Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa pihak, termasuk dari keluarga, menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara perdata atas penyitaan aset-aset milik terpidana Rafael Alun Trisambodo.

Rafael Alun adalah eks pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang dipecat karena terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menyamarkan hasil korupsi.

Terdapat empat Pemohon dari Korporasi dan Perorangan dalam kasus gugatan ini. Sidang gugatan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024), dengan KPK menjadi pihak termohon.

Diketahui bahwa pemohon korporasi adalah CV Sonokoling Cita Rasa. Sedangkan, tiga pemohonan perorangan adalah kakak adik dari Rafael Alun, yakni Petrus Giri Hesniawan, Markus Seloadji, serta Martinus Gangsar.

Diketahui, bahwa CV Sonokoling Cita Rasa mengajukan keberatan atas penyitaan dua aset, yakni sebagai berikut:

• 1 (satu) unit mobil Innova dengan Nopol: AB 1016 IL; dan
• 1 (satu) unit mobil Grand Max Nopop: AB 8661 PH.

Sedangkan, dari tiga pemohon, mengajukan keberatan atas penyitaan aset-aset sebagai berikut:

• Uang di safe deposit box (SDB) Rafael sebesar 9.800 euro, 2 juta dolar Singapura, serta US$937.900;

• Perhiasan di SDB Rafael sejumlah enam buah cincin, dua kalung beserta liontin, lima pasang anting serta satu buah liontin;

• Rumah di Jalan Wijaya, Kebayoran, Jakarta Selatan;

• Rumah di Srengseng dan ruko di Meruya, Jakarta;

• Dua unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09; serta

• Satu unit mobil VW Caravelle nomor polisi AB 1253 AQ.

Sedangkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Rio Frandy yang turut hadir dalam persidangan, menilai bahwa permohonan dari pemohon secara formil dan materiil sudah seharusnya ditolak. Dikatakan bahwa permohonan tersebut diduga tidak beritikad baik.

Rio mengatakan, jika para pihak memang beritikad baik, seharusnya permohonan diajukan sejak setelah putusan tingkat pertama dibacakan, bukan diajukan saat ini setelah aset-aset tersebut dieksekusi.

Rio lalu menyebut aset-aset yang dimohonkan keberatan itu terbukti sebagi hasil pencucian uang hasil tindak pidana korupsi oleh Rafael. Hal itu tertuang pada Putusan Mahkamah Agung (MA) No.4101 K/Pid.Sus/2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta No.8/Pid.Sus-TPK/2023/PT. DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat No.75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

"Nyata-nyata terbukti sebagai hasil TPPU, yang sudah seharusnya dirampas untuk negara," ujarnya, dikutip dari siaran pers.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pihak menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara perdata atas aset-aset milik terpidana Rafael Alun Trisambodo yang disita untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sidang gugatan itu digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024), dengan KPK sebagai pihak Termohon. Sementara itu, terdapat empat Pemohon dari korporasi dan perorangan.

Pemohon korporasi, yaitu CV Sonokoling Cita Rasa, sedangkan tiga Pemohon perorangan adalah Petrus Giri Hesniawan, Markus Seloadji serta Martinus Gangsar.

"Sejumlah Jaksa Penuntut Umum KPK hadir di persidangan sebagai pihak Termohon atas permohonan keberatan terhadap perampasan aset-aset milik terpidana Korupsi Gratifikasi dan TPPU atas nama RAFAEL ALUN TRISAMBODO yang telah berkekuatan hukum tetap," demikian keterangan tertulis dari Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, dikutip Jumat (18/10/2024).

Setiap pihak Pemohon mengajukan keberatan atas penyitaan terhadap aset yang berbeda. Berikut perinciannya:

a. CV Sonokoling Cita Rasa:

- satu unit mobil Innova dengan nomor polisi AB 1016 IL;

- satu unit mobil Grand Max nomor polisi AB 8661 PH.

b.Tiga Pemohon perorangan:

- uang di safe deposit box atau SDB Rafael sebesar euro 9.800, 2 juta dolar Singapura serta US$937.900;

- perhiasan di SDB Radael sejumlah enam buah cincin, dua kalung beserta liontin, lima pasang anting serta satu buah liontin;

- rumah di Jalan Wijaya, Kebayoran, Jakarta Selatan;

- rumah di Srengseng dan ruko di Meruya, Jakarta;

- dua unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09; serta

- satu unit mobil VW Caravelle nomor polisi AB 1253 AQ.

