Kejati Sumsel kembali menetapkan satu orang tersangka dugaan korupsi pekerjaan pembangunan prasarana LRT Palembang. Tersangka baru tersebut Direktur Utama PT Perenjana Djaja, Bambang Hariadi Wikanta. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Umaryadi menyebutkan Bambang Hariadi Wikanta diduga juga memiliki andil dalam kasus korupsi LRT Palembang yang merugikan negara hingga Rp1,3 triliun. "Sebelumnya tersangka telah diperiksa sebagai saksi. Namun dari hasil pengembangan, kami menemukan cukup alat bukti bahwa yang bersangkutan juga terlibat dalam tindak pidana ini," kata dia, Jumat 27 September 2024. Peran Bambang Hariadi Wikanta di korupsi LRT Palembang sebagai pelaksana kegiatan, yakni konsultan perencanaan. Dalam kegiatannya tersebut kata Umaryadi, ditemukan adanya beberapa kegiatan penggelembungan dana dan kegiatan fiktif. "Tersangka juga mengalirkan dana kepada ketiga tersangka yang ditetapkan pada rilis sebelumnya yang diduga aliran dana tersebut berasal dari kegiatan yang dimarkup tersebut," kata Umaryadi. Dalam kasus tersebut, BHW disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 13 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini kata Umaryadi, BHW dilakukan penahanan. "KIta lakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rutan Klas I Palembang dari tanggal 26 September 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan buka suara terkait dugaan korupsi Kegiatan/Pekerjaan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan yang diduga dilakukan oleh tiga pejabat PT Waskita Karya Tbk. (Persero) atau WSKT.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berlangsung dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang.

“Kami akan terus menerapkan tata kelola yang baik dalam pembangunan infrastruktur transportasi,” kata Adita kepada wartawan, Jumat (20/9/2024).

Seperti yang diketahui, tiga pejabat WSKT menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan LRT Sarker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kemenhub tahun anggaran 2016–2020.

Pada pemberitaanBisnissebelumya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, menyatakan bahwa tiga tersangka ini merupakan pejabat tinggi setingkat kepala divisi di PT Waskita Karya Tbk. (WSKT).

Perinciannya, tersangka pertama adalah T sebagai Kepala Divisi II PT Waskita Karya, IJH sebagai Kepala Divisi Gedung II PT Waskita Karya, dan SAP sebagai Kepala Divisi Gedung III PT Waskita Karya.

Menurut Vanny, pihaknya telah mengumpulkan cukup bukti untuk menetapkan ketiga pejabat tersebut sebagai tersangka dalam kasus ini.

Vanny juga menjelaskan bahwa ketiga tersangka diduga melakukan tindakan melawan hukum, sepertimark upkontrak perencanaan proyek pembangunan LRT.

"Modusnya, terdapat aliran dana berupa suap atau gratifikasi ke beberapa pihak dengan total Rp25,6 miliar," tambah Vanny.

Hingga saat ini, penyidik telah menyita uang sebesar Rp2,08 miliar yang diduga merupakan sisa aliran dana yang belum terdistribusi kepada pihak-pihak terkait.

Sebagai informasi, Kejati Sumsel memperkirakan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pembangunan prasarana LRT di Sumatera Selatan mencapai Rp1,3 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk. atau WSKT angkat bicara ihwal penetapan tiga mantan pejabatnya sebagai tersangka dalam kasus dugaankorupsipembangunan Light Rail Transit (LRT) Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kemenhub tahun anggaran 2016–2020.

Ihwal kasus hukum yang menjerat ketiga mantan pejabatnya, Corporate Secretary PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Ermy Puspa Yunita mengatakan, manajemen perseroan menghormati segala proses penyidikan yang sedang dilakukan.

“...dan berkomitmen untuk kooperatif serta menyerahkan segala proses hukumnya kepada pihak berwenang,” jelasnya dalam keterangan resmi yang diterimaBisnis, Jumat (20/9/2024) malam.

Ermu pun mengatakan bahwa kasus hukum tersebut tidak akan berimpak masif pada operasional perseroan.

“Dapat kami sampaikan bahwa kasus hukum yang sedang terjadi tidak berdampak secara signifikan pada kegiatan Perseroan, baik secara operasional maupun keuangan.”

