Bisnis.com, JAKARTA - Harga rumah di China kembali melanjutkan tren penurunan, bahkan sedikit lebih cepat pada Agustus 2024, efek dari memudarnya rencana terbaru terkait penyelamatan dari krisis properti.

Biro Statistik Nasional dalam datanya, Sabtu (14/9/2024), melaporkan bahwa harga rumah baru di 70 kota di China, tidak termasuk perumahan bersubsidi negara, turun sebesar 0,73% dari Juli 2024, menyusul penurunan 0,65% sebulan sebelumnya.

“Nilai rumah bekas turun 0,95%, dibandingkan dengan penurunan 0,8% sebulan sebelumnya,” bunyi laporan tersebut, mengutip Bloomberg, Minggu (15/9/2024).

Data-data tersebut menyoroti upaya Negeri Tirai Bambu dalam mengatasi krisis properti di saat tekanan deflasi menambah suramnya perekonomian.

Faktanya, upaya pemerintah Beijing untuk memacu permintaan domestik tidak banyak membantu memulihkan pasar perumahan, sehingga membahayakan target pertumbuhan pemerintah dan mendorong para ekonom untuk menyerukan stimulus tambahan.

Anjloknya nilai properti yang berkepanjangan telah membuat para pembeli rumah enggan untuk mengeluarkan uang. Alih-alih membeli rumah, para pembeli tengah menunggu penurunan harga lebih lanjut.

Direktur Penelitian di China Index Holdings, Chen Wenjing, mengatakan, hanya beberapa kota besar yang kemungkinan akan melihat peningkatan aktivitas pembelian rumah.

“Masih ada tekanan besar agar harga rumah baru terus turun,” kata Chen Wenjing.

Para pemangku kebijakan telah mengambil langkah-langkah untuk menggenjot permintaan pembeli rumah tahun ini. Langkah ini termasuk mengurangi biaya pinjaman KPR dan melonggarkan pembatasan pembelian.

Kendati begitu, tanda-tanda pemulihan penjualan pada Juni 2024 terbukti berumur pendek lantaran pembeli properti mengantisipasi harga rumah baru akan turun lebih jauh.

Kampanye Beijing untuk membeli rumah yang tidak terjual guna mengurangi kelebihan pasokan telah mengalami implementasi yang lambat, sebagian besar didorong oleh rencana ekonomi yang tidak menarik bagi pemerintah daerah.

Kepala Penelitian Properti China di CGS International Securities Hong Kong, Raymond Cheng, menyebut bahwa penjualan rumah tetap lebih lemah dari yang diharapkan.

“Jika masalah ini tidak diselesaikan, harga properti dan kontraksi volume transaksi akan terus berlanjut,” ujarnya.

Adapun, saham pengembang China telah merosot lebih jauh ke pasar yang melemah. Bloomberg Intelligence menunjukkan terjadi penurunan lebih dari 40% dari titik tertingginya pada pertengahan Mei 2024.

Kepada Bloomberg, seorang narasumber yang mengetahui masalah ini menyebut bahwa China siap memangkas suku bunga KPR yang beredar senilai lebih dari US$5 triliun, paling cepat pada bulan ini, karena pemerintah mempercepat langkah untuk memacu konsumsi.

Namun, Raymond Cheng menilai bahwa dampak dari kebijakan tersebut tidak akan terlalu berdampak besar pada pasar properti meskipun hal tersebut dapat membantu pendapatan dan konsumsi rumah tangga.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang properti raksasa asal China, Evergrande mengumumkan tim likuidator tengah berupaya kembali mendapatkan dana senilai US$6 miliar atau sekitar Rp97 triliun (Asumsi kurs: Rp16.169) dari sejumlah pihak, termasuk sang pendirinya yakni Hui Ka Yan.

Melansir laporan Bloomberg, Selasa (6/8/2024), Evergrande juga akan menyita dividen dan remunerasi Hui Ka Yan. Upaya tersebut dilakukan untuk mengembalikan sebagian kecil investasi kreditur.

Selain Hui Ka Yan, anggaran dividen dan remunerasi mantan CEO Evergrande yakni Xia Haijun, mantan kepala keuangan Pan Darong dan mantan istri Hui yakni Ding Yumei juga masuk ke dalam daftar yang bakal ditahan.

Adapun, langkah ini dilakukan enam bulan setelah Pengadilan Tinggi Hong Kong memberikan perintah pembubaran kepada Evergrande, yang menjadi awal dari salah satu kasus likuidasi terbesar di China.

Usai putusan tersebut, pengadilan kemudian menunjuk dua direktur utama perusahaan konsultan restrukturisasi Alvarez & Marsal Inc. untuk menjadi likuidator.

Keputusan menahan pendapatan dividen dan remunerasi sejumlah petinggi Evergrande itu menjadi langkah formal pertama yang dilakukan likuidator dalam rangka mengembalikan sejumlah aset.

Analis Bloomberg Intellegence, Andrew Chan menjelaskan, Hui Ka Yan dipercaya masih memiliki sejumlah aset jumbo lainnya di luar negeri yang disembunyikan. Di mana, aset-aset tersebut sulit untuk disita. Sehingga, hal itu perlu menjadi perhatian penuh para tim likuidator.

"Hui dan yang lainnya mungkin memiliki aset-aset di luar negeri yang disembunyikan yang tidak dapat disita di dalam negeri, dan tidak pasti berapa banyak yang tersisa," kata Chan dikutip Selasa (6/8/2024).

