Bisnis.com, BANDUNG--Kota Bandung mengincar penambahan pendapatan asli daerah dari retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Target ini menguat usai adanya payung hukum Perda Kota Bandung No 4 Tahun 2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan turunan aturan dari pemerintah pusat.

Landasan perda tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.

Anggota DPRD Kota Bandung Christian Julianto Budiman mengatakan semula pemerintah daerah memperoleh pendapatan daerah dari izin mendirikan bangunan (IMB).

"Kini dengan adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka tidak ada lagi IMB. Yang ada adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," katanya Kamis (31/1/2024).

Menurut politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini perubahan Perda ini tentu berdampak pada pendapatan juga. "Dulu ada pendapatan dari IMB, dengan aturan baru tersebut maka Pemkot Bandung dapat memperoleh retribusi dari PBG," katanya.

Christian mengatakan, di Kota Bandung peraturan daerah yang mengatur PBG dan retribusi PBG dibuat terpisah.Sehingga Perda no 4 Tahun 2023 ini khusus mengatur tentang retribusi, agar pemerintah kota tetap bisa mendapat retribusi dari PBG yang ada di Kota Bandung.

"Jika tak membuat Perda retribusi PBG maka Pemkot Bandung akan merugi karena tidak boleh memungut retribusi jika tak ada landasan hukum nya, " ujar Christian.

Berdasarkan data, pendapatan retribusi PBG tahun 2023 sekitar Rp20 miliar. Sedangkan untuk tahun 2025 ditargetkan retribusi PBG mencapai sebesar Rp20,6 miliar.

"Sesuai PP No 6 Tahun 2021, DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sehingga target yang ditetapkan juga tidak terlalu tinggi dan realistis untuk dicapai," ujarnya.

Retribusi PBG diperoleh dari bangunan baru dan atau perluasan dari bangunan seperti mall, hotel, rumah sakit, perkantoran, termasuk rumah tinggal.

Namun ada yang dibebaskan dari retribusi yaitu bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/ peribadatan.

"Retribusi PBG juga sebagian diperolehnya dari rumah tempat tinggal, khususnya komplek, perumahan pastinya membayar PBG sebagai izin mendirikan bangunan, " ujarnya.

Christian mengatakan terkait sanksi sudah diatur di pasal 11 yaitu dalam hal wajib retribusi jika tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 persen (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi PBG yang terutang, yang tidak, atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat tagihan retribusi daerah).

Jakarta -

Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan kegiatan nasional, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan publik. Seluruh warga negara dan badan usaha yang memenuhi syarat diwajibkan membayar pajak.

Selain itu, pemerintah turut memungut retribusi sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Namun retribusi tidaklah sama dengan pajak, jadi apa perbedaan keduanya? Simak bedanya pajak dan retribusi di bawah ini.

Perbedaan Pajak dan Retribusi

Meski sama-sama sumber pendapatan negara, pajak dan retribusi berbeda. Dikutip dari buku Administrasi Pajak oleh Binti Chomsiatin dan Dasar-Dasar Hukum Pajak karya Moh. Taufik, berikut sederet perbedaannya:

1. Subjek Pajak dan Retribusi

Pajak berlaku bagi semua warga negara dan badan usaha yang memenuhi kriteria, tanpa memandang latar belakang pribadi atau status sosial. Berdasarkan prinsip ini, tiap-tiap orang atau badan yang berada dalam kondisi serupa maka dikenakan kewajiban pajak yang sama.

Sementara retribusi lebih khusus, sebab kewajibannya hanya ditujukan kepada orang tertentu yang menggunakan fasilitas atau jasa yang disediakan negara.

2. Sifat Pemungutan

Pemungutan pajak bersifat yuridis, disandarkan pada dasar hukum jelas berupa undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif. Sehingga pembayarannya bersifat wajib dan memaksa lantaran diatur oleh hukum.

Pemerintah memiliki wewenang untuk menegakkan pemungutan pajak. Karena itu, jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya alias enggan membayar maka akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai mekanisme yang berlaku.

Di sisi lain, retribusi bersifat ekonomis. Bagi orang yang memanfaatkan jasa tertentu dari pemerintah, diharuskan membayar retribusi. Sementara mereka yang tidak menggunakannya maka tidak akan ditagih pembayaran.

3. Manfaat yang Diperoleh

Subjek tidak merasakan manfaat langsung dari pemungutan pajak. Sebab pajak dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan negara.

Namun wajib pajak akan mendapatkan manfaat secara tidak langsung. Karena nantinya pajak akan digunakan, antara lain untuk mengadakan sarana dan prasarana publik yang dapat dinikmati semua orang seperti jalan, pasar, pendidikan, layanan kesehatan, serta fasilitas umum lainnya.

Sedangkan pembayar retribusi akan memperoleh manfaat langsung yang senilai dengan apa yang mereka bayarkan. Manfaat yang dirasakan di sini berupa layanan, jasa, atau fasilitas tertentu yang ditawarkan negara.

