Bisnis.com, JAKARTA — Penjualan properti residensial di China mulai mengalami perbaikan pada Oktober 2024. Kenaikan ini menjadi yang pertama pada 2024 usai pasar properti China sempat dilaporkan terpuruk.

Melansir laporan Bloomberg, peningkatan perdana itu terjadi usai pemerintah China rutin mengguyur stimulus perumahan yang dinilai ampuh mengembalikan minat para pembeli.

Hasilnya, nilai penjualan rumah baru dari 100 pengembang terbesar di China mengalami kenaikan 7,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (year-on-year/YoY) menjadi US$61,2 miliar atau sekitar Rp96,99 triliun (asumsi kurs Rp15.849 per dolar AS).

Posisi tersebut berhasil berbalik dari bulan sebelumnya, yakni ketika September 2024 angka penjualan rumah 100 pengembang terbesar di China itu ambruk 37,7%.

Perbaikan ini terjadi setelah China mengeluarkan paket kebijakan terkuatnya, termasuk memotong biaya pinjaman untuk hipotek yang sudah ada, melonggarkan pembatasan pembelian di kota-kota besar dan melonggarkan persyaratan uang muka.

Namun demikian, perbaikan penjualan properti itu belum terjadi secara merata dan umumnya paling masif dirasakan oleh pengembang pelat merah China.

Berdasarkan pencariannya, penjualan rumah dari enam perusahaan pelat merah Tiongkok tersebut rata-rata naik 26%. Sementara, 13 pengembang swasta dilaporkan tetap mengalami penurunan sebesar 24%.

Analis Bloomberg Intelligence, Kristy Hung, menggarisbawahi bahwa transaksi-transaksi tersebut condong ke arah rumah-rumah bekas dan rumah-rumah yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN karena kurangnya dukungan fiskal.

Para analis mengharapkan lebih banyak dukungan kebijakan untuk memastikan target pertumbuhan ekonomi China sekitar 5% tahun ini. Pasalnya, Presiden China Xi Jinping memang sempat menegaskan bahwa pemerintah perlu kembali mencapai target tersebut menjelang pertemuan legislatif penting pekan depan.

Sebelumnya, Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva telah memperingatkan bahwa pertumbuhan tahunan China dapat turun menjadi "jauh di bawah" 4% di depan tanpa adanya reformasi untuk meningkatkan konsumsi domestik.

Bukan tanpa alasan, kejatuhan properti selama bertahun-tahun telah menghapus miliaran dolar kekayaan rumah tangga, menambah tekanan deflasi.

Adapun, beberapa insentif yang diguyurkan pemerintah China untuk menyelamatkan pasar properti tersebut mulai dari penghapusan pembatasan pembelian properti di kota-kota besar, suntikan fiskal pada pengembang yang bangkrut salah satunya China Vanke Co., hingga Bank sentral China yang menyuntikkan uang senilai US$70 miliar ke pasar uang untuk tetap memastikan kondisi ekonomi China tetap stabil.

Jakarta -

Krisis properti China belum menunjukkan perbaikan meski pemerintah negeri berjuluk tirai bambu itu telah memberikan berbagai insentif. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah kredit macet perbankan untuk pinjaman di sektor tersebut.

Salah satunya seperti yang dialami oleh raksasa perbankan asal Inggris, HSBC. Di mana eksposur perusahaan terhadap kredit macet pinjaman properti komersial di Hong Kong melonjak hampir enam kali lipat.

Melansir dari Financial Time, Sabtu (26/10/2024), jumlah kredit macet sektor properti yang dimiliki bank tersebut per 30 Juni 2024 kemarin sudah mencapai US$ 3,2 miliar atau setara Rp 50,06 triliun (kurs Rp 15.646/dolar AS).

Jumlah itu naik dari US$ 576 juta atau Rp 9,01 pada awal 2024. Di mana total kredit macet senilai US$ 3,2 miliar itu merupakan 9% dari total pinjaman real estate komersial HSBC di Hong Kong.

Padahal selama ini Hong Kong merupakan pasar terbesar HSBC untuk pinjaman real estat komersial, yang mencakup 45% dari keseluruhan portofolionya. Dibandingkan dengan portofolio pinjaman sektor properti mereka di kampung halaman, Inggris, yang hanya 18%.

Meningkatnya gagal bayar atau kredit macet ini merupakan tanda bagaimana sektor properti komersial di Hong Kong terus menyusut, meskipun pusat keuangan Asia Timur tersebut selama bertahun-tahun telah menjadi salah satu pasar real estat termahal di dunia.

