Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir mendorong adanya investigasi terhadap pegawai Telkom yang terindikasi lalai. Kelalaian tersebut disebut-sebut membuat sistem pusat data nasional (PDN) diserang ransomware.

Erick menegaskan, pihaknya mendorong adanya pembersihan individu yang korupsi dan tidak baik.

"Kan baru indikasi. Saya mendorong yang namanya investigasi audit. Tapi saya tidak mau berpolemik politik, saya bukan orang politik, saya orang profesional. Mendorong pembersihan individu yang korup atau individu yang tidak baik, ya kita dorong," kata Erick di Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7/2024) kemarin.

Imbas bobolnya sistem PDN, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan mundur dari jabatannya. Erick Thohir pun menyatakan, dirinya mendukung kebijakan koreksi yang telah diambil terhadap pihak yang dianggap tidak kompeten.

"Kan kemarin sudah mundur dirjennya dari Kominfo. Saya mendukung kebijakan yang dipakai Pak Hadi untuk mengoreksi semua pihak yang tidak kompeten. Dan itu sesuai arahan Presiden. Pak Budi Ari sudah melakukan. Yang pasti, kita mendukung. Kalau ada yang tidak kompeten, ya kita copot juga," katanya.

Sebagai informasi, Semuel mengatakan dirinya mengajukan pengunduran dirinya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 oleh Brain Chiper.

Sebagai Dirjen Aptika, Semuel merasa memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian kasus peretasan PDNS 2. Karena itu, dia mengambil tanggung jawab moral dengan mengundurkan diri.

"Kejadian ini, bagaimanapun juga, secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai dirjen pengampu secara teknis, jadi saya mengambil tanggung jawab ini dan saya menyatakan harusnya selesai di saya. Ini masalah yang harusnya saya tangani dengan baik, itu adalah alasan," kata Semuel di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (4/7).

Saksikan Live DetikSore:

(acd/das)

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pihaknya mendorong adanya investigasi audit terkait serangan ransomware di PDN. Hal itu sebagai respons atas munculnya kabar yang menyebut pegawai Telkom terindikasi lalai.

Kelalaian itu disebut-sebut membuat sistem pusat data nasional (PDN) diserang ransomware.

"Kan baru indikasi. Saya mendorong yang namanya investigasi audit. Tapi saya tidak mau berpolemik politik, saya bukan orang politik, saya orang profesional. Mendorong pembersihan individu yang korup atau individu yang tidak baik, ya kita dorong," kata Erick di Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Untuk diketahui, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan mundur dari jabatannya imbas insiden tersebut. Erick Thohir pun menyatakan, dirinya mendukung kebijakan koreksi yang telah diambil terhadap pihak yang dianggap tidak kompeten.

"Kan kemarin sudah mundur dirjennya dari Kominfo. Saya mendukung kebijakan yang dipakai Pak Hadi untuk mengoreksi semua pihak yang tidak kompeten. Dan itu sesuai arahan Presiden. Pak Budi Ari sudah melakukan. Yang pasti, kita mendukung. Kalau ada yang tidak kompeten, ya kita copot juga," katanya.

Sebagai informasi, Semuel mengatakan dirinya mengajukan pengunduran dirinya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 oleh Brain Chiper.

Sebagai Dirjen Aptika, Semuel merasa memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian kasus peretasan PDNS 2. Karena itu, dia mengambil tanggung jawab moral dengan mengundurkan diri.

"Kejadian ini, bagaimanapun juga, secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai dirjen pengampu secara teknis, jadi saya mengambil tanggung jawab ini dan saya menyatakan harusnya selesai di saya. Ini masalah yang harusnya saya tangani dengan baik, itu adalah alasan," kata Semuel di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (4/7).

(acd/das)

Jakarta: Sebanyak 47 layanan atau aplikasi milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terdampak peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Kementerian Komunikasi dan Informatika. Salah satu layanan terdampak adalah Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K).

Sebanyak 853.390 orang telah mendaftar KIP-K 2024 sebelum PDNS diretas. Data pendaftar terancam sebab, Kemendikbudristek tak memiliki back-up datanya.

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, mengatakan data yang tersedia hanya dalam bentuk spreadsheet. Namun, dia menjelaskan rinci isi dalam spreadsheet tersebut.
"Jadi, 853.390 orang pendaftar KIP data dalam spreadsheet-nya tersedia. Tetapi lampiran-lampirannya yang memang tidak ada di dalam backup," kata Suharti dalam RDP Eselon I Kemendikbudristek di Komisi X DPR RI dikutip Rabu, 10 Juli 2024.

Suharti menyebut pihaknya sudah mengirimkan surat kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi termasuk mahasiswa pendaftar dan penerima KIP-K untuk melakukan pembaruan data. Pendaftar KIP-K mesti segera mengunggah ulang lampiran yang diperlukan.

"Lampiran itu kira-kira isinya seperti untuk klaim akun mereka, lampiran yang menunjukkan bahwa mereka adalah mahasiswa yang tidak mampu untuk dievaluasi perguruan tinggi. Kemudian, bukti listrik dan sebagainya yang selama ini memang digunakan perguruan tinggi," papar Suharti.

Kemendikbudristek meminta 853.393 orang yang sudah melakukan pendaftaran KIP Kuliah 2024 sebelum sistem mengalami kendala, untuk mengakses sistem KIP Kuliah melalui laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/ per tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024.

Pendaftar mesti melakukan reclaim akun KIP Kuliah masing-masing menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Kemudian, mengunggah kembali dokumen dan data dukung pendaftaran KIP Kuliah.

Sementara itu, bagi yang akan mendaftar KIP Kuliah 2024 dan belum pernah melakukan pendaftaran sebelumnya, pendaftaran KIP Kuliah 2024 akan dibuka kembali mulai 29 Juli sampai dengan 31 Oktober 2024.

Baca juga: PDN Diretas, Kampus Diminta Indentifikasi dan Verifikasi Data Mahasiswa KIP-K Ongoing

(REN)