Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait dengan Kementerian Penerimaan Negara. Adapun dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penerimaan negara masuk ke dalam otoritas Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani sendiri dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia mendapat tawaran untuk melanjutkan posisi sebagai Menteri Keuangan di kabinet berikutnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang rencana pembentukan Badan atau Kementerian Penerimaan Negara, Sri Mulyani enggan berbicara banyak. Namun ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan adalah satu.

"Gak ada, Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Sri Mulyani mengatakan, dirinya mendiskusikan sejumlah hal dengan Prabowo, salah satunya terkait keuangan negara dan APBN. Hal ini utamanya terkait dengan proses transisi dan penyiapan APBN 2025 sendiri.

Katanya, pada saat menyiapkan APBN 2025 perlu mendengar apa-apa saja yang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pihaknya selalu berkonsultasi kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat kementerian keuangan untuk bisa mendukung program-program selanjutnya.

"Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak bea cukai, belanja negara, belanja negara untuk Kementerian/Lembaga (KL), maupun untuk transfer ke daerah dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, di tingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya terutama untuk manfaat kepada masyarakat," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara pada mulanya diungkapkan oleh CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo. Katanya, hal ini telah ada dalam program kerja Asta Cita Prabowo. Bahkan saat ini sudah ada sosok yang ditunjuk sebagai Menteri Penerimaan Negara.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Prabowo Subianto berencana menghapus pajak properti atau perumahan yang saat ini totalnya sebesar 16 persen.

Ini disampaikan langsung adik Prabowo yang juga ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyebut yang akan dihapus adalah pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen.

"Ada masukan-masukan agar PPN 11 persen dihapus untuk sementara waktu, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama, kita hapus. Ini untuk mengurangi beban. Terus juga ada 5 persen BPHTB," katanya dalam Propertinomic Executive Dialogue di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

"Ini rekomendasi kita ke pemerintah, untuk dihapus (pajak properti) 16 persen, untuk sementara waktu. Dengan argumentasi bahwa kan revenue pastikan akan nanti, waduh (hilang), tapi kita akan yakinkan ini stimulus ekonomi. Ini pengentasan kemiskinan," tegas Hashim disambut riuh tepuk tangan.

Sebagai gantinya, Hashim menegaskan Prabowo Subianto sudah menyiapkan Kementerian Penerimaan Negara. Kementerian anyar pisahan dari Kementerian Keuangan itu bakal diperintahkan untuk menambal pendapatan pajak yang hilang itu dari sumber-sumber lain.

Ia menegaskan calon menteri penerimaan negara juga sudah ada. Hashim menyebut namanya telah mengerucut kepada satu orang dan sejauh ini tidak ada perubahan.

"Nanti ada Kementerian Penerimaan Negara, bukan badan, Kementerian Penerimaan Negara. Saya sudah tahu, sampai sekarang belum berubah namanya, tetap ada satu (calon menteri penerimaan negara) dan dia akan perhatikan ini," tuturnya.

"Ini nanti kita yakinkan supaya 1 tahun-2 tahun mungkin (pajak properti dihapus). Supaya nanti kita bangkitkan properti, real estate, nanti pelan-pelan mungkin ya," imbuh Hashim.

Hashim menegaskan tim Prabowo sudah membicarakan dari mana akan menambal hilangnya sumber penerimaan negara itu. Ia mencontohkan salah satunya adalah pajak dari kontraktor, meski dirinya tak merinci bagaimana skema tersebut.

Adik Prabowo itu lantas mengajak beberapa pihak untuk membantu menghitung potensi kehilangan dari pajak properti. Salah satu yang diajak bekerja sama adalah Bos PT Bank Tabungan Negara (Persero) Nixon Napitupulu.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim internal Prabowo Subianto telah melakukan uji kelayakan alias fit and proper test terhadap sejumlah nama calon Kepala Badan Penerimaan Negara atau Menteri Badan Penerimaan Negara.

Informasi yang dihimpun Bisnis, empat nama telah mengikuti uji kelayakan di hadapan Tim Prabowo. Keempat nama itu antara lain mantan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Permana Agung, Anggota DPR RI Muhamad Misbakhun, mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, serta mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu.

