Berau: Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik mengupayakan Kepulauan Maratua menjadi salah satu destinasi wisata premium di Kalimantan Timur.

Menurut Akmal Malik, wisata premium di Kalimantan Timur perlu mendapat perhatian sebagai pengembangan wisata masa depan.

“Kita ingin mengembangkan pariwisata yang tidak murah dan tidak murahan. Kita ingin ada klasifikasi wisata yang bisa didatangi secara masif dan ada yang tertentu,” ujar Akmal Malik, melansir ANTARA, Jumat, 1 November 2024.
Diketahui, Pulau Maratua, merupakan sebuah kecamatan di pulau terluar di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yang terkenal dengan wisata bahari kelas dunia. Pulau ini menawarkan 40 spot wisata bawah laut yang menakjubkan.

Salah satu destinasi di Maratua yakni Pulau Kakaban yang merupakan sebuah pulau kecil masuk dalam kawasan Kampung Payung-Payung.

Baca juga: Bangga Banget! Indonesia Masuk 3 Besar Negara Wajib Dikunjungi versi Majalah CEOWORLD

Dalam kalkulasi Akmal Malik, Maratua dan Kakaban adalah dua destinasi wisata yang tidak boleh terlalu dibuka secara umum.

“Pariwisata yang demikian masif akan cenderung menimbulkan dampak lingkungan yang cukup signifikan,” kritiknya.

Akmal mengaku pernah meminta agar wisata ke Pulau Kakaban dihentikan akibat gangguan terhadap ekosistem ubur-ubur di dalam danau tersebut. Sebagai informasi, diperkirakan sejak Desember 2023, ubur-ubur di danau itu sempat menghilang selama beberapa waktu.

Namun penduduk setempat tak mengetahui apa penyebabnya. Namun dua bulan terakhir ini, ubur-ubur berbalik sudah mulai terlihat kembali di danau ini.

Banyak dugaan, ubur-ubur menjauh dari areal yang biasa dikunjungi wisatawan karena krim pelindung tubuh yang biasanya digunakan saat pengunjung berenang bersama ubur-ubur yang tidak menyengat itu.

Sebab itu, ia pun memerintahkan untuk dilakukan penelitian bekerja sama dengan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Penelitian untuk mengetahui penyebab pasti menghilangnya ubur-ubur dari Danau Kakaban.

Baca juga: Kudus Akan Jadikan Rempah sebagai Daya Tarik Wisata

Di sisi lain, Akmal mengapresiasi inisiatif ajang yang sudah rutin digelar di Maratua. Salah satunya, Maratua Jazz Festival. Ajang seperti ini sangat penting untuk lebih mempromosikan pariwisata Maratua, Sangalaki, Kakaban dan Derawan kepada wisatawan domestik dan mancanegara.

"Tapi ke depan ajang seperti ini harus dilakukan dengan pendekatan yang premium. Jangan lagi pendekatan yang masif. Kita harapkan tidak mengganggu ekosistem lingkungan Maratua sendiri," kata Akmal.

"Kita mendukung pariwisata yang betul-betul dengan pendekatan lingkungan. Dukungan masyarakat Maratua dan sekitarnya menjadi sangat penting," ungkapnya.

Selanjutnya, Akmal meminta dinas terkait di Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Berau untuk melakukan langkah komunikasi yang baik agar partisipasi masyarakat bisa diarahkan untuk menjadikan Maratua dan Kakaban sebagai wisata premium, bukan lagi murahan.

"Kita ingin mendorong langkah-langkah yang konstruktif dan partisipatif, sehingga masyarakat bisa merasakan dampaknya secara langsung," tegas Akmal Malik.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MEL)

Denpasar: Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan pemerintah provinsi setempat secara terus-menerus akan memperkuat upaya untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan dari pungutan wisatawan asing.

"Kritik dari luar tentu kami dengarkan, selalu kami kaji dan evaluasi. Setiap bulan kami melakukan perbaikan, mudah-mudahan semakin baik," kata Dewa Indra, di Denpasar, Senin, 29 Juli 2024.

Pungutan wisatawan asing telah diberlakukan Pemprov Bali sejak 14 Februari 2024 sebesar Rp150 ribu per orang. Dewa Indra mengakui hingga saat ini belum semua wisatawan asing yang datang ke Pulau Dewata telah membayar pungutan tersebut.
Ia merinci penyebabnya karena merupakan kebijakan baru, sehingga belum semua wisatawan yang ke Bali mengetahui. Selain itu sistem dibangun baru memiliki kekuatan di Bali saja. Sedangkan di luar negeri, di daerah wisatawan tersebut, Pemprov Bali belum memiliki sistem yang dapat memaksa mereka untuk membayar.

"Kami telah melakukan sosialisasi dengan meminta bantuan kedutaan besar. Itu pun tidak bisa menjangkau seluruh wisatawan asing yang datang ke Bali," ujarnya.

Baca juga: Imbas Kecelakaan, Dishub Bali Usul Penerbangan Helikopter Wisata Turut Diatur

Selain itu, kata dia lagi, tidak semua wisatawan asing yang datang ke Bali harus membayar pungutan. Contohnya, delegasi untuk pertemuan-pertemuan penting internasional, yang merupakan utusan pemerintah, ada yang dimintakan secara resmi agar tidak membayar pungutan.

"Dari situ bisa dikatakan bahwa memang tidak semuanya bisa dijaring. Ada yang belum terjaring, ini akan diperkuat secara terus-menerus," ujarnya lagi.

Dewa Indra juga mengingatkan bahwa harus dipahami kebijakan tersebut merupakan sesuatu yang baru dan berlakunya di Bali, tetapi daya berlakunya di seluruh negara yang akan ke Bali.

"Jangan lupa juga pungutan wisatawan asing ini merupakan kebijakan lokal, bukan kebijakan nasional. Berbeda dengan kebijakan nasional yang daya berlakunya lebih kuat, seluruh institusi negara memberikan dukungan yang kuat," lanjut dia,

Mengenai sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan pungutan wisatawan asing, Dewa Indra mengatakan telah melakukan sejumlah perbaikan di antaranya memperbaiki aplikasi yang sebelumnya susah diakses. Demikian pula urusan teknologi informasi keuangan yang ada kelemahan, sudah diperbaiki dengan memperbaiki kerja sama.

Demikian pula peranan dari pemangku kepentingan yang di awal masih ragu-ragu, sekarang sudah diperkuat terus. "Kami juga sudah menandatangani beberapa perjanjian kerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan terkait untuk menguatkan," jelasnya.

(MEL)