Sama dengan HSBC, bank asal Inggris lainnya seperti Standard Chartered memiliki lebih banyak eksposur terhadap pinjaman properti komersial di Hong Kong daripada wilayah lain mana pun.

Bank itu melaporkan peningkatan proporsi peminjam dengan peringkat lebih rendah dalam pendapatan terbarunya. Meskipun jumlah kredit macet untuk pinjaman real estate mereka tampak tidak mengalami kenaikan yang signifikan alias masih baik-baik saja.

Namu. Standard Chartered mengatakan pada bulan Juli bahwa mereka tetap memangkas eksposur tanpa jaminan terhadap peminjam real estat komersial Hong Kong sebesar 19% sejak akhir tahun 2022.

Di luar itu analis properti di UBS, Mark Leung, berpendapat sektor properti di Hong Kong akan terus meredup dalam beberapa waktu ke depan sama seperti yang dialami China. Hal ini akan terlihat dari banyaknya penurunan nilai aset bagi pengembang Hong Kong dalam waktu dekat.

"Untuk perkantoran, sewa kemungkinan akan terus turun karena masalah pasokan yang meningkat, dan kekosongan bisa meningkat," katanya.

(hns/hns)

Bisnis.com, JAKARTA - Harga rumah di China kembali melanjutkan tren penurunan, bahkan sedikit lebih cepat pada Agustus 2024, efek dari memudarnya rencana terbaru terkait penyelamatan dari krisis properti.

Biro Statistik Nasional dalam datanya, Sabtu (14/9/2024), melaporkan bahwa harga rumah baru di 70 kota di China, tidak termasuk perumahan bersubsidi negara, turun sebesar 0,73% dari Juli 2024, menyusul penurunan 0,65% sebulan sebelumnya.

“Nilai rumah bekas turun 0,95%, dibandingkan dengan penurunan 0,8% sebulan sebelumnya,” bunyi laporan tersebut, mengutip Bloomberg, Minggu (15/9/2024).

Data-data tersebut menyoroti upaya Negeri Tirai Bambu dalam mengatasi krisis properti di saat tekanan deflasi menambah suramnya perekonomian.

Faktanya, upaya pemerintah Beijing untuk memacu permintaan domestik tidak banyak membantu memulihkan pasar perumahan, sehingga membahayakan target pertumbuhan pemerintah dan mendorong para ekonom untuk menyerukan stimulus tambahan.

Anjloknya nilai properti yang berkepanjangan telah membuat para pembeli rumah enggan untuk mengeluarkan uang. Alih-alih membeli rumah, para pembeli tengah menunggu penurunan harga lebih lanjut.

Direktur Penelitian di China Index Holdings, Chen Wenjing, mengatakan, hanya beberapa kota besar yang kemungkinan akan melihat peningkatan aktivitas pembelian rumah.

“Masih ada tekanan besar agar harga rumah baru terus turun,” kata Chen Wenjing.

Para pemangku kebijakan telah mengambil langkah-langkah untuk menggenjot permintaan pembeli rumah tahun ini. Langkah ini termasuk mengurangi biaya pinjaman KPR dan melonggarkan pembatasan pembelian.

Kendati begitu, tanda-tanda pemulihan penjualan pada Juni 2024 terbukti berumur pendek lantaran pembeli properti mengantisipasi harga rumah baru akan turun lebih jauh.

Kampanye Beijing untuk membeli rumah yang tidak terjual guna mengurangi kelebihan pasokan telah mengalami implementasi yang lambat, sebagian besar didorong oleh rencana ekonomi yang tidak menarik bagi pemerintah daerah.

Kepala Penelitian Properti China di CGS International Securities Hong Kong, Raymond Cheng, menyebut bahwa penjualan rumah tetap lebih lemah dari yang diharapkan.

“Jika masalah ini tidak diselesaikan, harga properti dan kontraksi volume transaksi akan terus berlanjut,” ujarnya.

Adapun, saham pengembang China telah merosot lebih jauh ke pasar yang melemah. Bloomberg Intelligence menunjukkan terjadi penurunan lebih dari 40% dari titik tertingginya pada pertengahan Mei 2024.

Kepada Bloomberg, seorang narasumber yang mengetahui masalah ini menyebut bahwa China siap memangkas suku bunga KPR yang beredar senilai lebih dari US$5 triliun, paling cepat pada bulan ini, karena pemerintah mempercepat langkah untuk memacu konsumsi.