Adapun susunan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang menyidangkan permohonan keberatan tersebut adalah sebagai Dennie Arsan Fatrika (Ketua Majelis Hakim), Toni Irfan dan Alfis Setyawan (Hakim Anggota) serta Khairuffin (Panitera Pengganti).

Pada sidang perdana, agenda yang digelar adalah pembacaan permohonan oleh para Pemohon, kemudian ditunda dan akan dibuka kembali dalam dua pekan yakni 31 Oktober 2024.

Adapun Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Rio Frandy, yang menghadiri sidang tersebut, menilai permohonan dari para pemohon secara formil dan materiil sudah seharusnya ditolak. Permohonan itu diduga tidak beritikad baik.

"Karena jika para pihak memang beritikad baik, seharusnya permohonan diajukan sejak setelah putusan tingkat pertama dibacakan. Bukan diajukan saat ini, setelah aset-aset tersebut dieksekusi," ujar Rio, dikutip dari siaran pers.

Rio lalu menyebut aset-aset yang dimohonkan keberatan itu terbukti sebagi hasil pencucian uang hasil tindak pidana korupsi oleh Rafael. Hal itu tertuang pada Putusan Mahkamah Agung (MA) No.4101 K/Pid.Sus/2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta No.8/Pid.Sus-TPK/2023/PT. DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat No.75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

"Nyata-nyata terbukti sebagai hasil TPPU, yang sudah seharusnya dirampas untuk negara," ujarnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Rafael dijatuhi hukuman pidana di tingkat kasasi, yakni pidana penjara selama 14 tahun. Putusan berkekuatan hukum tetap itu juga memerintahkan agar aset Rafael dirampas dan disetorkan ke kas negara dengan nilai sekitar Rp40,5 miliar.

Untuk diketahui, mantan Kabag Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II itu dinyatakan terbukti melakukan gratifikasi dan pencucian uang. Sebelumnya, Rafael ditetapkan tersangka oleh KPK pada 2023.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsultan pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman menilai pembayaran pajak orang super kaya dari pemilik grup usaha dari konglomerasi biasanya justru tidak besar.

Pasalnya, para grup usaha tersebut sudah dibuatkan skema tax planning sehingga pembayaran pajak di pemilik usaha minimal.

Hal ini berbeda dengan pemilik grup usaha kelas menengah. Di level ini, masih banyak yang tidak pakai tax planning.

"Terkadang mereka tidak pakai tax planning sehingga begitu diawasi benar-benar oleh kantor pajak, pajak yang belum dibayar lebih besar. Penggalian potensi pajaknya lebih besar," kata Raden kepada Kontan, Senin (29/7).

Raden bilang sudah menjadi barang umum apabila para pengusaha tersebut membuat tax planning. Termasuk yang akhir-akhir ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investas Luhut Bisar Panjaitan yaitu family office.

"Family office itu ada dua tujuan. Pertama, pajak sekecil-kecilnya. Kedua, kekayaan dapat diwariskan beberapa generasi," ucapnya.

Raden berpendapat untuk menarik pajak dari orang super kaya, lebih baik otoritas pajak mengeluarkan kebijakan soal pajak kekayaan.

"Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) akhir-akhir ini sedang mengkaji dan menyarankan penerapan pajak kekayaan," terangnya.

Dirinya juga mengamati bahwa kontribusi pajak orang super kaya di Indonesia saat ini masih rendah. Untuk itu, pemerintah seharusnya berani mengenakan pajak bagi para pejabat dan politisi.