4. Lembaga Pemungut

Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah. Adapun retribusi umumnya dikumpulkan oleh pemerintah daerah saja.

Contoh Pajak dan Retribusi

Agar lebih memahami kedua sumber pendapatan negara ini, berikut contoh pajak dan retribusi:

Contoh Pajak

Jenis pajak yang secara berkala dibayarkan, contohnya pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Dengan membayar sederet pajak tersebut, warga negara bisa dibilang tidak mendapatkan apapun. Namun secara tidak langsung, masyarakat sudah membantu pemasukan negara yang nantinya diperuntukkan dalam penyediaan sarana dan prasarana serta pelayanan pemerintah.

Contoh Retribusi

Contoh retribusi yang kerap dipungut, seperti: retribusi kebersihan dengan membayar jasa tukang sampah, retribusi area parkir berupa karcis kendaraan, retribusi tempat rekreasi berupa tiket masuk ke objek wisata.

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan maupun umum

Nah, itu tadi perbedaan pajak dan retribusi beserta masing-masing contohnya. Semoga dapat dipahami!

(azn/inf)

Bisnis.com, PALEMBANG — Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) dari sektor retribusi baru mencapai 51,48%.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel Achmad Rizwan melaporkan realisasi retribusi daerah mencapai Rp5,5 miliar dari total target yang ditetapkan sebesar Rp10,7 miliar.

“Sehingga per tanggal 31 Agustus 2024 realisasinya mencapai 51,48%,” ujarnya, Kamis (19/9/2024).

Sementara itu, dia menyebut, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari sektor lain meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mencapai Rp138 miliar atau sekitar 83,34% dari target yang ditetapkan sebesar Rp165 miliar.

Kemudian untuk penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mencapai 133,06% atau Rp178 miliar dari total sasaran senilai Rp134 miliar.

"Selanjutnya untuk realisasi pendapatan pajak daerah per 17 September 2024 dari target Rp4.3 triliun, telah terealisasi Rp3 triliun,” jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Candra mengharapkan agar realisasi PAD Tahun 2024 segera tercapai, mengingat peningkatan PAD menjadi salah satu penilaian kinerja pemerintah daerah.

“Kalau untuk dana transfer kita sifatnya monitoring,” kata Edward.

Menurutnya, untuk BUMD yang telah melebihi target harus dilakukan evaluasi terhadap targetnya dan menjadi tolok ukur. Sedangkan bagi BUMD yang belum mencapai target agar dicari solusi dan evaluasinya.

Begitu juga untuk BLUD yang belum mencapai target agar disesuaikan targetnya pada tahun 2025. “Sementara target (PAD) tahun 2025 agar disesuaikan meskipun diprediksikan kemungkinan akan mengalami penurunan,” tutupnya.

Denpasar: Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan pemerintah provinsi setempat secara terus-menerus akan memperkuat upaya untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan dari pungutan wisatawan asing.

"Kritik dari luar tentu kami dengarkan, selalu kami kaji dan evaluasi. Setiap bulan kami melakukan perbaikan, mudah-mudahan semakin baik," kata Dewa Indra, di Denpasar, Senin, 29 Juli 2024.

Pungutan wisatawan asing telah diberlakukan Pemprov Bali sejak 14 Februari 2024 sebesar Rp150 ribu per orang. Dewa Indra mengakui hingga saat ini belum semua wisatawan asing yang datang ke Pulau Dewata telah membayar pungutan tersebut.
Ia merinci penyebabnya karena merupakan kebijakan baru, sehingga belum semua wisatawan yang ke Bali mengetahui. Selain itu sistem dibangun baru memiliki kekuatan di Bali saja. Sedangkan di luar negeri, di daerah wisatawan tersebut, Pemprov Bali belum memiliki sistem yang dapat memaksa mereka untuk membayar.

"Kami telah melakukan sosialisasi dengan meminta bantuan kedutaan besar. Itu pun tidak bisa menjangkau seluruh wisatawan asing yang datang ke Bali," ujarnya.

Baca juga: Imbas Kecelakaan, Dishub Bali Usul Penerbangan Helikopter Wisata Turut Diatur

Selain itu, kata dia lagi, tidak semua wisatawan asing yang datang ke Bali harus membayar pungutan. Contohnya, delegasi untuk pertemuan-pertemuan penting internasional, yang merupakan utusan pemerintah, ada yang dimintakan secara resmi agar tidak membayar pungutan.

"Dari situ bisa dikatakan bahwa memang tidak semuanya bisa dijaring. Ada yang belum terjaring, ini akan diperkuat secara terus-menerus," ujarnya lagi.

Dewa Indra juga mengingatkan bahwa harus dipahami kebijakan tersebut merupakan sesuatu yang baru dan berlakunya di Bali, tetapi daya berlakunya di seluruh negara yang akan ke Bali.

