KOMPAS.com - Operasional Pusat Data Nasional (PDN) bakal mundur dari rencana awal yang ditargetkan pada Januari 2025.

Hal ini diungkap Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam rapat kerja perdana dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

"Untuk PDN memang kami perlu sampaikan dari sekarang kemungkinan ada keterlambatan dari rencana di bulan Januari operasional," ujar Meutya.

Meutya tidak mengungkap alasan atau faktor yang membuat operasional PDN terlambat. Pun, belum ada estimasi waktu yang baru terkait jadwal operasional PDN tahun depan.

Meutya hanya mengatakan bahwa kemungkinan keterlambatan tersebut membuat pihak Komdigi mempersiapkan langkah-langkah mitigasi.

Salah satunya memperpanjang operasional Pusat Data Nasional Sementara alias PDNS. PDNS ini sempat diserang ransomware pada akhir Juni, sehingga membuat beberapa layanan publik lumpuh, salah satu yang terparah adalah layanan keimigrasian di bandara.

Menteri Komdigi perempuan pertama ini turut meminta tambahan anggaran untuk perpanjangan anggaran operasional PDNS, karena sebelumnya tidak diperhitungkan untuk perpanjangan.

"Kami mungkin akan memohon kepada Komisi I untuk PDNS. Kemarin anggarannya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS dengan asumsi kami percaya diri PDN-nya selesai. Namun tampaknya akan ada keterlambatan," kata Meutya.

Satu PDN di Cikarang, lainnya rahasia

Meutya mengatakan bahwa saat ini terdapat satu lokasi PDN yang berada di Cikarang, Jawa Barat. PDN tersebut akan diserahterimakan dari pengembang ke Kementerian Komdigi pada akhir Desember 2024.

Tahun lalu, Kominfo berharap PDN di Cikarang, bisa rampung sebelum Oktober tahun 2024. Namun, ternyata molor juga.

Ke depannya, kata Meutya, lokasi Pusat Data Nasional tidak mungkin diungkap ke publik. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional (national interest). Selain itu, keputusan ini juga diambil mengingat lokasi PDN yang bersifat "rawan".

"Kita sudah tahu posisi satu itu ada di Cikarang. Berikutnya kami mohon izin Pak Ketua dan para pimpinan untuk posisi data nasional lainnya nanti tidak mungkin kita sampaikan ke publik. Jadi untuk Komisi I saja nanti mungkin bisa kita jelaskan," ucap Meutya.

Meski disebut akan dirahasiakan, sebelumnya pada September 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan, pemerintah sedang membangun tiga pusat data nasional (PDN) di tiga lokasi berbeda, yaitu Cikarang, Batam, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebagaimana dilansir KompasTekno dari Antara News, Rabu (6/11/2024), pembangunan PDN merupakan program pemerintah demi menyiapkan fasilitas untuk menjalankan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Proyek ini diharapkan bisa mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia demi kepentingan negara, bukan swasta atau perorangan.

Selain itu, pembangunan PDN merupakan upaya untuk melakukan efisiensi pengelolaan data center yang kini tersebar di 2.700 pusat data. Sebab, setiap lembaga pemerintah menyiapkan fasilitas pusat data sendiri, sehingga terjadi pemborosan.

SELAMA satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dimulai pada periode pertama 2014-2019 hingga periode kedua 2019-2024, Indonesia telah mengalami transformasi digital yang tidak hanya menyentuh sektor-sektor strategis, tetapi juga mengubah kehidupan sehari-hari masyarakat dari desa hingga kota.

Di pelosok pedesaan, internet kini tak lagi menjadi barang langka. Akses yang lebih merata telah memungkinkan petani untuk menjual hasil bumi mereka secara daring, sementara di kota-kota besar, transformasi digital telah mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi.

Dari peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan berbasis digital hingga berkembangnya ekonomi kreatif yang dipicu oleh e-commerce, transformasi ini telah membawa Indonesia ke era baru yang lebih terkoneksi dan inklusif. Digitalisasi tidak lagi sekadar mimpi, tetapi realitas yang kini dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, dari Sabang hingga Merauke.

Di jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), kami telah menyaksikan dan bersyukur menjadi bagian dari perjalanan menakjubkan ini. Fondasi yang kuat untuk transformasi digitalisasi di Indonesia telah dibangun. Ini merupakan prestasi yang tidak hanya membanggakan, tapi juga membuka peluang besar bagi kemajuan bangsa di masa depan.

Salah satu pencapaian paling signifikan sepanjang satu dekade ini adalah peningkatan kecepatan internet. Dari kecepatan rata-rata 2,5 Mbps pada 2014, kita telah berhasil meningkatkannya hingga 25 Mbps saat ini. Lebih dari sekadar angka, ini adalah peningkatan 10 kali lipat yang telah mengubah cara masyarakat kita bekerja, belajar, dan berinteraksi.

Peningkatan kecepatan internet ini sejalan dengan pertumbuhan penetrasi internet di Indonesia. Berdasarkan data yang dipublikasi Kemenkominfo bersama Katadata pada September 2024, penetrasi internet di Indonesia meningkat signifikan dari 34,9 persen pada 2024 menjadi 77,02 persen pada 2022. Ini berarti lebih dari tiga perempat penduduk Indonesia kini memiliki akses internet.

Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan alokasi spektrum frekuensi radio. Pada 2014, total spektrum yang dialokasikan hanya sebesar 294 MHz. Namun, pada 2024, alokasi ini telah meningkat hampir lima kali lipat menjadi 1.372 MHz. Peningkatan ini mencakup berbagai rentang frekuensi, termasuk band 2.300 MHz yang mengalami kenaikan dari 30 MHz menjadi 190 MHz.