“[Nama-nama tersebut] sudah dipanggil dan memberikan penjelasan soal program di hadapan tim presiden terpilih,” demikian informasi yang dihimpun Bisnis di internal pemerintahan, Rabu (9/10/2024).

Informasi itu juga dikonfirmasi oleh nama-nama yang mengikuti uji kelayakan Menteri Penerimaan Negara pimpinan lembaga baru tersebut. Menurutnya, nama-nama di atas memang tercatat sebagai calon pimpinan BPN atau Kementerian Penerimaan Negara.

Bahkan dia secara spesifik menyebut presentasi dilakukan langsung di hadapan Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Burhanudin Abdullah, dan Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo.

“Presentasi di hadapan Pak Hashim dan Pak Burhanudin Abdullah,” katanya.

Saat dihubungi Bisnis, baik Bambang Brodjonegoro, Anggito Abimanyu, maupun Muhamad Misbakhun tidak bersedia memberikan banyak keterangan, termasuk enggan memberikan penegasan perihal proses seleksi tersebut.

“No comment, belum pasti,” kata Bambang Brodjonegoro, saat dihubungi Bisnis.

Demikian pula dengan beberapa orang internal di tim presiden terpilih Prabowo yang kompak tak bersuara saat ditanya perihal proses pemilihan kepala instansi baru itu.

“Saya belum bisa sharing persiapannya,” kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo.

Jika dicermati dengan saksama, keempat nama tersebut sejatinya bukanlah orang baru di lingkungan perpajakan. Bambang Brodjonegoro, misalnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 2013—2014 dan Menteri Keuangan pada 2014—2016.

Salah satu gebrakan nyata yang didesain adalah program pengampunan pajak atau Tax Amnesty pada 2016 silam.

Kemudian Anggito Abimanyu, selain pernah menjabat sebagai Kepala BPKH juga pernah menduduki kursi sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan pada 2006—2010.

Adapun Mukhamad Misbakhun, adalah mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang pada 2009 memutuskan untuk berkarier di politik sebagai legislator di Senayan.

Sementara itu, Permana Agung juga bukan muka baru di bidang perpajakan. Dia tercatat merupakan mantan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan selama 1999—2002.

Mengimbangi langkah pendirian instansi baru itu, saat ini masing-masing direktorat terkait tengah ditugaskan untuk melakukan kajian soal fungsi, peran, tugas, serta kewenangan BPN/Kementerian Penerimaan Negara.

Hanya saja, hasil dari kajian yang dilakukan oleh Ditjen Anggaran, Ditjen Bea dan Cukai, serta Ditjen Pajak itu masih tertutup rapat, dan hanya dibahas dalam rapat pimpinan khusus.

Hal yang pasti, BPN/Kementerian Penerimaan Negara itu akan menjadi lembaga utama yang bertugas mengumpulkan penerimaan dari pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie menyebut kalau Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi 8% di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Anindya dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior. Menurutnya, target pertumbuhan tersebut dibutuhkan RI untuk menghadapi perubahan dan ketidakpastian kondisi ekonomi global.

"Bukan mengatakan 5-5,3% itu jelek, tidak. Kita sangat bersyukur, karena perekonomian negara lain dalam keadaan lebih sulit pasca Covid-19," kata Anindya, dalam sambutannya di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

"Tapi all due respect, kita butuh (pertumbuhan ekonomi) 8% ini, karena memang dunia juga berubah. Setiap 5-10 tahun selalu ada siklus yang kembali kita naik turun ekonomi," sambungnya.

Adapun target pertumbuhan ekonomi 8% ini telah masuk ke dalam program kerja Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yaitu Asta Cita. Di dalamnya terdapat 8 poin dan 17 program, serta 320 program turunan yang menjadi fokus demi tercapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Untuk mencapai target tersebut, Anindya sendiri menyoroti dua hal Utama. Pertama ialah modal atau peningkatan penerimaan negara. Menurutnya, tidak mungkin target itu dicapai tanpa adanya dana.

"Semua itu butuh uang tak mungkin capai 8% tanpa modal, nah seperti kita ketahui APBN Rp 3.600 triliun, sedangkan PDB Rp 22.000 triliun, sehingga gap itu ya macam-macam ada domestic consumption, ada investasi, ekspor, dan lain-lain tapi ini lah peran Kadin," kata dia.

