Platform perpesanan Telegram akhirnya menyerah dan berencana membagikan data pribadi, seperti alamat IP dan nomor telepon pengguna, kepada otoritas terkait. Hal ini dilakukan setelah CEO Telegram Pavel Durov ditangkap beberapa waktu lalu.

Telegram selama ini dikenal sebagai platform yang menjunjung tinggi kerahasiaan 950 juta penggunanya berkat teknologi enkripsi dan privasi penggunanya. Tak heran, banyak penjahat seperti pengedar narkoba, ekstremis, termasuk supremasi kulit putih dan kelompok teror seperti ISIS menggunakan Telegram sebagai sarana komunikasi mereka.

Durov kemudian mengambil langkah drastis dengan mengubah persyaratan layanannya untuk mencegah penjahat menyalahgunakan platform tersebut. Hal tersebut disampaikan Durov dalam sebuah postingan di Telegram pada Senin (23/6),

Salah satu perubahan itu adalah Telegram telah memperbarui persyaratan layanan dan kebijakan privasinya untuk mencatat bahwa mereka akan menyerahkan alamat IP dan nomor telepon pengguna yang melanggar peraturannya kepada pihak berwenang sebagai tanggapan atas "permintaan hukum yang sah."

Platform ini mengatakan akan mengungkap semua data pengguna yang dibagikan kepada aparat penegak hukum dalam laporan transparansi triwulanan.

Selain itu, Durov mengatakan jika pihaknya telah mengidentifikasi dan menghapus konten-konten bermasalah dari fitur pencarian publik.

"Pencarian di Telegram lebih kuat dibandingkan aplikasi perpesanan lainnya karena memungkinkan pengguna untuk menemukan saluran publik dan bot. Sayangnya, fitur ini telah disalahgunakan oleh orang-orang yang melanggar Ketentuan Layanan kami untuk menjual barang ilegal," tulis Durov, mengutip CNN, Kamis (26/9).

"Jika Anda masih menemukan sesuatu yang tidak aman atau ilegal di Telegram Search, silakan laporkan kepada kami melalui @SearchReport," lanjut dia.

Menurut Durov fitur pencarian di Telegram bertujuan untuk mencari teman dan menemukan berita, bukan untuk mempromosikan barang ilegal.

Meskipun perubahan ini kemungkinan akan mengurangi aktivitas kriminal di area publik platform, hal ini tidak serta merta menghentikan penggunaan ilegal dari obrolan pribadi yang terenkripsi secara end-to-end. Pasalnya, Telegram mengaku "tidak memiliki cara untuk menguraikan informasi yang sebenarnya" dari percakapan.

Telegram mengatakan bahwa mereka sebelumnya telah menindak beberapa konten yang melanggar peraturannya, termasuk membatasi akses ke beberapa saluran yang terkait atau dioperasikan oleh Hamas di tengah-tengah perang kelompok militan tersebut dengan Israel.

Telegram juga menghapus seruan untuk melakukan kekerasan setelah adanya laporan bahwa aplikasi ini digunakan untuk mengorganisir kerusuhan anti-imigran sayap kanan di Inggris.

Durov sebelumnya ditangkap dan diinterogasi oleh jaksa penuntut Prancis atas dugaan aktivitas kriminal di platform tersebut, termasuk transaksi geng dan perdagangan orang, serta dugaan kegagalan perusahaan untuk menyerahkan data yang terkait dengan penyelidikan.

Namun, dia kemudian dibebaskan dari tahanan polisi dengan jaminan sebesar 5 juta euro atau sekitar Rp85,7 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Aplikasi perpesanan Telegram akan merevisi kebijakan moderasi konten dan beberapa fitur lain untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan platform tersebut.

Melalui saluran pribadinya, Pendiri Telegram, Pavel Durov, mengatakan, meskipun 99,999% pengguna Telegram tidak ada hubungannya dengan kejahatan, 0,001% pengguna lain yang terlibat dalam aktivitas terlarang menciptakan citra buruk bagi seluruh platform, sehingga membahayakan kepentingan mayoritas pengguna.

“Itu sebabnya tahun ini kami berkomitmen untuk mengubah moderasi di Telegram dari area kritik menjadi pujian,” jelas Durov dalam unggahan tersebut, Sabtu (7/9/2024).