Melihat ke depan, Kemenkominfo terus berupaya memenuhi kebutuhan industri telekomunikasi. Hingga 2026, industri membutuhkan tambahan spektrum frekuensi selebar 1.310 megahertz. Penambahan ini diperlukan untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan seluler, termasuk untuk teknologi 5G, serta memenuhi permintaan layanan internet yang terus meningkat di masyarakat.

Namun, kami tidak ingin berhenti di sini. Kami memiliki target ambisius untuk mencapai kecepatan 100 Mbps dalam lima tahun ke depan. Ini bukan sekadar mimpi, melainkan juga komitmen kami untuk terus mendorong Indonesia ke garis depan revolusi digital global.

Pemerataan akses internet ke setiap sudut Nusantara

Transformasi digital tidak hanya soal kecepatan internet. Di bawah arahan Presiden Jokowi, Kemenkominfo juga fokus pada pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. Proyek Palapa Ring yang telah kami selesaikan adalah bukti nyata komitmen ini.

Jaringan serat optik sepanjang 12.229 kilometer itu telah menghubungkan 57 kabupaten/kota, termasuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Selain itu, kami juga telah mengimplementasikan jaringan 5G di 56 kota dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini merupakan langkah besar dalam meningkatkan kualitas dan kecepatan koneksi internet, membuka peluang baru bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital.

Meski demikian, pemerataan akses internet di seluruh Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Setiap wilayah memiliki tantangan uniknya masing-masing, terutama di daerah, seperti Papua, yang menjadi fokus perhatian kami dalam upaya digitalisasi nasional.

Kami menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Kondisi geografis Papua yang terdiri dari pegunungan, hutan lebat, dan wilayah terpencil membuat pembangunan infrastruktur menjadi begitu menantang. Luasnya wilayah Papua, yang hampir tiga kali lipat Pulau Jawa, dengan penduduk yang tersebar, menambah kompleksitas pekerjaan kami.

Kami juga menghadapi tantangan keamanan yang serius. Pada 2022, misalnya, terjadi penembakan terhadap delapan pahlawan telekomunikasi di Kabupaten Puncak saat mereka sedang melakukan pembangunan proyek menara Palapa Ring. Tantangan serupa terus kami hadapi bahkan pada tahun berikutnya.

Meski demikian, komitmen kami untuk menyediakan konektivitas di seluruh pelosok negeri tidak pernah surut. Melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Kemenkominfo telah bekerja keras membangun infrastruktur BTS 4G di wilayah desa/kelurahan 3T. Upaya ini telah membuahkan hasil yang signifikan.

Data menunjukkan peningkatan yang luar biasa dalam penyediaan BTS 4G oleh Bakti Kemenkominfo. Dari hanya 5 BTS pada 2015, jumlahnya meningkat secara eksponensial mencapai 6.672 BTS pada 2023. Pencapaian ini merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menjembatani kesenjangan digital di seluruh Indonesia.

Yang menarik, pada Juni 2024, tercatat sedikit penurunan jumlah BTS menjadi 6.663 unit. Namun, ini justru menunjukkan keberhasilan program kami. Penurunan ini terjadi karena beberapa desa/kelurahan sasaran telah berhasil menarik minat operator seluler komersial untuk menyediakan layanan di wilayah mereka sehingga mengurangi kebutuhan akan BTS Bakti.

Hal itu adalah indikator positif bahwa upaya pemerataan akses telekomunikasi kami telah membuka peluang bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terlayani.

Selain tantangan geografis dan keamanan, kami masih harus menghadapi tindakan vandalisme terhadap infrastruktur yang telah ada. Ini menjadi tantangan berkelanjutan dalam menjaga keberlangsungan layanan.

Namun, melalui kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri, kami terus berupaya memastikan bahwa tidak ada satu pun wilayah Indonesia yang tertinggal dalam revolusi digital ini. Kami juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga dan memanfaatkan infrastruktur digital sebagai fasilitas bersama yang akan membawa manfaat bagi seluruh warga.

Transformasi digital layanan publik

Selain pembangunan infrastruktur digital, Kemenkominfo juga berkomitmen untuk mentransformasi cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat melalui digitalisasi layanan publik.

Implementasi e-government, seperti pengadopsian cloud computing, big data analytics, artificial intelligence, dan internet of things, serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah mengubah wajah birokrasi Indonesia, membawa kita satu langkah lebih dekat pada pemerintahan yang efisien dan transparan.

Implementasi itu tidak hanya mengubah cara kerja birokrasi, tetapi juga mempercepat transformasi digital di pemerintahan, serta membuat pengambilan keputusan dapat lebih cepat dan tepat sasaran. Kita juga dapat mengatasi masalah perbedaan data antar-instansi dan mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif dan efisien.

Perjalanan transformasi digital pemerintah Indonesia dimulai sejak 2003 dengan konseptualisasi e-government. Namun, langkah besar diambil pada 2018 ketika pemerintah mewajibkan seluruh instansi untuk menerapkan SPBE. Pandemi pada 2022 semakin mempercepat proses ini, mendorong pemerintah untuk menciptakan keterpaduan sektor digital.

Kini, kami tengah mengembangkan INA Digital, sebuah sistem yang telah diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada Mei 2024.

INA Digital merupakan evolusi dari SPBE yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh layanan publik digital. Sistem ini terdiri dari empat komponen utama, yaitu Layanan Publik Terintegrasi, Infrastruktur Publik Digital, Portal Layanan Publik, dan Portal Administrasi Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung transformasi ini, Kemenkominfo telah menghadirkan interoperabilitas bagi 2.700 ruang server dan 24.000 aplikasi yang dikelola oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ini merupakan langkah besar dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terpadu dan efisien.

