Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -LONDON. Peritel furnitur asal Swedia IKEA mendesak China untuk menerapkan stimulus lebih lanjut, setelah pemerintah mengumumkan paket langkah-langkah untuk menyegarkan kembali ekonomi yang terpukul oleh krisis properti.

Mengutip Reuters, Kamis (10/10), penjualan IKEA sangat sensitif terhadap pasar properti dan suku bunga karena orang-orang menghabiskan lebih banyak uang untuk furnitur dan peralatan rumah tangga saat pindah rumah, dan kemerosotan cenderung menghambat aktivitas.

Asal tahu saja, penjualan IKEA turun 5% dalam tahun keuangannya yang berakhir pada 31 Agustus.

"Kami masih melihat kepercayaan konsumen di China sedikit lebih rendah dari rata-rata global, (tetapi) kami optimistis bahwa paket stimulus akan berdampak positif," kata Jesper Brodin, CEO Ingka Group, yang mengelola sebagian besar toko IKEA di seluruh dunia, termasuk di China.

"Kami ingin mendorong lebih banyak stimulasi ke pasar karena pasar membutuhkan sedikit dorongan ekstra," imbuh Brodin.

China menyumbang 3,5% dari penjualan global untuk Ingka Group pada tahun keuangan 2023-204, turun dari 3,6% pada tahun sebelumnya.

Pada bulan September, Ingka membuka toko IKEA di Distrik Changning, Shanghai, yang keempat di kota tersebut. IKEA kini memiliki 39 toko di China, empat lebih banyak dari tahun keuangan 2022-2023, dan dikatakan kunjungan ke toko meningkat sebesar 11% sepanjang tahun.

Sejak memasuki China pada tahun 1998, IKEA telah berekspansi secara agresif dan negara tersebut selama beberapa tahun berada di lima pasar teratasnya berdasarkan pendapatan, tetapi bobot relatifnya telah menurun sejak saat itu.

Penurunan harga di seluruh jajarannya membantu meningkatkan penjualan tahun ini, kata IKEA.

Jumlah kasur VALEVAG yang terjual melonjak 44% setelah harga dipotong menjadi 1.799 yuan ($254) dari 1.999 yuan.

Dalam upaya untuk membalikkan kemerosotan ekonominya, dua minggu lalu China meluncurkan paket stimulus moneter paling agresif sejak pandemi Covid-19, ditambah dengan dukungan pasar properti yang luas.

Kementerian Keuangan China akan mengadakan konferensi pers pada hari Sabtu untuk memberikan rincian rencana stimulus.

"Kami sangat bersemangat untuk melihat apa arti (stimulus) ini bagi ekonomi China dan khususnya bagi pasar perabotan rumah tangga Tiongkok," kata Tolga Oncu, Manajer Ritel Ingka di Ingka Group.

"Kami sedang melakukan penilaian saat ini."

($1 = 7,0735 yuan renminbi)

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Seberapa eratkah permintaan tas tangan seharga US$ 3.000 terkait dengan harga rumah di Tiongkok?

Ternyata, hubungannya sangat erat.

Melansir The Wall Street Journal, saham-saham barang mewah Eropa anjlok pada perdagangan awal hari Selasa (8/10/2024). Kondisi ini terjadi setelah badan perencanaan ekonomi Tiongkok gagal mengumumkan langkah-langkah tambahan untuk memulai pertumbuhan yang diharapkan oleh beberapa investor.

Sektor properti masih naik rata-rata 10% sejak Beijing meluncurkan rencana stimulus awalnya akhir bulan lalu.

Beijing berharap pemotongan suku bunga hipotek, dan persyaratan uang muka yang lebih rendah bagi pembeli rumah kedua, akan mendorong pasar perumahan yang bermasalah di negara itu.

Pengeluaran untuk barang mewah di Tiongkok secara tradisional lebih berkorelasi dengan harga rumah daripada dengan pasar keuangan atau pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Sekitar 60% dari kekayaan bersih rumah tangga di China terikat pada properti sebelum harga mencapai puncaknya pada tahun 2021.

Barclays memperkirakan bahwa jatuhnya harga rumah telah menggerus sekitar US$ 18 triliun kekayaan rumah tangga sejak saat itu, yang setara dengan sekitar US$ 60.000 per keluarga.