Dalam pengumuman tersebut, Durov juga mengatakan Telegram telah menghapus fitur People Nearby, yang digunakan oleh kurang dari 0,1% pengguna. Durov menyebut, fitur ini memiliki masalah dengan bot dan penipu.

Sebagai gantinya, Telegram akan meluncurkan “Business Nearby”, menampilkan bisnis yang sah dan terverifikasi. Bisnis-bisnis ini akan dapat menampilkan katalog produk dan menerima pembayaran dengan lancar.

Selanjutnya, pihaknya juga telah menonaktifkan unggahan media baru ke Telegraph, alat blogging mandiri milik Telegram, yang tampaknya telah disalahgunakan oleh pelaku anonim.

Durov mengatakan, klaim di beberapa media bahwa Telegram adalah semacam surga anarkis sama sekali tidak benar.

Durov mengatakan, pihaknya menghapus jutaan postingan dan saluran berbahaya setiap hari. Telegram juga menerbitkan laporan transparansi harian dan memiliki hotline langsung dengan LSM untuk memproses permintaan moderasi mendesak dengan lebih cepat.

Dia mengatakan, lonjakan jumlah pengguna Telegram yang mencapai 950 juta menyebabkan para penjahat untuk menyalahgunakan platform ini. Oleh karena itu, Durov berkomitmen untuk memastikan Telegram meningkatkan banyak hal dalam hal ini.

“Kami telah memulai proses tersebut secara internal, dan saya akan segera membagikan detail lebih lanjut mengenai kemajuan kami kepada anda,” kata Durov.

Bisnis.com, JAKARTA - Pendiri aplikasi TelegramPavel Durov buka suara usai dirinya ditangkap dan diperiksa oleh otoritas Prancis.

Dalam saluran Telegram pribadinya, Durov mengaku terkejut dengan penangkapan dan penyelidikan Telegram.

Pasalnya, Durov membantu pihak berwenang Prancis menyiapkan akses langsung ke saluran hotline Telegram yang memungkinkan mereka menghubungi perwakilan platform tersebut di Uni Eropa kapan saja.

"Telegram memiliki perwakilan resmi di Uni Eropa yang menerima dan membalas permintaan Uni Eropa. Alamat emailnya telah tersedia untuk umum bagi siapa saja di Uni Eropa yang mencari di Google dengan kata kunci 'Telegram EU address for law enforcement'" tulis Durov di saluran tesmi Telegram-nya, dikutip Sabtu (7/9/2024).

Durov mengatakan pihak berwenang Prancis seharusnya menyampaikan keluhan mereka kepada perusahaannya daripada menahannya, dan menyebut penangkapan itu salah arah.

Dalam pesannya, Durov yang kini berkewarganegaraan Prancis mengatakan, jika sebuah negara tidak puas dengan layanan internet, praktik yang lazim dilakukan adalah memulai tindakan hukum terhadap layanan itu sendiri.

"Menggunakan undang-undang sebelum adanya ponsel pintar untuk menuntut seorang CEO atas kejahatan yang dilakukan oleh pihak ketiga pada platform yang dia kelola adalah pendekatan yang salah arah,” jelas Durov.

Durov melanjutkan, membangun keseimbangan yang tepat antara privasi dan keamanan tidaklah mudah. Untuk melakukan hal tersebut, harus ada penyelarasan undang-undang privasi dengan persyaratan penegakan hukum, dan undang-undang setempat dengan undang-undang Uni Eropa serta memperhitungkan keterbatasan teknologi.

Sebagai sebuah platform, Durov mengatakan Telegram menginginkan proses tersebut konsisten secara global, sekaligus memastikan proses tersebut tidak disalahgunakan di negara-negara dengan supremasi hukum yang lemah.

Dia juga menambahkan, Telegram telah berkomitmen untuk berinteraksi dengan regulator untuk menemukan keseimbangan yang tepat.

“Ya, kami berpegang pada prinsip kami: pengalaman kami dibentuk oleh misi kami untuk melindungi pengguna kami di rezim otoriter. Namun kami selalu terbuka untuk berdialog,” kata Durov.

Lebih lanjut, dia mengakui bahwa Telegram masih tidak sempurna sebagai platform. Namun, dia menegaskan klaim di beberapa media bahwa Telegram adalah semacam surga anarkis sama sekali tidak benar.

Durov mengatakan, pihaknya menghapus jutaan postingan dan saluran berbahaya setiap hari. Telegram juga menerbitkan laporan transparansi harian dan memiliki hotline langsung dengan LSM untuk memproses permintaan moderasi mendesak dengan lebih cepat.