Salah satu contoh nyata transformasi ini adalah digitalisasi pembuatan e-KTP. Dulu, proses ini memakan waktu berhari-hari. Kini, berkat digitalisasi, proses yang sama bisa selesai dalam hitungan menit. Ini tidak hanya tentang kecepatan, tapi juga tentang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Lebih jauh lagi, SPBE juga menjadi fondasi dalam mewujudkan konsep smart city. Kemenkominfo telah melakukan pendampingan smart city kepada 251 kabupaten/kota sejak 2017 hingga 2024. Ini merupakan bagian dari Gerakan Menuju 100 Smart City, yang bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kota.

Pusat Data Nasional (PDN) juga menjadi tulang punggung dari transformasi digital pemerintahan ini. Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data terintegrasi, menjamin keamanan data, mencegah duplikasi, serta memberikan dukungan teknis kepada instansi pemerintah dalam penggunaan data.

Sesuai mandat yang diterima, Kemenkominfo sedang dalam proses membangun tiga PDN di lokasi strategis. PDN pertama berlokasi di Cikarang, yang saat ini telah mencapai progres pembangunan 85 persen dan ditargetkan beroperasi pada awal 2025. Selain itu, kami juga sedang membangun PDN kedua di Batam dengan target penyelesaian pada 2028.

PDN ketiga direncanakan akan dibangun di IKN. Saat ini, proyek ini masih dalam tahap kajian studi kelayakan (feasibility studies) dan ditargetkan selesai pembangunannya pada akhir 2029.

Sambil menunggu pembangunan PDN selesai, sejak 2020 Kemenkominfo telah menginisiasi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). PDNS ini dioperasikan melalui kerja sama dengan pihak ketiga dari sektor swasta, berdasarkan skema pengadaan lelang. Beberapa PDNS telah beroperasi, salah satunya berlokasi di Surabaya dan Serpong.

Perlu dicatat bahwa keamanan dan kerahasiaan lokasi pusat data menjadi prioritas utama kami. Berdasarkan studi dari berbagai negara, kami menyadari bahwa lokasi spesifik PDN sebaiknya tidak dipublikasikan demi alasan keamanan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya kami untuk melindungi aset digital nasional yang kritis.

PDN, implementasi SPBE, dan inisiatif smart city adalah ekosistem digital pemerintahan komprehensif yang sedang dibangun. Tujuan akhirnya adalah menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Digitalisasi juga telah membuka peluang besar terhadap perekonomian, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dengan akses internet yang lebih baik, mereka kini dapat dengan mudah menjangkau pasar lebih luas, mengakses informasi penting, dan melakukan transaksi lebih efisien. Ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang signifikan di Indonesia. Begitu juga di bidang pendidikan dan kesehatan.

Perlindungan data dan keamanan siber

Seiring dengan kemajuan digital, kami juga memberikan perhatian besar pada aspek keamanan. Skor Indeks Keamanan Data Indonesia telah meningkat signifikan dari 19 pada 2018 menjadi 64 pada 2023.

Dengan raihan tersebut, Indonesia berada di peringkat 49 dari 176 negara terkait Indeks Keamanan Data. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi data dan privasi warga negara.

Langkah-langkah yang kami ambil untuk meningkatkan indeks skor keamanan data ini meliputi beberapa aspek penting. Pertama, kami telah memperkuat regulasi terkait peningkatan perlindungan data pribadi, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada 20 September 2022

Kedua, kami terus meningkatkan kapasitas infrastruktur keamanan, khususnya melalui optimalisasi PDN sesuai dengan standar keamanan internasional. Ini menjadi krusial mengingat serangan siber bisa mencapai puluhan ribu, bahkan jutaan per hari. Bahkan, di Kemenkominfo saja, kami menghadapi sekitar 10.000 serangan siber setiap harinya.

Ketiga, kami telah mengembangkan Computer Emergency Response Team (CERT) di sektor publik dan privat. Ini penting karena pengelola data pribadi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan data, tidak hanya mengandalkan Kemenkominfo.

Keempat, kami meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keamanan siber. Ini termasuk menangani insiden-insiden seperti serangan terhadap situs berita setelah mereka memberitakan tentang isu-isu sensitif, seperti judi online (judol).

Dalam rangka implementasi Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi, kami sedang mempersiapkan dua rancangan peraturan pelaksana. Yang pertama adalah Peraturan Presiden tentang Lembaga Pengawas Data Pribadi (LPDP). LPDP memiliki fungsi perumusan kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum administratif terkait perlindungan data pribadi.

Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah tentang ketentuan pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi. Saat ini, kedua rancangan ini sedang dalam pembahasan di internal pemerintah, melibatkan berbagai instansi seperti Bappenas dan Sekretariat Negara.

Kami menyadari bahwa keamanan siber dan perlindungan data pribadi adalah isu yang terus berkembang. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mengoptimalkan upaya termasuk melalui peningkatan kapasitas SDM dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari sektor publik maupun swasta.

Dengan langkah-langkah ini, kami berharap dapat membangun ekosistem digital yang aman dan tepercaya, sehingga masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan teknologi digital dengan nyaman dan percaya diri.

Selain itu, kami juga telah menginisiasi Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) untuk meningkatkan kesadaran dan kecakapan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara aman dan bertanggung jawab. Ini merupakan langkah penting dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan produktif.

Berbicara tentang ekosistem digital, kami juga telah menyelesaikan regulasi Publisher Right. Ini merupakan tonggak penting bagi jurnalisme di era digital. Melalui Perpres Publisher Rights, kami berupaya memastikan bahwa para penerbit dan jurnalis mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam ekosistem media yang semakin dikuasai oleh platform-platform digital.

Dalam menyusun kebijakan tersebut , kami melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pendekatan yang inklusif dan komprehensif. Penting untuk dicatat bahwa regulasi ini tidak berlaku bagi content creator individu, melainkan berfokus pada perlindungan media konvensional yang sering kali menghadapi tantangan berat di era digital.

