REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seorang yang mengaku berdinas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Sersan Kepala (Serka) Jems Makapedua menjadi pesakitan lantaran menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Senin (5/8/2024). Video itu pun viral di Tiktok dan mengundang perdebatan.

Hal itu terasa janggal lantaran menurut Undang-Undang (UU) TNI, Serka Jems harusnya menjalani persidangan di pengadilan militer. Namun, ia malah menjalani sidang di peradilan umum dan dikawal polisi bersenjata.

Serka Jems yang dikawal polisi bersenjata pun mengadukan hal yang menimpanya kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Dia sebagai anggota militer, seharusnya tidak menjalani sidang di peradilan umum.

"Kami memohon kepada pemimpin kami, kepada Panglima TNI supaya mengklarifikasi kasus ini. Itu saja dan ini adalah kasus perdata yang dipaksakan jadi tindak pidana," ujar Jems dalam video yang viral dikutip Republika.co.id di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Dia pun menegaskan, PN Tangerang seharusnya tidak berhak memprosonya. "Karena kami masih berstatus anggota TNI Angkatan Darat khususnya grup Kopassus yang ada di Cijantung," kata Serka Jems seusai keluar dari ruang sidang 06 PN Tangerang.

Dia datang ke PN Tangerang mengenakan seragam loreng dengan baret merah komando serta brevet lengkap. Serka Jems tidak paham, mengapa ia bisa disidang di peradilan umum. Dia mengaku, sengaja memakai pakaian dinas lapangan (PDL) untuk menghadiri persidangan.

"Kami tidak mengerti hal itu, tetapi intinya bahwa, kami membuktikan, kami bukan masyarakat sipil biasa, kami adalah anggota TNI Angkatan Darat, dan saya menggunakan uniform (seragam) seperti ini saya bisa mempertanggungjawabkan," ujar Serka Jems.

Salah prosedur...

Dia pun berharap, pimpinan TNI mengikuti proses persidangan yang jelas salah prosedur. Serka Jems mengingatkan Polres Tangerang yang bermarkas di Tigaraksa, tidak berhak mengusut kasusnya.

"Jadi saya memohon agar pimpinan saya mengerti hal ini supaya memberhentikan proses ini karena terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh teman-teman kami dari Kepolisian Resor Tigaraksa," ucap Serka Jems.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR RI menyelenggarakan rapat dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto didampingi KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono pada Rabu (10/7/2024). Hanya saja, rapat tersebut berlangsung tertutup bagi media.

Usai rapat tertutup dengan dewan, Agus menjelaskan, isu Papua menjadi salah satu tema yang dibahas. Dia menyebut, masalah yang terjadi di Papua terbilang kompleks.

"Masalah PDN (pinjaman dalam negeri) ya, fokus anggarannya untuk menangani papua, karena di Papua ini kan masalah nasional yang harus dibahas secara intensif, dan juga permasalahannya sangat kompleks," kata Agus dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Agus turut menyentil mengenai rawannya kondisi keamanan di Bumi Cendrawasih tersebut. Pasalnya, Papua merupakan markas separatis bersenjata atau Organisasi Papua Merdeka (OPM). "Selain di sana ada separatis bersenjata, juga masalah kesejahteraan masyarakat," ujar Agus.

Tercatat, Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto sebenarnya diundang dalam rapat kali ini oleh Komisi I DPR. Tapi Prabowo memilih tak datang karena sedang menjamu Grand Syekh Al Azhar as-Syarif Mesir Ahmad Muhammad Ahmed Al Tayeb.