Durov ditahan akhir bulan lalu di Prancis di tengah penyelidikan kejahatan terkait gambar pelecehan seksual terhadap anak-anak, perdagangan narkoba, dan transaksi penipuan yang terkait dengan aplikasi tersebut.

Dia telah didakwa oleh pengadilan Prancis karena diduga mengizinkan aktivitas kriminal di aplikasi perpesanan tetapi menghindari penahanan di penjara sebelum kasusnya disidangkan dengan jaminan 5 juta euro. Dia diberikan pembebasan dengan syarat dia melapor ke kantor polisi dua kali seminggu dan tetap berada di Prancis.

Tuduhan terhadap Durov termasuk keterlibatan dalam penyebaran gambar seksual anak-anak dan serangkaian dugaan pelanggaran lainnya pada aplikasi perpesanan.

Penangkapannya yang mengejutkan telah menyoroti pertanggungjawaban pidana Telegram, aplikasi populer dengan sekitar 1 miliar pengguna, dan telah memicu perdebatan mengenai kebebasan berpendapat dan sensor pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membeberkan nasib aplikasi perpesanan Telegram yang terancam diblokir. Adapun, belum lama ini pemilik Telegram Pavel Durov ditangkap di Prancis.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan ancaman pemblokiran itu lantaran Kemenkominfo telah memberikan surat peringatan sebanyak dua kali ke Telegram imbas adanya temuan konten judi online dan pornografi.

“Telegram sudah kita beri peringatan hampir dua kali, karena dia juga banyak melakukan atau platform-nya memfasilitasi bukan hanya perjudian, tetapi juga pornografi,” kata Budi dalam acara Deklarasi Pemberantasan Judi Online di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Namun, Budi menyampaikan bahwa saat ini Kemenkominfo belum bisa memblokir Telegram. Sebab, masih harus menunggu kajian dari tim Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo.

“Jika mana ada kajian yang sudah menurut saya cukup, kami akan melakukan langkah-langkah yang bijaksana dan tegas. Kami selesaikan secara kekeluargaan sesuai hukum ruang digital Indonesia,” ujarnya.

Sayangnya, Budi enggan memberikan tanggal pasti akan nasib Telegram ke depannya di tangan Kemenkominfo.

“Kalau saya sih maunya sekarang [Telegram ditutup], tetapi kan tim mesti kaji dulu,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo, Prabu Revolusi, menuturkan bahwa hingga saat ini pihaknya masih melakukan pemantauan (monitoring) terhadap Telegram, melalui kajian yang dilakukan Aptika.

“Kami punya mesin untuk melihat bagaimana progresnya, untuk melakukan tindakan itu [pemblokiran] kan karena kita negara hukum harus punya dasar kajian, kita nggak bisa sembarangan tiba-tiba tutup begitu,” jelasnya.

Jika kajian tersebut sudah ada, lanjut Prabu, baru akan terlihat gestur dari Telegram. “Kami akan nilai rekomendasi dari tim itu yang akan menjadi dasar kita dalam mengambil keputusan yang tegas,” ungkapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ditahannya pemilik Telegram Pavel Durov oleh otoritas Prancis pada Sabtu (24/8/2024) waktu setempat dinilai tidak masuk akal. Telegram melalui keterangan tertulisnya menegaskan, Pavel Durov tidak menyembunyikan apapun. Durov juga disebut sering bepergian ke Eropa.

“Tidak masuk akan untuk mengklaim bahwa sebuah platform atau pemiliknya bertanggungjawab atas penyalahgunaan platform tersebut,”kata Telegram dalam keterangan tertulis yang dikutip Republika di Jakarta.

Lebih lanjut, Telegram menegaskan, pihaknya mematuhi hukum Uni Eropa, termasuk Undang-Undang Layanan Digital. Telegram menegaskan, moderasi di platform tersebut sesuai dengan standar industri dan terus ditingkatkan.

“Hampir satu miliar pengguna di seluruh dunia menggunakan Telegram sebagai sarana komunikasi dan sumber informasi penting. Kami menunggu penyelesaian yang cepat atas situasi ini. Telegram bersama Anda semua,”ujar Telegram.

Pihak berwenang Prancis menangkap Pavel Durov, karena terkait dengan kebijakan moderasi konten Telegram yang lebih longgar. Ditambah, Telegram dilaporkan engganuntuk bekerja sama dengan penegak hukum, menurut Axios.