"Jangan lupa juga pungutan wisatawan asing ini merupakan kebijakan lokal, bukan kebijakan nasional. Berbeda dengan kebijakan nasional yang daya berlakunya lebih kuat, seluruh institusi negara memberikan dukungan yang kuat," lanjut dia,

Mengenai sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan pungutan wisatawan asing, Dewa Indra mengatakan telah melakukan sejumlah perbaikan di antaranya memperbaiki aplikasi yang sebelumnya susah diakses. Demikian pula urusan teknologi informasi keuangan yang ada kelemahan, sudah diperbaiki dengan memperbaiki kerja sama.

Demikian pula peranan dari pemangku kepentingan yang di awal masih ragu-ragu, sekarang sudah diperkuat terus. "Kami juga sudah menandatangani beberapa perjanjian kerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan terkait untuk menguatkan," jelasnya.

(MEL)

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon mencatat realisasi capaian retribusi dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kejawanan di Lemahwungkuk menembus angka Rp542,5 juta atau 47,2% hingga Juli 2024.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon Elmi Masruroh mengatakan target retribusi yang harus dicapai oleh pemerintah daerah pada 2024 ini sebanyak Rp1,14 miliar.

"Penerimaan retribusi bongkar muat di TPI Kejawanan akan terus bertambah karena kebanyakan pengusaha dianggap tertib membayar kewajibannya," kata Elmi di Kota Cirebon, Selasa (23/7/2024).

Elmi mengatakan pihaknya bakal memberikan sanksi kepada pemilik kapal yang tidak membayar retribusi, salah satunya tidak mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

Ia pun memastikan target tersebut dapat dicapai karena pembayaran retribusi bisa dilakukan masing-masing secara daring. Penggunaan metode tersebut untuk memastikan retribusi ke dalam pendapatan daerah.

“Kalau tidak kooperatif kami tidak bisa mengeluarkan surat rekomendasi. Kami bisa mengeluarkannya setelah mereka membayar retribusi. Mereka perlu mendapatkan rekomendasi untuk BBM bersubsidi,” katanya.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon menduga ada praktik kecurangan bongkar muat hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Agung Supirno mengatakan pemilik kapal tidak melakukan aktivitas bongkar muat di pelabuhan, melainkan di tempat lain. Hal ini berpengaruh terhadap pendapatan negara.

Dari 110 kapal yang tercatat bisa melakukan aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Saat ini, hanya ada empat kapal bersandar.

“Ada indikasi sekitar lebih dari 100 kapal menghindari pajak dan retribusi. Mereka diduga membongkar ikan di daerah lain. Tapi, menyimpan ikannya di cold storage Kejawanan,” kata Agung.

Praktik yang dilakukan para pemilik kapal itu untuk menghindari penyetoran pendapatan negara bukan pajak (PNBP). "Pemilik kapal ini diduga kuat menghindari pajak ke negara dan retribusi daerah dengan tidak bongkar ikan di Kejawanan,” kata Agung.

Jakata: Membayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi seluruh WNI yang sudah dewasa dan berpenghasilan. Pajak digunakan sebagai dana negara untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di sekitar kita.

Adapun yang disebut retribusi yang harus dibayar juga, tapi apa perbedaannya?

Pengertian Pajak dan Retribusi

Berdasarkan KBBI, pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang yang harus dibauar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

Sedangkan retribusi adalah pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dan sebagainya) sebagai balas jasa.

Perbedaan Pajak dan Retribusi

Adapun rincian perbedaan keduanya, yakni:

1. Dasar Hukum

Pajak diatur dalam undang-undang seperti yang tertulis dalam UUD 1945 Pasal 23A. Sedangkan Retribusi diatu dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, maupun Peraturan Daerah

2. Balas Jasa

Manfaat pajak tidak langsung dirasakan oleh pembayar pajak karena uang tersebut digunakan untuk proyek-proyek besar untuk seluruh WNI, seperti beasiswa nasional, dll. Sedangkan retribusi dapat dimanfaatkan langsung, seperti retribusi pemungutan sampah, dll.

3. Objek

Objek pajak bersifat umum seperti pajak motor, pajak penghasilan, dll. sedangkan retribusi berdasarkan badan yang mendapatkan izin dari pemerintah.

4. Sifat

Pajak bersifat memaksa untuk seluruh WNI, sedangkan retribusi bersifat memaksa dan ekonomis untuk pengguna jasa.

5. Tujuan

Tujuan dari pajak adalah meningkatkan ekonomi negara, mendorong tabungan dan investasi, dll. Sedangkan retribusi bertujuan untuk memberikan jaza atau izin supaya wajib distribusi mendapatkan pelayanan dari masyarakat.
Dengan memahami perbedaan ini, sobat dapat lebih mengerti fungsi dan tujuan dari kedua jenis pungutan ini, serta pentingnya membayar pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

(WAN)