Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, Abdul Haris, mengingatkan kampus agar memberikan pekerjaan paruh waktu yang menunjang pengalaman belajar mahasiswa. Terpenting, dilakukan dengan persetujuan (consent) mahasiswa.

"Serta tidak terdapat unsur eksploitasi mahasiswa sebagai pekerja kasar," kata Haris kepada Medcom.id, Jumat, 27 September 2024.

Pihaknya mengizinkan kampus merekrut mahasiswa sebagai pekerja paruh waktu. Namun, tak semua jenis pekerjaan ditawarkan ke mahasiswa.
"Pada prinsipnya, kerja paruh waktu di internal kampus bagi mahasiswa diperkenankan selama relevan dengan pengembangan kompetensi mahasiswa," tutur dia.

Kerja paruh waktu bagi mahasiswa menjadi polemik di Institut Teknologi Bandung (ITB). Sebab, mahasiswa yang mendapat keringanan uang kuliah tunggal (UKT) wajib kerja paruh waktu tanpa dibayar sebagai ganti pemberian beasiswa.

Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Naomi Haswanto, menyebut manfaat dari penerima beasiswa adalah mendapatkan potongan keringanan UKT sehingga mahasiswa tak mendapat upah dari pekerjaan yang dilakukan.

"Iya (mahasiswa tidak diupah, melainkan mendapatkan potongan UKT)," kata Naomi kepada Medcom.id, Kamis, 26 September 2024.

Namun, terkait berapa besaran potongan ataupun skema penentuan besaran potongan, Naomi tak menjawab. Bentuk kerja paruh waktu yang ditawarkan beragam.

Pertama menjadi asisten mata kuliah atau pratikum; kedua, penugasan administratif di fakultas atau sekolah atau prodi atau laboratorium atau unit kerja di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WRAM).

Ketiga, membantu bimbingan kemahasiswaan dan atau bimbingan akademik. Seperti memberikan tutorial bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan akademik, membantu bimbingan kegiatan kemahasiswaan atau lomba, dan lain-lain.

Baca juga: JPPI: Kewajiban Kerja Paruh Waktu Bentuk Nyata Komersialisasi dan Perbudakan Mahasiswa di Kampus

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendukung inisiatif perguruan tinggi menjadikan mahasiwa pekerja paruh waktu. Terlebih, bila pekerjaannya berkaitan dengan ekosistem pendidikan maupun administratif perguruan tinggi.

"Terkait kerja paruh waktu di kampus bagi mahasiswa, misalnya dengan menjadi asisten perkuliahan, asisten riset, dan petugas administratif kampus, pada prinsipnya kami mendorong inisiatif-inisiatif perguruan tinggi," kata Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, Abdul Haris, kepada Medcom.id, Jumat, 27 September 2024.

Ia meyakini pekerjaan di bidang tersebut dapat bermanfaat bagi mahasiswa. Haris juga mendorong perguruan tinggi memfasilitasi mahasiswa untuk magang.
"Untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan mahasiswa, termasuk melalui partisipasi dan praktik kerja dalam kegiatan akademik dan non-akademik," jelas dia.

Kemendikbudristek saat ini tak memiliki aturan khusus terkait kerja paruh waktu bagi mahasiswa di kampus. Pihaknya menyerahkan pengaturannya kepada kampus.

"Pengaturan spesifik mengenai pelaksanaan pekerjaan paruh waktu mahasiswa ditetapkan dengan kebijakan pemimpin universitas," kata dia.

Ia memahami sejumlah skema kerja paruh waktu yang diterapkan kampus. Termasuk, berbagai model pemberian upah maupun kredit atas kerja paruh waktu yang dilakukan mahasiswa.

Beberapa kampus, kata dia, memiliki program kerja paruh watu atau magang bagi mahasiswa dengan kompensasi berupa honor, Satuan Kredit Semester (SK), atau insentif lainnya. "Sementara beberapa kampus yang lain ada yang menganggap partisipasi tersebut merupakan bagian dari pengalaman belajar atau magang akademis," jelas dia.

Kerja paruh waktu bagi mahasiswa menjadi polemik di Institut Teknologi Bandung (ITB). Sebab, mahasiswa yang mendapat keringanan uang kuliah tunggal (UKT) wajib kerja paruh waktu tanpa dibayar sebagai ganti pemberian beasiswa.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Naomi Haswanto, menyebut manfaat dari penerima beasiswa adalah mendapatkan potongan keringanan UKT sehingga mahasiswa tak mendapat upah dari pekerjaan yang dilakukan.

"Iya (mahasiswa tidak diupah, melainkan mendapatkan potongan UKT)," kata Naomi kepada Medcom.id, Kamis 26 September 2024.

Namun, terkait berapa besaran potongan ataupun skema penentuan besaran potongan, Naomi tak menjawab. Bentuk kerja paruh waktu yang ditawarkan beragam.