Kami sangat berhati-hati untuk tidak mengintervensi kebebasan pers dalam implementasi kebijakan ini. Tujuan utamanya adalah mendukung keberlangsungan media konvensional tanpa mengorbankan independensi mereka yang sangat krusial bagi demokrasi kita.

Dengan kebijakan Publisher Rights ini, kami berharap dapat mendukung jurnalisme berkualitas dan berkelanjutan di era digital. Kemenkominfo berkomitmen untuk terus memperhatikan perlindungan hak-hak digital, termasuk hak penerbit dalam ekosistem media online yang terus berkembang

Lindungi masyarakat dengan berantas judol

Dalam upaya menciptakan ruang digital yang sehat, Kemenkominfo juga terus berusaha melakukan moderasi konten, terutama konten-konten negatif, termasuk situs dan platform yang terkait judol. Tujuannya untuk menurunkan akses masyarakat terhadap judol yang sangat merusak.

Sejak 17 Juli 2023 hingga 6 Oktober 2024, kami telah melakukan pemutusan akses terhadap 3,7 juta konten judol. Upaya ini terus berlanjut, dengan penambahan sekitar 400.000 konten yang diblokir setiap bulannya.

Selain itu, kami juga telah menangani 31.812 sisipan halaman judol pada situs lembaga pemerintah dan 31.751 sisipan halaman judi pada lembaga pendidikan, sekolah, dan kampus.

Kami ingin menekankan bahwa judol adalah penipuan terbesar bagi masyarakat. Ini bukan hanya masalah hukum, melainkan juga masalah sosial dan ekonomi yang serius. Judol meremukkan daya beli masyarakat, merusak ekonomi keluarga, dan pada akhirnya, berdampak negatif pada ekonomi negara.

Dalam upaya pemberantasan ini, kami berkolaborasi dengan berbagai lembaga. Kami bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan pemblokiran rekening dan akun e-wallet yang terkait dengan transaksi judol.

Kami juga telah membentuk satuan tugas bersama dengan 11 asosiasi dan perhimpunan sistem pembayaran nasional untuk mengorkestrasi upaya-upaya pembatasan judol secara lebih masif.

Upaya-upaya ini telah membuahkan hasil. Menurut data PPATK, akses masyarakat terhadap judol menurun hingga 50 persen pada Juli 2024. Jumlah deposit masyarakat pada situs terlarang ini turun 34,49 persen dan perputaran uang judol berkurang dari Rp 400 triliun menjadi Rp 297 triliun.

Kami memiliki strategi jangka panjang yang terbagi dalam tiga tingkat, yaitu hulu, tengah, dan hilir.

Di tingkat hulu, kami fokus pada pencegahan masif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di tingkat menengah, kami mengoptimalkan moderasi konten dengan berbagai terobosan. Dan di tingkat hilir, kami melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Kami juga terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa judol adalah penipuan dan tidak akan membawa keuntungan. Melalui upaya-upaya ini, kami berharap dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif judol dan menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan produktif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menatap Indonesia Digital 2045

Pencapaian selama satu dekade ini hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju Indonesia Digital. Inilah rancangan teknokratis mengenai visi Indonesia Digital untuk 2045. Visi ini menjadi enabler untuk Indonesia Maju melalui digitalisasi.

Bukan sekadar mimpi, Visi Indonesia Digital 2045 adalah rencana ambisius tapi realistis untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan digital terdepan di Asia. Kami melihat digitalisasi tidak hanya sebagai tujuan, tetapi sebagai alat untuk mencapai kemajuan di berbagai sektor.

Tiap langkah yang kami upayakan dalam satu dekade dan target-target lainnya adalah usaha mewujudkan visi ini.

Saat ini dan ke depan, kami akan fokus pada adopsi teknologi terkini, seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, cloud computing, dan data analitik. Teknologi-teknologi ini akan menjadi penggerak utama dalam mentransformasi layanan publik, meningkatkan efisiensi pemerintahan, dan mendorong inovasi di sektor swasta.

Ingat, digitalisasi ini ada enabler-nya. Jadi Kemenkominfo terus berupaya menunjukkan akselerasi penguatan.

Transformasi digital ini krusial untuk meningkatkan daya saing nasional, membantu Indonesia keluar dari middle income trap, dan menjadikan negara kita pemain global dalam ekonomi digital.

Visi Indonesia Digital 2045 menjadi panduan kami dalam setiap kebijakan dan program. Kami berkomitmen mengakselerasi agenda digitalisasi nasional, memastikan setiap langkah membawa kita lebih dekat pada tujuan Indonesia Maju.

Dengan fondasi yang kuat ini, kita tidak hanya sekadar mengejar, tetapi juga memimpin dalam perlombaan digital global. Visi Indonesia Digital 2045 bukanlah mimpi yang jauh, melainkan kenyataan yang sedang kita bangun bersama untuk masa depan yang lebih baik dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

JAKARTA - Pekan lalu Google mengumumkan rencana investasinya untuk membangun pusat data dan cloud di Thailand dan Malaysia. Total investasi yang dikeluarkan mencapai lebih dari USD3 miliar (Rp47 triliun) selama enam tahun ke depan.

Langkah ini menunjukkan komitmen Google untuk memperkuat kehadirannya di Asia Tenggara dan bersaing dengan para rivalnya seperti AWS, Microsoft, dan perusahaan data lokal seperti Singtel dan ST Telemedia Global Data Centers. Sayangnya, sebagai negara dengan pengguna internet terbesar di Asia Tenggara, Indonesia justru dilewatkan.

Mengapa Thailand dan Malaysia?

1. Pertumbuhan Ekonomi Digital

Thailand dan Malaysia merupakan dua negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat di Asia Tenggara. Hal ini didorong oleh peningkatan penetrasi internet, adopsi teknologi cloud computing, dan perkembangan AI yang semakin masif.