Penangkapan ini menimbulkan pertanyaan tentang risiko tanggung jawab apa yang dimiliki oleh para eksekutif media sosial atas konten yang dibagikan pengguna di platform mereka.

Durov, yang lahir di Rusia dan memiliki kewarganegaraan Prancis, ditangkap di bandara Le Bourget di luar Paris tidak lama setelah mendarat dengan jet pribadi pada Sabtu malam, demikian menurut Reuters. Agen-agen dari gendarmerie keamanan siber dan unit anti-penipuan Prancis memimpin penyelidikan, menurut Reuters.

Kedutaan Besar Rusia di Prancis mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah meminta pihak berwenang Prancis untuk mendapatkan rincian lebih lanjut tentang penangkapan Durov.

Sumber-sumber lokal mengatakan bahwa Durov, 39 tahun, telah melakukan perjalanan dengan jet pribadinya dari Azerbaijan. Surat perintah penangkapan dari otoritas Prancis melakukan penangkapan terhadap Durov sebagai bagian dari penyelidikan awal.

Pelanggaran yang dituduhkan kepada Durov oleh OFMIN Prancis, sebuah badan yang menangani pencegahan kekerasan terhadap anak di bawah umur, termasuk penipuan, perdagangan narkoba, cyberbullying, dan kejahatan terorganisir, demikian menurut kantor berita AFP, yang mengutip para pejabat yang berbicara tanpa menyebut nama.

Miliarder Perancis-Rusia ini juga dituduh gagal mengambil tindakan terhadap penggunaan Telegram yang berbahaya. Durov menghadapi kemungkinan dakwaan pada Ahad, menurut media Prancis. Pengacara Durov, Dmitry Agranovsky, menyebut dakwaan tersebut “sangat konyol,” menurut media berita Rusia.

Bisnis.com, JAKARTA — Para pengguna Telegram disarankan melakukan pencadangan atau backup data seiring terjadinya skandal penangkapan pemilik platform asal Rusia itu.

Pakar Keamanan Siber, Alfons Tanujaya mengakui bahwa selama ini banyak konten melanggar hukum yang bertebaran di Telegram. Namun, menurutnya kebebasan tersebut secara tidak langsung akan memaksa Telegram membatasi konten negatif di platformnya.

Alfons memperkirakan Telegram akan survive meskipun pemiliknya ditangkap atas tuduhan pembiaran konten negatif di dalam platform.

"Namun, [nantinya] konten negatif jelas akan lebih sulit dibagikan di platform ini," ujar Alfons saat dihubungi, Minggu (25/8/2024).

Dia pun tetap menyarankan para masyarakat umum pengguna Telegram untuk backup data yang dianggap penting. Selain itu pengguna juga disarankan mengaktifkan two factor authentication (TFA) untuk melindungi akun Telegram dari pencurian.

Sebaliknya, dia juga mengingatkan para pengguna yang selama ini memanfaatkan Telegram untuk konten negatif dan aktivitas melanggar hukum untuk mempertimbangkan kembali seiring adanya skandal penangkapan pemilik Telegram. Musababnya, kata Alfons, tidak menutup kemungkinan data rahasia akan bisa diakses pihak berwenang.

"Kalau memiliki data penting di sosial media, termasuk Telegram. Memang disarankan untuk melakukan backup teratur karena tidak ada jaminan bahwa konten kita di platform sosmed akan terlindungi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Pavel Durov, miliarder pendiri dan CEO aplikasi perpesanan Telegram, ditangkap di bandara Bourget di luar Paris pada Sabtu malam, kata TF1 TV dan BFM TV, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.

Telegram, yang sangat berpengaruh di Rusia, Ukraina, dan republik-republik bekas Uni Soviet, menduduki peringkat sebagai salah satu platform media sosial utama setelah Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan WeChat. Ini bertujuan untuk mencapai satu miliar pengguna pada tahun depan.

Durov bepergian dengan jet pribadinya, kata TF1 di situsnya, dan menambahkan bahwa dia telah menjadi sasaran surat perintah penangkapan di Prancis sebagai bagian dari penyelidikan awal polisi.

