BSBK mencatatkan beban pokok senilai Rp70,84 miliar atau turun 11,33% YoY. Hal ini membuat laba kotor BSBK tumbuh 24,37% secara tahunan menjadi Rp192,58 miliar.

“Strategi efisiensi dan marketing yang diterapkan manajemen terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja operasional dan keuangan perseroan,” tuturnya.

Perseroan juga mencatatkan meraih laba usaha senilai Rp113,17 miliar atau meningkat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang meraih Rp75,10 miliar.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lainnya, emiten yang dikendalikan oleh Christopher Sumasto Tjia ini meraih laba bersih Rp62,10 miliar pada kuartal III/2024, melonjak 226,73% dibandingkan raihan laba tahun lalu.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Saham properti diproyeksi meraih angin segar jelang keputusan suku bunga Bank Indonesia (BI) pada pekan ini, serta wacana penghapusan pajak properti di era pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.

Keputusan terkait suku bunga acuan akan diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 15 – 16 Oktober 2024. Sejumlah ekonom memperkirakan bank sentral akan kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Vicky Rosalinda mengatakan bahwa saham sektor properti diramal meraih katalis positif karena bank sentral diperkirakan kembali memangkas suku bunganya sampai dengan akhir tahun ini.

“Sektor properti dinilai lebih menarik dengan sejalannya insentif pemerintah yaitu perpanjangan PPN [Pajak Pertambahan Nilai] DTP [Ditanggung Pemerintah] hingga akhir tahun ini,” ujar Rosalinda kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Sementara itu, Rosalinda menuturkan bahwa prospek saham properti dalam jangka pendek juga cukup dipengaruhi oleh wacana penghapusan pajak properti.

Wacana tersebut diungkapkan oleh Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan, pada pekan lalu. Menurutnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5% berpotensi dihapus.

Secara terperinci, pajak yang dihapus mencapai 16% dari 21% total pajak yang dikenakan kepada sektor ini. Wacana penghapusan pajak properti diperkirakan berlangsung pada 1-3 tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Wacana itu direspons positif oleh pelaku pasar. Tecermin dari harga indeks saham properti menguat dibandingkan indeks lainnya pekan lalu. Namun, hal ini juga bersifat sementara dan menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan,” ucap Rosalinda.

Saham pilihan Kiwoom Sekuritas adalah PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE), dan PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON).

Berdasarkan data Bloomberg Terminal, sebanyak 20 dari 22 analis yang mengulas saham CTRA merekomendasikan beli dengan proyeksi rerata target harga Rp1.593 pada 12 bulan ke depan. Nilai ini mencerminkan potensi return 15,4%.

Sementara itu, konsensus analis Bloomberg juga menyematkan rekomendasi beli untuk BSDE. Dari 21 analis, sebanyak 17 di antaranya menjatuhkan peringkat buy dengan rerata target saham setahun ke depan sebesar Rp1.414.

Pandangan positif juga menyelimuti prospek saham PWON. Sebanyak 95% atau 19 dari 20 analis memberikan rekomendasi beli dengan rata-rata target saham Rp575,31. Banderol tersebut mencerminkan potensi return 12,8% dari harga saat ini.

Dari lantai bursa, saham CTRA kini bertengger di posisi Rp1.380 per saham, meningkat 17,95% year to date (YtD). Adapun, harga saham BSDE di posisi Rp1.265 atau naik 17,13% YtD, sedangkan saham PWON tumbuh 12,33% YtD menjadi Rp510 per saham.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.