Hal ini, bersama dengan kekhawatiran tentang ekonomi yang lebih luas, merusak kepercayaan konsumen.

Penjualan eceran di China hanya naik 2,1% pada bulan Agustus dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, menurut data dari Biro Statistik Nasional Tiongkok.

Ketika merek-merek mewah global mulai melaporkan hasil kuartal ketiga mereka minggu depan, permintaan barang mewah Tiongkok diperkirakan akan melambat sejak terakhir kali mereka memperbarui informasi kepada investor.

Penjualan yang lesu datang pada saat yang tidak menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan mewah Eropa, yang bergantung pada konsumen Tiongkok yang mencapai sepertiga dari pengeluaran mewah global.

Setelah beberapa tahun yang bergejolak selama pandemi, merek-merek mewah dan investor mereka berharap bahwa kembalinya pengeluaran Tiongkok akan mengimbangi perlambatan di antara orang Eropa dan Amerika.

Hal ini tampaknya semakin tidak mungkin. Menurut perkiraan UBS, penjualan barang mewah oleh pembeli Tiongkok diperkirakan akan menyusut 7% pada tahun 2024 dan sebesar 3% tahun depan.

Terakhir kali industri mewah mengalami masa sulit seperti itu di Tiongkok, di luar pandemi, adalah antara tahun 2014 dan 2016 ketika Beijing menindak korupsi, termasuk pejabat yang menghadiahkan tas tangan Louis Vuitton dan jam tangan Rolex sebagai imbalan atas bantuan politik.

Insentif baru untuk mendongkrak konsumsi diharapkan segera diluncurkan oleh Beijing. Akan tetapi, mungkin kebijakan itu akan menargetkan produk pasar massal seperti barang-barang rumah tangga.

Tiongkok telah meluncurkan subsidi tukar tambah untuk peralatan rumah tangga awal tahun ini dan berbagai kupon konsumsi.

Semua ini tidak terlalu membantu bagi penjual barang-barang mewah yang mahal. Agar merek dapat pulih, konsumen Tiongkok yang menghabiskan mulai dari US$ 7.000 hingga US$ 43.000 setahun untuk produk-produk mewah perlu merasa jauh lebih baik tentang keuangan mereka daripada yang mereka rasakan saat ini.

Pengeluaran oleh kelompok ini telah turun 17% sejauh tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023, menurut sebuah laporan oleh Boston Consulting Group.

Perumahan setengah jadi yang terbengkalai merupakan masalah besar bagi pemerintah Tiongkok, dan juga ada dalam pikiran para eksekutif di Paris dan Milan. Meskipun nasib para bos perusahaan mewah mungkin bukan prioritas utama para pejabat Tiongkok, namun nasib mereka mungkin saling terkait.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah China menolak usulan International Monetary Fund (IMF) untuk menggunakan dana pemerintah pusat guna menyelesaikan proyek perumahan yang terhambat pembangunannya di tengah krisis properti.

Melansir laporan Bloomberg, IMF meminta pemerintah China untuk dapat segera mengguyurkan dukungan fiskal guna menyelamatkan pasar properti yang tak kunjung bergeliat.

IMF memproyeksi, insentif fiskal yang perlu dikucurkan pemerintah China untuk merangsang pasar properti kembali bergeliat setidaknya bakal setara dengan 5,5% dari produk domestik bruto (PDB) China selama empat tahun, atau setidaknya bakal mencapai US$1 triliun.

Akan tetapi, Direktur Eksekutif IMF untuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Zhang Zhengxin, justru menolak usulan tersebut. Dia mengatakan, hal itu dikhawatirkan bakal memantik penyempitan fiskal negara.

"Tidaklah tepat bagi pemerintah pusat untuk secara langsung memberikan dukungan fiskal, karena hal ini dapat menimbulkan ekspektasi akan bail-out pemerintah di masa depan dan oleh karena itu menimbulkan bahaya moral," ujar Zhang dikutip, Minggu (4/7/2024).

Sejalan dengan hal itu, Ekonom China di Societe Generale SA, Michelle Lam, menyebut pernyataan Zhang cukup mengecewakan.