TF1 mengatakan Durov telah melakukan perjalanan dari Azerbaijan dan ditangkap sekitar pukul 20:00 (18:00 GMT). Durov, yang kekayaannya diperkirakan oleh Forbes sebesar US$15,5 miliar, mengatakan beberapa pemerintah telah berusaha menekannya tetapi aplikasi tersebut, yang kini memiliki 900 juta pengguna aktif, harus tetap menjadi “platform netral” dan bukan “pemain dalam geopolitik”.

Kedutaan Besar Rusia di Prancis mengatakan kepada kantor berita Rusia TASS bahwa pihaknya tidak dihubungi oleh tim Durov setelah laporan penangkapan tersebut, namun pihaknya mengambil langkah "segera" untuk mengklarifikasi situasi tersebut.

Perwakilan Rusia untuk organisasi internasional di Wina, Mikhail Ulyanov, dan beberapa politisi Rusia lainnya dengan cepat menuduh Prancis bertindak sebagai negara diktator.

“Beberapa orang yang naif masih tidak memahami bahwa jika mereka memainkan peran yang lebih atau kurang terlihat dalam ruang informasi internasional, maka tidak aman bagi mereka untuk mengunjungi negara-negara yang bergerak menuju masyarakat yang lebih totaliter,” tulis Ulyanov di X.

Beberapa blogger Rusia menyerukan protes di kedutaan besar Prancis di seluruh dunia pada Minggu siang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat telekomunikasi menilai bahwa masyarakat akan beralih dari platform pesan instan Telegram, jika aplikasi tersebut ditutup permanen. Hal ini seiring dengan pendiri Telegram Pavel Durov yang ditangkap otoritas keamanan Prancis pada Sabtu (24/8/2024) malam waktu setempat.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan WhatsApp, sedangkan platform pesan instan Telegram hanya dipakai untuk komunikasi rahasia.

“Kalaupun [Telegram] ditutup selamanya, paling pengguna mencari aplikasi percakapan lain yang aman dari intaian aparat penegak hukum,” kata Heru kepadaBisnis, Minggu (25/8/2024).

Kendati demikian, Heru menyampaikan pihaknya perlu melihat perkembangan lebih lanjut atas nasib Pavel Durov, apakah dijebloskan ke jeruji besi atau dibebaskan dengan jaminan.

“Sehingga ada indikasi bahwa nasib Telegram akan tidak menentu,” ujarnya.

Atas penangkapan pemilik Telegram, Heru menyebut bahwa sebenarnya banyak negara yang memblokir layanan Telegram, karena perusahaan tidak patuh dan mengikuti aturan di sejumlah negara, seperti memoderasi konten dan sulitnya membuka akses ke Telegram jika terjadi ancaman keamanan nasional di suatu negara.

Namun, Heru mengatakan bahwa kondisi itu berbeda dengan situasi yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, Indonesia cenderung tidak memiliki peraturan yang ketat, sehingga Telegram bisa digunakan di Tanah Air.

“Kalau Indonesia agak bebas dan tidak ketat aturannya, sehingga Telegram banyak digunakan untuk komunikasi rahasia. Bahkan juga digunakan sebagai media percakapan para koruptor yang merasa bebas dan anti diawasi lewat Telegram, berbeda dengan WhatsApp,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov, dilaporkan ditangkap di bandara Prancis setelah turun dari pesawat pribadi. Polisi menangkap Durov tidak lama setelah mendarat di bandara Bourget, di luar Paris, setelah penerbangan dari Azerbaijan.

Miliarder itu bepergian dengan jet pribadinya dan menjadi sasaran surat perintah penangkapan di Prancis. Durov dilaporkan ditangkap sekitar pukul 8 malam waktu setempat sambil ditemani pengawalnya.

Taipan teknologi berusia 39 tahun itu dicari berdasarkan surat perintah penangkapan Perancis karena kurangnya moderasi di Telegram yang menyebabkan Telegram digunakan untuk pencucian uang, perdagangan narkoba dan berbagi konten pedofil.

Menurut BFMTV, pendiri Telegram tidak melakukan perjalanan rutin ke Prancis dan Eropa sejak surat perintah penangkapan dikeluarkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Sosok pendiri dan CEO Telegram, Pavel Durov yang baru saja ditangkap di Bandara Bourget, Prancis pada Sabtu (24/8/2024) malam ternyata memiliki kekayaan fantastis.

