REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon mengatakan DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 yang akan digelar di Indonesia pada 24-26 Juli 2024 mendatang di Jakarta.

“Acara ini bertujuan untuk membangun konektivitas antara DPR RI dengan parlemen negara-negara pasifik dalam berbagai kerja sama. Sementara ini sudah terdapat 7 (tujuh) parlemen negara pasifik yang mengonfirmasi akan hadir,” kata Fadli usai menerima Dubes Papua Nugini (H.E) Simon Namis, di Jakarta.

Fadli Zon jelaskan pertemuan IPPP akan bahas isu-isu yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) untuk kehidupan Indonesia, negara-negara Asia Pasifik, bahkan dunia ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Ini dalam rangka menyelesaikan tantangan seperti perubahan iklim (climate change), ketahanan pangan (food security), dan sebagainya, meskipun kita juga punya tema, yaitu Partnership for prosperity: fostering regional connectivity and inclusive development. Jadi, kerja sama untuk kesejahteraan, terutama bagaimana konektivitas regional di pasifik ini, termasuk juga bagaimana membuka pembangunan yang lebih inklusif ke depan,” jelas Fadli.

Fadli menambahkan bahwa pertemuan ini juga akan merumuskan konsep pemeliharaan Sumber Daya Alam (SDA) di masing-masing negara untuk saling berbagi demi kepentingan bersama.

“Pihaknya memberi perhatian pada perkembangan ekonomi hijau yang fokus pada kesejahteraan masyarakat supaya ada peningkatan skill (ketrampilan) SDM dan pemanfaatan SDA berkelanjutan,” imbuhnya.

Kepala Biro BKSAP dan Organisasi Internasional Setjen DPR RI, Endah Tjahjani Dwirini mengatakan penyelenggaraan IPPP merupakan inisiatif Indonesia, karena kita bagian dari Kepulauan Pasifik, dan hanya Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negera Pasifik. Indonesia juga berkepentingan untuk menjaga agar kawasan menjadi aman, damai dan sejahtera guna membangun Pasifik sebagai epicentrum of growth.

“Ini merupakan forum yang sangat baik, dan akan membahas sejumlah isu. Seperti bagaimana menghubungkan laut dengan masyarakat dan bagaimana membuka potensi maritim. Pada isu tersebut, kita juga ingin melihat bagaimana perempuan dapat memanfaatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Pasifik,” pungkasnya

Sebagai informasi, IPPP pertama kali pada 2018. IPPP merupakan gerbang pembuka jalinan relasi antara Parlemen Indonesia dengan negara-negara pasifik. Diharapkan hasil dari IPPP dapat menjadi masukan bagi menjadi masukan bagi The 53rd Pacific Islands Forum (PIF) Leaders Meeting atau KTT PIF akan diselenggarakan pada 26-30 Agustus 2024 di Tonga.