Sebanyak 20 anak di bawah umur di Korea Selatan (Korsel) dilaporkan memiliki pendapatan tahunan lebih dari 100 juta won atau setara dengan Rp 1,1 miliar (kurs Rp 11,62 per Korea Won) atau sekitar Rp 91 juta per bulan sebagai CEO dalam lima tahun terakhir.

Melansir dari The Korean Herald, Selasa (2/10/2024), hal ini terungkap dari data Layanan Asuransi Kesehatan Nasional Korea Selatan yang diserahkan kepada seorang anggota Partai Demokrat Korea, Jin Sun-mee.

"Data tersebut hanya mencakup mereka yang terdaftar sebagai pemilik bisnis di bawah sistem asuransi kesehatan, yang mencakup perwakilan bersama," tulis Korean Herald dalam laporannya.

Dalam data tersebut, per Agustus 2024 kemarin terdapat 360 pemilik bisnis atau CEO berusia di bawah 19 tahun. Termasuk 20 anak di bawah umur yang memperoleh penghasilan lebih dari 100 juta won (Rp 1,1 miliar) per tahun tadi.

"Klub senilai 100 juta won itu mencakup 12 individu berusia 11-15 tahun, lima anak di bawah umur berusia 16-17 tahun, dua berusia enam hingga 10 tahun, dan satu berusia di bawah lima tahun," terang outlet media itu.

Jika dirinci lebih jauh berdasarkan pendapatan, 41 anak di bawah umur tercatat memiliki penghasilan antara 50-100 juta won (Rp 581 juta-1,1 miliar), dan 299 anak di bawah umur memiliki penghasilan kurang dari 50 juta won (Rp 581 juta).

Jika dibagi berdasarkan wilayah, Seoul memiliki jumlah CEO anak di bawah umur terbesar dengan jumlah 231 individu. Lalu diikuti Provinsi Gyeonggi dengan 61 CEO anak, Incheon dengan 22 CEO anak, Busan dengan 18 individu, dan Provinsi Jeolla Utara dengan 9 individu.

Selebihnya tidak ada laporan CEO di bawah umur di beberapa wilayah lain termasuk Gwangju, Ulsan, Provinsi Chungcheong Utara, Provinsi Jeolla Selatan, Provinsi Gyungsang Utara, dan Jeju.

Jin Sun-mee yang kini juga menjabat sebagai anggota DPR negara itu menyebut banyaknya jumlah CEO di bawah umur ini menimbulkan kekhawatiran adanya celah dalam proses pembayaran pajak warisan.

"Ini bukan hanya masalah yang terjadi pada beberapa individu, tetapi juga merupakan cerminan dari kesenjangan pendapatan yang meluas di seluruh masyarakat," katanya.

Karena itu, Jin menyerukan peraturan yang lebih ketat untuk mencegah pendirian usaha milik anak di bawah umur sebagai cara menghindari pajak warisan.

"Kita perlu pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah penghindaran pajak warisan oleh mereka yang memanfaatkan undang-undang yang mengizinkan anak di bawah umur untuk mendaftarkan usaha," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dalam aturan perpajakan, setiap tambahan kemampuan ekonomis, baik yang digunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan, merupakan objek pajak. Ketentuan tentang objek pajak ini merujuk Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008.

Dengan defensi ini apakah harta warisan harus membayar pajak?

Dikutip dari laman artikel pajak Kementerian Keuangan pada Minggu (18/8/2024), Lindarto Akhir Asmoro menulis bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 UU PPh No. 36 Tahun 2008, harta warisan tidak dianggap sebagai objek pajak, meskipun warisan tersebut menambah kekayaan ahli waris.

Warisan yang dimaksud meliputi semua jenis harta, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Selama ahli waris dapat menunjukkan akta kematian atau surat wasiat kepada lembaga keuangan tempat harta disimpan, maka warisan tersebut tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Namun, penting untuk diperhatikan apakah warisan tersebut sudah dibagi atau belum. Pasalnya, jika warisan belum dibagi dan masih atas nama pemilik harta awal yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka kewajiban membayar pajak tetap ada, dan harus diwakili oleh ahli waris.

Contohnya, jika warisan berupa perkebunan sawit yang menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut tetap menjadi objek pajak dan harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Sebaliknya, jika warisan sudah dibagikan, maka harta tersebut tidak lagi menjadi objek pajak. Namun, terdapat beberapa syarat agar warisan bisa dikategorikan sebagai bukan objek pajak, yaitu pertama harta tersebut harus sudah dilaporkan dalam SPT pewaris, dan kedua pajak terutang (jika ada) harus sudah dilunasi.