Mengacu Forbes Real Time Billionaires pada Minggu (25/8/2024) Pavel Durov merupakan orang terkaya ke-120 di dunia, dengan total harta kekayaan sebesar US$15,5 miliar. Jika dikonversi ke rupiah, maka sebesar Rp241,08 triliun (kurs jisdor Rp15.554 per dolar AS).

Adapun, kekayaan Durov sempat melonjak drastis dari US$3,4 miliar pada 2020 menjadi US$17,2 miliar pada 2021. Kekayaan itu terutama disumbang dari aplikasi perpesanan Telegram, yang memiliki lebih dari 900 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia.

Adapun, Telegram aplikasi yang digunakan secara gratis itu bersaing dengan aplikasi perpesanan seperti WhatsApp milik Facebook.

Pavel Valeryevich Durov merupakan pria kelahiran 10 Oktober 1984. Dia merupakan seorang pengusaha di Prancis-Saint Kitts dan Emirat kelahiran Rusia yang dikenal sebagai pendiri situs jejaring sosial VK dan aplikasi Telegram Messenger.

Dia memperoleh gelar Magister Sains di Universitas Negeri Saint Petersburg pada 2006. Selepas menyelesaikan studinya, Durov bersama kakaknya, Nikolai Durov menciptakan aplikasi VKontakte dengan Ilya Perekopsky, yang kemudian dikenal sebagai VK.

Alhasil, Durov dikenal sebagai "Mark Zuckerberg-nya Rusia" karena dia menciptakan Vkontakte (VK), jaringan sosial terbesar di Rusia, pada usia 22 tahun.

Pada tahun 2018, Pavel, bersama saudaranya Nikolai, mengumpulkan US$1,7 miliar dari investor untuk membuat TON, sebuah sistem blockchain, namun sistem tersebut ditutup setelah SEC melarangnya.

Durov meninggalkan Rusia pada 2014 setelah dia menolak bekerja sama dengan dinas rahasia Rusia dan memberikan data terenkripsi dari pengguna jejaring sosial pertamanya, VK.

Kemudian, Durov memindahkan dirinya dan Telegram ke Dubai pada tahun 2017, dan Durov menjadi warga negara Prancis pada 2021.

Sejak perang Ukraina dimulai pada 2022, Telegram telah menjadi sumber informasi penting, dan banyak disinformasi pula, terkait dengan konflik tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Pavel Durov ditangkap di bandara Bourget di luar Paris pada Sabtu malam, kata TF1 TV dan BFM TV, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.

TF1 dan BFM mengatakan bahwa penyelidikan difokuskan pada kurangnya moderator di Telegram, dan polisi menganggap bahwa situasi ini memungkinkan aktivitas kriminal terus berlanjut di aplikasi perpesanan tersebut.

TF1 mengatakan Durov telah melakukan perjalanan dari Azerbaijan dan ditangkap sekitar pukul 20:00 (18:00 GMT). Kedutaan Besar Rusia di Prancis mengatakan kepada kantor berita Rusia TASS bahwa pihaknya tidak dihubungi oleh tim Durov setelah laporan penangkapan tersebut, namun pihaknya segera mengklarifikasi situasi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Pendiri dan CEO aplikasi perpesanan Telegram Pavel Durov dilaporkan ditangkap di bandara Prancis setelah turun dari pesawat pribadi.

Polisi menangkap miliarder itu tak lama setelah mendarat di bandara Bourget, di luar Paris, setelah penerbangan dari Azerbaijan.

Durov bepergian dengan jet pribadinya dan menjadi sasaran surat perintah penangkapan di Prancis.

Taipan teknologi berusia 39 tahun itu dilaporkan ditangkap sekitar pukul 8 malam waktu setempat sambil ditemani pengawalnya.

Durov, 39, dicari berdasarkan surat perintah penangkapan Perancis karena kurangnya moderasi di Telegram yang menyebabkan Telegram digunakan untuk pencucian uang, perdagangan narkoba dan berbagi konten pedofil.

Menurut BFMTV, pendiri Telegram tidak melakukan perjalanan rutin ke Prancis dan Eropa sejak surat perintah penangkapan dikeluarkan

Durov sekarang tinggal di Dubai tempat Telegram bermarkas dan memiliki kewarganegaraan ganda, Prancis dan Uni Emirat Arab.

Durov Mendirikan aplikasi telegram pada tahun 2013 bersama saudaranya Nikolai. Kini ia memiliki 950 juta pengguna aktif yang dapat mengirim pesan, foto, dan video, ikut serta dalam obrolan untuk grup hingga 200.000 orang, dan menyiarkan ke audiens tak terbatas.