Selain itu, dia menegaskan bahwa WSKT berkomitmen mendukung program bersih-bersih perusahaan pelat merah yang digalakkan oleh Menteri BUMN. Perseroan juga, sambungya, selalu berpedoman kepada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada setiap proses bisnisnya.

“Waskita terus berkomitmen agar proses bisnis dijalankan sesuai prinsip profesionalisme dan integritas yang tinggi,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakanBisnis,Kejaksaan TinggiSumatra Selatantelah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaankorupsipembangunanLRTSatker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kemenhub tahun anggaran 2016-2020.

Ketiga tersangka tersebut merupakan pejabat tinggi setingkat kepala divisi di Waskita Karya. Perinciannya, T selaku Kepala Divisi II PT Waskita Karya; IJH selaku Kepala Divisi Gedung II PT Waskita Karya; dan SAP selaku Kepala Divisi Gedung III PT Waskita Karya.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, pihaknya telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan ketiga pejabat Waskita Karya itu sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Sehingga tim penyidik pada hari ini meningkatkan status dari semula saksi menjadi tersangka," ujar Vanny dalam siaran pers, Jumat (20/9/2024).

Modus Ketiga Tersangka Mantan Pejabat Waskita Karya

Vanny menambahkan, modus dari ketiga tersangka ini yaitu diduga melakukan perbuatan melawan hukum, seperti melakukanmark upterhadap kontrak pekerjaan perencanaan proyek pembangunan LRT.

"Modus operandi, adanya aliran dana baik berupa suap atau gratifikasi ke beberapa pihak sejumlah Rp. 25.600.000.000," tambah Vanny.

Adapun, hingga kini penyidik telah menyita uang sejumlah Rp2,08 miliar. Uang tersebut diduga merupakan sisa aliran uang yang belum terdistribusi ke sejumlah pihak terkait dalam kasus tersebut.

Selain itu, kata Vanny, terhadap ketiga tersangka kemudian dilakukan tindakan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan kelas I Palembang yakni sejak 19 September 2024 sampai 8 Oktober 2024.

Sebagai informasi, Kejati Sumsel telah menaksir kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pembangunan prasarana kereta api ringan atau LRT di Sumatera Selatan mencapai Rp1,3 trilliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara soal ditetapkannya 3 petinggi PT Waskita Karya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan (Sumsel) yang merugikan negara hingga Rp 1,3 triliun.

Juru Bicara Kemenhub Aditya Irawati menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang dan menghormati semua proses hukum yang berlangsung.

“Kami menghormati proses hukum yang tengah berlangsung dan menyerahkan sepenuhnya kepada yang berwenang,” ujarnya kepada media, Jumat (20/9/2024).

Kemenhub mengatakan akan menerapkan tata kelola yang baik dalam pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia.

Untuk diketahui, ketiga petinggi Waskita Karya yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial T, yang menjabat sebagai Kepala Divisi II, IJH selaku Kepala Divisi Gedung II, dan SAP sebagai Kepala Divisi Gedung III PT Waskita Karya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumatera Selatan, Vanny Yulia Eka Sari, menjelaskan bahwa ketiga tersangka sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi pada Kamis, 19 September 2024.

Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, penyidik menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan status mereka dari saksi menjadi tersangka.

“Sehingga penyidik meningkatkan status ketiganya yang semula sebagai saksi menjadi tersangka," kata Vanny dalam keterangan tertulis pada Jumat (20/9/2024).

Vanny menambahkan bahwa ketiga tersangka telah ditahan di Rutan Klas 1 Palembang selama 20 hari ke depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara soal ditetapkannya 3 petinggi PT Waskita Karya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan (Sumsel) yang merugikan negara hingga Rp 1,3 triliun.

Juru Bicara Kemenhub Aditya Irawati menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang dan menghormati semua proses hukum yang berlangsung.

“Kami menghormati proses hukum yang tengah berlangsung dan menyerahkan sepenuhnya kepada yang berwenang,” ujarnya kepada media, Jumat (20/9/2024).

Kemenhub mengatakan akan menerapkan tata kelola yang baik dalam pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia.

Untuk diketahui, ketiga petinggi Waskita Karya yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial T, yang menjabat sebagai Kepala Divisi II, IJH selaku Kepala Divisi Gedung II, dan SAP sebagai Kepala Divisi Gedung III PT Waskita Karya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumatera Selatan, Vanny Yulia Eka Sari, menjelaskan bahwa ketiga tersangka sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi pada Kamis, 19 September 2024.

Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, penyidik menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan status mereka dari saksi menjadi tersangka.

“Sehingga penyidik meningkatkan status ketiganya yang semula sebagai saksi menjadi tersangka," kata Vanny dalam keterangan tertulis pada Jumat (20/9/2024).

Vanny menambahkan bahwa ketiga tersangka telah ditahan di Rutan Klas 1 Palembang selama 20 hari ke depan.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel menetapkan tiga pejabat Waskita Karya sebagai tersangka dugaan korupsi pekerjaan pembangunan prasarana LRT di Palembang tahun anggaran 2016-2020 pada, Kamis 19 September 2024. Adapun ketiga pejabat Waskita Karya yang di tahan Tim Penyidik Pidsus Kejati Sumsel, yakni berinisial T selaku kepala divisi ll PT Waskita karya, UH selaku kepala gedung ll PT Waskita karya dan SAP kepala divisi gedung ll PT Waskita karya. Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Eka Yulia Sari menyebutkan ketiganya diduga telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp1,3 triliun dari pembangunan prasarana perkeretaapian pada Satker Peningkatan, Pengembangan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. "Kerugian negara ditafsir 1,3 triliun. Penyidik juga telah menyita 2,88 miliar uang yang merupakan sisa aliran (dana korupsi) yang belum terdistribusi ke beberapa pihak," kata dia, Jumat 20 September 2024. Ketiga tersangka telah menjalani serangkaian pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik sudah mengumpulkan bukti untuk menjerat pelaku sebagai tersangka. "Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa ketiga tersangka terlibat dugaan kasus korupsi. Sehingga tim meningkatkan status ketiganya dari saksi menjadi tersangka," jelas dia. Menurut Vanny, penyidik menemukan dugaan markup biaya pada kontrak pekerjaan perencanaan proyek. Pihaknya pun menemukan indikasi adanya suap atau gratifikasi senilai Rp25,6 miliar kebeberapa pihak. "Para tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 19 September hingga 8 Oktober 2024," jelas dia. Penyidik Pidsus Kejati Sumsel telah memeriksa sekitar 34 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi yang ada. Menurut Vanny, tak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dari kasus ini. "Tidak menutup kemungkinan penyidikan berlanjut karena baru ditemukan fakta pada tahap pekerjaan perencanaan teknis pembangunan prasarana LRT," jelas dia.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumsel menyampaikan beberapa jalan di pusat kota Palembang rusak disebabkan adanya air tetesan dari Stasiun LRT Palembang. Kepala BBPJN, Hardy Siahaan menyebutkan jalan rusak imbas dari tetesan air di LRT Palembang seperti di Jalan Kol H Barlian. "Seperti jalan paling parah di Jalan Kol H Barlian, salah satunya akibat cucuran LRT Sumsel jadi penyebab salah satunya (jalan nasional rusak)," kata dia, Jumat 12 Juli 2024. Selain itu, dirinya juga menduga ada saluran di bawah bawah perlintasan LRT yang membuat kondisi jalan cepat rusak. "Kemudian ada saluran di bawah yang mungkin pada saat pembangunan LRT ada yang bocor sehingga airnya terus merembes," katanya. Tak hanya di Jalan Kol H Barlian, Hardy juga menyebut kondisi jalan rusak parah di dalam Kota Palembang. Di antaranya di Jalan Sudirman, Jalan RE Martadinata, Jalan Abdula Rozak dan seluruh jalan protokol yang menjadi tanggung jawab BBPJN "Tidak ada pekerjaan besar yang berlangsung pada tahun ini. Namun kami tetap melaksanakan pemeliharaan, penanganan jalan berlubang dan penataan bahu dengan alokasi anggaran senilai Rp6 miliar, " kata dia. Namun dirinya mengaku ada rencana perbaikan jalan inpres, terdapat 10 ruas jalan dengan 6 ruas diantaranya merupakan perbaikan jalan dampak dari pembangunan IPAL. Akan tetapi pelaksanaan pengerjaan jalan tersebut baru dapat dilaksanakan di bulan September mendatang.  “Anggaran untuk perbaikan IPAL Rp30 miliar, itu masih menunggu DIPA yang rencananya cair Agustus. Jadi pelaksanaan kemungkinan September,” kata dia.