Jika warisan belum dilaporkan dalam SPT pewaris, warisan tersebut tetap bisa dianggap bukan objek pajak, dengan syarat bahwa penghasilan pewaris berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Wajib Pajak yang penghasilannya di bawah PTKP tidak memiliki kewajiban untuk dipungut atau menyetorkan pajak penghasilan.

Penting bagi ahli waris untuk memeriksa status perpajakan harta yang diwariskan. Jika harta warisan masih memiliki potensi pajak yang belum dibayar, ahli waris berkewajiban untuk menyetorkan pajak tersebut atas nama pewaris. Jika harta warisan sudah tidak memiliki kewajiban pajak atau pajaknya sudah sepenuhnya terbayarkan, ahli waris tetap harus melaporkan harta tersebut dalam SPT Tahunan mereka.

Pelaporan harta warisan ini menjadi bagian dari standar penerapan era keterbukaan informasi keuangan (Automatic Exchange of Information/AEoI). Meski bukan objek pajak, harta warisan lebih dari Rp1 miliar yang belum terbagi tetap harus dilaporkan dalam SPT. Setelah warisan dibagikan dan dibalik nama kepada ahli waris, harta tersebut menjadi tambahan penghasilan bagi ahli waris dan harus dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Memahami aturan perpajakan atas harta warisan penting untuk menghindari potensi sanksi dan memastikan kewajiban perpajakan telah dipenuhi dengan benar.

Jakarta (ANTARA) - Warisan merupakan harta atau peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Biasanya, warisan ditinggalkan oleh orang tua untuk diwariskan kepada anaknya sebagai ahli waris.

Dalam Islam, harta warisan sebagai salah satu jalan yang diperbolehkan guna meraih harta kekayaan apabila telah sesuai dengan syaratnya. Lantas, mendapat warisan apakah dikenakan pajak?

Warisan merupakan perpindahan harta dari seseorang yang sudah meninggal (pemilik harta) kepada pihak yang ditujukan sebagai penerima warisan atau ahli waris. Bentuk warisan dapat berupa harta bergerak dan tidak bergerak.

Harta bergerak seperti uang tunai, perhiasan, tabungan, surat berharga, kendaraan, dan lainnya. Sementara harta tidak bergerak berupa bangunan, rumah, tanah, dan sejenisnya.

Dalam ketentuan perpajakan di Indonesia saat ini, warisan termasuk yang dikecualikan dari pengenaan pajak.

Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, diatur dalam Pasal 4 ayat (3) bahwa warisan termasuk ke dalam objek pajak yang dikecualikan yang tidak dikenakan atas Pajak Penghasilan (PPh).

Ahli waris yang memberikan akta kematian atau surat wasiat kepada perbankan atau lembaga keuangan tempat menyimpan kekayaan, maka harta warisan tidak dianggap sebagai objek Pajak Penghasilan, mengutip dari laman Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Namun, berbicara mengenai harta warisan, terdapat dua situasi yang perlu diperhatikan. Pertama, harta warisan dari pewaris telah dibagikan kepada seluruh penerimanya.

Jika pewaris meninggalkan warisan, dan warisan tersebut sudah dibagi kepada ahli waris, maka salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan dapat mengajukan permohonan Penghapusan NPWP.

Bila sudah mendapat warisan dari pewaris dan kepemilikan harta sudah menjadi milik ahli waris, maka ahli waris dapat memasukkan harta atau penghasilan tersebut pada kolom warisan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak di SPT Tahunan. Oleh karena itu, warisan yang sudah terbagi, bukan termasuk objek pajak lagi.

Kedua, harta warisan belum dibagikan dan dari harta tersebut kemudian menimbulkan penghasilan lain, misalnya harta warisan dalam bentuk saham yang kemudian menghasilkan dividen yang menimbulkan bunga dapat menambah jumlah harta kekayaan bagi ahli waris yang akan mendapatkan hak atas warisan tersebut.

Hal ini mengakibatkan rumah atas warisan tetap dikenakan pajak penghasilan dan akan terutang pada saat ahli waris akan melakukan balik nama sertifikat atas tanah dan/atau bangunan atas warisan tersebut.

Namun, rumah atau tanah warisan dapat diberikan pembebasan pajak penghasilan apabila ahli waris memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan/atau bangunan atas waris. SKB ini wajib diserahkan kepada notaris sebelum ahli waris melakukan prosedur balik nama sertifikat.

Selain itu, rumah dan tanah yang berasal dari warisan bukan merupakan objek pajak, hartanya telah dilaporkan dalam SPT Tahunan pewaris. Saat akan melakukan balik nama, ahli waris dapat menunjukkan SKB PPh atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan dari KPP tempat domisili terakhir pewaris terdaftar kepada notaris.

Setelah melakukan balik nama waris, atas rumah atau tanah warisan tersebut wajib dilaporkan pada SPT Tahunan ahli waris secara lengkap dan benar.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2024