Pertama menjadi asisten mata kuliah atau pratikum; kedua, penugasan administratif di fakultas atau sekolah atau prodi atau laboratorium atau unit kerja di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WRAM).

Ketiga, membantu bimbingan kemahasiswaan dan atau bimbingan akademik. Seperti memberikan tutorial bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan akademik, membantu bimbingan kegiatan kemahasiswaan atau lomba, dan lain-lain.

Baca juga: ITB Sebut Mahasiswa Salah Persepsi, Penerima Beasiswa UKT Tak Wajib Kerja Paruh Waktu

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tak memiliki aturan khusus terkait kerja paruh baktu bagi mahasiswa di kampus. Pihaknya memberikan hak kepada perguruan tinggi untuk mengatur hal itu.

"Pengaturan spesifik mengenai pelaksanaan pekerjaan paruh waktu mahasiswa ditetapkan dengan kebijakan pemimpin universitas," kata Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, Abdul Haris, kepada Medcom.id, Jumat, 27 September 2024.

Ia memahami sejumlah skema kerja paruh waktu yang diterapkan kampus. Termasuk, berbagai model pemberian upah maupun kredit atas kerja paruh waktu yang dilakukan mahasiswa.
Beberapa kampus, kata dia, memiliki program kerja paruh watu atau magang bagi mahasiswa dengan kompensasi berupa honor, Satuan Kredit Semester (SK), atau insentif lainnya. "Sementara beberapa kampus yang lain ada yang menganggap partisipasi tersebut merupakan bagian dari pengalaman belajar atau magang akademis," tutur dia.

Kerja paruh waktu bagi mahasiswa menjadi polemik di Institut Teknologi Bandung (ITB). Sebab, mahasiswa yang mendapat keringanan uang kuliah tunggal (UKT) wajib kerja paruh waktu tanpa dibayar sebagai ganti pemberian beasiswa.

Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Naomi Haswanto, menyebut manfaat dari penerima beasiswa adalah mendapatkan potongan keringanan UKT sehingga mahasiswa tak mendapat upah dari pekerjaan yang dilakukan.

"Iya (mahasiswa tidak diupah, melainkan mendapatkan potongan UKT)," kata Naomi kepada Medcom.id, Kamis, 26 September 2024.

Namun, terkait berapa besaran potongan ataupun skema penentuan besaran potongan, Naomi tak menjawab. Bentuk kerja paruh waktu yang ditawarkan beragam.

Pertama menjadi asisten mata kuliah atau pratikum; kedua, penugasan administratif di fakultas atau sekolah atau prodi atau laboratorium atau unit kerja di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WRAM).

Ketiga, membantu bimbingan kemahasiswaan dan atau bimbingan akademik. Seperti memberikan tutorial bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan akademik, membantu bimbingan kegiatan kemahasiswaan atau lomba, dan lain-lain.

Baca juga: Kemendikbudristek Diminta Buat Aturan Kerja Paruh Waktu di Kampus

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tak bisa berbuat banyak terkait kebijakan kerja paruh waktu di kampus sebab tak ada aturannya. Kementerian diminta menerbitkan aturan terkait kerja paruh waktu di kampus.

Kerja paruh waktu menjadi polemik di Institut Teknologi Bandung (ITB). Sebab, mahasiswa yang mendapat keringanan uang kuliah tunggal (UKT) wajib kerja paruh waktu tanpa dibayar sebagai ganti pemberian beasiswa.

"Masalah UKT ini emang banyak masalahnya. Makanya saya menegaskan pemerintah harusnya mengeluarkan aturan khusus terkait," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, kepada Medcom.id, Jumat, 27 September 2024.
Dede menyebut mestinya keringanan UKT dapat diterima mahasiswa dengan opsi kegiatan edukatif. Terpenting, tidak bersifat memaksa.

"Dan skemanya harus dipahami sebelumnya oleh mahasiswa," tegas dia.

Politikus Partai Demokrat itu menegaskan mahasiswa yang bekerja harus diupah dengan uang. Dia menyebut tidak bisa dengan hanya memberikan keringanan UKT.

"Tapi kalau bekerja tidak dibayar, itu tidak pas. Karena di mana pun juga kalau orang bejerja itu pasti mendapatkan honor," ujar Dede.

Dia mengatakan perlu ada kesepakatan antara kampus dan mahasiswa terkait besaran upah. Ia mempertanyakan sikap ITB yang tidak memberikan upah.

"Menurut saya perlu dipertanyakan mahasiswa bekerja paruh waktu itu tidak mendapatkan haknya," kata Dede.

Dede menyebut upah dalam kerja paruh waktu bagi mahasiswa sangat penting. Sebab, upah tersebut bisa membantu mahasiswa dalam berbagai hal.