Namun, Raymond Cheng menilai bahwa dampak dari kebijakan tersebut tidak akan terlalu berdampak besar pada pasar properti meskipun hal tersebut dapat membantu pendapatan dan konsumsi rumah tangga.

BEIJING - Raksasa properti China Vanke, mengumumkan kerugian yang signifikan pada semester pertama pada hari Jumat (30/8). Vanke adalah pengembang terbesar kedua di China pada tahun lalu dalam hal penjualan, menurut perusahaan spesialis CRIC.

Seperti diketahui, industri properti negara Tirai Bambu sedang menghadapi krisis penurunan penjualan rumah yang diperparah dengan lesunya perekonomian.

Perusahaan melaporkan kerugian bersih sebesar 9,9 miliar yuan (USD1,4 miliar atau setara Rp21 triliun) pada paruh pertama tahun yang berakhir 30 Juni, menurut pengajuan ke bursa saham Hong Kong pada hari Jumat.

Jumlah tersebut lebih tinggi dari perkiraan yang dibuat oleh kelompok tersebut bulan lalu, yang memperkirakan kerugian bersih antara 7 hingga 9 miliar yuan.

?Perlu waktu untuk memulihkan kepercayaan warga dalam membeli rumah,? kata perusahaan pada laporan Channel News Asia, dikutip Sabtu (31/8/2024).

Vanke mencatat laba bersih sebesar 9,9 miliar yuan pada periode yang sama tahun 2023 meskipun menghadapi tantangan ekonomi.

Perusahaan ini sebagian dimiliki oleh pemerintah kota Shenzhen di Tiongkok selatan - yang pernah dipandang sebagai jaminan soliditasnya.

Pasar real estate Tiongkok sedang menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dimana beberapa pengembang berada di ambang kebangkrutan dan rendahnya harga properti menghalangi konsumen untuk melakukan investasi di tengah perlambatan perekonomian.

Lembaga pemeringkat Moody's sekali lagi menurunkan peringkat kredit Vanke satu tingkat pada bulan ini menjadi B1, yang menandakan bahwa peringkat tersebut sangat spekulatif.

Kemunduran ini menjadikan Vanke sebagai pengembang Tiongkok terbaru yang terjebak dalam krisis yang meningkat di sektor real estat, setelah Evergrande dan Country Garden.

Industri ini, yang mengalami pertumbuhan pesat selama dua dekade seiring dengan meningkatnya standar hidup di seluruh Tiongkok, telah lama menyumbang lebih dari seperempat PDB negara tersebut.

Dalam upaya untuk menghidupkan kembali aktivitas, pihak berwenang telah memperkenalkan berbagai langkah insentif dan mengumumkan dukungan negara.

Namun upaya-upaya tersebut sejauh ini hanya berdampak kecil pada sektor yang sedang sakit.

Kota-kota besar di Tiongkok kembali mengalami penurunan harga real estat pada bulan Juli, yang mengindikasikan permintaan masih lemah.

JAKARTA - Sedikitnya 48 juta rumah di China telah terjual tapi pembangunannya belum selesai. Hal itu mengisyaratkan krisis properti di negara ini tidak akan selesai dalam waktu dekat.

Berdasarkan laporan Bloomberg, data pra-penjualan dari 2015 hingga paruh pertama tahun ini lebih besar dari total stok perumahan di Jerman tahun 2021. Persoalan tersebut menjadi ancaman langsung bagi pendapatan pengembang karena masyarakat dapat mulai menghindari pra-penjualan pembangunan baru dan lebih memilih untuk membeli rumah yang sudah jadi atau rumah bekas.

Sektor properti China menghadapi banyak tantangan. Para pengembang mengalami kekurangan likuiditas meskipun ada paket penyelamatan negara yang mencakup program pemberian pinjaman senilai 300 miliar yuan atau USD55 miliar. Penjualan rumah baru tetap merosot lebih jauh pada bulan Juli sebesar 19,7%.

Persoalan demografi dengan penduduk yang mendua juga menjadi tantangan bagi China yang berakibat pada berkurangnya pekerja konstruksi. Usia rata-rata pekerja migran meningkat menjadi 43 tahun pada 2023 dari 38 tahun pada 2014 dengan usia rata-rata di atas 50 tahun melonjak menjadi 31% dari 17%.