2. Kebutuhan akan Infrastruktur Digital yang Handal

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital, kebutuhan akan infrastruktur digital yang handal juga semakin meningkat. Pusat data dan cloud akan memudahkan organisasi sektor publik, UKM, startup, dan perusahaan besar untuk mengakses layanan cloud computing dan AI dari Google.

3. Regulasi dan Kepatuhan Data

Cloud region lokal memungkinkan pelanggan untuk memenuhi standar keamanan, residensi data, dan kepatuhan tinggi, termasuk persyaratan penyimpanan data spesifik. Hal ini sangat penting bagi organisasi dan perusahaan yang beroperasi di negara-negara dengan regulasi data ketat.

Investasi di Thailand

Google akan menginvestasikan USD1 miliar (Rp15,7 triliun) untuk membangun pusat data pertamanya di provinsi Chonburi, Thailand, dan Google Cloud Region di Bangkok. Investasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Thailand.

"Investasi Google di pusat data dan cloud region di Chonburi dan Bangkok, masing-masing, ditambah dengan keahlian Thailand yang semakin berkembang dalam cloud computing dan AI, sangat selaras dengan Kebijakan Cloud First nasional kami," kata Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra.

Investasi di Malaysia

Google juga akan menginvestasikan USD2 miliar (Rp31,4 triliun) untuk membangun pusat data dan cloud region pertamanya di Malaysia. Investasi ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Malaysia.

"Fasilitas ini tidak hanya akan memberdayakan industri manufaktur dan jasa kami - terutama usaha kecil dan menengah (UKM) - untuk memanfaatkan teknologi canggih seperti AI dan cloud computing, tetapi juga meningkatkan kapasitas industri kami untuk naik ke rantai nilai global," kata Utama Zafrul Aziz, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia.

Persaingan dengan Microsoft dan OpenAI

Investasi Google di bidang AI juga merupakan respons terhadap persaingan yang semakin ketat dengan Microsoft dan OpenAI. Meskipun Google mendominasi pasar mesin pencari, perusahaan semakin merasakan ancaman dari kebangkitan alat AI generatif seperti ChatGPT (OpenAI) dan Perplexity (mesin pencari berbasis AI).

Bagaimana dengan Indonesia?

Sayangnya, dengan pengguna internet terbesar di Asia Tenggara, Indonesia justru melewatkan kesempatan investasi dari Google. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya sudah melakukan diskusi dengan platform digital Google membahas potensi investasi perusahaan teknologi tersebut di Indonesia khususnya untuk investasi pusat data.

?Kita lagi bicarakan ya, mungkin ada data center nanti, kita liat nanti, kita tunggu," kata Budi di Jakarta, pekan lalu.

Meski tidak berbicara banyak Budi mengatakan pihaknya terus mendorong agar perusahaan-perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia dapat berkontribusi terhadap transformasi digital nasional.

Memang, tidak hanya infrastruktur pilar transformasi digital lain seperti talenta digital juga penting dikembangkan. Namun, tetap saja pembangunan pusat data Google di Indonesia dengan investasi yang sangat besar memiliki dampak yang jauhlebihbesar.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika mewaspadai sistem 503 instansi terganggu, karena anggaran operasional Pusat Data Nasional Sementara kurang tahun ini dan tahun depan.

“Kurangnya anggaran Pusat Data Nasional Sementara berisiko pada layanan komputasi awan atau cloud pemerintah yang melayani 503 instansi dengan lebih dari 11 ribu aset pemerintah berupa virtual machine yang berujung pada layanan publik atau administrasi pemerintah,” ujar Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin (23/9).

Nezar Patria menyebutkan, kebutuhan anggaran total operasional Pusat Data Nasional Sementara tahun ini Rp 542 miliar. Anggaran yang tersedia saat ini Rp 257 miliar.

“Operasional Pusat Data Nasional Sementara selama Oktober – Desember belum memiliki anggaran,” kata Nezar.

Kebutuhan anggaran untuk Pusat Data Nasional Sementara tahun depan Rp 486 miliar. Akan tetapi, anggaran yang tersedia baru 5,6% atau Rp 27 miliar.

Menurut dia, Pusat Data Nasional Sementara itu semestinya menjadi prioritas dalam hal anggaran. Jika tidak, maka penganggaran infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE dikembalikan kepada kementerian/lembaga/pemerinta daerah, sehingga bisa menimbulkan inefisiensi anggaran hingga triliunan rupiah.

“Dalam hemat kami, ini bisa mengganggu implementasi program SPBE dan Satu Data Indonesia,” kata Nezar.

Kominfo dan Telkom saat ini mengelola tiga Pusat Data Nasional Sementara dan cadangan, di antaranya:

1. Pusat Data Nasional Sementara 1 di Serpong, Tangerang Selatan
2. Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya
3. Pusat Data Cadangan di Batam

Pusat Data Nasional Sementara tersebut menyediakan layanan sebagai berikut:

• Penyediaan layanan Government Cloud Computing, ekosistem PDN yang disediakan oleh Kominfo
• Integrasi dan konsolidasi pusat data Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) ke Pusat Data Nasional
• Penyediaan platform proprietary dan Open Source Software guna mendukung penyelenggaraan aplikasi umum atau khusus SPBE
• Penyediaan teknologi yang mendukung bigdata dan artificial intelligence bagi IPPD

Pusat Data Nasional Sementara memiliki kapasitas RAM 1.400 Gigabit dan storage 1,3 petabit atau 1,3 juta Gigabit, serta CPU atau prosesor 860 cores.

Pusat Data Nasional Sementara kekurangan anggaran untuk operasional. Salah satunya sempat mengalami insiden kebocoran data pada Juni, oleh grup hacker Brain Cipher Ransomware.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika atau Wamenkominfo Nezar Patria menyebutkan, kebutuhan anggaran total operasional Pusat Data Nasional Sementara tahun ini Rp 542 miliar. Anggaran yang tersedia saat ini Rp 257 miliar.