"Pertama mahasiswa itu ingin mendapatkan tambahan uang untuk melakukan kegiatannya ataupun untuk biaya hidup dia yang kurang," tutur Dede.

Baca juga: Kerja Paruh Waktu di ITB Berpolemik, Kemendikbudristek Akui Tak Punya Aturan

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Skema pemberian Beasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau keringanan UKT menuai polemik bagi mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB). Pasalnya, mahasiswa diberikan opsi mengikuti kerja paruh waktu ketika mendapatkan keringanan UKT tersebut.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengaku sulit mengintervensi kebijakan ITB. Sebab, pihaknya tak memiliki aturan terkait kerja paruh waktu di kampus.

"Tidak ada. Kemendikbudristek tidak pernah ada kebijakan terkait mengatur pendayagunaan mahasiswa. Sehingga tidak ada peraturan," kata Sesdirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Tjitjik Sri Tjahjandarie, kepada Medcom.id, Jumat, 27 September 2024.
Sehingga, kampus dapat merancang skema kerja paruh waktu secara mandiri. Ketika ditanya terkait panduan ataupun imbauan ke kampus agar skema kerja waktu berkeadilan, transparan, dan tidak merugikan mahasiswa, ia tidak memberikan jawaban.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Institut Teknologi Bandung (ITB), Naomi Haswanto menyebut manfaat penerima beasiswa adalah mendapatkan keringanan UKT. Sehingga, mahasiswa tak mendapat upah dari pekerjaan yang dilakukan.

"Iya (mahasiswa tidak diupah, melainkan mendapatkan potongan UKT)," kata Naomi kepada Medcom.id, Kamis 26 September 2024.

Namun, terkait berapa besaran potongan ataupun skema penentuan besaran potongan, Naomi tak menjawab. Bentuk kerja paruh waktu yang ditawarkan beragam.

Pertama menjadi asisten mata kuliah atau pratikum. Kedua, penugasan administratif di fakultas atau sekolah atau prodi atau laboratorium atau unit kerja di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WRAM).

Ketiga, membantu bimbingan kemahasiswaan dan atau bimbingan akademik. Seperti memberikan tutorial bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan akademik, membantu bimbingan kegiatan kemahasiswaan atau lomba, dan lain-lain.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi X DPR Soal Kerja Paruh Waktu di ITB: Harus Diupah!

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Institut Teknologi Bandung (ITB) menawarkan opsi kerja paruh waktu bagi mahasiswa penerima beasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT). Keringan UKT menjadi 'upah' yang diberikan ITB ke mahasiswa.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, menegaskan mahasiswa yang bekerja harus diupah dengan uang. Tidak bisa hanya memberikan keringanan UKT.

"Tapi kalau bekerja tidak dibayar, itu tidak pas. Karena di mana pun juga kalau orang bekerja itu pasti mendapatkan honor," kata Dede kepada Medcom.id, Jumat, 27 September 2024.
Dede menyebut perlu ada kesepakatan antara kampus dan mahasiswa terkait besaran upah. Ia juga mempertanyakan sikap ITB yang tidak memberikan upah.

"Menurut saya perlu dipertanyakan mahasiswa bekerja paruh waktu itu tidak mendapatkan haknya," kata Dede.

Politikus Partai Demokrat itu menegaskan upah dalam kerja paruh waktu bagi mahasiswa sangat penting. Sebab, upah tersebut bisa membantu mahasiswa dalam berbagai hal.

"Pertama mahasiswa itu ingin mendapatkan tambahan uang untuk melakukan kegiatannya ataupun untuk biaya hidup dia yang kurang," tutur Dede.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Institut Teknologi Bandung (ITB), Naomi Haswanto menyebut manfaat penerima beasiswa adalah mendapatkan keringanan UKT. Sehingga, mahasiswa tak mendapat upah dari pekerjaan yang dilakukan.

"Iya (mahasiswa tidak diupah, melainkan mendapatkan potongan UKT)," kata Naomi kepada Medcom.id, Kamis 26 September 2024.

Namun, terkait berapa besaran potongan ataupun skema penentuan besaran potongan, Naomi tak menjawab.

Bentuk kerja paruh waktu yang ditawarkan beragam. Pertama menjadi asisten mata kuliah atau pratikum; kedua, penugasan administratif di fakultas atau sekolah atau prodi atau laboratorium atau unit kerja di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WRAM).

Ketiga, membantu bimbingan kemahasiswaan dan atau bimbingan akademik. Seperti memberikan tutorial bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan akademik, membantu bimbingan kegiatan kemahasiswaan atau lomba, dan lain-lain.