Michelle menilai pemerintah China seakan abai dengan perburukan situasi pasar properti yang saat ini tengah terjadi meskipun keputusan tersebut dinilai untuk menjaga stabilitas kepercayaan pasar.

Pasar Properti Lesu

Sebagaimana diketahui, properti menjadi salah satu sektor yang memiliki multiplier effect yang luas. Alhasil, seretnya penjualan properti di China menyebabkan ekonomi melambat selama dua tahun terakhir.

Di sisi lain, pemerintah enggan memberikan insentif fiskal pada sektor properti lantaran ingin melakukan shifting dan menjadikan sektor teknologi dan manufaktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru.

Meski demikian, pemerintah China tidak tinggal diam dengan kondisi sektor properti saat ini. Pada Mei 2024 lalu, China telah meluncurkan paket penyelamatan sektor properti sebesar 300 miliar yuan atau US$42 miliar.

Lewat dana itu, pemerintah China membeli sejumlah rumah yang telah selesai dibangun oleh pengembang dan menjualnya menjadi rumah subsidi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pasok perumahan yang makin melebar.

Akan tetapi, Ekonom Senior RRT di Mizuho Securities Asia Ltd., Serena Zhou menjelaskan bahwa angka yang dikucurkan itu masih jauh dari cukup. Mizuho memproyeksi, setidaknya pemerintah China perlu mengguyur bantuan hingga 5 triliun yuan untuk mengatasi masalah tersebut.

"Pemerintah sangat tidak mungkin mengubah kebijakannya dalam semalam," kata Serena.

Insentif Pengembang

Selain mengusulkan pemerintah China untuk dapat memberikan insentif fiskal pada sektor perumahan, IMF juga sempat meminta pemerintah China untuk segera melikuidasi pengembang yang mengalami kebangkrutan.

Hal itu perlu dilakukan guna mengurangi risiko kontraksi yang jauh lebih besar dan berlarut-larut pada pasar investasi real estate.

Di samping itu, langkah tersebut juga dibutuhkan dalam rangka membangun kembali kepercayaan masyarakat dan meningkatkan konsumsi yang bakal berdampak positif pada pertumbuhan dan pendapatan fiskal dalam jangka menengah.

Secara terpisah, IMF juga sempat memperingatkan pemerintah China terkait risiko penurunan yang signifikan terhadap pendapatan negeri tirai bambu.

Dalam laporannya, IMF memproyeksikan PDB riil China pada 2029 dapat mencapai 5,4%, lebih rendah dalam skenario deflasi yang berkepanjangan.

Di mana, inflasi inti tetap berada di minus 0,1% selama lima tahun. Hal ini juga dapat menyebabkan pertumbuhan yang lebih lambat di antara mitra-mitra dagang RRT.

IMF juga meminta RRT untuk mengurangi penggunaan kebijakan-kebijakan industri yang ekstensif, yang katanya dapat menciptakan dampak perdagangan yang signifikan.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Sino Ocean Group mencapai kesepakatan dengan beberapa kreditornya untuk merestrukturisasi utang luar negeri senilai US$ 5,64 miliar. Pengembang real estate China yang dimiliki oleh negara ini mengatakan akan menerbitkan fasilitas pinjaman berjangka baru dalam mata uang dollar AS dan surat utang senilai US$ 2,2 miliar kepada kreditor.

Pengembang properti dalam surat penawaran restrukturisasi dikutip Reuters menjelaskan, sisa klaim kreditur setelah memperhitungkan pinjaman dan surat utang baru akan dipenuhi dengan menerbitkan obligasi konversi atau sekuritas abadi berbunga. Pemegang obligasi tertentu akan menerima 0,1% biaya persetujuan awal dan 0,05% biaya persetujuan jika mereka mendukung proposal restrukturisasi.

Permasalahan Sino-Ocean adalah bagian dari krisis utang yang melanda sektor properti China. Perusahaan ini juga memulai proses restrukturisasi utang luar negerinya pada paruh kedua tahun lalu. Bulan lalu, Sino-Ocean mengatakan telah menerima petisi penutupan yang diajukan terhadap perusahaan tersebut oleh Bank of New York Mellon BK.N di pengadilan Hong Kong.