Kondisinya semakin sulit usai Hui Ka Yan sempat dikabarkan mendapat perlakuan khusus dari pihak kepolisian Tiongkok pada September 2023. Di mana, Hui dilaporkan ditahan pada tempat khusus.

Sementara itu, mantan istri Hui Ka Yan ikut terseret dalam kasus ini lantaran dirinya diketahui menggenggam sebesar 5,99% saham di Evergrande. Usai resmi bercerai, Ding terdaftar sebagai pemegang saham pihak ketiga independen.

Seiring dengan masih banyaknya tanda tanya dan kemelut yang perlu diselesaikan, Evergrande mengatakan bahwa belum ada kepastian hingga kapan proses pemulihan aset bakal selesai.

Di samping itu, regulator juga tidak dapat memberikan kepastian mengenai jumlah yang pada akhirnya dapat dipulihkan, sedangkan hingga saat ini, saham Evergrande akan tetap disuspensi dari bursa saham Hong Kong.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah China menolak usulan International Monetary Fund (IMF) untuk menggunakan dana pemerintah pusat guna menyelesaikan proyek perumahan yang terhambat pembangunannya di tengah krisis properti.

Melansir laporan Bloomberg, IMF meminta pemerintah China untuk dapat segera mengguyurkan dukungan fiskal guna menyelamatkan pasar properti yang tak kunjung bergeliat.

IMF memproyeksi, insentif fiskal yang perlu dikucurkan pemerintah China untuk merangsang pasar properti kembali bergeliat setidaknya bakal setara dengan 5,5% dari produk domestik bruto (PDB) China selama empat tahun, atau setidaknya bakal mencapai US$1 triliun.

Akan tetapi, Direktur Eksekutif IMF untuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Zhang Zhengxin, justru menolak usulan tersebut. Dia mengatakan, hal itu dikhawatirkan bakal memantik penyempitan fiskal negara.

"Tidaklah tepat bagi pemerintah pusat untuk secara langsung memberikan dukungan fiskal, karena hal ini dapat menimbulkan ekspektasi akan bail-out pemerintah di masa depan dan oleh karena itu menimbulkan bahaya moral," ujar Zhang dikutip, Minggu (4/7/2024).

Sejalan dengan hal itu, Ekonom China di Societe Generale SA, Michelle Lam, menyebut pernyataan Zhang cukup mengecewakan.

Michelle menilai pemerintah China seakan abai dengan perburukan situasi pasar properti yang saat ini tengah terjadi meskipun keputusan tersebut dinilai untuk menjaga stabilitas kepercayaan pasar.

Pasar Properti Lesu

Sebagaimana diketahui, properti menjadi salah satu sektor yang memiliki multiplier effect yang luas. Alhasil, seretnya penjualan properti di China menyebabkan ekonomi melambat selama dua tahun terakhir.

Di sisi lain, pemerintah enggan memberikan insentif fiskal pada sektor properti lantaran ingin melakukan shifting dan menjadikan sektor teknologi dan manufaktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru.

Meski demikian, pemerintah China tidak tinggal diam dengan kondisi sektor properti saat ini. Pada Mei 2024 lalu, China telah meluncurkan paket penyelamatan sektor properti sebesar 300 miliar yuan atau US$42 miliar.

Lewat dana itu, pemerintah China membeli sejumlah rumah yang telah selesai dibangun oleh pengembang dan menjualnya menjadi rumah subsidi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pasok perumahan yang makin melebar.

Akan tetapi, Ekonom Senior RRT di Mizuho Securities Asia Ltd., Serena Zhou menjelaskan bahwa angka yang dikucurkan itu masih jauh dari cukup. Mizuho memproyeksi, setidaknya pemerintah China perlu mengguyur bantuan hingga 5 triliun yuan untuk mengatasi masalah tersebut.

"Pemerintah sangat tidak mungkin mengubah kebijakannya dalam semalam," kata Serena.

Insentif Pengembang

Selain mengusulkan pemerintah China untuk dapat memberikan insentif fiskal pada sektor perumahan, IMF juga sempat meminta pemerintah China untuk segera melikuidasi pengembang yang mengalami kebangkrutan.

Hal itu perlu dilakukan guna mengurangi risiko kontraksi yang jauh lebih besar dan berlarut-larut pada pasar investasi real estate.

Di samping itu, langkah tersebut juga dibutuhkan dalam rangka membangun kembali kepercayaan masyarakat dan meningkatkan konsumsi yang bakal berdampak positif pada pertumbuhan dan pendapatan fiskal dalam jangka menengah.

Secara terpisah, IMF juga sempat memperingatkan pemerintah China terkait risiko penurunan yang signifikan terhadap pendapatan negeri tirai bambu.

Dalam laporannya, IMF memproyeksikan PDB riil China pada 2029 dapat mencapai 5,4%, lebih rendah dalam skenario deflasi yang berkepanjangan.

Di mana, inflasi inti tetap berada di minus 0,1% selama lima tahun. Hal ini juga dapat menyebabkan pertumbuhan yang lebih lambat di antara mitra-mitra dagang RRT.

IMF juga meminta RRT untuk mengurangi penggunaan kebijakan-kebijakan industri yang ekstensif, yang katanya dapat menciptakan dampak perdagangan yang signifikan.