Baca juga: Ditmawa ITB Sebut Program Beasiswa Kerja Beda dengan Keringanan UKT

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonensia (JPPI), Ubaid Matraji, mengecam kebijakan wajib kerja paruh waktu bagi penerima beasiswa uang kuliah tunggal (UKT) di Institut Teknologi Bandung (ITB). Dia menilai kebijakan ini kian memperjelas orientasi kampus yang mengarah ke komersialisasi dan liberalisasi pendidikan.

"Bahkan, berangkat dari kasus kewajiban kerja paruh waktu di ITB, praktik komersialisasi di pendidikan tinggi ternyata juga dimeriahkan dengan legalisasi perbudakan mahasiswa di kampus," kata Ubaid dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Kamis, 26 September 2024.

Ubaid menuturkan beasiswa adalah hak yang harus diperoleh mahasiswa, khususnya bagi mereka yang mempunyai keterbatasan ekonomi. Bukan sebaliknya, beasiswa bukan program kemurahan hati pemerintah/kampus negeri, lalu mahasiswa diwajibkan melakukan tindakan balas budi dengan bersedia bekerja paruh waktu di kampus.
“UUD 1945 Pasal 31 dan 34 jelas mewajibkan pemerintah untuk menyediakan pembiayaan pendidikan dan juga bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarkat, khususnya di kalangan ekonomi lemah. Karena itu, beasiswa adalah hak mahasiswa dan kewajiban konstitusional yang harus ditunaikan oleh pemerintah,” tegas dia.

Dia menyebut kampus negeri, seperti ITB adalah kepanjangan tangan dari layanan pemerintah di pendidikan tinggi. Beban pembiayaan kampus mestinya dibebankan pada APBN, bukan malah dibebankan kepada masyarakat.

Ubaid menuturkan anggaran pendidikan yang fantastis mencapai Rp665 triliun di 2024 dan naik menjadi Rp722 triliun di 2025, kuliah tanpa dipungut biaya di PTN, sangat mungkin di lakukan.

“Kuliah menjadi mahal karena investasi pemerintah terhadap urusan pendidikan tinggi masih sangat minim, karena itu biaya kuliah mahal. Ini tidak hanya sebatas stigma tapi memang nyata benar adanya,” ujar Ubaid.

Dia menegaskan kewajiban bekerja tanpa ada upah adalah jenis perbudakan modern yang harus diwaspadai. Ini bukan kasus kali pertama yang muncul di lingkungan kampus.

Program Kampus Merdeka dalam beberapa tahun terakhir menyulut protes. Sebab, ada dugaan praktik perdagangan manusia berkedok mahasiswa magang, baik di dalam maupun luar negeri.

“Jadi bekerja paruh waktu di kampus itu bukanlah kewajiban mahasiswa penerima beasiswa, tugas mereka adalah belajar di kampus, bukan bekerja. Justru pemberian beasiswa ini adalah kewajiban konstitusional yang harus ditunaikan oleh pemerintah (pengelola kampus negeri) kepada mahasiswa,” tegas Ubaid.

Baca juga: Penerima Beasiswa UKT Wajib Kerja Paruh Waktu, ITB: Biar Kontribusi ke Kampus

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri membongkar kasus penipuan online jaringan internasional. Modus yang digunakan yaitu tawaran lowongan kerja (loker) paruh waktu.

"Kami dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan menyampaikan pengungkapan kasus online scam jaringan internasional, dengan modus lowongan kerja paruh waktu," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta Selatan, Selasa, 16 Juli 2024.

Himawan mengungkap cara kerja penipuan ini. Para pelaku menyebarkan pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram yang di dalamnya terdapat link penipuan.
"Modus lowongan kerja paruh waktu yang ditawarkan melalui Telegram dan WhatsApp yang berisikan link log in website tugas yang akan dikerjakan," ujar jenderal bintang satu itu.

Baca juga: Cara Melindungi Diri dari Pencurian Data Pribadi dan Penipuan Online

Himawan mengatakan pihaknya menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Satu di antaranya merupakan warga negara asing (WNA).

"Pertama, tersangka inisial Z.S. WNA yang berperan sebagai pimpinan kelompok online scam jaringan internasional," ucapnya.

Tersangka kedua berinisial M yang merupakan warga negara Indonesia. Dia berperan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menyalurkan dan mengatur pemberangkatan warga negara Indonesia untuk bekerja di Dubai secara ilegal atas perintah tersangka inisial Z.S.

Kemudian, tersangka ketiga berinisial H yang juga WNI. H berperan sebagai operator penipu atau scammer yang beroperasi di Dubai. Dia menipu WNI atas perintah tersangka Z.S.

Z.S yang merupakan warga Tiongkok ditangkap di Abu Dhabi dan telah dibawa ke Bareskrim Polri. Tersangka Z.S, M, dan H telah ditahan.

Ketiganya dijerat Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) dan/atau Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migrasi Indonesia (PMI).

(ABK)