Hashim menekankan, untuk mendapatkan revenue atau penerimaan negara lebih besar dibutuhkan reformasi di sisi pajak. Dalam hal ini, salah satu upaya nyata dalam mencapainya ialah melalui rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara.

"Saya rasa ini baik karena investasi di pajak adalah investasi masa depan bangsa dan negara kita. tentu dalam membuat reformasi pajak ini wajar kita pikirkan bersama tidak boleh 100% untung maupun 100% buntung," ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi daerah. Menurutnya, hal ini salah satunya bisa diwujudkan melalui Kadin Indonesia di mana asosiasi sebagai pelaku bisa memberikan masukan untuk kebijakan pemerintah di sektor riil.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkap Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah mengantongi nama menteri penerimaan negara di dalam kabinetnya.

Dia menjelaskan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sudah tertera dalam program kerja Asta Cita Prabowo.

"Ada Asta Cita ke-8 itu Badan Penerimaan Negara, itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ucap adik Prabowo itu dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10), melansir detikfinance.

Hashim mengatakan Prabowo bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ia menjelaskan target tersebut tak serta merta diterapkan. Merujuk data Bank dunia, disebutkan bahwa potensi penerimaan negara Indonesia bisa mencapai target tanpa harus menaikkan tarif perpajakan.

Salah satu upaya untuk mencapai hal itu, akan dilakukan penegakan aturan sehingga setoran pajak dapat dipenuhi seluruh wajib pajak (WP). Dengan demikian, tak ada lagi kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara.

Adapun upaya penegakan aturan ini dilakukan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan information technology (IT). Dia optimistis Indonesia dapat melampaui rasio penerimaan perpajakan Kamboja yang sudah sebesar 18 persen dan bahkan Vietnam mencapai 23 persen dari PDB-nya.

"It's the matter of time and will. Cara-caranya ada pakai AI, pakai IT dan kita akan capai 23 persen, kita akan tunjukkan kepada Anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18 persen, capai 23 persen kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," kata Hashim.

Dewan Penasihat Prabowo Subianto Burhanuddin Abdullah sebelumnya mengungkapkan bakal ada menteri penerimaan negara di pemerintahan mendatang.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menyebut Prabowo akan menambah jumlah kementerian, salah satunya Kementerian Penerimaan Negara.

Menurutnya, hal itu akan masuk dalam perombakan Kementerian Keuangan. Nantinya, kementerian anyar itu akan menjadi gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

"Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," ujarnya dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9) lalu.

Prabowo memang pernah berjanji memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika menang di Pilpres 2024.

Janji ini tertuang dalam '8 Program Hasil Terbaik Cepat' yang akan jadi fokus Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Nantinya, pemisahan itu akan berujung pada Badan Penerimaan Negara (BPN) yang berada langsung di bawah presiden. Pembentukan BPN dilakukan dengan niat menggenjot penerimaan negara, baik itu dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ia menyebut kehadiran BPN ditargetkan bisa meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23 persen.

"Kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari paslon 2 akan membentuk lembaga Badan Penerimaan Negara yang dikomandoi langsung oleh presiden," ujar Gibran dalam debat pertama cawapres di JCC Senayan, Jakarta Selatan, pada Desember 2023 silam.

"Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian, ini bisa menjadi lebih luwes," imbuhnya.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Hal ini berbeda dari kabar yang terdengar sebelumnya, di mana akan dibentuk Badan Penerimaan Negara.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara ini telah ada dalam program kerja Asta Cita Prabowo. Bahkan saat ini sudah ada sosok yang ditunjuk sebagai Menteri Penerimaan Negara.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Hashim mengatakan, Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB) RI.

"Di situ jelas Prabowo-Gibran akan menuju rasio penerimaan negara menjadi 23% dari PDB, itu angka dari tim saya," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, target tersebut tidak serta merta diterapkan. Hal tersebut berdasarkan pada masukan dari Bank Dunia (World Bank) yang menyebut kalau potensi penerimaan negara Indonesia bisa sebesar itu tanpa harus menaikkan tarif perpajakan, khususnya tarif pajak.

Salah satu upaya untuk mencapai itu, akan dilakukan penegakan aturan sehingga setoran pajak dapat dipenuhi seluruh wajib pajak. Dengan demikian, tidak ada lagi kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara.