“Operasional Pusat Data Nasional Sementara selama Oktober – Desember belum memiliki anggaran,” kata Nezar dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin (23/9).

Kebutuhan anggaran untuk Pusat Data Nasional Sementara tahun depan Rp 486 miliar. Akan tetapi, anggaran yang tersedia baru 5,6% atau Rp 27 miliar.

Menurut dia, Pusat Data Nasional Sementara itu semestinya menjadi prioritas dalam hal anggaran. Jika tidak, maka penganggaran infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE dikembalikan kepada kementerian/lembaga/pemerinta daerah, sehingga bisa menimbulkan inefisiensi anggaran hingga triliunan rupiah.

“Dalam hemat kami, ini bisa mengganggu implementasi program SPBE dan Satu Data Indonesia,” kata Nezar.

Kominfo dan Telkom saat ini mengelola tiga Pusat Data Nasional Sementara dan cadangan, di antaranya:

1. Pusat Data Nasional Sementara 1 di Serpong, Tangerang Selatan
2. Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya
3. Pusat Data Cadangan di Batam

Pusat Data Nasional Sementara tersebut menyediakan layanan sebagai berikut:

1. Penyediaan layanan Government Cloud Computing, ekosistem PDN yang disediakan oleh Kominfo
2. Integrasi dan konsolidasi pusat data Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) ke Pusat Data Nasional
3. Penyediaan platform proprietary dan Open Source Software guna mendukung penyelenggaraan aplikasi umum atau khusus SPBE
4. Penyediaan teknologi yang mendukung bigdata dan artificial intelligence bagi IPPD

Pusat Data Nasional Sementara memiliki kapasitas RAM 1.400 Gigabit dan storage 1,3 petabit atau 1,3 juta Gigabit, serta CPU atau prosesor 860 cores.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi sebelumnya menyampaikan, Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya memiliki fasilitas backup data berkapasitas 5.709 virtual machine. Sebanyak 28,5% atau 1.630 VM sudah terpakai.

Infrastruktur tersebut sempat mengalami kebocoran data dan serangan siber selama Juni - Juli. Pemerintah baru bisa mendapatkan akses ke Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya setelah mendapatkan kunci gratis dari hacker Brain Cipher Ransomware pada 3 Juli.

Sementara itu, Pemerintah berencana membangun empat Pusat Data Nasional, namun pembangunan di Labuan Bajo dibatalkan. Berikut tiga lokasi Pusat Data Nasional yang akan dibangun:

1. Greenland International Industrial Center atau GIIC, Cikarang, Jawa Barat
2. Batam
3. Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur

Pusat Data Nasional Sementara kekurangan anggaran untuk operasional. Salah satunya sempat mengalami insiden kebocoran data pada Juni, oleh grup hacker Brain Cipher Ransomware.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika atau Wamenkominfo Nezar Patria menyebutkan, kebutuhan anggaran total operasional Pusat Data Nasional Sementara tahun ini Rp 542 miliar. Anggaran yang tersedia saat ini Rp 257 miliar.

“Operasional Pusat Data Nasional Sementara selama Oktober – Desember belum memiliki anggaran,” kata Nezar dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin (23/9).

Kebutuhan anggaran untuk Pusat Data Nasional Sementara tahun depan Rp 486 miliar. Akan tetapi, anggaran yang tersedia baru 5,6% atau Rp 27 miliar.

Menurut dia, Pusat Data Nasional Sementara itu semestinya menjadi prioritas dalam hal anggaran. Jika tidak, maka penganggaran infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE dikembalikan kepada kementerian/lembaga/pemerinta daerah, sehingga bisa menimbulkan inefisiensi anggaran hingga triliunan rupiah.

“Dalam hemat kami, ini bisa mengganggu implementasi program SPBE dan Satu Data Indonesia,” kata Nezar.

Kominfo dan Telkom saat ini mengelola tiga Pusat Data Nasional Sementara dan cadangan, di antaranya:

1. Pusat Data Nasional Sementara 1 di Serpong, Tangerang Selatan
2. Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya
3. Pusat Data Cadangan di Batam

Pusat Data Nasional Sementara tersebut menyediakan layanan sebagai berikut:

1. Penyediaan layanan Government Cloud Computing, ekosistem PDN yang disediakan oleh Kominfo
2. Integrasi dan konsolidasi pusat data Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) ke Pusat Data Nasional
3. Penyediaan platform proprietary dan Open Source Software guna mendukung penyelenggaraan aplikasi umum atau khusus SPBE
4. Penyediaan teknologi yang mendukung bigdata dan artificial intelligence bagi IPPD

Pusat Data Nasional Sementara memiliki kapasitas RAM 1.400 Gigabit dan storage 1,3 petabit atau 1,3 juta Gigabit, serta CPU atau prosesor 860 cores.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi sebelumnya menyampaikan, Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya memiliki fasilitas backup data berkapasitas 5.709 virtual machine. Sebanyak 28,5% atau 1.630 VM sudah terpakai.

Infrastruktur tersebut sempat mengalami kebocoran data dan serangan siber selama Juni - Juli. Pemerintah baru bisa mendapatkan akses ke Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya setelah mendapatkan kunci gratis dari hacker Brain Cipher Ransomware pada 3 Juli.