Pekerja yang lebih muda di bawah 30 tahun telah menurun menjadi 17% dari 34%, sebagian karena bayaran yang lebih rendah dari upah rata-rata negara. Ada korelasi antara penyelesaian rumah tahunan dan jumlah pekerja konstruksi, yang mencapai puncaknya sebesar 61 juta pada 2014 dan telah menurun 25% sejak saat itu.

Menurut sejumlah analis, penyelesaian rumah kurang dari 8,4 miliar meter persegi untuk penjualan yang dilakukan dari tahun 2000 hingga paruh pertama tahun ini sekitar 38% dari total kumulatif. Rasio tidak selesai melonjak dari rata-rata 17% dari penjualan tahunan sebelum tahun 2015 menjadi 47% pada 2015 hingga 2023.

China mengalami pergeseran mendasar dalam preferensi pembeli, dengan penjualan rumah yang sudah jadi menyalip rumah baru berdasarkan wilayah untuk pertama kalinya tahun lalu. Melansir dari The Economis Times, rumah yang sudah jadi menyumbang 27% dari penjualan baru di semester pertama, dibandingkan dengan 10% untuk seluruh tahun 2021.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang properti raksasa asal China, Evergrande mengumumkan tim likuidator tengah berupaya kembali mendapatkan dana senilai US$6 miliar atau sekitar Rp97 triliun (Asumsi kurs: Rp16.169) dari sejumlah pihak, termasuk sang pendirinya yakni Hui Ka Yan.

Melansir laporan Bloomberg, Selasa (6/8/2024), Evergrande juga akan menyita dividen dan remunerasi Hui Ka Yan. Upaya tersebut dilakukan untuk mengembalikan sebagian kecil investasi kreditur.

Selain Hui Ka Yan, anggaran dividen dan remunerasi mantan CEO Evergrande yakni Xia Haijun, mantan kepala keuangan Pan Darong dan mantan istri Hui yakni Ding Yumei juga masuk ke dalam daftar yang bakal ditahan.

Adapun, langkah ini dilakukan enam bulan setelah Pengadilan Tinggi Hong Kong memberikan perintah pembubaran kepada Evergrande, yang menjadi awal dari salah satu kasus likuidasi terbesar di China.

Usai putusan tersebut, pengadilan kemudian menunjuk dua direktur utama perusahaan konsultan restrukturisasi Alvarez & Marsal Inc. untuk menjadi likuidator.

Keputusan menahan pendapatan dividen dan remunerasi sejumlah petinggi Evergrande itu menjadi langkah formal pertama yang dilakukan likuidator dalam rangka mengembalikan sejumlah aset.

Analis Bloomberg Intellegence, Andrew Chan menjelaskan, Hui Ka Yan dipercaya masih memiliki sejumlah aset jumbo lainnya di luar negeri yang disembunyikan. Di mana, aset-aset tersebut sulit untuk disita. Sehingga, hal itu perlu menjadi perhatian penuh para tim likuidator.

"Hui dan yang lainnya mungkin memiliki aset-aset di luar negeri yang disembunyikan yang tidak dapat disita di dalam negeri, dan tidak pasti berapa banyak yang tersisa," kata Chan dikutip Selasa (6/8/2024).

Kondisinya semakin sulit usai Hui Ka Yan sempat dikabarkan mendapat perlakuan khusus dari pihak kepolisian Tiongkok pada September 2023. Di mana, Hui dilaporkan ditahan pada tempat khusus.

Sementara itu, mantan istri Hui Ka Yan ikut terseret dalam kasus ini lantaran dirinya diketahui menggenggam sebesar 5,99% saham di Evergrande. Usai resmi bercerai, Ding terdaftar sebagai pemegang saham pihak ketiga independen.

Seiring dengan masih banyaknya tanda tanya dan kemelut yang perlu diselesaikan, Evergrande mengatakan bahwa belum ada kepastian hingga kapan proses pemulihan aset bakal selesai.

Di samping itu, regulator juga tidak dapat memberikan kepastian mengenai jumlah yang pada akhirnya dapat dipulihkan, sedangkan hingga saat ini, saham Evergrande akan tetap disuspensi dari bursa saham Hong Kong.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah China menolak usulan International Monetary Fund (IMF) untuk menggunakan dana pemerintah pusat guna menyelesaikan proyek perumahan yang terhambat pembangunannya di tengah krisis properti.

Melansir laporan Bloomberg, IMF meminta pemerintah China untuk dapat segera mengguyurkan dukungan fiskal guna menyelamatkan pasar properti yang tak kunjung bergeliat.

