Surabaya: Indonesia and Russia kicked off their first joint naval drills on Monday, as the Southeast Asian archipelago's new leader seeks to boost ties with Moscow.

The region's biggest economy maintains a neutral foreign policy, refusing to take sides in the Ukraine conflict or in great power competition between Washington and Beijing.

But newly inaugurated Indonesian President Prabowo Subianto has pledged to be bolder on the world stage and in July visited Moscow for talks with Vladimir Putin.
As quoted from AFP, Tuesday 5 November 2024, The five-day drills will take place in two phases at a naval base in Surabaya and in the Java Sea.

Russia has sent three corvette class warships, a medium tanker ship, a military helicopter, and a tug boat, the Indonesian navy said in a statement last week.

Local broadcasters showed Russian ships calling into port and being welcomed by an Indonesian marching band on Sunday ahead of the drills.

Analysts say the joint exercises signal Prabowo is beginning a significant foreign policy shift, pledging to boost Jakarta's alliances with major powers.

During a visit to the Kremlin in July, Prabowo — a 73-year-old ex-general — said he wanted to deepen the relationship with Russia.

"We consider Russia as a great friend and I would like to continue to maintain and enhance this relationship," Prabowo told Putin.

The southeast Asian ASEAN bloc, which Indonesia is a member of, held joint exercises with Russia in 2021, but Jakarta had never held drills alone with Moscow before this week.

Jakarta has billion-dollar trade ties with Moscow, yet major arms imports have stalled in recent years after Russia seized Crimea in 2014 and launched its full-scale military offensive on Ukraine in 2022.

Still, since becoming defense minister in 2019 Prabowo has kept alive a $1.1 billion Russian fighter jet deal agreed a year earlier, despite the reported threat of U.S. sanctions.

(FJR)

Bisnis.com, JAKARTA — Para pengguna Telegram disarankan melakukan pencadangan atau backup data seiring terjadinya skandal penangkapan pemilik platform asal Rusia itu.

Pakar Keamanan Siber, Alfons Tanujaya mengakui bahwa selama ini banyak konten melanggar hukum yang bertebaran di Telegram. Namun, menurutnya kebebasan tersebut secara tidak langsung akan memaksa Telegram membatasi konten negatif di platformnya.

Alfons memperkirakan Telegram akan survive meskipun pemiliknya ditangkap atas tuduhan pembiaran konten negatif di dalam platform.

"Namun, [nantinya] konten negatif jelas akan lebih sulit dibagikan di platform ini," ujar Alfons saat dihubungi, Minggu (25/8/2024).

Dia pun tetap menyarankan para masyarakat umum pengguna Telegram untuk backup data yang dianggap penting. Selain itu pengguna juga disarankan mengaktifkan two factor authentication (TFA) untuk melindungi akun Telegram dari pencurian.

Sebaliknya, dia juga mengingatkan para pengguna yang selama ini memanfaatkan Telegram untuk konten negatif dan aktivitas melanggar hukum untuk mempertimbangkan kembali seiring adanya skandal penangkapan pemilik Telegram. Musababnya, kata Alfons, tidak menutup kemungkinan data rahasia akan bisa diakses pihak berwenang.

"Kalau memiliki data penting di sosial media, termasuk Telegram. Memang disarankan untuk melakukan backup teratur karena tidak ada jaminan bahwa konten kita di platform sosmed akan terlindungi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Pavel Durov, miliarder pendiri dan CEO aplikasi perpesanan Telegram, ditangkap di bandara Bourget di luar Paris pada Sabtu malam, kata TF1 TV dan BFM TV, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.

Telegram, yang sangat berpengaruh di Rusia, Ukraina, dan republik-republik bekas Uni Soviet, menduduki peringkat sebagai salah satu platform media sosial utama setelah Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan WeChat. Ini bertujuan untuk mencapai satu miliar pengguna pada tahun depan.

Durov bepergian dengan jet pribadinya, kata TF1 di situsnya, dan menambahkan bahwa dia telah menjadi sasaran surat perintah penangkapan di Prancis sebagai bagian dari penyelidikan awal polisi.