Ditujukan sebagai saingan WhatsApp, pengguna Telegram dapat melakukan 'obrolan rahasia', di mana pesan disimpan di perangkat, bukan di cloud, dan pesan juga dapat diatur untuk dihancurkan sendiri setelah jangka waktu tertentu.

Durov yang diperkirakan memiliki kekayaan sekitar £12 miliar, mengatakan dalam sebuah wawancara awal tahun ini bahwa Telegram akan tetap menjadi 'platform netral' dan bukan 'pemain geopolitik.'

Namun pemerintah Inggris bersikeras bahwa perusahaan media sosial seperti Telegram harus berbuat lebih banyak untuk menghentikan ekstremis menggunakan layanan mereka untuk tujuan kriminal.

Organisasi kampanye Counter Extremism Project mengatakan Telegram telah mengambil tindakan tersebut

Bisnis.com, JAKARTA — Pavel Durov, miliarder pendiri dan CEO aplikasi perpesanan Telegram, ditangkap di bandara Bourget di luar Paris pada Sabtu malam, kata TF1 TV dan BFM TV, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.

Telegram, yang sangat berpengaruh di Rusia, Ukraina, dan republik-republik bekas Uni Soviet, menduduki peringkat sebagai salah satu platform media sosial utama setelah Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan WeChat. Ini bertujuan untuk mencapai satu miliar pengguna pada tahun depan.

Berbasis di Dubai, Telegram didirikan oleh Durov kelahiran Rusia. Dia meninggalkan Rusia pada tahun 2014 setelah menolak memenuhi tuntutan pemerintah untuk menutup komunitas oposisi di platform media sosial VK miliknya, yang dia jual.

Durov bepergian dengan jet pribadinya, kata TF1 di situsnya, dan menambahkan bahwa dia telah menjadi sasaran surat perintah penangkapan di Prancis sebagai bagian dari penyelidikan awal polisi.

Melasnir Reuters, TF1 dan BFM mengatakan bahwa penyelidikan difokuskan pada kurangnya moderator di Telegram, dan polisi menganggap bahwa situasi ini memungkinkan aktivitas kriminal terus berlanjut di aplikasi perpesanan tersebut.

Telegram tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters. Kementerian Dalam Negeri dan polisi Prancis tidak memberikan komentar.

Setelah Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada tahun 2022, Telegram telah menjadi sumber utama konten tanpa filter – dan terkadang grafis dan menyesatkan – dari kedua belah pihak tentang perang dan politik seputar konflik tersebut.

Aplikasi ini telah menjadi sarana komunikasi pilihan bagi Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dan para pejabatnya. Kremlin dan pemerintah Rusia juga menggunakannya untuk menyebarkan berita mereka. Ini juga menjadi salah satu dari sedikit tempat di mana orang Rusia dapat mengakses berita tentang perang tersebut.

TF1 mengatakan Durov telah melakukan perjalanan dari Azerbaijan dan ditangkap sekitar pukul 20:00 (18:00 GMT).

Durov, yang kekayaannya diperkirakan oleh Forbes sebesar US$15,5 miliar, mengatakan beberapa pemerintah telah berusaha menekannya tetapi aplikasi tersebut, yang kini memiliki 900 juta pengguna aktif, harus tetap menjadi “platform netral” dan bukan “pemain dalam geopolitik”.

Kedutaan Besar Rusia di Prancis mengatakan kepada kantor berita Rusia TASS bahwa pihaknya tidak dihubungi oleh tim Durov setelah laporan penangkapan tersebut, namun pihaknya mengambil langkah "segera" untuk mengklarifikasi situasi tersebut.

Perwakilan Rusia untuk organisasi internasional di Wina, Mikhail Ulyanov, dan beberapa politisi Rusia lainnya dengan cepat menuduh Prancis bertindak sebagai negara diktator.

“Beberapa orang yang naif masih tidak memahami bahwa jika mereka memainkan peran yang lebih atau kurang terlihat dalam ruang informasi internasional, maka tidak aman bagi mereka untuk mengunjungi negara-negara yang bergerak menuju masyarakat yang lebih totaliter,” tulis Ulyanov di X.

Beberapa blogger Rusia menyerukan protes di kedutaan besar Prancis di seluruh dunia pada Minggu siang.