IMF memproyeksi, insentif fiskal yang perlu dikucurkan pemerintah China untuk merangsang pasar properti kembali bergeliat setidaknya bakal setara dengan 5,5% dari produk domestik bruto (PDB) China selama empat tahun, atau setidaknya bakal mencapai US$1 triliun.

Akan tetapi, Direktur Eksekutif IMF untuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Zhang Zhengxin, justru menolak usulan tersebut. Dia mengatakan, hal itu dikhawatirkan bakal memantik penyempitan fiskal negara.

"Tidaklah tepat bagi pemerintah pusat untuk secara langsung memberikan dukungan fiskal, karena hal ini dapat menimbulkan ekspektasi akan bail-out pemerintah di masa depan dan oleh karena itu menimbulkan bahaya moral," ujar Zhang dikutip, Minggu (4/7/2024).

Sejalan dengan hal itu, Ekonom China di Societe Generale SA, Michelle Lam, menyebut pernyataan Zhang cukup mengecewakan.

Michelle menilai pemerintah China seakan abai dengan perburukan situasi pasar properti yang saat ini tengah terjadi meskipun keputusan tersebut dinilai untuk menjaga stabilitas kepercayaan pasar.

Pasar Properti Lesu

Sebagaimana diketahui, properti menjadi salah satu sektor yang memiliki multiplier effect yang luas. Alhasil, seretnya penjualan properti di China menyebabkan ekonomi melambat selama dua tahun terakhir.

Di sisi lain, pemerintah enggan memberikan insentif fiskal pada sektor properti lantaran ingin melakukan shifting dan menjadikan sektor teknologi dan manufaktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru.

Meski demikian, pemerintah China tidak tinggal diam dengan kondisi sektor properti saat ini. Pada Mei 2024 lalu, China telah meluncurkan paket penyelamatan sektor properti sebesar 300 miliar yuan atau US$42 miliar.

Lewat dana itu, pemerintah China membeli sejumlah rumah yang telah selesai dibangun oleh pengembang dan menjualnya menjadi rumah subsidi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pasok perumahan yang makin melebar.

Akan tetapi, Ekonom Senior RRT di Mizuho Securities Asia Ltd., Serena Zhou menjelaskan bahwa angka yang dikucurkan itu masih jauh dari cukup. Mizuho memproyeksi, setidaknya pemerintah China perlu mengguyur bantuan hingga 5 triliun yuan untuk mengatasi masalah tersebut.

"Pemerintah sangat tidak mungkin mengubah kebijakannya dalam semalam," kata Serena.

Insentif Pengembang

Selain mengusulkan pemerintah China untuk dapat memberikan insentif fiskal pada sektor perumahan, IMF juga sempat meminta pemerintah China untuk segera melikuidasi pengembang yang mengalami kebangkrutan.

Hal itu perlu dilakukan guna mengurangi risiko kontraksi yang jauh lebih besar dan berlarut-larut pada pasar investasi real estate.

Di samping itu, langkah tersebut juga dibutuhkan dalam rangka membangun kembali kepercayaan masyarakat dan meningkatkan konsumsi yang bakal berdampak positif pada pertumbuhan dan pendapatan fiskal dalam jangka menengah.

Secara terpisah, IMF juga sempat memperingatkan pemerintah China terkait risiko penurunan yang signifikan terhadap pendapatan negeri tirai bambu.

Dalam laporannya, IMF memproyeksikan PDB riil China pada 2029 dapat mencapai 5,4%, lebih rendah dalam skenario deflasi yang berkepanjangan.

Di mana, inflasi inti tetap berada di minus 0,1% selama lima tahun. Hal ini juga dapat menyebabkan pertumbuhan yang lebih lambat di antara mitra-mitra dagang RRT.

IMF juga meminta RRT untuk mengurangi penggunaan kebijakan-kebijakan industri yang ekstensif, yang katanya dapat menciptakan dampak perdagangan yang signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Jelang sidang pleno ketiga Partai Komunis pekan depan, pertumbuhan ekonomiChina diperkirakan melambat pada kuartal II/2024 dengan berbagai hambatan. Tambahan tekanan kini berada di pundak para pemimpin Negeri Panda untuk menelurkan kebijakan yang mengembalikan kepercayaan publik.

Menurut para ekonom yang disurvei Bloomberg, rilis data ekonomi pada Senin pekan depan akan menunjukkan bahwa ekonomi terbesar kedua di dunia itu tumbuh 5% pada kuartal kedua 2024, dibandingkan dengan periode yang sama 2023.