TF1 mengatakan Durov telah melakukan perjalanan dari Azerbaijan dan ditangkap sekitar pukul 20:00 (18:00 GMT). Durov, yang kekayaannya diperkirakan oleh Forbes sebesar US$15,5 miliar, mengatakan beberapa pemerintah telah berusaha menekannya tetapi aplikasi tersebut, yang kini memiliki 900 juta pengguna aktif, harus tetap menjadi “platform netral” dan bukan “pemain dalam geopolitik”.

Kedutaan Besar Rusia di Prancis mengatakan kepada kantor berita Rusia TASS bahwa pihaknya tidak dihubungi oleh tim Durov setelah laporan penangkapan tersebut, namun pihaknya mengambil langkah "segera" untuk mengklarifikasi situasi tersebut.

Perwakilan Rusia untuk organisasi internasional di Wina, Mikhail Ulyanov, dan beberapa politisi Rusia lainnya dengan cepat menuduh Prancis bertindak sebagai negara diktator.

“Beberapa orang yang naif masih tidak memahami bahwa jika mereka memainkan peran yang lebih atau kurang terlihat dalam ruang informasi internasional, maka tidak aman bagi mereka untuk mengunjungi negara-negara yang bergerak menuju masyarakat yang lebih totaliter,” tulis Ulyanov di X.

Beberapa blogger Rusia menyerukan protes di kedutaan besar Prancis di seluruh dunia pada Minggu siang.

Bisnis.com, JAKARTA — Sosok pendiri dan CEO Telegram, Pavel Durov yang baru saja ditangkap di Bandara Bourget, Prancis pada Sabtu (24/8/2024) malam ternyata memiliki kekayaan fantastis.

Mengacu Forbes Real Time Billionaires pada Minggu (25/8/2024) Pavel Durov merupakan orang terkaya ke-120 di dunia, dengan total harta kekayaan sebesar US$15,5 miliar. Jika dikonversi ke rupiah, maka sebesar Rp241,08 triliun (kurs jisdor Rp15.554 per dolar AS).

Adapun, kekayaan Durov sempat melonjak drastis dari US$3,4 miliar pada 2020 menjadi US$17,2 miliar pada 2021. Kekayaan itu terutama disumbang dari aplikasi perpesanan Telegram, yang memiliki lebih dari 900 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia.

Adapun, Telegram aplikasi yang digunakan secara gratis itu bersaing dengan aplikasi perpesanan seperti WhatsApp milik Facebook.

Pavel Valeryevich Durov merupakan pria kelahiran 10 Oktober 1984. Dia merupakan seorang pengusaha di Prancis-Saint Kitts dan Emirat kelahiran Rusia yang dikenal sebagai pendiri situs jejaring sosial VK dan aplikasi Telegram Messenger.

Dia memperoleh gelar Magister Sains di Universitas Negeri Saint Petersburg pada 2006. Selepas menyelesaikan studinya, Durov bersama kakaknya, Nikolai Durov menciptakan aplikasi VKontakte dengan Ilya Perekopsky, yang kemudian dikenal sebagai VK.

Alhasil, Durov dikenal sebagai "Mark Zuckerberg-nya Rusia" karena dia menciptakan Vkontakte (VK), jaringan sosial terbesar di Rusia, pada usia 22 tahun.

Pada tahun 2018, Pavel, bersama saudaranya Nikolai, mengumpulkan US$1,7 miliar dari investor untuk membuat TON, sebuah sistem blockchain, namun sistem tersebut ditutup setelah SEC melarangnya.

Durov meninggalkan Rusia pada 2014 setelah dia menolak bekerja sama dengan dinas rahasia Rusia dan memberikan data terenkripsi dari pengguna jejaring sosial pertamanya, VK.

Kemudian, Durov memindahkan dirinya dan Telegram ke Dubai pada tahun 2017, dan Durov menjadi warga negara Prancis pada 2021.

Sejak perang Ukraina dimulai pada 2022, Telegram telah menjadi sumber informasi penting, dan banyak disinformasi pula, terkait dengan konflik tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Pavel Durov ditangkap di bandara Bourget di luar Paris pada Sabtu malam, kata TF1 TV dan BFM TV, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.