"Ditjen Pajak selama ini tidak bertenaga jika melakukan pemeriksaan kepada mantan pejabat negara, apalagi yang masih menjabat. Padahal secara potensi, mereka memiliki potensi pajak sangat tinggi," ujar Raden.

Ia menyampaikan pada umumnya para pejabat hanya melaporkan penghasilan yang berasal dari APBN saja, berupa gaji dan tunjangan. Tidak pernah berani melaporkan uang yang diperoleh dari selain APBN.

"Padahal kita sudah maklum jika mereka banyak yang super kaya," jelasnya.

Selain itu, otoritas pajak juga seharusnya berani memajaki para tersangka korupsi. Tersangka selain harus mengembalikan uang kepada negara, juga harus membayar pajak sesuai penghasilan hasil korupsi.

Dalam pemberitaan Kontan sebelumnya, menurut perhitungan The PRAKARSA, potensi pajak kekayaan yang dikenakan pada orang kaya dan super kaya (HNWI) dengan kekayaan bersih di atas Rp 144 miliar dapat memberikan tambahan penerimaan negara berkisar antara Rp 54 triliun hingga Rp 155 triliun untuk sekali pengenaan.

Untuk diketahui, tax planning merupakan proses strategis dalam mengatur penghasilan dan pengeluaran guna meminimalkan beban pajak secara legal dan optimal.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsultan pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman menilai pembayaran pajak orang super kaya dari pemilik grup usaha dari konglomerasi biasanya justru tidak besar.

Pasalnya, para grup usaha tersebut sudah dibuatkan skema tax planning sehingga pembayaran pajak di pemilik usaha minimal.

Hal ini berbeda dengan pemilik grup usaha kelas menengah. Di level ini, masih banyak yang tidak pakai tax planning.

"Terkadang mereka tidak pakai tax planning sehingga begitu diawasi benar-benar oleh kantor pajak, pajak yang belum dibayar lebih besar. Penggalian potensi pajaknya lebih besar," kata Raden kepada Kontan, Senin (29/7).

Raden bilang sudah menjadi barang umum apabila para pengusaha tersebut membuat tax planning. Termasuk yang akhir-akhir ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investas Luhut Bisar Panjaitan yaitu family office.

"Family office itu ada dua tujuan. Pertama, pajak sekecil-kecilnya. Kedua, kekayaan dapat diwariskan beberapa generasi," ucapnya.

Raden berpendapat untuk menarik pajak dari orang super kaya, lebih baik otoritas pajak mengeluarkan kebijakan soal pajak kekayaan.

"Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) akhir-akhir ini sedang mengkaji dan menyarankan penerapan pajak kekayaan," terangnya.

Dirinya juga mengamati bahwa kontribusi pajak orang super kaya di Indonesia saat ini masih rendah. Untuk itu, pemerintah seharusnya berani mengenakan pajak bagi para pejabat dan politisi.

"Ditjen Pajak selama ini tidak bertenaga jika melakukan pemeriksaan kepada mantan pejabat negara, apalagi yang masih menjabat. Padahal secara potensi, mereka memiliki potensi pajak sangat tinggi," ujar Raden.

Ia menyampaikan pada umumnya para pejabat hanya melaporkan penghasilan yang berasal dari APBN saja, berupa gaji dan tunjangan. Tidak pernah berani melaporkan uang yang diperoleh dari selain APBN.

"Padahal kita sudah maklum jika mereka banyak yang super kaya," jelasnya.

Selain itu, otoritas pajak juga seharusnya berani memajaki para tersangka korupsi. Tersangka selain harus mengembalikan uang kepada negara, juga harus membayar pajak sesuai penghasilan hasil korupsi.

Dalam pemberitaan Kontan sebelumnya, menurut perhitungan The PRAKARSA, potensi pajak kekayaan yang dikenakan pada orang kaya dan super kaya (HNWI) dengan kekayaan bersih di atas Rp 144 miliar dapat memberikan tambahan penerimaan negara berkisar antara Rp 54 triliun hingga Rp 155 triliun untuk sekali pengenaan.