Sementara itu, Pemerintah berencana membangun empat Pusat Data Nasional, namun pembangunan di Labuan Bajo dibatalkan. Berikut tiga lokasi Pusat Data Nasional yang akan dibangun:

1. Greenland International Industrial Center atau GIIC, Cikarang, Jawa Barat
2. Batam
3. Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membangun tiga Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Batam, hingga di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan tiga PDN yang akan dibangun itu bakal beroperasi melalui Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
"Kami akan tingkatkan keamanan data melalui penerapan enkripsi tingkat lanjut dan pengamanan berlapis," kata Hadi saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta dilansir dari Antara Senin (23/9/2024)

Mantan Panglima TNI tersebut mengatakan PDN dirancang untuk memperkuat kapasitas data dan mengonsolidasikan pembangunan nasional agar lebih efisien dan terpusat.
Pembangunan PDN itu, kata dia, menggunakan skema soft loan atau pinjaman lunak kepada sejumlah negara lain.
Sejauh ini, menurutnya pembangunan PDN yang berlokasi di Cikarang sudah mencapai 83% dan ditargetkan beroperasi pada 2026. Sedangkan pembangunan PDN di Batam sudah mencapai tahap proses penentuan konsultan pengawas.
"Sementara itu, PDN 3 akan dibangun di IKN yang lokasi tanahnya sedang disiapkan oleh Otorita IKN. Dan minggu ini akan kami panggil untuk menentukan tempatnya dan pembangunan selanjutnya," imbuhnya.
Dia memastikan bahwa pembangunan PDN itu sudah melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dari awal sampai akhir. Menurutnya, BSSN juga bakal menentukan pemenuhan persyaratan keamanan siber.
Dalam pembangunan PDN, dia mengatakan tantangan yang dihadapi mencakup integrasi keamanan sistem. Karena menurutnya proses transisi dari PDN Sementara (PDNS) ke PDN tidak akan mudah.
Untuk itu, dia mengatakan pembangunan PDN memerlukan teknologi yang selalu mengikuti perkembangan. Menurutnya pemerintah berkoordinasi dengan mitra internasional maupun domestik demi memastikan teknologi yang digunakan di PDN adalah yang terbaik dan dapat mengantisipasi ancaman siber di masa depan.
"Transisi dari PDNS ke PDN tidak mudah, terutama karena harus mempertimbangkan risiko keamanan selama proses migrasi data, dan setiap langkah integrasi harus hati-hati untuk mencegah celah yang bisa dimanfaatkan oleh hacker," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Tak kurang dari 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diketahui telah diretas dan dijual di dark web seharga Rp 150 juta.

Dari jumlah tersebut, 25 data sampel teratas yang mencakup nama-nama pejabat publik juga telah dibagikan. Di antaranya adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, anak sulungnya sekaligus Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak bungsunya Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain NPWP, data lain yang ikut bocor termasuk nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor ponsel, email, dan data lainnya.

Aulia Postiera, pegiat keamanan siber Cyberity mengatakan, insiden kebocoran data ini kembali menunjukkan kelemahan serius dalam sistem keamanan siber di Indonesia, khususnya dalam perlindungan data pribadi.

“Data yang diklaim bocor dan dijual di forum dark web termasuk NIK, NPWP, dan informasi pribadi lainnya sebanyak 6 juta data perpajakan, termasuk di dalamnya adalah data perpajakan milik Presiden Jokowi dan dua anaknya (Gibran dan Kaesang), serta beberapa orang menteri adalah data sensitif yang seharusnya dilindungi dengan ketat,” kata Aulia kepada Tempo.co, Sabtu malam, 14 September 2024.

Aulia yang juga mantan penyelidik KPK mengungkapkan, peristiwa ini bukan kali pertama terjadi, setelah kebocoran data besar di tahun-tahun sebelumnya, seperti kebocoran dan penjualan data milik beberapa instansi Pemerintah pada 2022.

“Kebocoran dan penjualan data pemilih milik KPU menjelang pemilu 2024 dan serangan terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Semua ini menyoroti urgensi peningkatan sistem keamanan siber yang lebih komprehensif,” kata dia.

Menurutnya, Indonesia perlu mempercepat penguatan infrastruktur keamanan siber, khususnya dalam melindungi data pribadi warga negara.

“Kebijakan dan regulasi seperti UU PDP (UU Perlindungan Data Pribadi) yang akan berlaku harus diimplementasikan secara tegas, dan semua pihak, termasuk pemerintah, harus bekerja sama untuk mencegah insiden seperti ini terulang kembali,” kata Aulia, menegaskan.

Angkatan Siber TNI telah direncanakan sejak beberapa tahun terakhir. Pembentukannya akan terus berlanjut pada era Prabowo.

Baca Selengkapnya

TEMPO.CO, Jakarta - Tak kurang dari 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diketahui telah diretas dan dijual di dark web seharga Rp 150 juta.

Dari jumlah tersebut, 25 data sampel teratas yang mencakup nama-nama pejabat publik juga telah dibagikan. Di antaranya adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, anak sulungnya sekaligus Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak bungsunya Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain NPWP, data lain yang ikut bocor termasuk nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor ponsel, email, dan data lainnya.

Aulia Postiera, pegiat keamanan siber Cyberity mengatakan, insiden kebocoran data ini kembali menunjukkan kelemahan serius dalam sistem keamanan siber di Indonesia, khususnya dalam perlindungan data pribadi.

“Data yang diklaim bocor dan dijual di forum dark web termasuk NIK, NPWP, dan informasi pribadi lainnya sebanyak 6 juta data perpajakan, termasuk di dalamnya adalah data perpajakan milik Presiden Jokowi dan dua anaknya (Gibran dan Kaesang), serta beberapa orang menteri adalah data sensitif yang seharusnya dilindungi dengan ketat,” kata Aulia kepada Tempo.co, Sabtu malam, 14 September 2024.

Aulia yang juga mantan penyelidik KPK mengungkapkan, peristiwa ini bukan kali pertama terjadi, setelah kebocoran data besar di tahun-tahun sebelumnya, seperti kebocoran dan penjualan data milik beberapa instansi Pemerintah pada 2022.

“Kebocoran dan penjualan data pemilih milik KPU menjelang pemilu 2024 dan serangan terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Semua ini menyoroti urgensi peningkatan sistem keamanan siber yang lebih komprehensif,” kata dia.

