Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan buka suara terkait dugaan korupsi Kegiatan/Pekerjaan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan yang diduga dilakukan oleh tiga pejabat PT Waskita Karya Tbk. (Persero) atau WSKT.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berlangsung dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang.

“Kami akan terus menerapkan tata kelola yang baik dalam pembangunan infrastruktur transportasi,” kata Adita kepada wartawan, Jumat (20/9/2024).

Seperti yang diketahui, tiga pejabat WSKT menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan LRT Sarker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kemenhub tahun anggaran 2016–2020.

Pada pemberitaanBisnissebelumya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, menyatakan bahwa tiga tersangka ini merupakan pejabat tinggi setingkat kepala divisi di PT Waskita Karya Tbk. (WSKT).

Perinciannya, tersangka pertama adalah T sebagai Kepala Divisi II PT Waskita Karya, IJH sebagai Kepala Divisi Gedung II PT Waskita Karya, dan SAP sebagai Kepala Divisi Gedung III PT Waskita Karya.

Menurut Vanny, pihaknya telah mengumpulkan cukup bukti untuk menetapkan ketiga pejabat tersebut sebagai tersangka dalam kasus ini.

Vanny juga menjelaskan bahwa ketiga tersangka diduga melakukan tindakan melawan hukum, sepertimark upkontrak perencanaan proyek pembangunan LRT.

"Modusnya, terdapat aliran dana berupa suap atau gratifikasi ke beberapa pihak dengan total Rp25,6 miliar," tambah Vanny.

Hingga saat ini, penyidik telah menyita uang sebesar Rp2,08 miliar yang diduga merupakan sisa aliran dana yang belum terdistribusi kepada pihak-pihak terkait.

Sebagai informasi, Kejati Sumsel memperkirakan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pembangunan prasarana LRT di Sumatera Selatan mencapai Rp1,3 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk. atau WSKT angkat bicara ihwal penetapan tiga mantan pejabatnya sebagai tersangka dalam kasus dugaankorupsipembangunan Light Rail Transit (LRT) Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kemenhub tahun anggaran 2016–2020.

Ihwal kasus hukum yang menjerat ketiga mantan pejabatnya, Corporate Secretary PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Ermy Puspa Yunita mengatakan, manajemen perseroan menghormati segala proses penyidikan yang sedang dilakukan.

“...dan berkomitmen untuk kooperatif serta menyerahkan segala proses hukumnya kepada pihak berwenang,” jelasnya dalam keterangan resmi yang diterimaBisnis, Jumat (20/9/2024) malam.

Ermu pun mengatakan bahwa kasus hukum tersebut tidak akan berimpak masif pada operasional perseroan.

“Dapat kami sampaikan bahwa kasus hukum yang sedang terjadi tidak berdampak secara signifikan pada kegiatan Perseroan, baik secara operasional maupun keuangan.”

Selain itu, dia menegaskan bahwa WSKT berkomitmen mendukung program bersih-bersih perusahaan pelat merah yang digalakkan oleh Menteri BUMN. Perseroan juga, sambungya, selalu berpedoman kepada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada setiap proses bisnisnya.

“Waskita terus berkomitmen agar proses bisnis dijalankan sesuai prinsip profesionalisme dan integritas yang tinggi,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakanBisnis,Kejaksaan TinggiSumatra Selatantelah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaankorupsipembangunanLRTSatker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kemenhub tahun anggaran 2016-2020.

Ketiga tersangka tersebut merupakan pejabat tinggi setingkat kepala divisi di Waskita Karya. Perinciannya, T selaku Kepala Divisi II PT Waskita Karya; IJH selaku Kepala Divisi Gedung II PT Waskita Karya; dan SAP selaku Kepala Divisi Gedung III PT Waskita Karya.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, pihaknya telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan ketiga pejabat Waskita Karya itu sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Sehingga tim penyidik pada hari ini meningkatkan status dari semula saksi menjadi tersangka," ujar Vanny dalam siaran pers, Jumat (20/9/2024).

Modus Ketiga Tersangka Mantan Pejabat Waskita Karya

Vanny menambahkan, modus dari ketiga tersangka ini yaitu diduga melakukan perbuatan melawan hukum, seperti melakukanmark upterhadap kontrak pekerjaan perencanaan proyek pembangunan LRT.

"Modus operandi, adanya aliran dana baik berupa suap atau gratifikasi ke beberapa pihak sejumlah Rp. 25.600.000.000," tambah Vanny.

Adapun, hingga kini penyidik telah menyita uang sejumlah Rp2,08 miliar. Uang tersebut diduga merupakan sisa aliran uang yang belum terdistribusi ke sejumlah pihak terkait dalam kasus tersebut.

Selain itu, kata Vanny, terhadap ketiga tersangka kemudian dilakukan tindakan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan kelas I Palembang yakni sejak 19 September 2024 sampai 8 Oktober 2024.

Sebagai informasi, Kejati Sumsel telah menaksir kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pembangunan prasarana kereta api ringan atau LRT di Sumatera Selatan mencapai Rp1,3 trilliun.

Bisnis.com, JAKARTA - KejatiSumatra Selatan telah menetapkan tiga tersangka di kasus dugaan korupsi pembangunan Light Rail Transit (LRT) Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kemenhub tahun anggaran 2016-2020.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari ketiga tersangka ini merupakan pejabat tinggi setingkat kepala divisi di PT Waskita Karya Tbk. (WSKT).

Perinciannya, ketiga tersangka itu di antaranya T selaku Kepala Divisi II PT Waskita Karya; IJH selaku Kepala Divisi Gedung II PT Waskita Karya; dan SAP selaku Kepala Divisi Gedung III PT Waskita Karya.

Menurut Vanny, pihaknya telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan ketiga pejabat Waskita Karya itu sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Sehingga tim penyidik pada hari ini meningkatkan status dari semula saksi menjadi tersangka," ujar Vanny dalam siaran pers, Jumat (20/9/2024).

Vanny menambahkan, modus dari ketiga tersangka ini yaitu diduga melakukan perbuatan melawan hukum, seperti melakukan mark up terhadap kontrak pekerjaan perencanaan proyek pembangunan LRT.

"Modus operandi, adanya aliran dana baik berupa suap atau gratifikasi ke beberapa pihak sejumlah Rp. 25.600.000.000," tambah Vanny.

Adapun, hingga kini penyidik telah menyita uang sejumlah Rp. 2,08 miliar. Uang tersebut diduga merupakan sisa aliran uang yang belum terdistribusi ke sejumlah pihak terkait dalam kasus ini.

Selain itu, kata Vanny, ketiga tersangka kemudian dilakukan tindakan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan kelas I Palembang dari tanggal 19 September 2024 sampai dengan 08 Oktober 2024.

Sebagai informasi, Kejati Sumsel telah menaksir kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pembangunan prasarana kereta api ringan atau LRT di Sumatera Selatan mencapai Rp1,3 trilliun.