Untuk diketahui, tax planning merupakan proses strategis dalam mengatur penghasilan dan pengeluaran guna meminimalkan beban pajak secara legal dan optimal.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai putusan kasasi terhadap mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) kurang tepat dan bertolak belakang dengan seluruh fakta persidangan yang dihadirkan oleh tim jaksa penuntut umum (JPU) di persidangan.

Kasatgas Penuntutan KPK Wawan Yunarwanto mengatakan, fakta-fakta persidangan kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael menunjukkan bahwa aset-aset milik terdakwa merupakan hasil kejahatan.

Wawan menilai majelis hakim tidak memiliki semangat yang sama dalam pemberantasan korupsi, kendati tetap menghormati putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) itu.

"Majelis Hakim tidak memiliki semangat dan pandangan yang sama dalam mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan optimalisasi pemulihan aset," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (25/7/2024).

Pada keterangan terpisah, Wawan menyebut tim JPU KPK telah memberikan argumentasi hukum yang sangat gamblang dan terperinci ihwal gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan Rafael. Argumentasi itu tertuang pada memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) sebelumnya.

Aset-aset Rafael yang dirampas, terang Wawan, berdasarkan prinsip 'crime doesn't pay'.Artinya,jangan sampai para pelaku tindak pidana korupsi dapat menikmati hasil dari kejahatan yang digunakannya dan dapat digunakan sebagai modal kejahatan baru.

Oleh sebab itu, KPK berkeyakinan aset-aset Rafael yang semestinya dirampas bagi negara sebagai hasil korupsi dan TPPU yaitu:

1. Tiga bidang tanah dalam satu hamparan berikut Bangunan yang berdiri diatasnya yang beralamat di Jl. Ipda Tut Harsono No. 72 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

2. Satu bidang tanah dan bangunan di Jalan Simprug Golf Nomor XV nomor 29 Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan; serta

3. Satu bidang tanah di Jalan Santan 1 Maguwoharjo Kecamatan Depok Sleman.

"Kami pun mengingat dan mencatat jelas amar putusan tingkat pertama dan kedua kaitan pengembalian aset-aset tersebut telah bertentangan antara amar dengan pertimbangan yang disusun oleh Majelis Hakim sendiri dan Tim Jaksa dapat sangat yakin mampu membuktikan bahwa materiil kepemilikan harta Terdakwa dengan kesengajaan secara sadar disamarkan menggunakan nama Ibunya," pungkas Wawan.

Sebelumnya, MA menolak kasasi KPK dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II itu.Sebaliknya, MA menolak kasasi pihak Rafael Alun dengan sejumlah perbaikan putusan terutama terkait dengan barang bukti yang sebelumnya disita oleh penyidik KPK.

"Barang bukti perkara TPPU No.434 dan 436 dikembalikan dari mana barang tersebut disita. BB perkara gratifikasi No.552 atau perkara TPPU No.412 dikembalikan ke terdakwa," demikian bunyi putusan yang dikutip, Selasa (23/7/2024).

Adapun barang bukti No.434 dan 436 berupa uang senilai Rp199,9 juta dan uang senilai Rp19,8 juta. Sementara itu, barang barang bukti No.412 merupakan tanah dan bangunan di kawasan Simprug Golf XIII atas nama Ernie Meike. Ernie adalah istri Rafael Alun Trisambodo.

Adapun sidang putusan kasasi kasus Rafael Alun berlangsung pada Selasa (16/7/2024). Sidang pembacaan putusan permohonan kasasi disampaikan langsung oleh Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengubah putusan Rafael tanpa memperberat hukuman kurungan terhadap ayah Mario Dandy itu. Perubahan itu terkait dengan menambah barang yang disita oleh negara.

"Menetapkan 2 unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09 dan 1 (unit) mobil VW Carravelle Nomor Polisi AB 1253 AQ, disita kemudian dirampas untuk negara," demikian bunyi putusan yang dikutip Bisnis, Sabtu (9/3/2024).

Sebelumnya, mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU), Senin (8/1/2024). Dia dijatuhi hukuman pidana penjara selama 14 tahun.