Adapun upaya penegakan aturan ini dilakukan menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Information Technology (IT). Ia optimistis Indonesia akan bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan di Kamboja yang sudah sebesar 18% dan bahkan Vietnam yang telah mencapai 23% dari produk domestik bruto (PDB) nya.

"It's the matter of time and will, Cara-caranya ada pakai AI pakai IT dan kita akan capai 23%, kita akan tunjukkan kepada anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18%, capai 23% kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," katanya.

Di samping itu, pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto juga berencana akan menurunkan pajak badan dari 22% menjadi 20%, mendekati tarif di Singapura dan Hong Kong.

"Tarif pajak 22% hendaknya kita turunkan menjadi 20%, mendekati Singapura dan Hong Kong tidak terlalu lama lagi. Ini yang saya mau tegaskan supaya teman-teman pengusaha untuk pajak tidak cemas, tidak ada kenaikan tarif pajak, tapi pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak," ujar Hashim.

Pemisahan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi Kementerian Penerimaan Negara bakal dimulai dengan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).

Hal tersebut disampaikan Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira. Ia menilai pembentukan kementerian baru di kabinet Prabowo Subianto tak mudah.

"Sebenarnya kalau langsung membentuk Kementerian (Penerimaan Negara) itu harus ada prasyarat-prasyaratnya. Bisa saja taktis dulu, sementara badan, nanti transform ke kementerian kan bisa seperti itu," kata Anggawira saat ditemui CNNIndonesia.com di bilangan Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).

"Bisa saja Badan (Penerimaan Negara) dulu, baru berubah nanti jadi kementerian," imbuhnya.

Anggawira menegaskan sejatinya badan atau kementerian selevel. Namun, badan, seperti Badan Gizi Nasional yang mengurusi makan gratis berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Ia menyebut konsep ini juga serupa dengan sejarah terciptanya Kementerian Investasi. Cikal bakal kementerian itu berasal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Artinya kan prosesnya pembentukan badan lebih mudah dari kementerian ... Saya pikir bukan orang baru (calon kepala Badan Penerimaan Negara), pastinya yang sudah berpengalaman," jelas Anggawira.

"(Pembagian tugas dengan Kemenkeu) ada urusan keluar dan urusan masuk. Badan Penerimaan Negara mengurus yang masuk, nanti spending-nya Kemenkeu," tutupnya.

Urgensi pembentukan BPN salah satunya adalah mengerek rasio pajak Indonesia ke 23 persen. Belakangan, juga ada kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen ke 12 persen yang disorot karena dirasa memberatkan.

Sementara itu Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi mengatakan dalam Diskusi Polemik Trijaya bahwa kenaikan PPN pada 2025 memang belum waktunya. Ini karena jumlah kelas menengah di Indonesia tengah anjlok.

"Saya berempati, saat ini kan tim Pak Prabowo yang sudah ada di seat kementerian, Pak Thomas Djiwandono (wakil menteri keuangan II) ini mungkin juga lagi pusing. Bagaimana cara untuk tetap melakukan belanja, di sisi lain tekanan fiskal tidak bertambah mudah, tapi bertambah sulit," jelasnya.

"Beberapa aspirasi yang dititipkan kepada kami para ekonom adalah untuk value added tax (VAT), misalnya PPN tahun depan jangan dinaikkan dulu lah. Saya coba simulasikan nanti kalau jumlah middle class sudah 25 persen dari total populasi, baru bisa kita naikkan jadi 12 persen," saran Fithra.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kelas menengah memang turun.

Airlangga mengatakan saat ini middle class tersisa 17,13 persen. Jika rakyat Indonesia ada 270 juta, maka kelompok ini hanya mencapai 46,25 juta orang.

Sumber: Kompas.com | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, jumlah dan nomenklatur kementerian di era presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih digodok.

Dasco menyebut setiap isu terkait kementerian baru di kabinet Prabowo masih dinamis.

"Bahwa segala sesuatu yang pada saat ini disampaikan itu masih dinamika," kata Dasco di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis (26/9).

Dasco menegaskan ini ketika merespons pertanyaan awak media soal isu Prabowo akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara.