Menurutnya, Indonesia perlu mempercepat penguatan infrastruktur keamanan siber, khususnya dalam melindungi data pribadi warga negara.

“Kebijakan dan regulasi seperti UU PDP (UU Perlindungan Data Pribadi) yang akan berlaku harus diimplementasikan secara tegas, dan semua pihak, termasuk pemerintah, harus bekerja sama untuk mencegah insiden seperti ini terulang kembali,” kata Aulia, menegaskan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menargetkan proyek Pusat Data Nasional (PDN) I di Cikarang dengan investasi senilai Rp2,7 triliun akan rampung sebelum masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Peresmian PDN Cikarang molor dari target sebelumnya yang semestinya diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengatakan bahwa desain fisik PDN yang berlokasi di Cikarang sudah mencapai hampir 90%.

“Sebentar lagi [PDN Cikarang] mau diresmikan, fisiknya sudah hampir 90%, tunggu saja [sebelum pergantian pemerintahan] kami usahakan,” kata Budi saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Dia menuturkan bahwa Kemenkominfo melaksanakan pembangunan PDN di dua lokasi, yaitu di Cikarang yang akan diresmikan pada 2024 dan Batam.

“[Batam] yang saat ini dalam proses penyelesaian tahapan seleksi konsultan service,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo, Hokky Situngkir, sempat mengungkap infrastruktur maupun desain PDN sudah mencapai lebih dari 70%. Dia menyebut infrastruktur, jaringan, hingga desain proyek Rp2,7 triliun itu naik dibanding bulan sebelumnya.

“Dari sisi infrastruktur itu [PDN di Cikarang] mungkin sudah lebih 70%-an. Secara desain juga, kalau saya tidak salah lebih dari 80%, saya nggak tahu angka persisnya, persentasenya. Tapi sudah cukup, kalau bicara timeline sebelumnya, sebenarnya itu tidak begitu terganggu,” kata Hokky dalam acara Ngopi Bareng di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Nantinya, PDN I akan diisi oleh tenant (penyewa) dan akan beroperasi pada awal 2025 mendatang. “Tetapi secara umum infrastruktur, network, design itu naik berapa persen dibanding sebulan sebelumnya,” terangnya.

Hokky juga mengklaim bahwa Kemenkominfo juga ruitn mengevaluasi proyek PDN I dengan memperhatikan dari sisi keamanan, pencadangan data (backup), serta rancangan.

Berdasarkan catatan Bisnis, proyek PDN I yang berlokasi di Greenland International Industrial Centre, Deltamas, Cikarang memiliki luas kurang lebih 15.994 m2.

Proyek pembangunan PDN pertama milik Indonesia ini merupakan pinjaman dari Pemerintah Perancis dengan total nilai EUR164.679.680 atau sekitar Rp2,7 triliun dengan waktu pengerjaan 24 bulan mulai dari 22 Oktober 2022.

Nantinya, PDN I Cikarang dibangun dengan kapasitas prosesor 25.000 Cores, memory 200 TeraByte, storage 40 PetaByte, mechanical electrical 20 Mega Watt (MW) pada kesempatan operasi optimal.

Pembangunan Pusat Data Nasional di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat hampir 90%. Menteri Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menargetkan fasilitas ini selesai dibangun sebelum Presiden Joko Widodo alias Jokowi lengser pada Oktober.

“Sebentar lagi selesai. Pembangunan fisik hampir 90%,” ujar Budi Arie kepada wartawan di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Rabu (4/9).

Ia berkomitmen menyelesaikan pembangunan Pusat Data Nasional di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat sebelum pergantian pemerintahan baru. Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih bakal digelar pada 20 Oktober.

“Kami usahakan selesai sebelum pergantian,” ujarnya.

Sebelumnya Kominfo menargetkan PDN Cikarang beroperasi 2025. Fasilitas ini berbeda dengan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya yang dibobol oleh hacker ransomware pada akhir Juni.

"Yang jelas, akan bisa aktif mungkin tahun depan awal,” kata Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika atau Dirjen Aptika Kominfo Hokky Situngkir di kantornya, Jakarta, bulan lalu (9/8).

Pusat Data Nasional di Cikarang, Bekasi didirikan dengan skema G-to-G financing atau dengan bantuan dari Pemerintah Prancis. Pemerintah memperoleh pinjaman atau loan 164.679.680 Euro atau Rp 2,7 triliun.

Rencananya, Pusat Data Nasional di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat rampung pada perayaan hari kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Infrastruktur ini bakal diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi.

Akan tetapi, Hokky menyampaikan bahwa fasilitas tersebut baru akan beroperasi pada 2025.

Pusat Data Nasional di Cikarang, Bekasi akan memiliki prosesor 25 ribu cores, memori 200 terabit. Kapasitas penyimpanan maksimal mencapai 40 petabita atau 40 juta gigatbit dan kapasitas listrik 20 megawatt yang bisa dinaikkan menjadi 80 megawatt.

Gedung PDN akan didukung oleh sistem keamanan internal dan eksternal. Selain itu, dibangun dengan standar Tier 4 atau standar teratas di tingkat global, yang memastikan jaringan uninterrupted atau tidak terputus serta menggunakan water cooling system standar dunia.

Area di sekitar Pusat Data Nasional juga akan difokuskan untuk penyediaan layanan komputasi awan alias cloud computing dan industri tingkat tinggi.

Fasilitas itu dibangun di atas lahan lima hektare dengan luas bangunan hampir 16 ribu meter persegi.

Selain di Cikarang, Kominfo sudah menggelar proses lelang consultant service Pusat Data Nasional di Batam. Selain dua kota itu, pemerintah akan membangun Pusat Data Nasional di Ibu Kota Nusantara dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.