TF1 dan BFM mengatakan bahwa penyelidikan difokuskan pada kurangnya moderator di Telegram, dan polisi menganggap bahwa situasi ini memungkinkan aktivitas kriminal terus berlanjut di aplikasi perpesanan tersebut.

TF1 mengatakan Durov telah melakukan perjalanan dari Azerbaijan dan ditangkap sekitar pukul 20:00 (18:00 GMT). Kedutaan Besar Rusia di Prancis mengatakan kepada kantor berita Rusia TASS bahwa pihaknya tidak dihubungi oleh tim Durov setelah laporan penangkapan tersebut, namun pihaknya segera mengklarifikasi situasi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pavel Durov, miliarder pendiri dan CEO aplikasi perpesanan Telegram, ditangkap di bandara Bourget di luar Paris pada Sabtu malam, kata TF1 TV dan BFM TV, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.

Telegram, yang sangat berpengaruh di Rusia, Ukraina, dan republik-republik bekas Uni Soviet, menduduki peringkat sebagai salah satu platform media sosial utama setelah Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan WeChat. Ini bertujuan untuk mencapai satu miliar pengguna pada tahun depan.

Berbasis di Dubai, Telegram didirikan oleh Durov kelahiran Rusia. Dia meninggalkan Rusia pada tahun 2014 setelah menolak memenuhi tuntutan pemerintah untuk menutup komunitas oposisi di platform media sosial VK miliknya, yang dia jual.

Durov bepergian dengan jet pribadinya, kata TF1 di situsnya, dan menambahkan bahwa dia telah menjadi sasaran surat perintah penangkapan di Prancis sebagai bagian dari penyelidikan awal polisi.

Melasnir Reuters, TF1 dan BFM mengatakan bahwa penyelidikan difokuskan pada kurangnya moderator di Telegram, dan polisi menganggap bahwa situasi ini memungkinkan aktivitas kriminal terus berlanjut di aplikasi perpesanan tersebut.

Telegram tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters. Kementerian Dalam Negeri dan polisi Prancis tidak memberikan komentar.

Setelah Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada tahun 2022, Telegram telah menjadi sumber utama konten tanpa filter – dan terkadang grafis dan menyesatkan – dari kedua belah pihak tentang perang dan politik seputar konflik tersebut.

Aplikasi ini telah menjadi sarana komunikasi pilihan bagi Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dan para pejabatnya. Kremlin dan pemerintah Rusia juga menggunakannya untuk menyebarkan berita mereka. Ini juga menjadi salah satu dari sedikit tempat di mana orang Rusia dapat mengakses berita tentang perang tersebut.

TF1 mengatakan Durov telah melakukan perjalanan dari Azerbaijan dan ditangkap sekitar pukul 20:00 (18:00 GMT).

Durov, yang kekayaannya diperkirakan oleh Forbes sebesar US$15,5 miliar, mengatakan beberapa pemerintah telah berusaha menekannya tetapi aplikasi tersebut, yang kini memiliki 900 juta pengguna aktif, harus tetap menjadi “platform netral” dan bukan “pemain dalam geopolitik”.

Kedutaan Besar Rusia di Prancis mengatakan kepada kantor berita Rusia TASS bahwa pihaknya tidak dihubungi oleh tim Durov setelah laporan penangkapan tersebut, namun pihaknya mengambil langkah "segera" untuk mengklarifikasi situasi tersebut.

Perwakilan Rusia untuk organisasi internasional di Wina, Mikhail Ulyanov, dan beberapa politisi Rusia lainnya dengan cepat menuduh Prancis bertindak sebagai negara diktator.

“Beberapa orang yang naif masih tidak memahami bahwa jika mereka memainkan peran yang lebih atau kurang terlihat dalam ruang informasi internasional, maka tidak aman bagi mereka untuk mengunjungi negara-negara yang bergerak menuju masyarakat yang lebih totaliter,” tulis Ulyanov di X.

Beberapa blogger Rusia menyerukan protes di kedutaan besar Prancis di seluruh dunia pada Minggu siang.