Menurut Dasco, finalisasi terkait kementerian di era Prabowo akan difinalkan sebelum pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

"Bisa ada bisa enggak, itu tergantung nanti finalisasi yang akan kemudian difinalkan sebelum pelantikan presiden terpilih," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, jumlah kementerian Prabowo-Gibran diisukan akan berjumlah 44. Hal ini diungkap Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).

Jumlah pastinya berapa, belum. Tapi penambahan iya," ujar Zulhas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

Sementara itu, Gerindra masih belum berkomentar banyak soal jumlah total kementerian. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani hanya mengatakan Prabowo ingin membentuk zaken kabinet pada pemerintahannya kelak.

Muzani mengatakan, Prabowo ingin para pembantunya di kabinet kelak adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya masing-masing.

Menurut Muzani, menteri yang berasal dari partai politik pun harus tetap ahli di bidangnya.

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yg ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9) lalu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com berjudul: "Jumlah Menteri Kabinet Prabowo Difinalkan Sebelum Pelantikan"

Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/09/26/14464001/jumlah-menteri-kabinet-prabowo-difinalkan-sebelum-pelantikan.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara usai dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Informasi itu disampaikan Mantan Gubernur Bank Indonesia yang juga Dewan Penasihat Prabowo Burhanuddin Abdullah.

Selain itu katanya, Prabowo juga akan merombak Kementerian Keuangan. Dengan perombakan itu, nantinya, Kementerian Penerimaan Negara akan menjadi gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

"Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," ujarnya dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9) dikutip Detikfinance.

Selain membentuk kementerian penerimaan negara, Prabowo juga bakal melakukan transformasi Kementerian BUMN. Burhanuddin menyebut nilai BUMN mencapai US$1 triliun, tetapi kontribusinya terhadap negara harus lebih digenjot.

Ia menuturkan perubahan nomenklatur kementerian/lembaga era Prabowo dilakukan mulai Januari 2025.

"Harus ada transformasi kelembagaan transformasi bisnis, transformasi kultural, transformasi manajemen. Jadi itu ya nanti barang kali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang," pungkasnya.

Prabowo memang pernah berjanji memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika menang di Pilpres 2024.

Janji ini tertuang dalam '8 Program Hasil Terbaik Cepat' yang akan jadi fokus Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Nantinya, pemisahan itu akan berujung pada Badan Penerimaan Negara (BPN) yang berada langsung di bawah presiden.

Pembentukan BPN dilakukan dengan niat menggenjot penerimaan negara, baik itu dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto Burhanuddin Abdullah mengungkapkan bakal ada menteri penerimaan negara di pemerintahan mendatang.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menyebut Prabowo akan menambah jumlah kementerian, salah satunya Kementerian Penerimaan Negara.

Menurutnya, hal itu akan masuk dalam perombakan Kementerian Keuangan. Nantinya, kementerian anyar itu akan menjadi gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

"Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," ujarnya dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9) dikutip Detikfinance.

Selain membentuk kementerian penerimaan negara, Prabowo juga bakal melakukan transformasi Kementerian BUMN. Burhanuddin menyebut nilai BUMN mencapai US$1 triliun, tetapi kontribusinya terhadap negara harus lebih digenjot.

Ia menuturkan perubahan nomenklatur kementerian/lembaga era Prabowo dilakukan mulai Januari 2025.

"Harus ada transformasi kelembagaan transformasi bisnis, transformasi kultural, transformasi manajemen. Jadi itu ya nanti barang kali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang," pungkasnya.

Prabowo memang pernah berjanji memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika menang di Pilpres 2024.

Janji ini tertuang dalam '8 Program Hasil Terbaik Cepat' yang akan jadi fokus Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Nantinya, pemisahan itu akan berujung pada Badan Penerimaan Negara (BPN) yang berada langsung di bawah presiden.

Pembentukan BPN dilakukan dengan niat menggenjot penerimaan negara, baik itu dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ia menyebut kehadiran BPN ditargetkan bisa meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23 persen.

"Kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari paslon 2 akan membentuk lembaga Badan Penerimaan Negara yang dikomandoi langsung oleh presiden," ujar Gibran dalam debat pertama cawapres di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (22/12/2023).

"Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian, ini bisa menjadi lebih luwes," imbuhnya.